Kemenkominfo Deteksi 81 Isu Hoaks Terkait Covid-19

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Kemenkominfo Deteksi 81 Isu Hoaks Terkait Covid-19

Jumat, 22 Januari 2021

 

Ilustrasi Penyebaran Hoaks Lewat Sosial Media

KUNINGAN, (BM) - Terhitung hingga tanggal 21 Januari 2021, tim AIS Ditjen Aptika Kemenkominfo telah mendeteksi total 81 isu hoaks terkait Covid-19 yang tersebar pada berbagai platform. Hoaks terkait Covid-19 biasanya menyasar pada sebaran, penyebab, penularan, penanganan, lockdown, obat, dan dampak.


Mesin Pengais Konten Negatif (AIS) adalah mesin crawling otomatis yang terletak di ruang Cyber Drone 9 Lantai 8 Gedung Kominfo. Mesin yang sudah dioperasikan sejak tanggal 3 Januari 2018 ini dioperasikan oleh tim yang terdiri dari 106 orang yang bekerja maksimal 24 jam non stop dengan sistem 3 shift.


Sebagai sistem pemantauan proaktif untuk penanganan konten internet bermuatan negatif, Mesin AIS bekerja dengan cara mengais (crawling) dan mengklasifikasi (jutaan) tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif. Hasil pemantauan akan ditindaklanjuti dengan penanganan berupa pemblokiran akses, penonaktifan konten, serta diteruskan ke instansi terkait.


Kepala Seksi Pemblokiran Konten Internet Ilegal Kominfo, Taruli, menjelaskan Tim AIS bekerja selama 24 jam dan terbagi atas tiga shift per harinya. Tugas pokok dari Tim AIS mulai dari penerimaan dan pengelolaan laporan Aduan Konten dari masyarakat dan instansi; pemblokiran konten internet negatif; serta pembatasan akses internet dan media sosial.  


"Tim AIS juga menghasilkan laporan harian isu trending media sosial; analisa isu populer; dan analisa tagar," tuturnya.


Selain itu Tim AIS juga bekerja untuk melakukan profiling, patroli siber, dan membuat laporan isu hoaks. 


"Kami juga melakukan verifikasi akun sosial media instansi atau K/L; analisa e-Commerce atau perdagangan online serta penanganan khusus konten terorisme/radikalisme," tambah Taruli dilansir dari laman resmi kuningankab.go.id.


Penanganan hoaks tidak hanya harus menyoal pemblokiran, tapi lebih penting lagi untuk jangka panjang ialah bagaimana menyiapkan SDM Indonesia agar memiliki imun terhadap hoaks. (One)