Benang Merah: Pemerintahan

Kades Cageur Kec. Darma Kabupaten Kuningan, Didi Muhadi

KUNINGAN (BM) - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memainkan peran kunci dalam meningkatkan ketahanan pangan, sebagaimana diatur dalam Kepmendesa No. 3 Tahun 2025. Dengan adanya kebijakan pengalokasian minimal 20% dana desa untuk ketahanan pangan dan penyertaan modal bagi BUMDes, langkah-langkah strategis perlu dirancang agar program ini berjalan efektif.

Desa Cageur kecamatan Darma Kabupaten Kuningan melalui BUMDes Sangga Buana langkah strategis desa dalam memanfaatkan anggaran desa untuk mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di bidang pertanian dan peternakan.

Kepala Desa Cageur, Didi Muhadi didampingi Sekdes dan Kasi pemerintahan mengatakan BUMDes Sangga Buana telah berjalan selama satu tahun, bergerak sektor peternakan domba. Selain penggemukan domba, BUMDes ini juga telah memproduksi pakan molase dan sudah mulai menjual ke beberapa peternak.

‎

‎“Alhamdulillah, gerakan ketahanan pangan melalui BUMDes Sangga Buana telah berjalan selama kurang dari satu tahun. Ini adalah langkah nyata dalam mengarahkan dana desa untuk mendukung sektor pertanian dan peternakan. Harapannya, hasil peternakan dari program ini bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat Desa Cageur,” ucapnya kepada awak media, Rabu (15/10) di kantor desa Cageur.

‎

‎Didi menambahkan, ke depan pihaknya berharap BUMDes Sangga Buana dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam pengelolaan program ketahanan pangan yang produktif dan berkelanjutan.

‎

‎“Kami juga berharap dukungan dari semua pihak, termasuk camat dan jajaran, agar distribusi hasil ternak dan produksi pakan molase dari BUMDes ini bisa berjalan lancar dan menjadi bagian dari upaya menyukseskan program prioritas nasional, termasuk inisiatif makan bergizi gratis dari pemerintah,” ujarnya.

‎“Tujuan besar kami adalah membangkitkan kembali semangat beternak masyarakat Cageur, agar pertanian dan peternakannya maju dan sejahtera. Untuk tahap awal, kita pelihara 40 ekor kambing dalam program penggemukan dan produksi pakan ternak molase ” jelas Didi.

‎

‎Ia menambahkan, ke depan BUMDes akan terus mengeksplorasi berbagai potensi sektor peternakan maupun pertanian.

.(One)

Kondisi Rumah Subsidi di Perum Pesona Anggrek

KUNINGAN (BM) - Perumahan Subsidi adalah program pemerintah yang dibiayai negara melalui Kementerian PUPR berupa uang muka Rp.4.000.000, selisih bunga bank di tanggung oleh pemerintah dan Pajak Pph di tanggung oleh perintah. Tetapi dalam pelaksanaannya para pengembang terkesan asal membangun saja karena dinilai tidak sesuai spek yang sudah di tentukan oleh peraturan menteri terkait. 

Selain itu, tidak adanya pengawasan khusus dari pihak pemerintah khususnya pemerintah kabupaten kuningan dan Asosiasi Developer perumahan subsidi memberikan keleluasaan pengembang dalam memperbesar keuntungan tanpa memperhatikan kualitas rumah. Akhirnya banyak perumahan subsidi yang tidak layak dihuni.

Seperti yang di alami oleh salah satu pemilik rumah subsidi Ibu Swanti Sinaga di perumahan pesona anggrek Blok G 10 Kelurahan Winduherang kecamatan Kuningan. Kondisi rumah ini mengalami pergeseran tanah yang mengakibatkan rumahnya terbelah menjadi 2 dengan jarak belah sekitar 3 cm, sehingga tinggal tunggu ambruk saja. Pemilik rumah bahkan sudah sempat menggunakan tiang, tapi tetap saja lama-lama malah makin belah

Menurut keterangan ibu Swanti kondisi rumahnya sudah berulang kali dilaporkan ke developer PT Griya Dwi Guna namun tidak di tanggapi sampai saat ini. Sementara, penghuni rumah Martin Situmorang sampai mengungsi ke tempat lain karena takut rumah tersebut ambruk.

Menurut ketua PEKAT IB DPD Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole bahwa pembangunan rumah subsidi di kabupaten kuningan asal di bangun saja, tidak pernah memikirkan kualitas dan kenyamanan konsumen. Pada prinsipnya yang penting jadi dan laku dijual. Kebanyakan orang beli rumah subsidi seperti tanah kosong karena habis dibeli, dirobohkan kemudian dibangun kembali.

" Aneh sekali, tidak ada pengawasan baik dari PUTR , Asosiasi maupun perbankan. Untuk itu saya minta kepada pihak APH agar memproses hukum para pengembang yang membangun rumah subsidi yang tidak sesuai spek. PUTR dan DISPERKIMTAN agar terus melakukan pengawasan dan teguran jangan tidur aja di kantor," ujarnya.

.(One)

Pemda Kabupaten Kuningan

Kuningan (BM), Dikutip dari pemberitaan situs web kuningan.go.id tanggal 1 September 2025 bahwa pemkab Kuningan telah menyelesaikan Tunda Bayar tahun 2024 sebesar 96,7 milyar.

Bupati Kuningan menegaskan, capaian ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesehatan fiskal serta disiplin pengelolaan keuangan.

“Alhamdulillah, di momentum Hari Jadi Kuningan ini, kita bisa memberikan kabar baik: tunda bayar 2024 sebesar Rp96,7 miliar sudah tuntas. Dana pembayaran ini diperoleh dari efisiensi belanja dan optimalisasi pendapatan daerah,” ungkap Bupati, Senin (1/9/2025).

