Pemerintahan

Pecat Anggota DPRD Kuningan Amoral. Uha : Suara Rakyat Suara Golkar

KUNINGAN (BM) - Di bulan April ini publik kembali dikejutkan dengan adanya dugaan perbuatan asusila yang kembali mencoreng muka lembaga DPRD Kuningan. Melibatkan salah satu oknum anggota DPRD dari Partai Golkar yang selama ini citranya bersih, ternoda akibat perbuatan pribadi oknum tidak bertanggun…

56 Miliar Anggaran DPRD Kuningan Berbanding Terbalik Ekonomi Masyarakat. Rakyatnya Mati Bunuh Diri

KUNINGAN (BM) - Institusi DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas oleh beberapa elite saja yaitu orang pilihan karena untuk masuk menjadi anggota di dalamnya diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai per…

Perwakilan Warga Desa Bayuning Kembali Buat Aksi Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemdes

KUNINGAN (BM) - Merasa tidak puas terhadap hasil audensi di kantor kecamatan Kadugede kabupaten Kuningan tanggal 5 Februari 2026 dilanjutkan pertemuan tanggal 10 Maret 2026 di aula kecamatan Kadugede, kini warga yang mengaku Perwakilan Masyarakat Desa Bayuning Kembali melayangkan surat kepada Inspe…

Perpres 115 Tahun 2025 : Mitra MBG (dapur) Dilarang Merangkap Sebagai Supplier

KUNINGAN (BM) - Banyaknya Mitra MBG (pemilik dapur) di kabupaten Kuningan yang merangkap sebagai Supplier menjadi sorotan publik. Mereka diduga berusaha dengan mengambil keuntungan tidak hanya dari dapur MBG tapi juga dari hasil suplai bahan makanan. Hal ini akan membuat para pelaku UMKM atau BUM…

Capaian Gizi Harus Sebanding dengan Triliunan Rupiah Alokasi Negara

KUNINGAN (BM) – Masyarakat pemerhati kebijakan publik, Jack Barron, kembali memberikan kritik keras terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, Jack menyoroti besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan dengan realitas kemajuan gizi anak di lapangan. Jack menilai, den…

Terseret Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD. Bupati Kuningan Bermain Srimulat

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…

Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…

Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…

SPPG Diduga Melanggar Juknis, Markup Harga, Monopoli. Pengawas BGN Terlibat?

Ilustrasi Anggota DPRD Kuningan sebagai Pengawas plus Pelaku SPPG KUNINGAN (BM) - Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang, menurunkan angka stunting/malnutrisi, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak se…

LSM Frontal Minta 4,6 Miliar Perjalanan Dinas DPRD Dihapus BPKAD. Tidak Ada Urgensi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kuningan

Ilustrasi Perjalanan Dinas DPRD KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat telah menetapkan hari Jumat sebagai kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam rangka efisiensi, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri. Efisiensi…

4 Anggota BAIS Diproses di Peradilan Umum. Ujian Profesionalisme Puspom TNI

KUNINGAN (BM) - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendorong empat prajurit TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diproses di peradilan sipil. PSHK membeberkan alasan tersangka yang berasal dari unsur TNI itu harus diadili di peradilan umum. PSHK m…

39 Miliar Dana Opsen PKB 2026 Digeser Kepala BPKAD. Krisis Jalan Rusak Kabupaten Kuningan Semakin Parah

KUNINGAN (BM) - Ditahun 2025 begitu banyak ruas jalan di Kabupaten Kuningan rusak, kondisinya sangat memprihatinkan. Padahal, akses jalan menuju ke berbagai pelosok sangat diperlukan, terutama menjelang bulan suci Ramadhan dan musim lebaran tahun ini. Perbaikan jalan, disamping untuk keperluan pa…

Pembayaran Tunjangan DPRD Kuningan Memakai SK "Bodong". Bupati, Sekda, Sekwan, TAPD dan 50 Anggota Dewan Tersangka?

KUNINGAN, (BM) - Kasus dugaan korupsi pembayaran Tunjangan DPRD terus disorot tajam dari semua lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD Kuningan dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Pemberian tunjangan komunikasi intensif, p…

Bupati Kuningan Tolak Tanda Tangan Perbup. 50 Anggota DPRD Dikejar Debt Collector

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…