Benang Merah

KUNINGAN (BM) - LSM Frontal Kuningan meminta BK DPRD Kuningan untuk segera mengambil tindakan terhadap 2 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam gratifikasi dan pokir tahun anggaran 2025. Hal ini telah disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kuningan tanggal 25 Mei 2026.  Sebel…

KUNINGAN (BM) - Dana hibah Pokok Pikiran atau populer disebut dana Pokir tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi peringatan keras. KPK menyatakan menaruh perhatian terhadap alokasi dan pengguliran dana hibah pokir di tiap DPRD baik kabupaten …

KUNINGAN (BM) - Sebagai sebuah lembaga terhormat nampaknya DPRD Kuningan tidak pernah sepi dari pemberitaan yang menyangkut sepak terjang mereka dalam penggunaan uang rakyat atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait kepentingan mereka. Dalam penjabaran APBD tahun 202…

KUNINGAN (BM) - Di bulan April ini publik kembali dikejutkan dengan adanya dugaan perbuatan asusila yang kembali mencoreng muka lembaga DPRD Kuningan. Melibatkan salah satu oknum anggota DPRD dari Partai Golkar yang selama ini citranya bersih, ternoda akibat perbuatan pribadi oknum tidak bertanggun…

KUNINGAN (BM) - Institusi DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas oleh beberapa elite saja yaitu orang pilihan karena untuk masuk menjadi anggota di dalamnya diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai per…

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…

Ilustrasi Anggota DPRD Kuningan sebagai Pengawas plus Pelaku SPPG KUNINGAN (BM) - Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang, menurunkan angka stunting/malnutrisi, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak se…

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…

KUNINGAN (BM) - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membuat blunder dengan pernyataannya di media massa bahwa pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam regulasi pemerintah. Bahkan ia meng…

Ketua LSM FRONTAL Kuningan, Uha Juhana KUNINGAN (BM) - Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 70%.  Keput…

MBG dianggap sebagai 'Hadiah' istimewa buat Anggota DPRD KUNINGAN (BM) - Tujuan adanya program Makan Bergizi sebenarnya memang mulia dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan makanan bergizi. Namun dibalik pelaksanaan MBG sudah menjadi rahasia umum terutama di kabupaten …

Ilustrasi Pengelola proyek MBG KUNINGAN (BM) - Maraknya dugaan anggota DPRD Kuningan yang terlibat dalam program MBG menimbulkan desakan terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan untuk bersikap tegas. Hal ini sesuai dengan Surat Himbauan DPRD Kuningan Nomor 172/782/DPRD yang ditandatangani ke…