Hindari Wartawan, Penerima Bantuan DAK SD 2019 Jarang Masuk Kantor

Kategori Berita

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Hindari Wartawan, Penerima Bantuan DAK SD 2019 Jarang Masuk Kantor

Kamis, 29 Agustus 2019
KUNINGAN (BM) - Beberapa Sekolah Dasar Negeri (SDN) di kabupaten Kuningan saat ini tengah melaksanakan realisasi bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019 yang bersumber dari dana APBN. Sebagai sekolah penerima manfaat tentunya wajib melaksanakan pembangunan tersebut sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) yang berlaku. Selain itu pemerintah menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat bisa ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan dengan sistem swakelola tersebut . Begitu juga sebaliknya bagi penerima bantuan, diharapkan bisa transparan terhadap publik. 

Namun kenyataannya pelaksanaan (DAK) SD ini diduga tidak sepenuhnya sesuai aturan dan harapan pemerintah. Kepala Sekolah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seringkali berusaha menghindari pihak media/wartawan, Ormas dan LSM dengan cara tidak masuk kantor.  Hal ini tentu semakin menguatkan dugaan adanya permasalahan dalam pengerjaannya.

Seperti dialami wartawan media online benangmerah.co.id  saat berusaha menemui kepala sekolah SDN 1 Koreak kecamatan Cigandamekar kabupaten Kuningan guna melakukan konfirmasi terkait pelaksanaan bantuan DAK SD 2019, selalu saja yang bersangkutan tidak ada di tempat. Padahal sudah empat kali berusaha ditemui.


“Tadi pagi sih pak Mantri (Kepala Sekolah) ada, tapi cuman absen aja, terus ke belakang sekolah. Tidak tahu kemana saat ini,” kata salah satu guru SDN 1 Koreak saat dimintai keterangan tentang keberadaan Salimin sebagai kepala sekolah, Senin (26/8). 

Keesokan hari dan seterusnya sampai berita ini dimuat jawaban guru-guru setempat selalu seperti itu. Kuat dugaan Salimin sebagai kepala sekolah telah melakukan penyimpangan dan berusaha menghindar dari pihak media maupun LSM serta Ormas yang berusaha menemuinya.

Alhasil, bagaimana pihak sekolah bisa transparan terhadap publik kalau Kepala Sekolah yang bersangkutan sebagai KPA sangat susah ditemui pihak media. Padahal media online maupun cetak merupakan media informasi yang bisa menyampaikan informasi di lapangan kepada khalayak publik serta pemerintah. 

.(Irwan)