Pemerintahan

Penyerapan Anggaran DD - ADD Di Desa Cengal Kec Japara Perlu Diperiksa Penegak Hukum

Kepala Desa Cengal, Een Suhartini KUNINGAN (BM) - Maraknya dugaan penyalah gunaan keuangan anggaran bantuan dari APBN kesejumlah desa perlu diperiksa oleh penegak hukum atau yang lebih kental dikenal dengan nama APH (Aparat Penegak Hukum), seperti halnya yang terjadi di Desa Cengal, Kecamatan J…

3,6 Milyar Temuan Disdikbud Kuningan Jadi Pembahasan. Bupati Didesak Copot Pejabat Pengguna Anggaran

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Kuningan KUNINGAN (BM) - Diketahui BPK perwakilan Jawa Barat telah merilis hasil LHP BPK tahun 2025 untuk Kabupaten Kuningan dengan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat WTP yang didapat oleh Pemkab Kuningan ternyata tidak mudah karena sebe…

Belanja Alat/Bahan Kegitan Kantor dan Perjalanan Dinas BAPPENDA Kuningan Patut Disorot

Kantor BAPPENDA Kuningan KUNINGAN (BM) - Efisiensi APBD Kuningan tahun 2026 yang digaungkan beberapa pejabat termasuk Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar ternyata menjadi ailbi bagi beberapa pejabat yang dikabarkan 'dekat' dengan Bupati. Sudah menjadi rahasia umum, beberapa pejabat yang …

Peringati Harganas ke-33, Bupati Dian: Keluarga Tangguh Fondasi Indonesia Emas 2045

KUNINGAN – Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., memimpin Upacara Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 Tingkat Kabupaten Kuningan yang berlangsung khidmat di Halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, Senin (29/6/2026). Kegiatan tersebut diikuti oleh jajaran Fo…

5,9 Milyar Belanja ATK dan Langganan Internet DPPKBP3A Rawan Korupsi

KUNINGAN (BM) - Dalam penjabaran APBD Kuningan tahun 2026 ini, DPPKBP3A mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB sebesar 10.009.159.000 dari pemerintah pusat. Salah satu program kegiatannya adalah Belanja ATK sebesar 3.236.400.000 dan Belanja Internet sebesar 2.697.000.000 yang berada dalam satu …

9 Miliar Anggaran Honorarium Seminar. Ajakan Membangun Peradaban Bupati Kuningan Retorika

KUNINGAN (BM) - Anggaran belanja honorarium bernilai miliaran rupiah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam APBD tahun anggaran 2026 sangat rentan terhadap praktik korupsi dan modus penyimpangan. Kegiatan seminar dan rapat koordinasi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) sangat rentan …

KORAKAP Laporkan Pejabat Prokopim Ke BKN

KUNINGAN (BM) - Koalisi Rakyat Kuningan Anti Penindasan (KORAKAP) dikabarkan telah melaporkan salah satu ASN yang menjabat sebagai Kasubid Protokoler/Frokopim Setda Kabupaten Kuningan a.n. ERLANDO PRATAMA TIANTARA, S.STP., M.Si alias EDO.   Dalam suratnya tertanggal 25 Juni 2026, yang bersangkut…

1,2 Miliar Perjalanan Dinas BPKAD. Standar Ganda Bupati Kuningan Tentang Efisiensi

KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat telah menetapkan hari Jumat sebagai kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam rangka efisiensi, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri. Efisiensi perjalanan dinas di dalam neg…

Kasus Dugaan Korupsi MBG. PEKAT IB Kuningan Desak Kejaksaan Usut Tuntas ke Daerah Secara Transparan

Kantor Kejari Kuningan KUNINGAN (BM) - Terungkapnya Dugaan korupsi yang dilakukan oleh mantan pejabat BGN dan pihak yang terafiliasi diharapkan diusut tuntas sampai ke daerah-daerah termasuk kabupaten Kuningan. Terutama dalam dugaan kasus jual beli titik, persyaratan mutlak Dapur SPPG dan pemeriksa…

2,3 Miliar Dugaan Temuan Pemeriksaan DPRD. TAPD “Kompromi” Dengan BPK, Kuningan Kembali WTP

KUNINGAN (BM) - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Tugas No. 16/T/ST/DJPKN-V.BDG/PPP.01/02/2026 kepada Angkat…

2,8 Miliar Anggaran Belanja Cetak BPKAD Disorot. Uha : Bupati Kuningan Menghina Akal Sehat

KUNINGAN (BM) -  Dalam penjabaran APBD Kuningan tahun 2026 terdapat anggaran Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 2.815.441.750 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa desas desus yang berkembang selama ini di hampir …

Peduli Lingkungan, Diskominfo Kuningan Ikut Serta Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026

KUNINGAN – Diskominfo Kuningan turut serta dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 yang digelar di Halaman Perkantoran Komplek Islamic Centre (KIC) kabupaten Kuningan, Sabtu (6/6/2026).  Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Drs. H. Ucu Suryana, M.Si. menugaskan sebanyak 20 pega…

DPPKBP3A Gelar Sertijab, H. Apip Ropi'i Resmi Jabat Kepala Dinas

KUNINGAN - Bertempat di aula DPPKBP3A Kuningan, menggelar sertibaj yang penuh haru, dari kepemimpinan PLT kepala dinas lama H Edi Martono MARS, kepada kepala dinas yang baru H Apip Ropi'i SKP, Ners S, SOS, SKM, MM.Kes, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti SK bupati no 562. Ac…

Pecat Anggota DPRD Kuningan Amoral. Uha : Suara Rakyat Suara Golkar

KUNINGAN (BM) - Di bulan April ini publik kembali dikejutkan dengan adanya dugaan perbuatan asusila yang kembali mencoreng muka lembaga DPRD Kuningan. Melibatkan salah satu oknum anggota DPRD dari Partai Golkar yang selama ini citranya bersih, ternoda akibat perbuatan pribadi oknum tidak bertanggun…

56 Miliar Anggaran DPRD Kuningan Berbanding Terbalik Ekonomi Masyarakat. Rakyatnya Mati Bunuh Diri

KUNINGAN (BM) - Institusi DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas oleh beberapa elite saja yaitu orang pilihan karena untuk masuk menjadi anggota di dalamnya diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai per…

Perwakilan Warga Desa Bayuning Kembali Buat Aksi Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemdes

KUNINGAN (BM) - Merasa tidak puas terhadap hasil audensi di kantor kecamatan Kadugede kabupaten Kuningan tanggal 5 Februari 2026 dilanjutkan pertemuan tanggal 10 Maret 2026 di aula kecamatan Kadugede, kini warga yang mengaku Perwakilan Masyarakat Desa Bayuning Kembali melayangkan surat kepada Inspe…

Perpres 115 Tahun 2025 : Mitra MBG (dapur) Dilarang Merangkap Sebagai Supplier

KUNINGAN (BM) - Banyaknya Mitra MBG (pemilik dapur) di kabupaten Kuningan yang merangkap sebagai Supplier menjadi sorotan publik. Mereka diduga berusaha dengan mengambil keuntungan tidak hanya dari dapur MBG tapi juga dari hasil suplai bahan makanan. Hal ini akan membuat para pelaku UMKM atau BUM…

Capaian Gizi Harus Sebanding dengan Triliunan Rupiah Alokasi Negara

KUNINGAN (BM) – Masyarakat pemerhati kebijakan publik, Jack Barron, kembali memberikan kritik keras terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, Jack menyoroti besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan dengan realitas kemajuan gizi anak di lapangan. Jack menilai, den…

Terseret Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD. Bupati Kuningan Bermain Srimulat

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…