Namun baru-baru ini diketahui bahwa beberapa kegiatan yang bersumber dari Pendapatan Dana Transfer Daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik tahun 2024 dari beberapa SKPD ternyata belum terbayarkan atau mungkin tidak akan terbayar. Hasil konfirmasi media benangmerah.co.id kepada beberapa SKPD, Dana Transfer Daerah yang belum terbayarkan, diantaranya BOK dinas Kesehatan tahun 2024 sebesar 10 milyar dari total 17 milyar, BOK KB Dinas DPPKBP3A sebesar 4 milyar dari total 14 milyar, Dinas Perikanan dan Peternakan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang belum diketahui besarannya.

Imbas dari permasalahan tersebut, alokasi anggaran tersebut untuk tahun 2025 menjadi berkurang drastis dengan aturan yang ketat. BOK Dinas Kesehatan untuk tahun ini sebesar 14 milyar, turun hampir 20% dan BOK KB sebesar 10 milyar turun 28% dari tahun sebelumnya.

Screenshot Pendapatan Transfer Daerah Kabupaten Kuningan

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Kuningan, H. Edi Martono saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan penyerapan dana BOK Kesehatan masih 0% sampai bulan September 2025. 

"Ada kekhawatiran dari setiap bidang yang akan melaksanakan kegiatan dari dana BOK Dinas tahun ini. Karena kegiatan harus sudah dilaksanakan dulu 50 persen, baru dana dari pusat turun ke daerah. Kalau seperti itu kita harus memodal dulu, tapi dari mana dana talangan untuk kegiatannya? Yang tahun kemarin saja belum dibayar. Makanya tahun ini belum ada penyerapan dana BOK Kesehatan," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Kepala DPP KB PPPA (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Kuningan Drs. H Deniawan, M.Si melalui Kabid KB H. Moch Iskandar, M.Pd. Menurutnya, tahun ini, sampai bulan September penyerapan BOK KB baru 35%. Apakah bisa tercapai 100 persen sampai akhir tahun? 

"Dengan pembayaran yang tersendat seperti sekarang, rasanya berat untuk sampai 100 persen. Tapi ya mudah-mudahan bisa tercapai, tergantung kondisi keuangan di BPKAD," kata Iskandar saat ditemui media benangmerah.co.id.

Kondisi seperti ini bukan saja terjadi pada kegiatan yang dibiayai DAK Non Fisik. Namun juga pada penyerapan dana DBHCT. Kepala DKPP kabupaten Kuningan DR. Wahyu Hidayah, M.Si melalui Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Andi, SE juga mengeluhkan penyerapan dana DBHCT yang tersendat di kondisi saat ini.

"Tolong bantu atuh DBHCT, sampai sekarang belum bisa pencairan, padahal kegiatan sudah dilaksanakan," ungkapnya saat dihubungi via WhatsApp.

Kondisi finansial pemkab Kuningan memang lagi tidak baik, namun tata kelola pendapatan dana transfer daerah juga harus diperhatikan, karena menyangkut kredibilitas daerah Dimata pemerintah pusat. Bisa - bisa pendapatan transfer daerah yang selama ini jadi andalan pemkab Kuningan terus menurun seiring tata kelola keuangan yang tidak profesional sehingga menyimpang dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yang mengatur pengelolaan DAK Nonfisik adalah PMK Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik. PMK ini bertujuan memberikan panduan terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban DAK Nonfisik, yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas nasional seperti penguatan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, terdapat juga perubahan rincian DAK Nonfisik yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) seperti KMK Nomor 423 Tahun 2024.

Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan, H. Deden Kurniawan Sopandi, A.Ks, M.Si saat ditemui membenarkan adanya kendala pembayaran terhadap beberapa kegiatan DAK Non Fisik tahun 2024 di beberapa SKPD, diantaranya, BOK Dinas Kesehatan sebesar 10 milyar, BOK KB DPP KB PPPA sebesar 4 milyar, DKPP dan DISKATAN.

"Untuk DAK Non Fisik, kami fokus dulu penyerapan di tahun 2025. Untuk pembayaran kegiatan tahun 2024 dipending dulu. Karena kalau kami fokus pembayaran di tahun 2024, dikhawatirkan dengan kondisi saat ini kegiatan tahun 2025 tidak bisa dibayar. Berbicara konsekwensi dari pusat, ya dengan kondisi keuangan saat ini memang tidak ada pilihan lain," jelasnya.

Deden juga menambahkan, terkait DAK Non Fisik yang tidak terbayar, pihaknya tidak tahu dipakai apa. Karena saat itu belum menjabat di BPKAD.

.(One)

Ketua Panitia PTSL (Sekdes) Desa Bendungan, Kecamatan Lebakwangi Kab. Kuningan, Supriatna

Kuningan, Strategi tepat yang diambil Pemerintah Desa Bendungan Kecamatan Lebakwangi dalam menyukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) layak diapresiasi. Bila dibeberapa wilayah penerima program kesulitan memenuhi kuota pendaftar, berbeda dengan yang terjadi di Desa Bendungan.

PJ Kepala Desa, Ucu S, melalui Ketua Panitia PTSL Desa Bendungan, Supriatna, mengatakan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di desanya berjalan dengan baik, bahkan jumlah pemohon melebihi kuota. "Kuota awal kita terima 1200 bidang. Namun, animo yang baik dari warga, pemohon bertambah 45 , sehingga bidang tanah yang dimohon untuk sertifikat menjadi 1245 bidang," terangnya, Kamis (17/7), di ruang kerjanya.

Animo besar dari warganya itu, dikatakan Supriatna, yang juga menjabat sekretaris Desa Bendungan, dampak dari sosialisasi yang masif dan dilakukan lebih awal. "Tentunya terpenuhinya kuota ini tidak ujug-ujug, kami lakukan sosialisasi lebih awal sebelum diterimanya program, dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian hukum hak milik atas tanah," tuturnya.

"Saat ini tahapan yang sedang kami laksanakan adalah penandatanganan peta oleh pemohon. Sedangkan pengukuran dan input daftar nominatif sudah selesai. Dari 1886 bidang, di Desa Bendungan tanah milik yang sudah bersertifikat sekitar 300 bidang. Memang masih ada sebagian kecil yang oleh pemiliknya tidak mengajukan permohonan, itu rata rata tanah kebun atau hutan. Tapi semua sudah diukur dan dipetakan," pungkasnya.

