Hukum

2,3 Miliar Dugaan Temuan Pemeriksaan DPRD. TAPD “Kompromi” Dengan BPK, Kuningan Kembali WTP

KUNINGAN (BM) - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat telah mengeluarkan Surat Tugas No. 16/T/ST/DJPKN-V.BDG/PPP.01/02/2026 kepada Angkat…
2,3 Miliar Dugaan Temuan Pemeriksaan DPRD. TAPD “Kompromi” Dengan BPK, Kuningan Kembali WTP

2,8 Miliar Anggaran Belanja Cetak BPKAD Disorot. Uha : Bupati Kuningan Menghina Akal Sehat

KUNINGAN (BM) -  Dalam penjabaran APBD Kuningan tahun 2026 terdapat anggaran Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak sebesar Rp. 2.815.441.750 di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Temuan tersebut mengisyaratkan bahwa desas desus yang berkembang selama ini di hampir …
2,8 Miliar Anggaran Belanja Cetak BPKAD Disorot. Uha : Bupati Kuningan Menghina Akal Sehat

Kejagung Tetapkan 3 Pejabat BGN Sebagai Tersangka

JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung RI telah resmi menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan 2 Wakil Kepala BGN, Sonsebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebelumnya ketiga oran tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hal ini disampaika…
Kejagung Tetapkan 3 Pejabat BGN Sebagai Tersangka

LSM Frontal Minta BK DPRD Kuningan Agar Ambil Tindakan Terkait Dugaan Gratifikasi Yang Melibatkan 2 Anggota

KUNINGAN (BM) - LSM Frontal Kuningan meminta BK DPRD Kuningan untuk segera mengambil tindakan terhadap 2 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam gratifikasi dan pokir tahun anggaran 2025. Hal ini telah disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kuningan tanggal 25 Mei 2026.  Sebel…
LSM Frontal Minta BK DPRD Kuningan Agar Ambil Tindakan Terkait Dugaan Gratifikasi Yang Melibatkan 2 Anggota

1,2 Miliar Dugaan Gratifikasi Dana Pokir. Libatkan 2 Anggota DPRD. LSM Frontal Adukan ke Polres Kuningan

KUNINGAN (BM) - Dana hibah Pokok Pikiran atau populer disebut dana Pokir tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi peringatan keras. KPK menyatakan menaruh perhatian terhadap alokasi dan pengguliran dana hibah pokir di tiap DPRD baik kabupaten …
1,2 Miliar Dugaan Gratifikasi Dana Pokir. Libatkan 2 Anggota DPRD. LSM Frontal Adukan ke Polres Kuningan

300 Juta Belanja Pakaian Dinas DPRD Kuningan Rawan Dugaan Korupsi. Uha : Harus Dibatalkan

KUNINGAN (BM) - Sebagai sebuah lembaga terhormat nampaknya DPRD Kuningan tidak pernah sepi dari pemberitaan yang menyangkut sepak terjang mereka dalam penggunaan uang rakyat atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait kepentingan mereka. Dalam penjabaran APBD tahun 202…
300 Juta Belanja Pakaian Dinas DPRD Kuningan Rawan Dugaan Korupsi. Uha : Harus Dibatalkan

Agen Perusahaan J&T Cargo di Kuningan Diduga Labrak PP 36 tahun 2021

KUNINGAN (BM) - Beberapa karyawan tetap Agen Perusahaan J&T Cargo Kertawangunan kabupaten Kuningan mengeluhkan aturan pemilik agen yang dianggap sewenang-wenang terhadap karyawannya. Mulai tidak diserahkannya slip gaji, sulitnya mengambil libur meskipun ada jatah libur sebulan tiga kali sampai …
Agen Perusahaan J&T Cargo di Kuningan Diduga Labrak PP 36 tahun 2021

56 Miliar Anggaran DPRD Kuningan Berbanding Terbalik Ekonomi Masyarakat. Rakyatnya Mati Bunuh Diri

KUNINGAN (BM) - Institusi DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas oleh beberapa elite saja yaitu orang pilihan karena untuk masuk menjadi anggota di dalamnya diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai per…
56 Miliar Anggaran DPRD Kuningan Berbanding Terbalik Ekonomi Masyarakat. Rakyatnya Mati Bunuh Diri

Perwakilan Warga Desa Bayuning Kembali Buat Aksi Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemdes

KUNINGAN (BM) - Merasa tidak puas terhadap hasil audensi di kantor kecamatan Kadugede kabupaten Kuningan tanggal 5 Februari 2026 dilanjutkan pertemuan tanggal 10 Maret 2026 di aula kecamatan Kadugede, kini warga yang mengaku Perwakilan Masyarakat Desa Bayuning Kembali melayangkan surat kepada Inspe…
Perwakilan Warga Desa Bayuning Kembali Buat Aksi Mosi Tidak Percaya Terhadap Pemdes

Terseret Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD. Bupati Kuningan Bermain Srimulat

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…
Terseret Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD. Bupati Kuningan Bermain Srimulat

Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…
Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…
Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

LSM Frontal Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi Senilai 900 Juta. Seret 4 Pimpinan DPRD Kuningan

KUNINGAN (BM) - DPRD sejatinya lahir untuk menjaga keseimbangan di daerah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari eksekutif dan memastikan pemerintahan yang berkuasa dapat memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Dalam menjalankan tupoksinya, anggota DPR…
LSM Frontal Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi Senilai 900 Juta. Seret 4 Pimpinan DPRD Kuningan

SPPG Diduga Melanggar Juknis, Markup Harga, Monopoli. Pengawas BGN Terlibat?

Ilustrasi Anggota DPRD Kuningan sebagai Pengawas plus Pelaku SPPG KUNINGAN (BM) - Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang, menurunkan angka stunting/malnutrisi, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak se…
SPPG Diduga Melanggar Juknis, Markup Harga, Monopoli. Pengawas BGN Terlibat?

LSM Frontal Minta 4,6 Miliar Perjalanan Dinas DPRD Dihapus BPKAD. Tidak Ada Urgensi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kuningan

Ilustrasi Perjalanan Dinas DPRD KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat telah menetapkan hari Jumat sebagai kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam rangka efisiensi, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri. Efisiensi…
LSM Frontal Minta 4,6 Miliar Perjalanan Dinas DPRD Dihapus BPKAD. Tidak Ada Urgensi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kuningan