Berita terbaru

Pihak Bank Ancam Nasabah Macet. Program Keringanan Bagi Nasabah Diduga Tidak Disosialisasikan

KUNINGAN (BM) - Polemik antara debitur dengan kreditur baru-baru ini kerap terjadi di kabupaten Kuningan. Beberapa program yang bisa meringankan pihak debitur/ nasabah terkadang tidak tersosialisasikan dengan baik oleh pihak bank. Hal ini pula yang melandasi terjadinya polemik antara nasabah dengan…
Pihak Bank Ancam Nasabah Macet. Program Keringanan Bagi Nasabah Diduga Tidak Disosialisasikan

65 Miliar Tunjangan DPRD Dicairkan Tanpa Dasar Hukum. Jaksa Agung Diminta Operasi Tangkap Tangan di Kuningan

KUNINGAN (BM) - Saat ini anggaran Tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan sedang mendapatkan sorotan tajam dari lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Pemberian tunjangan komunikasi intensif, perumahan, trans…
65 Miliar Tunjangan DPRD Dicairkan Tanpa Dasar Hukum. Jaksa Agung Diminta Operasi Tangkap Tangan di Kuningan

Belasan Miliar TPP Ganda Pegawai Bappenda. Memicu Konflik Sosial ASN Seluruh Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, (BM) - Para pegawai yang bekerja di Bappenda Kuningan memicu kesenjangan penghasilan dengan para staf ASN di lingkup SKPD lain karena secara mencolok mereka mendapatkan dua remunerasi sekaligus yaitu dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Insentif Upah Pungut (UP) pajak padahal tu…
Belasan Miliar TPP Ganda Pegawai Bappenda. Memicu Konflik Sosial ASN Seluruh Kabupaten Kuningan

Sekretaris Dewan dan Kepala BPKAD Main Mata. Bupati Kuningan Terseret Kembali Pembayaran Tunjangan DPRD 2026

Uha Juhana , Ketua LSM Frontal KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 sebagai dasar hukum dalam keluarnya pembayaran Tunjangan DPRD untuk tahun 2025 meskipun salah karena seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sesuai ketentuan yang sah sebagaimana dia…
Sekretaris Dewan dan Kepala BPKAD Main Mata. Bupati Kuningan Terseret Kembali Pembayaran Tunjangan DPRD 2026

Milyaran Dana UPK Ex PNPM Wajib Diusut Keberadaannya

KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan dan mengucurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2014. Sejak saat itu pengelolaan keuangan dana eks PNPM Mandiri dikelola oleh Un…
Milyaran Dana UPK Ex PNPM Wajib Diusut Keberadaannya

Tidak Merasa Pinjam, 145 Orang Jadi Korban Pinjaman Fiktif Koperasi dan Bank Syari'ah

Situasi Mediasi antara 145 Warga desa Pamulihan dengan Pihak PNM Mekar KUNINGAN (BM) - Desa Pamulihan kecamatan Cipicung, kabupaten Kuningan digegerkan oleh 145 warganya yang tiba-tiba ditagih oleh petugas dari PNM Mekar dan Bank BTPN Syariah. Seluruh warga yang merasa resah ini akhirnya mengadu k…
Tidak Merasa Pinjam, 145 Orang Jadi Korban Pinjaman Fiktif Koperasi dan Bank Syari'ah

Ratusan Oknum Diduga Manipulasi Umur Untuk Jadi Veteran Pejuang. Sanksi Hukum Pidana Menanti

Kantor LVRI Markas Cabang Kabupaten Kuningan KUNINGAN (BM) - Puluhan bahkan ratusan Oknum yang saat ini tergabung dalam wadah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Marcab Kabupaten Kuningan diduga dengan sengaja telah memanipulasi data umur saat hendak mendaftar menjadi veteran pejuang. Saat i…
Ratusan Oknum Diduga Manipulasi Umur Untuk Jadi Veteran Pejuang. Sanksi Hukum Pidana Menanti

Mantan Ketua PWI Kuningan Lulus UKW Wartawan Utama dengan Nilai di Atas Rata-rata

BANDUNG - Iyan Irwandi, sosok Mantan Ketua PWI Kuningan dua periode, berhasil menyandang gelar Wartawan Utama setelah dinyatakan lulus dalam Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI Pokja Kota Bandung. Dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima, 12-13 Februari 2026 tersebut, ia mencatatkan pe…
Mantan Ketua PWI Kuningan Lulus UKW Wartawan Utama dengan Nilai di Atas Rata-rata