Benang Merah

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…

KUNINGAN (BM) — Bank Kuningan kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional dengan meraih sejumlah penghargaan dalam ajang TOP BUMD Awards 2026, yang diselenggarakan oleh Majalah Top Business bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pakar bisnis terkemuka di Indonesia. Semua peng…

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…

KUNINGAN (BM) – Polemik pergantian Ketua Fraksi PKS Kuningan kini tidak lagi bisa dianggap sebagai persoalan administrasi biasa. Pernyataan yang saling bertolak belakang antara Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdi dan Ketua DPD PKS Kuningan Dwi Basyuni Natsir dinilai sebagai indikasi kuat adanya permai…

KUNINGAN (BM) - DPRD sejatinya lahir untuk menjaga keseimbangan di daerah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari eksekutif dan memastikan pemerintahan yang berkuasa dapat memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Dalam menjalankan tupoksinya, anggota DPR…

Ilustrasi Anggota DPRD Kuningan sebagai Pengawas plus Pelaku SPPG KUNINGAN (BM) - Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang, menurunkan angka stunting/malnutrisi, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak se…

KUNINGAN (BM) - Pada TA 2024, SDN 17 Kuningan menerima dana BOS Reguler sebesar Rp574.080.000,00 yang diterima dalam dua tahap dengan nilai masing-masing sebesar Rp287.040.000,00. Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penggunaan  Dana BOS pada SDN 17 Kuningan yang tertuang dalam LHP BPK…

KUNINGAN (BM) - Sejak menjabat sebagai kepala SMKN 1 Luragung, November 2025 lalu, Dra. Hj. Oon Patonah, M.Si lebih memprioritaskan terlebih dahulu ke arah management atau tata kelola sekolah. Hal ini dilakukannya dengan keyakinan management yang baik akan melahirkan kualitas pendidikan yang baik p…

Ilustrasi Perjalanan Dinas DPRD KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat telah menetapkan hari Jumat sebagai kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam rangka efisiensi, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri. Efisiensi…

KUNINGAN (BM) - Polemik proyek PJU 'Kuningan Caang' kian memanas setelah muncul tudingan bahwa hasil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kuningan justru diabaikan dalam proses penanganan hukum. Hasil Pansus yang seharusnya menjadi pijakan awal karena memuat temuan teknis serta indikasi p…

KUNINGAN (BM) - Seperti kita ketahui bersama sudah puluhan orang termasuk Pj Sekda Kuningan, eks Kadishub lama selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para pihak perusahaan pemenang penyedia barang jasa telah dimintai keterangan dan membawa dokumen-dokumen yang terkait s…

KUNINGAN (BM) - Pada tanggal 23 Desember 2025 turun surat dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait hasil evaluasi dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menekankan pent…

AA saat dikonfirmasi awak media KUNINGAN (BM) - Beberapa Kontraktor Pelaksana proyek Dapur Santri Nusantara yang diprakarsai oleh Koperasi  Santri Nusantara  di Kuningan, dikabarkan merasa tertipu karena pekerjaannya sampai saat ini tidak dibayar. Tidak hanya itu, pengusaha konstruksi tersebut ju…

KUNINGAN, (BM) - Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontr…

KUNINGAN (BM) - Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mendorong empat prajurit TNI tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus diproses di peradilan sipil. PSHK membeberkan alasan tersangka yang berasal dari unsur TNI itu harus diadili di peradilan umum. PSHK m…

KUNINGAN (BM) - Kasus teror air keras terhadap aktivis KONTRAS, Andrie Yunus yang terjadi pada Kamis malam, mendapat banyak sorotan dari berbagai elemen masyarakat sampai ke daerah.  Di kabupaten sendiri perbuatan yang dilakukan oknum tersebut banyak mendapatkan kutukan dari masyarakat. Salah sat…