Benang Merah: DPRD

Usai safari SW dengan anggota DPRD Ikhsan Marzuki, fose bersama awak media anggota PWI Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Saya yakin teman teman wartawan sudah hatam semua apa peran dan pungsi pers dalam jurnalistiknya, demikian awal percakapan Kang Ikhsan Marzuki anggota DPRD Kabupaten Kuningan dengan awak media dari PWI dalam sebuah Sharing Wawasan jelang konferensi PWI Kuningan 2023-2024, di Rumah Makan Kita, Kamis (23/11/2023)

Eksistensi wartawan di dunia jurnalistik sekarang, memang perlu ada rekonstruksi internal di masing masing medianya itu sendiri. Kalau dulu media itu lebih banyak dikuasai oleh pihak pihak yang memiliki kekuatan modal, karena untuk ukuran kita kita berat kalau mau membuat sendiri. Tapi sekarang dengan berkembangnya teknologi bisa merubah tatanan, bagi media media yang tidak mau merekonstruksi diri mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal, dulu dengan budaya baca, maka dengan perkembangan teknologi sekarang orang tidak lagi perlu bawa koran atau majalah kemana mana, karena semua ada di Hand Phone, dan ini bisa merubah semua tatanan masyarakat dari budaya baca sekarang jadi budaya lihat dan dengar melalui audio visual.

Tentunya ini, lanjut Kang Ikhsan, bagi Saya hanya sharing saja yang tentunya semua sepakat diperlukan adaptasi terhadap perkembangan teknologi media, disatu sisi perkembangan ini, jujur saja bagi yang tidak siap berubah itu ditinggalkan, terutama media cetak sekarang sudah banyak yang tidak eksis lagi, kalaupun ada ya jangkauannya menjadi lokal, tidak seperti dulu Nasional. Berkembangnya teknologi justru membuka kesempatan bagi teman teman pegiat media dengan Jurnalistiknya itu bisa mengakselerasi diri bahkan mungkin di kuningan ini media lokal bisa mengalahkan media media yang dulu pernah besar.

Perubahan teknologi ini satu sisi dengan teknologi membawa hikmah bagi pegiat jurnalistik, suatu kesempatan bagi yang benar benar mencintai profesi wartawan karena tak jarang isu isu besar hingga nasional itu timbul dan diangkat dari media lokal. Ini karena lemahnya media besar tidak sampai ke daerah daerah kecil, padahal berita berita yang patut untuk di angkat menjadi nasional itu ada di daerah, tinggal bagaimana kita mengemas suatu peristiwa biasa dalam tulisannya menjadi luar biasa itu tergantung kita penggalian gagasannya angelnya.

Tayangan berita berita yang disukai pembaca itu adalah berita pendalam suatu peristiwa yang banyak membutuhkan nara sumber yang kemudian dirangkum dari berbagai sudut pandangnya hingga terbongkarlah penyebab dari peristiwa itu. Ikhsan yang sempat menggeluti dunia jurnalistik alumni jurusan Fikom Universitas padjadjaran Bandung ini mengilustrasikan peristiwa lama yakni tenggelamnya Tampomas dan ternya tenggelamnya kapal tersebut berdasarkan hasil penelitian menggunakan mekanik mekanik bekas, karena si wartwan itu terus menggali potensi bahan yang akan di jadikan sebuah berita luar biasa, jadi tidak hanya sekedar menyebarluaskan informasi namun isi dari sebuah informasi itu memiliki nilai berita atau news values. Kalau informatif itu hanya bersifat apa siapa di mana, tapi aspek mengapa dan bagaimana nya itu dengan demikian nanti bisa dilihat apakah eksistensi media itu bisa bertahan atau tidak, kalau menurut Saya tergantung temen teman bisa menggali dari istilah mengapa dan bagaimana nya.

Saya berharap tentunya teman teman PWI bisa terus mengupgrade baik dirinya sendiri maupun media nya sehingga di Kuningan ada media yang punya kekuatan minimal jadi rujukan di Jawa Barat. Kalau tadi perannya itu sebagai penyebaran informasi, tapi media yang fokus kepada kepentingan masyarakat akan jauh lebih baik dan bisa bertahan dibanding media media yang sifatnya menjadi corong pemerintah ataupun corong penguasa," tutur Ikhsan berharap.

jadi media itu harus ada didalam kepentingan masyarakat, masih kata Ikhsan. Saya berharap kedepan PWI ini bisa lebih menggali pada Dua faktor tadi yaitu Way dan How nya. Saya yakin klau itu yang dikejar nara sumber akan lebih hati hati memberikan informasi karena akan terbuka kepentingan kepentingan kelompok yang tidak bisa di oven karena indek reforting ini merupakan penulisan indek reforting ini merupakan penuliasan secara mendalam berbeda dengan berita yang bersifat informatif itu tadi, terang Ikhsan Marzuku dalam SW dengan PWI (Mans Bom)

M. Hadis Anggota Komisi IV DPRD Kuningan

Benangmerah, Komisi IV DPRD Kabupaten Kuningan berencana usulkan membuat Perda terkait munculnya fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Kabupaten Kuningan setelah DPRD beraudensi dengan DPW Fron Persaudaraan Islam (FPI) 

Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang Banggar Gedung DPRD Kuningan, Jum'at (04/08/2023), perwakilan FPI Kabupaten Kuningan, Lukman, menegaskan bahwa LGBT dianggap sebagai sebuah "penyakit" yang dapat merusak generasi muda. Mereka juga menyatakan pandangan bahwa LGBT bertentangan dengan ajaran agama.

M. Hadis anggota Komisi IV DPRD Kuningan mengapresiasi atas usulan FPI karena itu berkaitan dengan moral yang sebetulnya merupakan tanggung jawab bersama dalam mencegah terjadinya penyimpangan seks yang dinamakan LGBT atu Lesbigay Lesbi Seksual dan Transgender. 

"Jadi pada intinya kami mengucapkan terimakasih kepada FPI yang telah menyampaikan fenomena atau permasalahan penyimpangan seks tersebut, kami menghimbau kepada pemerintah untuk menindaklanjuti permasalahan ini, dimana kami juga berharap data data yang valid atas perlakuan tersebut sehingga kami punya data untuk mencegah terhadap penyebaran penyimpangan seks tersebut, kami begitu berharap karena ini persoalan sosial yang notabene kehidupan sehari hari yang juga bersinggungan terhadap kemiskinan dan pengangguran," kata M. Hadis usai audens.

"Kami meminta pihak berwenang untuk mengambil langkah preventif dalam mengantisipasi penyebaran fenomena LGBT di daerah ini dan berharap agar para individu yang terlibat dapat kembali ke jalan yang benar," ungkap Lukman.

Usai audensi dengan tertibnya FPI bersalaman dengan anggota DPRD Kuningan

Sementara dr. Denny Mustafa mewakili Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan upaya preventif dan kuratif terhadap penyebaran penyakit kelamin, termasuk yang berhubungan dengan para pelaku LGBT dan penyimpangan seksual lainnya, terang dr Denny

Dinas Kesehatan juga bekerja sama dengan LSM penyintas HIV/AIDS untuk memberikan pendampingan dan perawatan bagi para ODHA guna meningkatkan kesadaran akan kesehatan dan mencegah penyebaran penyakit.