.(Baim)

Kondisi Jalan Penghubung desa Susukan-Sukamukti-Cihaur Kecamatan Ciawigebang kabupaten Kuningan

Kuningan, Kondisi jalan penghubung desa Susukan - Cihaur saat ini dalam kondisi rusak. Masyarakat Sukamukti sebagai pengguna jalan melalui pemdes berharap perbaikan jalan tersebut bisa cepat direalisasikan dalam waktu dekat mengingat pentingnya akses antar desa. 

Melalui Sekdes Sukamukti, Tarsu, S.Kom mengatakan pihaknya sudah empat kali mengajukan perbaikan jalan tersebut, bahkan bupati Kuningan sempat meninjau langsung kondisi jalan tersebut. Namun sampai sekarang belum ada kabar berita realisasi perbaikan jalan Susukan - Cihaur kecamatan Ciawigebang.

"Kami sudah mengajukan empat kali namun sampai sekarang belum ada kabar beritanya. Padahal waktu itu bupati Kuningan sempat meninjau langsung kondisi jalan," ungkap Tarsu saat ditemui awak media, Kamis (17/7).

Sekdes Sukamukti Kecamatan Ciawigebang, Tarsu, S.Kom

Lebih lanjut, Tarsu bersama Kasi Pelayanan dan Kasi Keuangan berharap pemkab Kuningan, bisa secepatnya bisa merehabilitasi jalan penghubung desa ini. Walaupun disadari keuangan pemkab Kuningan sedang tidak baik baik saja, mengingat pentingnya akses penghubung antar desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

Terpisah, Kepala Bidang Bina Marga dinas PUTR kabupaten Kuningan, Teddy Sukmadjayadi mengungkapkan bahwa jalan Susukan - Sukamukti - Cihaur sudah masuk dalam daftar jalan yang akan direhabilitasi pada tahun ini.

"Jalan tersebut sudah masuk dalam daftar perbaikan tahun ini, tapi mungkin akan diperbaiki secara bertahap. Tahap awal rencananya rabat beton dulu. Mengingat anggaran yang terbatas " jawabnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp.

Masih, Teddy, rencana pelaksanaan kemungkinan bulan Agustus-September 2025. Karena masih menunggu pengesahan perubahan APBD oleh dewan pada akhir bulan Juli 2025.

.(One)

Kantor kepala desa Cihideung Hilir Kecamatan Cidahu Kabupaten Kuningan

Kuningan, Memulai tahun anggaran 2025, pemdes Cihideung Hilir berkolaborasi dengan salah satu pengusaha paving blok daerah setempat segera wujudkan akses jalan desa sepanjang 500 meter di dusun Cilimus. Hal ini diungkapkan kepala desa, Dede Agus Sugara saat ditemui di kantor desa, Kamis (17/4).

Kolaborasi rehabilitasi jalan desa ini terwujud atas permohonan kepala desa kepada salah satu pengusaha paving blok yang berada di daerah setempat karena jalan tersebut sering dilalui kendaraan perusahaan paving blok.

"Rehabilitasi jalan desa di dusun Cilimus itu sebagian merupakan hasil sumbangan dari pengusaha paving blok, yaitu berupa pembangunan TPT dan drainase. Sedangkan latasirnya merupakan realisasi dari dana desa sebesar 70 juta," kata Dede.

Kepala desa Cihideung Hilir, Dede Agus Sugara

Ditambahkan Dede, selama ini jalan tersebut sering dilalui kendaraan berat dari perusahaan tersebut, jadi ada kewajiban dan kepedulian perusahaan untuk ikut membantu merehabilitasi jalan. 

Langkah yang diambil pemdes Cihideung Hilir, merupakan contoh kolaborasi yang baik dalam mewujudkan pembangunan desa. Karena pada dasarnya sesuai regulasi harus ada kepedulian dari setiap perusahaan terhadap pembangunan di daerah setempat, seperti CSR.

.(One)

Pekerjaan DAK Sanitasi 2024 kabupaten Kuningan yang Mangkrak

Kuningan, Pelaksanaan pekerjaan DAK Sanitasi kabupaten Kuningan TA. 2024 yang dikerjakan secara swakelola oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) menyisakan hutang pemkab Kuningan sekitar 1,5 milyar yang belum terbayar sampai saat ini. Akibatnya, pekerjaan pembuatan sejumlah septik tank di sepuluh desa untuk mengurangi masalah stunting, mangkrak sampai hari ini.

Permasalahan ini diakui, Kepala Bidang Ciptakarya DPUTR kab Kuningan Handry Calvian melalui Kepala Seksi Penyehatan lingkungan, Nur Jamaludin saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, (10/4). Dikatakannya, sekitar 10 desa pekerjaan sanitasi berupa pembuatan septik tank terpaksa dihentikan karena pemkab Kuningan belum bisa membayar termin 3 dengan total anggaran 1,5 milyar.

"Beberapa perwakilan dari 10 KSM sudah beberapa kali datang ke sini untuk mempertanyakan pencairan termin 3 (25 Persen). Saya bilang seadanya, kalau di BPKAD belum ada uang. Mereka bahkan tidak jarang mempertanyakan lewat telepon mengenai pencairan tersebut," ungkapnya.

Disampaikan Nur, perwakilan dari 10 KSM bahkan sempat mengancam untuk melakukan aksi demo ke Pemda dan BPKAD terkait realisasi pembayaran termin 3 DAK Sanitasi tahun 2024. Namun pihak DPUTR berusaha menahannya. 

"Jika ini terlalu berlarut, bukan tidak mungkin 10 KSM dari sepuluh desa melakukan aksi langsung ke BPKAD dan bupati. Ini yang dikhawatirkan oleh kami," tutur Nur.

