Benang Merah

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…

KUNINGAN (BM) - DPRD sejatinya lahir untuk menjaga keseimbangan di daerah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari eksekutif dan memastikan pemerintahan yang berkuasa dapat memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Dalam menjalankan tupoksinya, anggota DPR…

KUNINGAN (BM) - Pada tanggal 23 Desember 2025 turun surat dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait hasil evaluasi dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menekankan pent…

KUNINGAN, (BM) - Kasus dugaan korupsi pembayaran Tunjangan DPRD terus disorot tajam dari semua lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD Kuningan dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Pemberian tunjangan komunikasi intensif, p…

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…

KUNINGAN (BM) - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membuat blunder dengan pernyataannya di media massa bahwa pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam regulasi pemerintah. Bahkan ia meng…

KUNINGAN (BM) - Seperti diketahui bersama aksi mimbar bebas yang digelar oleh sejumlah elemen pro demokrasi bertempat di Ruang Rapat Linggarjati, Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (2/3/2026) ternyata menyisakan persoalan hukum serius. Para aktivis mempertanyakan dasar hukum pembayaran Tunjangan D…

KUNINGAN (BM) - Polarisasi yang sering terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif di daerah, memantik keingintahuan publik bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran DPRD dalam konteks pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Sebagai sebuah lembaga terhormat, DPRD Kuningan tentu harus diisi …

KUNINGAN (BM) - Saat ini anggaran Tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan sedang mendapatkan sorotan tajam dari lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Pemberian tunjangan komunikasi intensif, perumahan, trans…