Disdukcapil yang turut hadir dalam audensi ini menyatakan, bahwa Dinas nya telah berkolaborasi dengan LSM terkait dan menyelenggarakan program pendampingan keluarga dan remaja untuk mencegah terjadinya penyimpangan seksual. 

Program ini juga membimbing remaja dalam pemahaman tentang reproduksi yang sehat dan pentingnya menjaga hubungan seksual dalam ikatan pernikahan (Mans Bom)

Nuzul Rachdy Ketua DPRD Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Terkait dengan pemberhentian Bupati Kuningan H. Acep Purnama oleh DPRD namun DPRD harus mencari penggantinya, hal ini sesuai dengan habis masa bakti periode ini. Pj Bupati di atur melalui Permendagri No 4 tahun 2023 proses pengajuan Pj bupati nanti setelah mendapat surat dari Kemendagri sebelum tanggal 4 Desember 2023.

Ketua DPRD menyampaikan Kemdagri akan mengirim surat ke daerah yang isinya memberitahukan bahwa masa jabatan bupati wakil bupati akan berhenti sesuai dengan SK nya ya itu tanggal 4 Desember, kata Nuzul Rachdy kepada awak media Kamis 3 Agustus di ruang rapat Ketua.

Biasanya surat dari kemendagri, lanjut Nuzul, itu bila saya melihat dari kabupaten lainnya memerintahkan kepada DPRD untuk mengusulkan 3 nama penjabat Eselon 2A yang nanti akan disampaikan. 3 nama dari Daerah Kabupaten kemudian nanti dari Propinsi juga mengusulkan 3 nama, dan kemudian 3 nama juga dari Kemendagri jadi 9 nama.

9 nama ini bisa dobel misalnya DPRD daerah mengajukan 1,2,3 nama kemudian propinsi juga ada nyangkut 2,3 atau salah satu diantara 3 itu bisa, maksimal semuanya 9 orang, jadi nantinya surat dari Kemendagri itu, daerah selain mengajukan 3 nama Pj bupati juga menyiapkan sidang paripurna untuk pemberhentian bupati dan wakil bupati yang sudah habis masa jabatannya, jadi sebelum tanggal 4 Desember itu sudah dilakukan sidang paripurna pemberhentian tapi belum definitif berhenti karena menunggu supaya tidak ada kekosongan hukum, jadi pada saat tanggal 4 Desember Gubernur melantik dan memberhentikan.

"Memberhentikan bupati dan wakil bupati yang sudah habis masa jabatannya, dan melantik Pj bupati, yang melantik PJ bupati Kuningan adalah Pj Gubernur. Seperti Gubernur kan sudah dilakukan pemberhentian oleh Sidang Paripurna tetapi belum berarti dia berhenti tetap melaksanakan tugas sampai pada akhir kabatan," pungkasnya (Mans Bom)

Purnama Bacaleg DPRD Partai PDI Perjuangan Dapil 1 Kuningan

Benangmerah - Petahana Aleg DPRD Kuningan Purnama kembali menjadi Bacaleg dari Partai PDIP untuk periode 2024, namun ini kali rambatan politiknya di Dapil 1, di arena kontestasi Pileg sebagai Ketua PAC idealnya memang di Dapil 1 lantaran mendapat mandat dari Partainya. 

"Saya di tunjuk oleh partai sebagai Ketua PAC PDI Perjuangan Kecamatan Kuningan, ya otomatis harus di Dapil 1. Menyinggung eksistensi anggota DPRD Kuningan Purnama menyebut, pekerjaan yang baik itu harus selalu ada peningkatan tapi tentunya berdasarkan target yang terukur, Pileg sebelumnya Saya di Dapil 3 memperoleh lebih dari 5000 suara dan di Dapil satu sekarang ini Saya berusaha harus memperoleh suara lebih dari yang kemaren di Dapil 3 karena instruksi partai setiap dapil jumlah kursi harus nambah maka dalam hal ini Saya harus bekerja keras namun tetap bersinergi dengan Caleg Caleg lainnya dari PDI di Dapil 1 itu dan juga menjalin komunikasi dengan Caleg lain di luar partai supaya tidak berbenturan disitu kita perkuat tentang basis masing masing tapi ada juga satu basis yang harus di garap bersama sama. Untuk saat sekarang saya masih mengemban amanat yang memberi mandat di Dapil 3," sebut Purnama. 

Sebagai Ketua PAC, lanjutnya. Punya kewenangan untuk menempatkan kader kader di lapangan untuk mewujudkan target perolehan kursi dan itu sesuai perintah Ketua umum untuk turun menyentuh masyarakat hingga ke akar rumput agar dapat menampung aspirasinya untuk memperjuangkannya jadi kami selalu hadir bersama mereka dan memang ini sudah berjalan serta sudah melakukan pembinaan di 42 desa dan Kelurahan dari 6 Kecamatan.

"Guna memantapkan suara di konstituen PDI perjuangan Kuningan telah tertata penerapan sistem struktur sehingga konsistensi kinerja terstruktur dan terarah sampai ketingkat ranting. Jadi di setiap lini ada kader sehingga kita tidak kesulitan untuk mencari kader di kontestan," terang Ketua PAC PDIP Purnama.

"Saya berpesan kepada masyarakat terutama konstituen pandai pandai lah memilih wakil, bapak bapak dan ibu ibu serta kepada pemilih pemula sebagai masyarakat konstituen bukan hanya sekedar memilih wakil tapi memilih orang yang dapat mewakili itu yang penting, kemudian harus mengetahui karakteristik Kabupaten Kuningan di dalamnya sosial budaya masyarakat terutama ancaman yang harus diantisipasi melalui perjuangan di DPR DPRD. Sekarang kita harus berjuang garis kemiskinan kita harus mengembalikan Kabupaten Kuningan sebagai daerah agraris sudah barang tentu sektor pertanian, perkebunan, pariwisata dan sektor jasa harus kita kembangkan supaya menjadi salah satu komponen yang dapat menurunkan garis kemiskinan," ungkap Purnama

Pengangguran adalah identik dengan kemiskinan sesuai dengan Job Kabupaten Kuningan penyumbang terbesar dalam garis kemiskinan adalah tingkat pengangguran terbuka (TPT) otomatis semua komponen masyarakat Kabupaten Kuningan harus bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan tidak ada lagi solusinya kecuali itu.