Informasi yang dihimpun redaksi, menunjukan telatnya pembayaran kegiatan DAK TA. 2024 tidak hanya untuk kegiatan Sanitasi saja. Sejumlah kegiatan DAK dari beberapa SKPD terjadi penundaan pembayaran padahal transfer dari pusat ke BUD sudah dilakukan di tahun 2024.

.(One)

Bupati Kuningan meresmikan Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Lapor Kuningan Melesat

Kuningan, Untuk mempercepat respons terhadap permasalahan publik serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan layanan pengaduan masyarakat bernama Lapor Kuningan Melesat. 

Menurut Bupati Dian, dengan hadirnya layanan ini, warga Kuningan dapat menyampaikan aspirasi dan aduan melalui WhatsApp ke nomor 0813-8981-3999. Diskominfo akan mengelola pengaduan ini melalui Command Center untuk memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dapat segera mengambil tindakan.

“Layanan Lapor Kuningan Melesat ini mencakup beberapa bidang utama, antara lain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penerangan jalan umum,” disampaikan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., usai Upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Setda, Senin, 17 Februari 2025.

Lebih lanjut, Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Drs. Ucu Suryana, M.Si., menyebutkan bahwa setiap pengaduan yang diterima akan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencatatan laporan, penelaahan dan pengklasifikasian aduan, hingga penyampaian laporan kepada OPD yang bertanggung jawab untuk segera ditindaklanjuti.

Bagi pelapor, diterangkan Ucu Suryana, diwajibkan mencantumkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap, serta nomor HP aktif. Laporan yang disampaikan harus memiliki uraian permasalahan yang jelas dan lengkap agar dapat diproses dengan baik.

“Untuk mengajukan pengaduan, masyarakat dapat mengirimkan laporan melalui WhatsApp dengan menyertakan kronologi kejadian secara jelas dan lengkap. Informasi seperti waktu dan lokasi kejadian harus dicantumkan, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,” katanya.

Ucu menambahkan, jika tersedia, bukti pendukung juga dapat dilampirkan guna memperkuat laporan. Setelah laporan diajukan, tim admin di Command Center akan melakukan verifikasi sebelum diteruskan ke OPD terkait.

“Setiap pengaduan akan diverifikasi dalam waktu tiga hari sebelum ditindaklanjuti oleh OPD yang bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Kuningan menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data pengaduan yang masuk akan direkapitulasi untuk mengetahui jumlah aduan yang telah ditindaklanjuti, yang masih dalam proses penyelesaian, serta yang telah selesai ditangani,” jelas Kadis Ucu, didampingi Kabid IKP Anwar Nasihin, S.Kom., M.Si.

Menurutnya, pelaksanaan layanan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

.(One/Diskominfo)

Jalan Wisata Cipari-Cisantana

Kuningan, Badan jalan Wisata Cipari-Cisantana yang telah diresmikan almarhum bupati Kuningan, H. Acep Purnama saat ini cukup menghawatirkan. Kondisi badan jalan kanan-kiri hotmix telah tergerus oleh air hujan sehingga menimbulkan lekukan yang cukup dalam. Tidak menutup kemungkinan kondisi bisa membahayakan para pengguna jalan terutama roda dua.

Sejak diresmikan 2 tahun lalu nampaknya jalan wisata yang mendukung pariwisata di daerah Palutungan-Cisantana ini belum tersentuh pemeliharaan oleh pemerintah terutama UPTD Kementerian PUTR. 

Kondisi ini juga menimbulkan reaksi salah satu pemilik resto disekitaran jalan tersebut. Doni (55) sangat menyayangkan perhatian pemerintah daerah terhadap jalan tersebut. Walaupun secara teknis pemeliharaan menjadi tanggungjawab Kementerian PUPR.

"Lekukan badan jalan di kiri dan kanan dari hari ke hari semakin dalam karena hanya diisi oleh beskos dengan ukuran kecil , sehingga mudah tergerus air hujan. Apalagi jalan ini berada di kemiringan yang lumayan. Kami berharap pemerintah cepat mengambil langkah pemeliharaan sebelum arus mudik lebaran," ungkapnya saat ditemui di resto miliknya.

Badan jalan Cipari-Cisantana habis tergerus air dan menimbulkan lekukan yang cukup dalam

Doni juga menyayangkan konstruksi badan jalan yang hanya diisi pasir bukan dengan cor atau rabat beton. Sehingga baru dua tahun sudah habis tergerus air hujan. Dengan situasi saat ini yang akan menghadapi idul Fitri. Bisanya sesudah Idul Fitri jalan ini akan dipenuhi pengguna karena merupakan jalan wisata menuju banyak objek wisata di daerah Cisantana dan Palutungan.

"Saya sudah pernah koordinasi dengan pak Teddy Kabid Binamarga, PUTR Kuningan. Malah beliau menjawab, nanti kalau sudah tumbuh rumput juga aman. Saya bilang kalau mau tumbuh rumput, kenapa dari awal tidak ditanam rumput saja biar licin juga terhadap ban kendaraan," ungkap Doni menceritakan saat koordinasi dengan Kabid Binamarga DPUTR Kuningan.

.(One)

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., sempat mengoperasikan stoom Walls di wilayah Caracas-Cibuntu

Kuningan, Dalam upaya menuntaskan program 100 hari kerja, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., melakukan peninjauan perbaikan jalan di beberapa titik, bahkan sempat mengoperasikan stoom Walls di wilayah Caracas-Cibuntu, Minggu (9/3/2025).

Kegiatan ini dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Ir. Putu Bagiasna, serta Kepala Bidang Bina Marga, Teddy Sukmajayadi.

Hasil kajian bidang Binamarga PUTR, kondisi jalan rusak di Kabupaten Kuningan tercatat mencapai 200 km dari total panjang jalan 771 km. Minggu (9/3/2025), salah satu titik yang dikunjungi Bupati adalah ruas Jalan Pasar Baru, sebelum melanjutkan monitoring ke wilayah Caracas – Cibuntu.

Bupati Dian mengatakan, selama ini, ruas jalan Pasar Baru berlubang-lubang di dalamnya, sehingga mengakibatkan genangan air dan becek. Akibatnya, pembeli pun jadi agak sungkan atau enggan untuk berbelanja.

