DPRD Kuningan

Bupati Kuningan Tolak Tanda Tangan Perbup. 50 Anggota DPRD Dikejar Debt Collector

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…

Tunjangan Dewan Tunduk Pada PP Nomor 18 Tahun 2017. Mengkritik Keras Sikap Ketua DPRD Kuningan Depresi Berat

KUNINGAN (BM) - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membuat blunder dengan pernyataannya di media massa bahwa pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam regulasi pemerintah. Bahkan ia meng…

Puluhan Miliar Tunjangan Dewan Bebani APBD Mendesak Bupati Kuningan Cabut SK Bodong

Ketua LSM FRONTAL Kuningan, Uha Juhana KUNINGAN (BM) - Pemerintah menetapkan pagu anggaran transfer ke daerah (TKD) dalam APBN 2026 sebesar Rp 693 triliun atau turun 24,6% dari yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Salah satu komponen TKD yakni Dana Bagi Hasil (DBH) bahkan turun hingga 70%.  Keput…

MBG Disinyalir Jadi "Hadiah" Buat Legislatif bukan UMKM

MBG dianggap sebagai 'Hadiah' istimewa buat Anggota DPRD KUNINGAN (BM) - Tujuan adanya program Makan Bergizi sebenarnya memang mulia dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan makanan bergizi. Namun dibalik pelaksanaan MBG sudah menjadi rahasia umum terutama di kabupaten …

BK DPRD Diminta Bersikap Tegas Terhadap Anggota DPRD Kuningan Yang Terlibat MBG

Ilustrasi Pengelola proyek MBG KUNINGAN (BM) - Maraknya dugaan anggota DPRD Kuningan yang terlibat dalam program MBG menimbulkan desakan terhadap Badan Kehormatan (BK) DPRD Kuningan untuk bersikap tegas. Hal ini sesuai dengan Surat Himbauan DPRD Kuningan Nomor 172/782/DPRD yang ditandatangani ke…