"Jadi komponen komponen itu baik masyarakat, Ormas, LSM, para Cendekiawan, kaum intelektual, para pengusaha harus memberikan ruang dan keleluasaan kepada para investor supaya nyaman dan minat investor itu tinggi untuk menanamkan saham dan berinvestasi di Kuningan maka akan luas lah lapangan kerja nah anak anak cucu kita bisa bekerja maka terangkatlah derajat ekonomi dan akan terkikis lah kemiskinannya, jadi jika ada investor yang mau berinvestasi jangan di ganggu kalaupun ada kekurangan kekurangan masing yang berkepentingan lebih baik kita duduk bersama untuk mengevaluasi lalu menyempurnakan, jangan sampai persoalan kecil dijadikan masalah besar sehingga investor itu angkat kaki, oleh karena itu yuk kita duduk bersama kita pecahkan masalah apa agar dapat solusi terbaik, terus berikan jaminan keamanan kepada mereka karena kepastian aturan dan hukumnya ada di eksekutif dan legislatif artinya diawali dengan regulasi, regulasinya menjamin kemudahan dalam proses membuka perusahaan, mari kita perbaiki Perdanya kita revisi untuk membuka luas ruang investasi para investor sehingga mampu menekan garis kemiskinan," pungkasnya. (Mans Bom)

DPRD Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Dinas komunikasi kabupaten Kuningan terkesan lempar batu sembunyi tangan terkait dengan tanggung jawab dalam pengawasan pengendalian dalam melindungi semua pihak dari dampak kerugian terkait pelanggaran aturan pergub tentang pengawasan pengendalian pengoperasian menara tower seluler pasalnya menurut kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi, bahwa pengawasan dan pengendalian berada di DPMPTSP ,hal tersebut di sampaikan Humas LSM Penjara Panji saat di hubungi melalui sambungan selulernya.

Sementara itu,menurut kepala bidang PENGENDALIAN PELAKSANAAN DPMPTSP Kabupaten Kuningan Edi selaku ketua team Koordinator pengawasan dan pengendalian (wasdal) mengungkapkan bahwa pihak nya hanya bertugas dalam proses persyaratan perizinan," wasdal itu semua dinas terlibat bukan hanya pihak kami atau pihak diskominfo" ungkapnya

Terpisah,saat redaksi meminta tanggapan kepada pihak komisi III DPRD kabupaten Kuningan sri laela sari melalui sambungan seluler (15\06\2023) mengungkapkan bahwa pihaknya akan segera mengambil sikap atas permasalahan menara tower telekomunikasi di kabupaten kuningan," kami akan segera koordinasi dengan pihak pihak terkait,sehingga masyarakat tidak ada yang merasa di rugikan" ungkapnya.

Di tambahkan sri,bahwa pihaknya baru mendapat pengaduan dari pihak LSM penjara indonesia.

*MK*

Sejumlah Rekanan Yang Tergabung Dalam Asosiasi Konstruksi Beraudensi Dengan Anggota Pansus DPRD Kabupaten Kuningan

Benangmerah - Pertemuan sejumlah rekanan dengan anggota pansus tunda bayar di Ruang Banmus Rabu (10/5/2023) meminta agar pansus segera di tuntaskan lantaran hal ini menghambat terhadap penyelesaian perkara tunda bayar kepada para rekanan, itu inti dari audensi, sementara hal lain terkait dengan terjadinya tunda bayar juga terkupas adalah kurangnya fungsi pengawasan DPRD terhadap pemerintahan hingga mengakibatkan defisit anggaran. 

Sejumlah rekanan mendesak terhadap penyelenggaraan pansus tunda bayar menyelesaikan perkaranya agar pihak pemerintah (eksekutif) tidak memberi alasan "Belum selesainya Pansus". Ini yang membuat para rekanan melakukan audensi dengan penyelenggara pansus di DPRD. 

"Saya berharap pansus segera selesai agar kami tidak merasa di marjinalkan," tutur beberapa rekanan yang hadir dari Gapensi dan Gapeknas dan Gapeksindo.

Sementara anggota Pansus DPRD, Toto Hartono dari fraksi Demokrat merasa ada kekhawatiran bila tunda bayar tidak segera di tuntaskan selain ada jeda atas perintah propinsi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan juga bakalan terulang peristiwa serupa, DPRD mencatat ini semua akibat dari kurang matangnya perencanaan, tidak seharusnya Kuningan mengalami kasus tunda bayar. Namun ia lebih memilih pendapat pribadinya.

"Saya merasa ada kila kila (gelagat) di tahun 2023 Kuningan akan keder (kebingungan) tapi diharap tidak mengalami hal serupa, artinya tidak akan mulus dalam pelaksanaan pembangunan, boleh kan menyampaikan hak pribadi," sebutnya. 

Dari sejumlah rekanan berharap dan mendesak agar DPRD segera menuntaskan Pansusnya sehingga masukan masukan dari kami yang seharusnya kami mendapat untung malah merugi.

"Masukan dari kami ini agar menjadi rekomendasi untuk ke pemerintah supaya segera menyelesaikan perkara tunda bayar terhadap kami ini selesai, dan jangan terulang ditahun 2023 agar tidak keder bayar," kata salah seorang rekanan yang tergabung dalam Gapensi

Ketua Pansus Tunda Bayar Yudi Ketika Ditanya Terkait Hasil Pansus

Ketua pansus tunda bayar Yudi membantah bahwa pansus tunda bayar lambat. 

"Bukan lambat tetapi karena bulan april kemaren acaranya padat, mulai LKPJ kan tiga puluh hari selesai yang kedua ada reses, ketiga ada cuti bersama pada saat idul fitri, ya secara otomatis bulan april tidak ada kegiatan. Kalau dengan Dinas dinas sudah selesai, tinggal sekarang pertemuan dengan asosiasi rekanan, kemudian besok dengan akademisi.

Pertemuan sekarang ini ingin mendengar masukan dan keluhannya seperti apa dari asosiasi, bukan pembahasan progres pembayaran sudah mau rampung, tetapi kenapa gagal bayar, apa yang harus kami lakukan terkait dengan regulasi yang di buat oleh Pemda soal dengan yang lima persen yang di tahan tahan juga, terus tadi ada masukan. Disini ada mismatch antara rekanan dengan penyampai Bank Jabar terkait penyampian pembayaran, Ketua Pansus Yudi meluruskan.

"Tidak ada intervensi dan tidak ada korelasi dengan Bank Jabar kearah sana. Dalam TGR itu kok Bank Jabar dilibatkan salah satu pihak sebagai penerima kuasa, Bank Jabar itu pihak luar, yang seharusnya inspektorat, atau PPK bukan Bank Jabar, jadi itu yang mereka keluhkan.

Yudi menjelaskan bahwa tidak ada korelasinya masalah skema pembayaran tunda bayar dengan pansus, mau selesai pembayaran atau tidak itu urusan pemerintah yang harus di bayar karena itu utang, pansus terus berjalan karena yang di cari itu adalah akar permaslahan gagal bayar agar selesai dan jangan terulang lagi," pungkasnya. (Mans Bom/Irwan)

kantor wakil Rakyat Pemkab Kuningan dihiasi dengan Jambangan bunga rusak hingga tampak tidak elok dipandanga mata

Benangmerah - Ada pemandangan yang tidak sedap di lihat mata, begitu masuk pintu gerbang kantor wakil rakyat tempak beberapa jambangan bunga rusak, bahkan sudah ada yang telanjang hingga yang tampak akar dan tanah pohon Pinus Kipas itu, nampaknya hal itu sudah lama dibiarkan.

Jika di perhatikan dari Pos Jaga Scurity tidak sedikit orang atau tetamu yang pandangan matanya pertamanya melihat ke atas yang tampak orang orang memperlihatkan ekspresi prihatin. Lantaran rada unik Gedung DPRD Kabupaten Kuningan di hiasi dengan jambangan bunga yang pada ancur. (Mans Bom)

Di gedung wakil rakyat ini Pansus Gagal Bayar

Benangmerah - Ramai pembahasan bahkan telah menjadi momok publik terkait kasuistis pemkab Kuningan dengan lebel Gagal Bayar, pihak legislatif yang memiliki fungsi kontrol dewan telah membentuk Pansus, sehingga publik menduga masalah tersebut urgen, proses pansus memang berjalan tetapi kini nyaris tak terdengar, di lanjut atau terhenti?