“Namun, yakin setelah jalan-jalan berlubang ini di aspal dan diperbaiki, optimis jumlah pembeli akan meningkat. Mudah-mudahan para pedagang juga semakin laris, terutama menjelang Lebaran, karena akses jalan yang sudah diperbaiki,” ujarnya.

Saat di ruas jalan Caracas-Cibuntu, Bupati Dian menyampaikan, Alhamdulillah, perbaikan terus dilakukan. Mudah-mudahan, ini juga menambah kenyamanan bagi para pengguna jalan, termasuk pemudik yang mungkin dalam minggu-minggu depan mulai berdatangan ke Kabupaten Kuningan.

”Sambil menunggu opsi anggaran dari provinsi. berharap dan berdoa agar anggaran dari provinsi segera turun, sehingga jalan-jalan di Kuningan bisa semakin baik,” katanya.

Bupati Kuningan terus Monitor Perbaikan Jalan yang Menjadi Prioritas 100 hari Kerjanya

Namun, Bupati Dian juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar. Perbaikan jalan ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena ada sekitar 200 km jalan yang harus diperbaiki. Di tengah keterbatasan anggaran, akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan.

“Selain itu, menitipkan pesan kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah. Jika sampah menutup drainase, maka perbaikan jalan yang sudah dilakukan akan sia-sia. Air yang tidak mengalir dengan baik akan meluap dan merusak kembali jalan-jalan yang telah diperbaiki,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga, Teddy Sukmajayadi, menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan telah mendapatkan perbaikan, di antaranya Jalan Lingkar Timur, Jalan Moh. Yamin, Jalan Toha, Jalan Soekarno, Jalan Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Otista, Jalan Veteran, Jalan A. Yani, Jalan Semakar, Jalan Holil, Jalan Siliwangi, Jalan Ciloa – Cilaja, Jalan Cilaja – Gerba, dan Jalan Winduhaji – Purwasari.

Tambahan ruas perbaikan Purwasari – ciporang, Ciporang – maleber, Oleced – Tambakbaya, Kembang Lopang – Mandapajaya, Pamulihan – Subang, komplek Pasar Baru, Aruji – Mepuh dan Caracas -Cibuntu. 

.(One)

H. Dian Rachmat Yanuar dan Hj. Ela Helayati

Benangmerah, Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Ungkapan ini menjadi perjalanan karier sosok Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menjadi Bupati Kuningan dengan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, SH. M.Kn periode 2025-2030, pada ini Kamis 20 Februari 2025, resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.  

Lahir dari pasangan guru, H. Sukardi Kartapermata dan Hj. Tati Supartinah, H. Dian adalah anak kelima dari enam bersaudara. Didikan kedua orang tuanya yang menanamkan prinsip guyub, saling mengayomi, dan etika menjadi pondasi kuat dalam perjalanan hidupnya. Sebagai suami dari Hj. Ela Helayati dan ayah dari tiga anaknya (dr. Abyantara insan, Athaya Haura Khaerunnisa, S.K.G dan Azalea Rauda Firdaussy). H. Dian senantiasa menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya.

Komitmennya terhadap pendidikan tercermin dari berbagai jenjang akademik yang berhasil diraih. Memulai dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, kemudian meraih gelar Magister di UNTAG Cirebon, hingga meraih gelar doktor di Universitas Pasundan. Selain itu, ia juga aktif mengikuti pelatihan, termasuk pelatihan menjadi asesor nasional, Program Pemantapan Pimpinan Daerah Lemhanas dan pelatihan Digital Capacity Building Program for Civil Servants of West Java Province di Local Government Officials Development Institute (LOGODI) di Korea Selatan.

Karier Cemerlang sebagai Birokrat dan Pemimpin Organisasi

Dian yang memiliki hobi berolahraga sepeda dan Tenis ini, telah mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama lebih dari 30 tahun. Karirnya dimulai sebagai Kasubag Tata Laksana di Bagian Organisasi Setda Kuningan pada 2002. Seiring waktu, ia menduduki berbagai posisi strategis seperti Kabag Humas, Kepala Dinas Pendidikan, hingga Sekretaris Daerah 2018-2024. Jabatan-jabatan ini menjadi bukti kemampuan H. Dian untuk memimpin dan membantu pimpinan daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tak hanya di pemerintahan, H. Dian yang memiliki hobi membaca ini merupakan penggagas Majalah Purbawisesa, pelopor Tour de Linggarjati, Pacuan Kuda dan Kuningan sebagai Kabupaten Angklung, Ia juga aktif dalam berbagai organisasi, pernah menempati posisi sebagai Wakil Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Kuningan, Ketua Harian Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Ketua DPD KNPI Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, berkhidmat di Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), bahkan sampai sekarang menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat. Saat ini, H. Dian Rachmat Yanuar juga masih menjadi Ketua DPD Korp Alumni KNPI Kabupaten Kuningan masa bakti 2023-2026, dan Ketua Dewan Pertimbangan ICMI Kabupaten Kuningan (2022-2027).

Sosok yang Piawai Membangun Komunikasi

Dian Rachmat Yanuar, juga dikenal sebagai sosok yang piawai membangun komunikasi dengan berbagai pihak, selain sangat kompeten dalam mengelola administrasi pemerintahan. Dian, juga dikenal sebagai figur yang mampu menyatukan persepsi antara legislatif dan eksekutif, sehingga hubungan kedua lembaga terjalin sangat baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Maju dalam Pilkada Kuningan

Dengan keyakinan dan dukungan keluarga serta masyarakat, H. Dian memutuskan untuk maju dalam Pilkada Kuningan 2024. Bersama Hj. Tuti Andriani, mereka mendeklarasikan pasangan “DIRAHMATI” yang didukung berbagai partai, mulai Partai Golkar, PKS, Gerindra, Nasdem, PSI, Partai Ummat, hingga Partai Buruh. Deklarasi di Kuningan Islamic Center menjadi awal langkah besar yang diikuti oleh kampanye masif ke desa/kelurahan hingga komunitas masyarakat Kuningan.

