Anggota DPRD Soroti Tentang Sumber Mata Air Dan Penggunaannya, Pemda Harus Peka Tegas

Sri Laelasari siap antar jaga aspirasi rakyat

Kuningan, (BM) - Aggota parlemen dari fraksi gerindra DPRD Kabupaten Kuningan Sri Laelasari, sosok wanita tangguh yang satu ini tak jarang mengahadapi masyarakat karena memang mengimplementasikan titah politik harus bertemu dengan rakyat. Bukan mencari popularitas, blusukan bukan tanpa alasan tetapi penuhi aspirasi rakyat. Seperti halnya, Kamis (07/07/2022) Sri menghadiri undangan masyarakat kelurahan cigugur, masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya di ruang serbaguna kelurahan cigugur. 

Materi penyampaiannya direspon anggota DPRD dari gerindra ini untuk dibawa ke rapat komisi dan atau lebih sering langsung ke dinas instansi terkait agar ada perhatian serius untuk arah lebih baik guna melayani masyarakat, hal ini kali kedua pertemuan dengan rakyat serta LPM, Ketua Karang taruna, Ketua RW serta dihadiri PDAM Tirtakamuning, dan DLH. Dalam dialog di gedung serbaguna Kelurahan Cigugur ini guna mencari solusi bersama pejabat pemerintahan kecamatan dan kelurahan, kendatipun tidak dihadiri oleh SDA dan Gapoktan, padahal Gapoktan SDA tebal akan korelasi terkait pengelolaan dan penggunaan Air.

Di cigugur ada Tiga sumber mata air yakni sumber mata Air ciereng, citamba, dan cigayem. Dari tiga titik mata Air yang dimiliki Kelurahan Cigugur namun hanya dapat konpensasi senilai Rp 17 juta dari PDAM tutur ketua LPM Aang Taopik, ia meminta agar ada penyesuaian. DPRD meminta bentuk konpensasi lebih kepada kebutuhan infrastruktur agar dapat terasa langsung oleh masyarakat. 

"Saya minta bantuk konpensasi ini lebih di wujudkan kepada infrastruktur agar dapat langsung dirasakan masyarakat," pinta anggota DPRd ini.

Menyinggung adanya keluhan masyarakat Kelurahan Cigintung terdampak proyek perumahan dengan di tutupnya sumber mata air. Selain itu saluran buangan air pun tidak standar sehingga menimbulkan banjir bila musim penghujan, beberapa area persawahan tak jarang terkena air Bah sehingga masyarakat mengalami kerugian karena tanaman padi terendam arus deras air Bah. Anggota DPRD ini mengaku telah menerima informasi sepertibitu tetapi pihak akan melakukan peninjauan terlebih dahulu.

"Saya belum menindaklanjuti karena saya menerima laporan di Legislatif, jadi baru menulusri dari hasil laporan, tapi memng kenyataannya sumber mata Air di Kelurahan Cigintung memang tertutup oleh tembok proyek perumahan, ya memang masyarakat sekitar di Kelurahan Cigintung itu terkena dampak jika musim penghujan," papar Sri Laelasari.

Kalapun ada konpensasi, lanjut anggota dari Fraksi Gerindra, setelah masyarakat mendesak meminta ganti rugi kepada developer ada konpensasi hanya dapat satu juta rupiah, namun pihak developer belum merealisasikan konpensasi tersebut. Setelah ditinjau oleh anggota DPRD, memang sumber mata Air di Buk pakai semen, itu tidak boleh. 

"Yang saya lihat saluran pembuangan air sudah dangkal oleh tanah urugan, itu terletak di batas pemukiman warga dengan area perumahan, sehingga saluran Air itu nantinya akan tertutup tanah.

Harusnya Pemda peka tegas lah terhadap perkembangan proyek perumahan, kan jelas sudah ada Perdanya, itu ada kok di Perda tahun 2018. "Bahwa Kabupaten Kuningan mengeluarkan Perda tentang pengelolaan mata Air berbasis kearipan budaya daerah, apakah Perda ini diberlakukan atau tidak? Bukan itu saja setiap pengembang atau mau membangun bangunan yang terdapat sumber mata Airnya, tolonglah diperhatikan karena harus dilestarikan, ya apalagi sampai ditutup, karena sumber mata Air itu sangat penting untuk generasi anak cucu kita.

Padahal sudah tertera dalam peraturan negara No 7 tahun 2004 bahwa sumber daya air (SDA) merupakan karunia Tuhan yang harus dipelihara untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat, jangan sampai kita memiliki asset yang bagus tetapi rakyat tidak sejahtera.

"Insya Allah ini akan saya sampaikan dalam rapat komisi tiga nanti, solusinya seperti apa itu nanti bersama teman teman di dewan, jadi jangan sampai ada pembiaran," Pungkas Sri Laelasari yang kerap melakukan surpay atas aspirasi masyarakat konstituenya (Mans Bom)