Pengawasan yang kurang epektif. Padahal dewan mendapat laporan semesteran di samping LKPJ, disitu ada pengawasan anggaran.

Jika Pansus di lanjut dengan proses tertutup untuk umum, itu bisa jadi mati suri, dan tidak menutup kemungkinan selesai di atas meja perundingan berjamaah. Masyarakat menunggu keputusan pansus seperti apa, berulangkali media massa menanyakan Pansus tertutup atau terbuka, Ketua Pansus Yudi dari Fraksi Golkar menyebut, anggota meminta untuk tertutup. "kan tidak bisa diputuskan sendiri, dan itu keputusan suara bersama," sebut Yudi, hingga berita ini di release pun tidak jelas.

Gedung negara Prmkab Kuningan ini lah terjadi peristiwa Gagal Bayar hingga di Pansuskan

Terkait dengan Pansus itu diawali dari terjadinya gagal bayar yang seolah penggunaan APBD, APBD yang di kelola Pemda harusnya terkontrol oleh DPRD sehingga tidak menutup kemungkinan Pemda akan berhati hati dalam penggunaan pembelanjaan anggaran daerah. Lalu apa fungsi pengawasan dan budgeting atau anggaran. (Mans Bom)

Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan/Kompak Ade Haryanto

Benangmerah - Jika menilik awal peristiwa pansusus diduga keras ada indikator dari masalah JLTS sebesar 34 M dan sewa gedung SMA Kosgoro untuk SD 17 melalui yayasan, senilai 1,6 M untuk 10 tahun. Sementara dana peralihan dari DPUTR kepada DPKPP untuk JLTS senilai Rp 29,150 M Itu yang reel. 

Yang jadi pertanyaan kemana kekurangan uang tersebut. Berdasarkan keterangan dari mantan bendahara DPUTR AS. Bahwa pencairan telah di lakukan sebanyak dua kali yakni di bulan Oktober dan bulan Desember 2022. 

"Padahal pada saat bulan bulan itu tidak ada satu dinas pun yang bisa mencairkan anggaran apapun, lantaran saat itu sedang pembahasan perubahan tahun anggaran 2022," terang Ade

Selain dari pada dua hal itu tadi, lanjut Ade juga, tertinggalnya pembayaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) senilai Rp 10,5 Milyar dan TPG (tunjuangan profesi guru) senilai Rp 22 milyar per bulan di kali 3 Bulan, juga kepada pihak ketiga hingga hitungan total di perkiraan mencapai ratusan Milyar. (Man Bom)

Dialog dalam audensi Empat Forum bersama ketua Komisi Dua DPRD Dede Ismail serta aleg ini belim final, dan aka di lanjut pekan depan

Benangmerah - Rangkaian kegiatan olah raga kabupaten Kuningan yang digelar sepekan lalu mendapat sorotam tajam dari Empat Ormas, mereka menyampaikan kepada perwakilan rakyat daerah yang dialamatkan kepada pemerintah Kabupaten Kuningan, karena dinilai tidak objektif serta ada unsur pemaksaan dalam Dua event olah raga tersebut.

Menyatunya Empat Ormas masing masing dari Gerakan Kita, APPU, Formatku, dan dari Ormas IPMA. Massa dari ke Empat Ormas tersebut masing masing perwakilan, jumlah massa yang beraudensi dengan Komisi 2 bidang ekonomi, di ruang rapat istimewa gedung wakil rakyat itu berkisar 30 orang. Mereka mempersoalkan ketidak jujuran para penyelenggara event olah raga dalam berbagai cabor serta tour de linggarjati (TDL) sepeda gowes Pemda Kuningan, diduga dalam pelaksanaanya tidak mengurus para atlit dengan benar sehingga terkesan pelayanan buruk.

Atang ketua Forum Formatku dengan lantangnya menyebut. Bahwa para atlit yang turut berlaga di berbagai cabor guna menyematkan harumnya nama baik daerah Kuningan ternyata dalam kepengurusannya sangat miris para atlit yang membawa atribut Pemda bukan makan nasi kotak tetapi nasi bungkus plastik di pinggir jalan, belum lagi barak tidurnya, masya Allah Ya Robb kok Kuningan.

"Ini membuktikan bahwa Kuningan menggambarkan kabupaten miskin ekstrim, lalu apa korelasinya dengan TDL, kami mengkritisi bukan pelaksanaannya tetapi pendanaannya sungguh luar biasa, jika ada yang mengatakan biaya TDL hanya 250 juta dan tidak habis milyaran rupiah itu bohong," tegas Atang yang sebelumnya mendata sumber anggaran TDL.

"Katanya jangan sampai ada dusta diantara kita, itu bohong, dengan lantangnya Atang melanjutkan argumennya dalam audens dengan komisi 2 DPRD itu. Yang lucunya lagi Ketua pelaksana menyatakan suksesnya TDL ini, banyaknya peserta dan banyaknya penonton," tambah Atang menirukan. Apa apan ini sedangkan peserta TDL tidak ada yang mengikuti dari luar negeri, kalau soal penonton mengerahkan massa anak anak sekolah juga bisa, sebut Atang.

Atang ,SE Ketua Formatku, juru bicara dalam Auden dengan aleg DPRD Kabuoaten Kuningan

Atang bersama lainnya dalam argumennya menyatakan, ketua Ascab adalah juga anggota dewan di parlemen ini, yang sudah pasti tau anggaran "Ketua PSSI Ascab Kuningan menyebutkan biaya yang di pakai itu bukan hibah tetapi dari biaya sendiri," sebut Atang menirukan kata Ketua Ascab. 

Jangan penuh ke pura puraan loh pak Kuningan ini berlebel Miskin ekstrim kok bisa bisany membidohi masyarakat Ya Allah Ya qarim, kami ini bekerja bantingtulang bykan hanya untuk menafkahi keluarga saja pak tetapi untuk menggaji bapak ibu baik di eksekutif maupun di legislatif," tegas Atang lirih.

Begitupun Kadisporapar di sini bekerja seperti yang tidak punya program, padahal ada anggaran pendidikan dan pembinaan dalam olah raga.

"Itu untuk meningkatkan mutualitas peserta atlit yang telah dibekali dengan ilmu, didik lah masyarakat yang punya potensi hingga akan mendulang harapan keberhasilan, jangan sampai setiap ada event mengontrak atlit, meskipun menggondol medali dari keberhasilan berlaga, itumah percumah atuh, dan ini tak jarang terjadi di Kabupaten Kuningan, enak pisan atuh, dan ini sudah kecanduan seremony sehingga kuningan sarat prestasi bercertificate dengan cara ceremony, padahal banyak masyarakat yang punya prestasi tidak tersentuh dari perhatian dan pembinaan ini fakta membuktikan seperti itu," beber Atang

Lebih jauh Atang pun mengkritisi soal lajunya program UMKM yang di klaim kinerja dinas kopreasi perdagangan dan perindutrian (Dikoperindagprin).