Visi “Kuningan Melesat” untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Dalam Pilkada Kuningan 2024, pasangan H. Dian dan Hj. Tuti Andriani maju dengan membawa visi “Kuningan Melesat”, yang merupakan singkatan dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh. Visi ini menjadi pedoman dalam membangun Kabupaten Kuningan yang lebih progresif, dengan misi:

1. Mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berintegritas dan profesional melalui pemerintahan modern yang melayani.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan.
4. Menjaga komitmen kelestarian sumber daya alam, daerah tangkapan air, serta mengurangi emisi lingkungan.
5. Menerapkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Membangun infrastruktur yang tangguh, berorientasi pada layanan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ketahanan sosial.

Kuningan Melesat Kemenangan untuk Masyarakat Kuningan

Kerja keras dan dukungan luas dari masyarakat membawa pasangan DIRAHMATI pada kemenangan. Berbagai pertaruhan dalam perjuangan politik begitu berat namun bisa dilewati, akhirnya Pada 5 Desember 2024, hasil pleno KPU dinyatakan bahwa pasangan ini memperoleh 38,24% suara dengan total 211.961 suara. Kemenangan ini menjadi awal bagi Kuningan untuk mewujudkan Kuningan Melesat. Dalam perjuangan H. Dian selalu menuturkan “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”.

Kini, di bawah kepemimpinan H. Dian Rachmat Yanuar dan Hj. Tuti Andriani. Mari bersama mewujudkan “Kuningan Melesat” untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih masyarakat Kuningan, atas kepercayaan dan partisipasinya dalam Pilkada Serentak 2024.

(IKP/One)

Gapura masuk desa Sagarahiang

Benangmerah, Sebuah kasus perselingkuhan yang melibatkan salah satu oknum perangkat desa Sagarahiang kecamatan Darma telah menjadi buah bibir di kalangan masyarakat. Menurut informasi yang dihimpun, oknum tersebut telah berselingkuh dengan suami orang lain sudah berjalan lama.

Namun, ketika dikonfirmasi, oknum pelaku perselingkuhan tersebut membantah atas dugaan perselingkuhannya. "Mana bukti perselingkuhan saya? Kan itu hanya isu," ujar oknum tersebut.

Kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran etika dan moral di kalangan aparat desa. Pelanggaran etika pegawai, pelanggaran moral, dan pelanggaran hak asasi manusia adalah beberapa kemungkinan pelanggaran yang terjadi.

Konsekuensi dari tindakan ini dapat berupa pemberhentian dari jabatan, pengadilan, dan kehilangan kepercayaan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan penyelidikan yang lebih lanjut untuk memastikan bahwa tindakan aparat desa Kaur telah melanggar etika dan moral. Jika hasil penyelidikan menunjukkan bahwa aparat desa Kaur telah melanggar etika dan moral, maka mereka harus diberhentikan dari jabatannya dan diadili jika perlu.

Kasus ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme di kalangan aparat desa. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan meminta pertanggungjawaban dari aparat desa yang telah melanggar etika dan moral.

(Team)

Gedung Setda Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Situasional mengenai calon petinggi struktural yakni sekda Pemkab Kuningan masih begitu alot, mengingat persaingan sangat kuat karena ketiga kandidat begitu handal dalam ranah birokrasi. 

Terkait dengan siapa yang layak menduduki sekda definitif, wartawan media online BM mencoba meminta tanggapan kepada seorang warga Kabupaten Kuningan yakni A. Sunanton (61), yang bersangkutan juga berprofesi sebagai wartawan senior baik di media cetak maupun online, dengan sikap datar dan dingin (20/1) ia mengatakan, dalam tatanan birokrasi sdr Asep Taufik Rohman layak untuk menduduki jabatan sekda dengan alasan bahwa Asep Taufik Rohman selain senior dalam usia yang bersangkutan juga dalam menduduki jabatan eselon II b (Kadis dan Badan) sudah kenyang selama berkiprah dijabatan struktural. 

Masih jelas A. Sunanton, duet antara Asep Taufik Rohman apabila menjadi sekda dengan Dian Rahmat Yanuar sebagai bupati nanti, itu pilihan tepat, karena Dian Rahmat Yanuar sudah aral melintang dalam jabatan struktural. 

H. Dian Rachmat Yanuar dan A. Sunanton saat makan bersama di sebuah rumah makan

"Pak Asep Taufik Rohman dan Pak Dian Rahmat Yanuar begitu solid dipadukan antara struktural dengan jabatan politik, ini betul - betul duet yang elegan dan sangat diharapkan mampu menuntaskan permasalahan kabupaten Kuningan yang sudah beberapa tahun gagal bayar" pungkas A. Sunanton dengan tegas.

.(One)

Penghargaan Indonesia Leader Awards 2025 diterima langsung, Kadishub Kuningan, Beni Prihayantno, S.Sos., M.Si

Benangmerah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan, Beni Prihayantno, S.Sos., M.Si., berhasil meraih penghargaan bergengsi kategori The Most Promising Indonesia 2025 Kolaborasi, Sinergi, dan Integritas diajang “Indonesia Leader Awards 2025”. Atas inovasi dalam meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan.

Acara penghargaan ini diselenggarakan oleh Seven Media Asia, Asia Global Council, The Leaders Magazine Indonesia, dan Inspiring Women Magazine, berlangsung di Bali, Jumat 17 Desember 2025.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Founder Seven Media Asia, Reza Batara Putra, MBA, kepada para pemimpin terbaik yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi dalam membawa perubahan signifikan. Para penerima penghargaan ini ada juga kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota), legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD), kepala kejaksaan, pimpinan perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara dan daerah terbaik di Indonesia.

Reza Batara Putra menjelaskan, penghargaan ini diberikan berdasarkan pencapaian kinerja dan prestasi kepemimpinan dalam membawa perubahan, percepatan, serta inovasi baru untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. 

