Aksi Demonstrasi Ratusan Mahasiswa Bersama Masyarakat Kuningan Tuntut Penurunan Harga BBM Di DPRD Tertib

Massa pendemo beraksi bakar Ban bekas di jalan depan gedung wakil rakyat

Kuningan (BM), Puluhan petugas dari berbagai kesatuan pengamanan di kerahkan guna mengantisipasi hal hal yang tidak di harapkan, satuan Polisi, TNI Satpol PP Personil Damkar pun termasuk kendaraan taktis Polres Kuningan siaga sejak pukul 13.00 WIB, di Gedung wakil rakyat DPRD Kuningan sementara ratusan personil aksi demonstrasi berkumpul di titik strategis yakni di Pandapa paramarta koplek Stadion Masud. Jumat (09/09/2022)

Massa gabungan mahasiswa serta OKP, LSM Ormas melakukan longmarth dari kawasan lapangan Masud menuju titik orasi yakni DPRD untuk menyampaikan aspirasi dampak perubahan atau kenaikan harga BBM. Namun hingga pukul 15.20 massa aksi masih belum tiba di lokasi karena menempuh jarak KL 1000 meter (1 kilo meter).

Ternyata tiba di DPRD massa yang semula berjumlah 1000 namun jumlahnya hanya kisaran ratus saja, setiba di depan DPRD memposisikan diri masing masing. Mereka datang dengan dua kendaraan serta iringan massa membawa sepanduk berbagai tulisan yang bersifat menentang terhadap keputusan yang diambil pemerintah, aksi damai ini hanya membakar dua ban bekas di depan gedung wakil Rakyat DPRD. 

"Jika BBM tdk turun maka Presiden Jokowi harus turun dan masyarakat Kabupaten Kuningan harus bisa menurunkan anggota DPR, yang benar datangnya dari rakyat yang salah datangnya dari Jokowi. Keputusan itu dapat menyengsarakan rakyat semua, dimana para wakil rakyat makan nya enak enak kami hanya menyampaikan aspirasi dengan meminta turunkan BBM" dari berbagai massa aksi demo.

Kalau tidak ada perubahan harga BBM jelas kami akan turun terus kejalan untuk menuntut atas hak kami. sekarang jumlahnya sedikit? 

"Kalau sekarang ada lima puluh misalnya, kami bisa lebih melipatgandakan massa," terang kader pergerakan mahasiswa MII Feri Jadipratama.

"Upaya kita maksimal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kuningan ini, karena kewenangan kita kan kewenangan daerah, apa yang menjadi tuntutan mereka akan kami sampaikan ke pusat, ini kan kebijakan nasional, hasil dari penyampaian nanti akan kami informasikan, pada HUT Kuningan 1 September di hari yang sakral, saya pimpinan danbatas nama DPRD Kuningan sudah menyampaikan penolakan kenaikan harg BBM," terang Nuzul Rachdy Ketua DPRD usai menemui massa pengunjuk rasa bersama unsur Forkopimda Kuningan.

Bupati bersama Ketua DPRD mendengarkan tuntutan Ojol salah satu bagian massa demo di dalam gedung DPRD

Menyinggung masalah partai kekuasaan pemerintah, Nuzul Rachdy yang berasal dari paratai PDIP menyebut, tidak ada masalah. 

"Memangnya kenapa? sama sama PDI menolak kenaikan BBM, sepanjang untuk rakyat ini kan bukan keputusan PDI, ini keputusan nasional bukan keputusan salah satu partai, sepanjang itu untuk rakyat ya kita suarakan", sebut Nujul.

Hal senadapun disampaikan Bupati Kuningan H. Acep Purnama, dari partai yang sama PDIP menurutnya, terkait kebijakan di daerah tentunya bersama DPRD akan melakukan dan mengarahkan apapun juga yang bisa meminimalisir dampak dari kenaikan BBM ini. 

Bupati tampak sedang minum, Ketua DPRD serta unsur Forkopimda Kuningan ditengah kerumunan massa

"Saya berharap pemerintah pusat menurunkan kembali dari kenaikan BBM ini, juga kami bersama DPRD akan ada upaya bersama dinas sosial, Dinas Perhubungan untuk bagaimana meminimalisir kerugian kerugian engusaha angkutan, UMKM dan lainnya, dan itu menjadi kebijakan yang akan kami lakukan betsama," pungkas Bupati Acep Purnama, di gedung wakil rakyat, (Mans Bom)