"UMKM itu ada wadahnya dan ada durasinya, selain itu tidak ada koordinasi apapun, harusnya ada kerjasama yang baik dari dinas. Yang harus lebih intens lagi adalah anda anda ini sebagai wakil rakyat, jangan berpura pura tidak tahu, karena komisi 2 ini membinangi perekonomian, Kuningan mendapat predikat Kabupaten miskin ekstrim berarti kinerja DPRD ini tidak maksimal," terang Atang yang di amini rekan rekannya.

Sebelum menguraikan persoalan yang di buka ini, Atang bersama rekannya terlebih dahulu meminta aleg dari komisi 2 yang dipimpin wakil ketua DPRD dari fraksi Gerindra Dede Ismail yang tidak memberikan jawaban sekarang. 

Dede Ismail yang akrab disapa Deis, mengucapkan terimakasih atas atensinya " Kami minta waktu satu pekan untuk merumuskan dengan anggota dan memanggil dari para pelaksana penyelenggara dinas terkait serta dari KONI dan PSSI," jelas Seis menjanjikan satu pekan dari hari Jumat (6/1/2023).

Usai penyampaian aspirasinya kepada DPRD, kepada awak media ini Atang menyebutkan bahwa dirinya bersama para ketua forum tidak akan mengawal atas janjinya, tetapi kalau dalam satu pekan tidak ada jawaban atau keputusan, maka kami akan hadirkan massa dari anggota semua forum, nanti kami tidak akan membahas masalah tadi saja, bahkan kami akan bongkar semua permasalahan di kabupaten Kuningan kalau tidak ada realisasi dari janji aleg tadi.

.(Mans Bom)

Massa pendemo beraksi bakar Ban bekas di jalan depan gedung wakil rakyat

Kuningan (BM), Puluhan petugas dari berbagai kesatuan pengamanan di kerahkan guna mengantisipasi hal hal yang tidak di harapkan, satuan Polisi, TNI Satpol PP Personil Damkar pun termasuk kendaraan taktis Polres Kuningan siaga sejak pukul 13.00 WIB, di Gedung wakil rakyat DPRD Kuningan sementara ratusan personil aksi demonstrasi berkumpul di titik strategis yakni di Pandapa paramarta koplek Stadion Masud. Jumat (09/09/2022)

Massa gabungan mahasiswa serta OKP, LSM Ormas melakukan longmarth dari kawasan lapangan Masud menuju titik orasi yakni DPRD untuk menyampaikan aspirasi dampak perubahan atau kenaikan harga BBM. Namun hingga pukul 15.20 massa aksi masih belum tiba di lokasi karena menempuh jarak KL 1000 meter (1 kilo meter).

Ternyata tiba di DPRD massa yang semula berjumlah 1000 namun jumlahnya hanya kisaran ratus saja, setiba di depan DPRD memposisikan diri masing masing. Mereka datang dengan dua kendaraan serta iringan massa membawa sepanduk berbagai tulisan yang bersifat menentang terhadap keputusan yang diambil pemerintah, aksi damai ini hanya membakar dua ban bekas di depan gedung wakil Rakyat DPRD. 

"Jika BBM tdk turun maka Presiden Jokowi harus turun dan masyarakat Kabupaten Kuningan harus bisa menurunkan anggota DPR, yang benar datangnya dari rakyat yang salah datangnya dari Jokowi. Keputusan itu dapat menyengsarakan rakyat semua, dimana para wakil rakyat makan nya enak enak kami hanya menyampaikan aspirasi dengan meminta turunkan BBM" dari berbagai massa aksi demo.

Kalau tidak ada perubahan harga BBM jelas kami akan turun terus kejalan untuk menuntut atas hak kami. sekarang jumlahnya sedikit? 

"Kalau sekarang ada lima puluh misalnya, kami bisa lebih melipatgandakan massa," terang kader pergerakan mahasiswa MII Feri Jadipratama.

"Upaya kita maksimal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Kuningan ini, karena kewenangan kita kan kewenangan daerah, apa yang menjadi tuntutan mereka akan kami sampaikan ke pusat, ini kan kebijakan nasional, hasil dari penyampaian nanti akan kami informasikan, pada HUT Kuningan 1 September di hari yang sakral, saya pimpinan danbatas nama DPRD Kuningan sudah menyampaikan penolakan kenaikan harg BBM," terang Nuzul Rachdy Ketua DPRD usai menemui massa pengunjuk rasa bersama unsur Forkopimda Kuningan.

Bupati bersama Ketua DPRD mendengarkan tuntutan Ojol salah satu bagian massa demo di dalam gedung DPRD

Menyinggung masalah partai kekuasaan pemerintah, Nuzul Rachdy yang berasal dari paratai PDIP menyebut, tidak ada masalah. 

"Memangnya kenapa? sama sama PDI menolak kenaikan BBM, sepanjang untuk rakyat ini kan bukan keputusan PDI, ini keputusan nasional bukan keputusan salah satu partai, sepanjang itu untuk rakyat ya kita suarakan", sebut Nujul.

Hal senadapun disampaikan Bupati Kuningan H. Acep Purnama, dari partai yang sama PDIP menurutnya, terkait kebijakan di daerah tentunya bersama DPRD akan melakukan dan mengarahkan apapun juga yang bisa meminimalisir dampak dari kenaikan BBM ini. 

Bupati tampak sedang minum, Ketua DPRD serta unsur Forkopimda Kuningan ditengah kerumunan massa

"Saya berharap pemerintah pusat menurunkan kembali dari kenaikan BBM ini, juga kami bersama DPRD akan ada upaya bersama dinas sosial, Dinas Perhubungan untuk bagaimana meminimalisir kerugian kerugian engusaha angkutan, UMKM dan lainnya, dan itu menjadi kebijakan yang akan kami lakukan betsama," pungkas Bupati Acep Purnama, di gedung wakil rakyat, (Mans Bom)

Audensi Forwades di DPRD Kuningan

Kuningan, (BM) - Program nasional batas wilayah bagi desa desa yang di proyeksikan untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dalam memberi penjelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah dari satu desa ke desa lainnya termasuk Kelurahan. Pemda Kuningan membentuk Tim penetapan dan penegasan batas Desa dan Kelurahan atas dasar keputusan Buapati Kuningan bernomor 126/KPT.325-Tapem 2018. Yang sekaligus Bupati Acep Purnama menjadi Ketua Tim tersebut.

Dalam komposisi personalia tim tersebut Sekda Kuningan DR Dian Rachmat Yanuar selaku Wakil Ketua serta 15 personil yang kealuruhannya adalah pejabat Kuningan serta Kepala Kantor Pertanahan juga ADM Perhutani KPH Kuningan. Program ini cukup bagus namun implementasi lapangan membuat miris Forwades dari pembiayaan yang menurutnya terlalu tinggi beban pertanggungjawaban bagi Desa dari penggunaan anggaran Dana Desa yang seharusnya untuk kepentingan memfasilitasi kebutuhan rakyat.