Ajang ini juga menjadi wadah untuk memberikan apresiasi terhadap para pemimpin yang mampu menciptakan terobosan dan solusi nyata baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Proses penilaian dilakukan secara kualitatif berdasarkan hasil kinerja dan kepemimpinan selama tahun 2023-2024. Kami menetapkan standar yang tinggi dalam memilih penerima penghargaan, meliputi Overall Performance, Responsibility, dan Attractiveness. Kriteria penilaian juga mencakup inovasi dan layanan berkualitas, tata kelola yang baik, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta kepedulian sosial yang tinggi,” ujar Reza.

Beni Prihayantno, S.Sos., M.Si., mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diraihnya. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh tim di Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan serta dukungan dari berbagai pihak.

" Tak lepas juga terima kasih kepada Bupati terpilih Bapak Dr. H. Dian Rachmat Yanuar M.Si yang selalu memberikan bimbingan dan arahan, jajaran Dishub, khususnya Bidang Prasarana Perparkiran dan Pemerintah Daerah. Dan dukungan Keluarga Besar KORPRI Kuningan, juga rekan saya Ardika dari media dan doa orang tua serta keluarga," ucapnya.

Penghargaan ini, menurutnya semoga menjadi motivasi bagi kami untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan di bidang perhubungan, menjaga integritas, dan menjalankan tata kelola yang baik. 

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Seven Media Asia, Asia Global Council, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya penghargaan ini. “Semoga pencapaian ini dapat menginspirasi pemimpin lain untuk terus berkontribusi positif dalam membangun bangsa,” tambahnya. 

Indonesia Leader Awards 2025 ?

Seven Media Asia bekerja sama dengan Asian Global Council kembali menyelenggarakan acara Indonesia Leader Awards 2025, Sinergitas, Integritas & Kolaborasi, Penghargaan ini diberikan kepada para Pemimpin Daerah di seluruh Indonesia.

Nominator diantaranya ,Tokoh ataupun figure pemimpin yang mempu membawa perubahan dalam masyarakat di daerah di seluruh Indonesia yang meliputi, Anggota Legislatif, Kepala Daerah, Kejaksaan Negeri, Pemimpin perusahaan dan pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, yang menurut Seven Media Asia telah melakukan Pembangunan dengan pencapaian kinerja dalam melakukan Perubahan serta inovasi dan Kolaborasi dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. 

Sebagai dukungan dan penyemangat kepada para Pemimpin terbaik di Indonesia yang memberikan inspirasi bagi Indonesia, SEVEN MEDIA ASIA melakukan penilaian dalam memberikan penghargaan, meliputi: Leadership, Education,Social Impact, Marketing and Innovation Social di tingkat Nasional dan International, melalui proses penilaian kualitatif atas hasil kinerja Juga kepemimpinan, dari tahun 2024.

Adapun kriteria pengukuran, diantaranya: Layanan inovatif yang berkualitas, tata Kelola management yang baik, dan mampu berkembang dengan mengikuti perubahan global, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi, penyelenggara melakukan pengumpulan data dengan metode observasi atau kunjungan ke daerah, wawancara dengan Masyarakat dan pihak-pihak terkait, serta melakukan penilaian secara objektif, dalam menetapkan pemenang dan penerima penghargaan, ditambah dengan Hasil evaluasi, setiap tahun dalam melakukan inovasi dan kualitas pelayanan setiap peserta yang cenderung selalu meningkat dari waktu ke waktu.

.(One)

Ade Somantri, Sekdes Cengal Kecamatan Japara

Benangmerah, Realisasi anggaran Desa Cengal Kecamatan Japara tahun anggaran 2024, dikatakan Sekretaris Desa, Ade Somantri, telah terserap sesuai APBDes.

"Alhamdulillah, anggaran tahun 2024, telah kami salurkan sesuai peruntukannya. Baik untuk pembangunan, pemberdayaan maupun belanja pegawai," terang Ade, Selasa (14/1) di ruang kerjanya.

Menurutnya, apa yang terjadi di beberapa desa yang di beritakan oleh salah satu media mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran, Ia berkeyakinan tidak terjadi di Desa Cengal.

"Saya dengar juga informasi seperti itu, dan itupun baru sebatas asumsi dugaan. Tentunya kita harus mengedepankan juga asas praduga tidak bersalah. Dan saya tegaskan di Desa Kami tidak terjadi seperti itu," ucapnya.

"Semua telah terdokumentasikan dalam laporan. Pekerjaan bukan hanya akan diperiksa, tapi saat dikerjakan pun diawasi oleh masyarakat umum," imbuhnya.

Ade berharap, siapapun dapat menghormati dan tidak langsung menjustifikasi bahkan cendrung menuduh. "Saya berharap kedepankan praduga tidak bersalah dalam menyikapi sesuatu, jangan malah suudzhon yang dimunculkan," pungkasnya.

(Baim)

Kades, Sekdes dan Wakil Ketua BPD Cihideung Girang Bersama Awak Media

Benangmerah, Pemdes Cihideung Girang Kecamatan Cidahu kabupaten Kuningan membantah keras isu dugaan korupsi penggunaan dana desa tahun 2023 yang santer diberitakan salah satu media online beberapa waktu lalu.

Didepan awak media kades Cihideung Girang, Aman melalui sekdes, Badru Al-Qubani dan Wakil Ketua BPD, Yayan Suryana dengan tegas membantah isu tersebut. Pihaknya, menjelaskan telah melaksanakan anggaran Dana Desa sesuai juknis dan aturan yang berlaku. 

"Itu hanya isu, kenyataannya setiap melaksanakan kegiatan yang didanai dana desa, kami selalu melibatkan unsur muspika kecamatan. Bahkan kami merasa tidak ada konfirmasi sebelumnya dari media yang bersangkutan sampai muncul berita tersebut," kata Yayang saat ditemui awak media di kantor desa Cihideung Girang, Selasa (14/1/2025).

Ditempat yang sama, sekdes, Badru Al-Qubani menambahkan, anggaran dana desa tahun 2023 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun temuan inspektorat berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sudah lunas dibayar pihak desa.