Dalam audensi Forwades, Selasa (30/8/2022)   di ruang Banggar DPRD dengan Kabag Tata Pemerintahan Setda Kuningan Toni Kusmanto, Sekretaris DPMD Ahmad Faruq serta Apdesi organisasi non pemerintah. Audensi yang di tenggarai Oleh Komisi I DPRD Kuningan diketuai langsung oleh Ketua Komisi Reny Febriani, didampingi Deki Zaenal Mutaqin, H. Ihksan Marzuki serta Nurcholis Mauludinsyah ini membuat beberapa anggota dewan tersebut terenyuh setelah mendengan paparan dari Ketua Forwades Suradi serta Skretaris Forwades Boy.

Dalam penyampain Sekretaris Forwades atas dasar temuan serta  hasil konfirmasi terhadap beberapa Kepala Desa, ditemukan pembiayaannya mencapai kisaran Rp 25 hingga Rp 45 juta, jika diambil rata Rp 30 juta termasuk pembuatan portopolio pemetaan Desa. "Pembiayaan itu cukup mencengangkan, dari kisaran Rp 17.500.000 Reel nya, untuk biaya apa saja kelebihan dari ketentuan tersebut," tanya Forwdes, sementara beberapa jawaban baik dari Sekretaris DPMD atau pun dari Apdesi tidak mengarah kepada pertanyaan, namun mereka menjawab Teknis kinerja tim bentukan bupati, yang lebih lucunya lagi Apdesi menyodorkan jawaban tertulis yang di serahkan oleh Ketua Apdesi Lina Warman kepada Anggota DPRD.

Anggota DPRD yang mengamati risalah penyampaian dan jawaban. Reny dengan tegas minta transparan penjelasan tentang pembiayaan yang dinilainya cukup memberatkan, terlebih Deki Zaenal Mutaqin serta H.Ikhsan Marzuki kedua anggota dewan ini juga meminta dihadirkan beberapa Kepala Desa serta pihak ketiga sebagai penyokong prona Batas Desa ini. Reny menyebut tidak akan mendapat titik temu kalau tidak di hadirkan pihak ketiga dan Kades. "persoalan ini tidak akan terurai dengan baik karena tidak hadirnya pihak ketiga serta kades," sebutnya

Di dalam persoalan, lanjut Deki Zaenal. Saya rasa ada yang tidak beres karena saya cermati yang digunakan untuk pembiayaan batas desa itu uang negara, dan jika desa harus membayar senilai Rp 25 juta lebih itu instruksi dari siapa, itu harus dipertanggungjawabkan danbterkena delik, dan yang membuat Saya miris atas paparan risalah Forwades. Saya justru belum mendapat jawaban signipikan atas pwrtanyaan yang disampaikan Forwades, secara regulatif iya jelas aturannya seperti itu yang di sampaikan Kabag Tapem. Tapi yang jadi pwrsoalan, Saya yakin ini tidak akan selesai karena beliau beliau ini menjelaskan regulasi, sedangkan Forwades menyampaikan fakta dari lapangan, ini akan jadi persoalan karena pihak ktiga tidak ada yang hadir di sini, ini harus jadi bahan evaluasi. 

"Jangan mentang mentang pengusaha, unsur pemerintahan memanggil tapi mereka tidak mau datang seolah mereka yang menentukan. Kami menghormati teman teman pengusaha sebagai unsur penyelenggara kegiatan kegiatan, tapi tidak harus begitu, harus ada tanggungjawab mereka berikan kepada kita karena yang di pakai bukan uang pribadi tetapi yang digunakan ini uang negara. Saya pikir ini harus di Revew untuk pertemuan kedua lengkapi siapa saja yang terkait dengan ini. Regulasi ada di pemerintahan tetapi yang mengeksekusi pihak ketiga artinya atas dasar apa. Saya akan mengevaluasi keras karena ada penggunaan uang negara yang alirannya tidak jelas, dan ini bisa pidana, karena ada kolusi dan nepotisme," tegas Deki dengan lantangnya.

Ikhsan Marzuki meminta audensi ini utuk ditata kembali dan diminta untuk dihadirkan pihak ketiga serta kepala desa agar jelas alurnya karena tidak akan menemukan ujungnya, kami tidak ingin ada kesalahpahaman diantara kita

"Alangkah baiknya pertemuan ini dijadwal ulang dan menghadirkan pihak ketiga serta kepala desa," pintanya. (Man's Bom)

Saat berlangsungnya acara pelantikan Ikhsan Marzuki

Kuningan, (BM) - Dalam perhelatan pergantian antar waktu di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kuningan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera dari Uyis Firdaus kepada Ikhksan Marjuki. PAW anggota DPRD ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua DPRD Nuzul Rchdi terhadap Ihksan Marzuki Selasa (09/08/2022) di ruang sidang istimewa DPRD, hadir dalam kesempatan ini Bupati Kuningan serta unsur forkopimda yang mewakili. 

Terjadinya PAW lantaran sesuatu hal dan lainya dari kader ini yang melakukan pelanggaran kode etik DPRD di tubuh PKS sehingga menimbulkan persoalan maka partai berlambang bulan sabit ini memutuskan untuk di laksanakan PAW. Ihksan marzuki pada saat Pileg 2019 mendapat rangking kedua, secara otomatis Ihksan di tunjuk PKS untuk menggantikan Iyus melalui PAW periode 2019-2024. 

Menurut Ketua DPD PKS Kuningan Dwi Basyuni Natsyir. Pak Ihksan sama seperti pak Iyus membawa amanah dan sudah masuk anggota namun dalam AD ART masih calon anggota secara umum pak Ihksan bukan orang baru, selamat bertemu dalam tugasnya di Partai PKS kami ucapkan, "di Kuningan inikan belau salah satu kandidatnya,"

Ditanya, tindakan poltik PKS setelah Ihksan masuk apa ada usulan untuk Anis Baswedan menjadi calon Presiden? "Yaaa itu sangat mungkin, dan PKS komunikatif dengan semua parpol, selalu berkomunikasi karena PKS menjaring dengan syarat 20 persen hanya PDI jadi dibualkan bisa tanpa koalisi, jadi membulatkan kepercayaan semua partai yang harus berkoalisi dengan baik sehingga PKS menjalin terus komunikasi termasuk nanti pada waktunya menimang nimang, menyepakati dan menentukan siapa yang akan diusung menjadi pasangan Capres dan Cawapres.

Ikhsan Marjuki bersama para tokoh politik PKS di ruang Fraksi PKS DPRD Kuningan

Namun sekarang PKS sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat 20 persen itu, karena puluhan gugatan itu ditolak oleh MK dengan alasan punya legalitas, PKS dalam hal ini mengambil peran itu, sebetulnya bukan hanya untuk PKS, sampai sekarang persyarata 20.persenbitu masih ada, itu menghalangi putra putri terbaik bangsa ini untuk bisa masuk dalam kompetasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 

"Dan ini akan berdampak pada pemilihan Kepala daerah Kabupaten dan tingkat Provinsi, mudah mudahan gugatan PKS ini bisa menang di MK," harap Dwi Basyuni.

Gugatan PKS itu, lanjut Keua DPD ini, minta syarat di turunkan dari angka 20 persen, berdasarkan kajian PKS angka normalnya antara 7sampai 9 persen, maka dengan begitu banyak partai akan mengajukan calon, semakin banyak pilihan di depan masyarakat, yang dipilih untuk memimpin negeri ini. Walaupun PKS koalisi, komunikasi dengan tokoh tokoh yang ada. Pungkas Dwi Basyuni Natsyir usai menyaksikan Pelantikan Antar Waktu Ihksan Marzuki di raung Fraksi PKS (Mans Bom)

Sri Laelasari siap antar jaga aspirasi rakyat

Kuningan, (BM) - Aggota parlemen dari fraksi gerindra DPRD Kabupaten Kuningan Sri Laelasari, sosok wanita tangguh yang satu ini tak jarang mengahadapi masyarakat karena memang mengimplementasikan titah politik harus bertemu dengan rakyat. Bukan mencari popularitas, blusukan bukan tanpa alasan tetapi penuhi aspirasi rakyat. Seperti halnya, Kamis (07/07/2022) Sri menghadiri undangan masyarakat kelurahan cigugur, masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya di ruang serbaguna kelurahan cigugur. 

Materi penyampaiannya direspon anggota DPRD dari gerindra ini untuk dibawa ke rapat komisi dan atau lebih sering langsung ke dinas instansi terkait agar ada perhatian serius untuk arah lebih baik guna melayani masyarakat, hal ini kali kedua pertemuan dengan rakyat serta LPM, Ketua Karang taruna, Ketua RW serta dihadiri PDAM Tirtakamuning, dan DLH. Dalam dialog di gedung serbaguna Kelurahan Cigugur ini guna mencari solusi bersama pejabat pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kendatipun tidak dihadiri oleh SDA dan Gapoktan, padahal Gapoktan SDA tebal akan korelasi terkait pengelolaan dan penggunaan Air.

Di cigugur ada Tiga sumber mata air yakni sumber mata Air ciereng, citamba, dan cigayem. Dari tiga titik mata Air yang dimiliki Kelurahan Cigugur namun hanya dapat konpensasi senilai Rp 17 juta dari PDAM tutur ketua LPM Aang Taopik, ia meminta agar ada penyesuaian. DPRD meminta bentuk konpensasi lebih kepada kebutuhan infrastruktur agar dapat terasa langsung oleh masyarakat. 

"Saya minta bantuk konpensasi ini lebih di wujudkan kepada infrastruktur agar dapat langsung dirasakan masyarakat," pinta anggota DPRd ini.

Menyinggung adanya keluhan masyarakat Kelurahan Cigintung terdampak proyek perumahan dengan di tutupnya sumber mata air. Selain itu saluran buangan air pun tidak standar sehingga menimbulkan banjir bila musim penghujan, beberapa area persawahan tak jarang terkena air Bah sehingga masyarakat mengalami kerugian karena tanaman padi terendam arus deras air Bah. Anggota DPRD ini mengaku telah menerima informasi sepertibitu tetapi pihak akan melakukan peninjauan terlebih dahulu.

"Saya belum menindaklanjuti karena saya menerima laporan di Legislatif, jadi baru menulusri dari hasil laporan, tapi memng kenyataannya sumber mata Air di Kelurahan Cigintung memang tertutup oleh tembok proyek perumahan, ya memang masyarakat sekitar di Kelurahan Cigintung itu terkena dampak jika musim penghujan," papar Sri Laelasari.

Kalapun ada konpensasi, lanjut anggota dari Fraksi Gerindra, setelah masyarakat mendesak meminta ganti rugi kepada developer ada konpensasi hanya dapat satu juta rupiah, namun pihak developer belum merealisasikan konpensasi tersebut. Setelah ditinjau oleh anggota DPRD, memang sumber mata Air di Buk pakai semen, itu tidak boleh. 

"Yang saya lihat saluran pembuangan air sudah dangkal oleh tanah urugan, itu terletak di batas pemukiman warga dengan area perumahan, sehingga saluran Air itu nantinya akan tertutup tanah.

Harusnya Pemda peka tegas lah terhadap perkembangan proyek perumahan, kan jelas sudah ada Perdanya, itu ada kok di Perda tahun 2018. "Bahwa Kabupaten Kuningan mengeluarkan Perda tentang pengelolaan mata Air berbasis kearipan budaya daerah, apakah Perda ini diberlakukan atau tidak? Bukan itu saja setiap pengembang atau mau membangun bangunan yang terdapat sumber mata Airnya, tolonglah diperhatikan karena harus dilestarikan, ya apalagi sampai ditutup, karena sumber mata Air itu sangat penting untuk generasi anak cucu kita.

Padahal sudah tertera dalam peraturan negara No 7 tahun 2004 bahwa sumber daya air (SDA) merupakan karunia Tuhan yang harus dipelihara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, jangan sampai kita memiliki asset yang bagus tetapi rakyat tidak sejahtera.

"Insya Allah ini akan saya sampaikan dalam rapat komisi tiga nanti, solusinya seperti apa itu nanti bersama teman teman di dewan, jadi jangan sampai ada pembiaran," Pungkas Sri Laelasari yang kerap melakukan surpay atas aspirasi masyarakat konstituenya (Mans Bom)

Toto Tohari Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kuningan

Kuningan, (BM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten kuningan kembali menggelar rapat internal pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) dalam masa sisa jabatan 2019-2024, Rabu (06/04/2022), di ruang sidang istimewa DPRD Kuningan. Namun sebelum tamat rapat terjadi suatu peristiwa tak ubahnya semacam Pragmen atau Tunil Politik.

Rapat pembentukan AKD tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nuzul Rachdy (PDIP) diikuti Wakil Ketua H.Dede Ismail, (Gerindra), H.Ujang Kosasih (PKB) serta Hj Kokom Komariyah (PKS). Dihadiri oleh anggota DPRD, Setwan serta staf Sekwan. Padahal rapat pembentukan AKD ini berdasarkan amanat Undang undang No 23 tahun 2014 tetang pemerintahan, dalam penjelasannya bahwa, DPRD lembaga penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pembentukan peraturan daerah anggaran dan pengawasan.

Namun yang terjadi pada rapat pembentukan AKD DPRD Kuningan tersebut malah terjadi peseteruan antara anggota faraksi dengan pimpinan rapat hingga memanas dan terjadi pengrusakan fasilitas negara yakni Fraksi Gerindra mebanting meja hingga pecahan kaca berserakan, dan baik wakit ketua Gerindra Dede Ismail maupun anggota meninggalkan rapat. Padahal untuk melaksanakan tufoksi DPRD di bentuklah AKD sesuai pasal 34 peraturan DPRD No 1 tahun 2018 tentang tata tertib DPRD yang antara lain dari pimpinan DPRD Badan musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan anggaran, Badan Kehormatan, juga alat kelengkapan lainnya.

Namun belum juga ada hasil keputusan rapat, dalam pertengahan gelaran pembentukan AKD tersebut terjadi hujan intrupsi dari berbagai fraksi yang dialamatkan kepada pimpinan sidang. Yang getol dan ngotot intrupsi dari anggota Fraksi Gerindra, karena merasa kecewa usulannya tidak terakomodir. Ketua Toto Tohari langsung menjungkalkan meja hingga berseraknnya pecahan kaca di ruang sidang istimewa dan langsung meninggalkan rapat bersama wakil ketuanya H. Dede Ismail, serta diiringi anggota lainnya.