"Tidak ada masalah terkait realisasi kegiatan Dana Desa baik 2023 maupun 2024. Bahkan untuk 2023 sudah diperiksa pihak Inspektorat kabupaten Kuningan. Adapun temuan sebesar 57 juta sudah dibayar lunas," ungkapnya.

Badru selaku sekdes Cihideung Girang bahkan siap dicek langsung ke lapangan apabila ada yang menduga dari sisi laporan pertanggungjawaban dinilai fiktif.

.(One)

Gedung Setda Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Berharap sedikit membaik, kondisi keuangan pemkab Kuningan akhir tahun 2024 justru terkesan menderita. Hal ini diketahui dengan adanya beberapa kegiatan yang terancam kembali Gagal Bayar. 

Parahnya lagi, bukan kegiatan yang didanai dari APBD saja yang terancam galbay di akhir 2024, pencairan termin ketiga DAK Sanitasi pun terancam galbay, karena sampai hari Jumat (27/12/2024) realisasi pembayaran belum dilakukan BPKAD Kuningan terhadap 21 KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) di 21 desa.

Menurut, Kepala Bidang Cipta Karya DPUTR Kuningan, Handry Calvian melalui Kasi Penyehatan Lingkungan, Nur Jamaludin, sebanyak 21 KSM sampai saat ini masih menunggu pembayaran tahap 3 dari BPKAD Kuningan. 

"Dari Kementerian sudah salur ke daerah sekitar dua Minggu lalu. 21 KSM sekarang masih menunggu pembayaran dari BPKAD. Resikonya pekerjaan KSM sampai saat ini belum selesai. Total pembayaran sekitar 3 milyar," kata Nur saat ditemui, Jumat (27/12).

Apabila kita kaji, sangat ironis memang. Jangankan kegiatan yang didanai APBD, kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pun terancam Galbay. Padahal transfer pusat ke daerah baru beberapa Minggu, namun dana tersebut seolah hilang tanpa jejak.

.(One)

Pelantikan 32 Pengurus DPK APDESI Kab Kuningan Periode 2023-2028

Benangmerah, 32 Pengurus DPK APDESI Se-Kabupaten Kuningan masa bakti 2023-2028, resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua APDESI DPC Kuningan, disaksikan Sekda Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, berlangsung di Montana Boutique Hotel, Rabu (24/7/2024).

Sekda Dian berharap, pelantikan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kemitraan dan sinergitas antara APDESI dengan Pemerintah Daerah. Ini adalah salah satu modal kuat untuk membangun Kabupaten Kuningan ke arah yang lebih baik.

Selain itu, menurut Sekda Dian, bahwa pelantikan dan pengukuhan APDESI ini sebagai wadah organisasi untuk melakukan kaderisasi dan evaluasi ditingkat Cabang untuk memberikan kontribusi bagi kemajuan Kuningan.

Dijelaskannya, desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sebuah kabupaten. Desa adalah seperti kepingan puzzle ketika dirangkai akan menjadi sebuah gambar yang indah tentang masa depan Kuningan,” paparnya.

“Saya percaya dengan kepemimpinan Ibu Hj. Henny dan jajarannya Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) di 32 kecamatan mampu membawa APDESi menuju masa depan desa yang yang tangguh dan mandiri untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Lebih lanjut, Hj Henny Rosdiana Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) DPC Kuningan mengatakan, bagi ketua DPK APDESI dan jajarannya yang sudah dilantik, semoga bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, penuh tanggungjawab disertai dengan semangat juang yang tinggi.

“Saya yakin dengan kerja keras, komunikasi dan kolaborasi dengan semua pihak terutama baik dengan eksekutif maupun legislatif akan mampu mengantarkan menjadi desa mandiri,” ungkapnya.

Heni mengatakan, semangat kebersamaan dan tekad yang kuat akan memberikan kebermanfaatan. Selain itu, bangun organisasi yang lebih maju dan eksis dengan mengedepankan etika dalam berorganisasi.

.(One)

Kantor Kepala Desa Pamulihan

Benangmerah, Pemdes (pemerintah desa) Pamulihan, Kecamatan Cipicung, Kabupaten Kuningan siap bersinergi (kerjasama) dengan Badan Narkotik Nasional (BNN) Kab Kuningan dalam waktu yang akan datang. 

Menurut kepala desa Pamulihan H.Darwin Suparja ketika dihubungi awak media (5/6) kepada Benang Merah mengatakan, desa yang dipimpinnya memiliki jumlah penduduk yang lumayan padat dan sebagian mereka merantau di sejumlah kota di Jabotabek dengan profesi sesuai dengan kemampuan dan dicintainya.

Lebih jauh H. Darwin Suparja memaparkan, begitu sangat perlu warganya diberi pemahaman materi tentang bahaya narkoba, untuk itu pihak pemdes Pamulihan akan segera kerjasama dengan BNN yang akan dilaksanakan bulan Agustus atau September 2024 mendatang. 

"Insya alloh kami akan menghadirkan masyarakat yang umumnya usia muda atau yang lebih dikenal dengan ABG (anak baru gede). ungkapnya dengan tegas. 

Tokoh agama, masyarakat dan tokoh lainnya begitu sangat mendukung dengan akan dilaksanakannya pembinaan anti narkoba yang akan bersinergi dengan pihak BNN. 

Data yang diperoleh Benang Merah dari bagian kesra pemdes pamulihan disebutkan jumlah penduduk desa pamulihan sebanyak 3.800 jiwa diharapkan memahami pentingnya sosialisasi tentang bahaya narkoba. 

"Dalam kegiatan sosialisasi narkoba pihak pemdes akan menggunakan anggaran dari dana perubahan" pungkas H. Darwin Suparja kepada media online Benang Merah.

Sementara Kabid Pemberdayaan Desa (pemdes) DPMD Kab Kuningan Hamdan, S.sos begitu sangat mendukung dengan akan dilaksanakannya sosialisasi bahaya narkoba. (Suhendar)