Karena saya secara pribadi punya tanggung jawab moral, jadi jangan sampai perbuatan saya baik dinilai oleh masyarakat jelek. Apapun bentuknya saya bertanggung jawab, dan sekarang meja yang rusak akibat perbuatan saya sudah diganti kembali utuh seperti semula. Mudah mudahan dinamika politik di Kuningan berjalan secara demokrasi dengan yang sebenar benarnya.

Peristiwa membalikan meja itu sebenarnya diluar nalar saya, kata Toto Tohari, jadi atas dasar kekecewaan saya, karena dengan alasan tidak diberi ruang untuk argumentasi, alasannya apa? Kan yang dipertanyakan oleh saya kepada pimpinan rapat itu ada di pasal 137 anggota badan kehormatan (BK) dipilih oleh anggota dewan yang hadir di sidang paripurna. Nah tindakan saya kemarin itu spontanitas. Ya bila dalam sidang ada usulan tidak di dengar oleh pimpinan ya otomatis bertanya keras karena disitu ada hak, dan saya pun membela anggota, apapun bentuknya. 

Kalau memang berbicara di tata tertib Fraksi Gerindra harus mengajukan dan mendudukan satu orang sesuai dengan mekanisme yang ada. "Jawabannya itukan urasannya sudah dipakte, tidak ada paket paket,  tetap Enam Fraksi itu mempertahankan paket. Apakah sudah dibutakan oleh politik, dibutakan oleh demokrasi, mohon maaf bagi saya kalau bener katakan benar kalau A katakan A dunia politik dengan sendirinya begitu," sebut Ketua fraksi Gerindra Toto Tohari.

Menurut pengamat hukum politik pemerintah A Haris. SH melihat dan mendengar yang di paparkn oleh pak Toto, itu ternyata pengakuannya jujur tanpa ada tekanan dari siapapun, pebuatan yang dilakukan beliau itu terjadi spontanitas, tidak ada perencanaan dalam insiden itu, saya selaku pemerhati hukum dan politik di Kuningan, kedepannya tolong para wakil rakyat yang ada di DPRD Kuningan ini mekanisme aturannya harus dikedepankan, karena aturan di undang undang patut  dihargai dan harus dilaksanakan.

Setelah kita mendengarkan cerita pak Toto, di sini ada pesan terlepas itu betul atau tidak mekanismenya, tapi saya berpendapat apa yang dilakukan oleh pak Toto karena ada kekesalan, sebagai ketua fraksi yang dimana dalam sistem pembuatan AKD BK ada hak dan wewenang Ketua Fraksi untuk menyampaikan saran dan pendapatnya yang diatur dalam pasal 137. A Haris berpendapat kepada anggota DPRD Kunjngan untuk berjiwa besar dalam melaksanakan aturan, jangan memberikan hal-hal yang tidak baik, jadi aturan dan undang-undang harus dipakai, terang A. Haris.

.(MS)

Tampak kaca berserakat saat sidang Paripurna

Kuningan, (BM) - Deadlock dalam rapat paripurna internal DPRD Kabupaten kuningan terkait penyampaian perubahan pimpinan alat kelengkpan dan usulan perubahan anggora fraksi pada alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kuningan meneruskan sisa masa jabatan tahun 2019 - 2024. Dari berbagai fraksi saling nengusulkan dan saling sahut setuju ada yang tidak setuju dengan sistem paket. Dalam paket berisi 5 orang nama balon

Dari Gerindra tetap ngotot harus berdasarkan tatib tapi jika tidak Gerindra keluar dari rapat paripurna iInternal. Kalimat yang disampaikan Gerindra Tohari nyata dengan tindakannya, seraya membalikan meja nya di ruang sidang istimewa hingga kaca meja sisanf pecah berserakan. 

"Atas intrupsi saya tidak ditanggapai maka lebih baik keluar," kata Toto Tohari seraya keluar ruangan yang diiringi teriak takbir Allohu akbar teriak Dede Ismail seraya mengacungkan kepalan tangan keatas , Dede Ismail yang  semula duduk sejajar dengan pimpinan sidang Nujul Rachdy pun turun dari jajaran meja pimpinan keluar bersama anggotanya karena merasa kecewa setiap usulannya tidak tertanggapi

Rapat Paripurna internal digelar Rabu (06/04/2022) dipimpin Nuzul Rachdy, di dampingi wakil Ketua H Dede Ismair Gerindra serta H Ujang Kosasih PKB, Rapat dilanjut dengan pemilihan AKDk yang disepakati semua anggota 37.orang dilaksanakan dengan poting, satu orang mesing masing menulis lima orang nama yang di tulis dalam secarik kertas yang kemudian dihitung masing masing di waith bor, namun ada saja suara tidak sah. Sehingga mencapai 34 suara (Mans Bom)

Bantuan Sapi dari Dana Aspirasi DPRD Kabupaten Kuningan

Kuningan, (BM) - Kelompok Tani "Seureuh Mandiri" Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan Jawa Barat, penerima Sapi Bantuan aspirasi DPRD Kuningan (Fraksi Golkar), seharusnya dipelihara dan di kembangkan dalam bidang usaha penggemukan. Bukan malah di perjualbelikan oleh Ketua Kelompok Tani tersebut.

Fraksi Golkar DPRD pun harusnya memperhatikan perkembangan Sapi Sapi yang diberikan kepada kelompok tani itu, bukan berarti membiarkan hingga hilangnya Sapi yang dibeli menggunakan uang negara dan itu harus dipertanggung jawabkan secara hukum.

Ketua Kelompok Tani Seureuh Mandiri Suhendar ketika dikonfirmasi, mengaku sebelumnya terjadi peristiwa kekisruhan kepengurusan Sapi antara anggota dengan kelompok lainnya,  Hingga Enam ekor Sapi bantuan aspirasi DPRD Kuningan itu di bagi dua kepengurusan. Tiga ekor oleh Kelompok Tani Seureuh Mandiri, sementara Tiga ekornya lagi oleh kelompok Sudimampir.

"Semula saya mempertahankan karena kelompok kami punya anggota, namun akhirnya diambil Tiga ekor oleh kelompok Sudimampir, di saya ada Tiga ekor Sapi penggemukan pejantan, namun karena saya ingin mengembangkan ternak Sapi, dioper pada sapi PO betina. Sedangkan di Sidumampir Tiga ekor masih ada di kandang," aku Kusnendar, dengan tanpa memberi alasan jelas kenapa di jual?

Sebenarnya, lanjut Sukendar, antara 4-5 bulan Sapi di kelomok Sudi Mampir semakin kurus, karena kurang perawatan, namun beberapa hari kemudian Sapi di jual dan di belikan lagi pada sapi lokal dari sapi PO. Maka dalam perpindahan Sapi bantuan ini  menjadi masalah. Jadi kalau ada apa apa di kelompok itu tidak suka ada laporan. "Saya pun tidak tahu berapa ekor kembali dibelikannya, yang terdengar dua ekor. Pak Kuwu sudah mengetahui perihal ini,"  terangnya

Kalau ada bantuan dari pemerintah melalui anggota DPRD dianggapnya hibah saja. Semua itu sudah diatur oleh pak Ruslan namun pak Ruslannya sudah meninggal. Sapi yang dijual ada yang harga Lima juta, ada juga yang di Jual seharga Delapan juta. Aku Kusnendar kepada awak media.

.(Irwan)