Benang Merah

KUNINGAN, (BM) - Kasus dugaan korupsi pembayaran Tunjangan DPRD terus disorot tajam dari semua lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD Kuningan dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup) yang mengaturnya. Pemberian tunjangan komunikasi intensif, p…

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…

KUNINGAN (BM) - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membuat blunder dengan pernyataannya di media massa bahwa pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam regulasi pemerintah. Bahkan ia meng…

KUNINGAN (BM) - Seperti diketahui bersama aksi mimbar bebas yang digelar oleh sejumlah elemen pro demokrasi bertempat di Ruang Rapat Linggarjati, Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (2/3/2026) ternyata menyisakan persoalan hukum serius. Para aktivis mempertanyakan dasar hukum pembayaran Tunjangan D…

KUNINGAN (BM) - Polarisasi yang sering terjadi antara pihak eksekutif dan legislatif di daerah, memantik keingintahuan publik bagaimana sebenarnya kedudukan dan peran DPRD dalam konteks pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Sebagai sebuah lembaga terhormat, DPRD Kuningan tentu harus diisi …

KUNINGAN (BM) - Saat ini anggaran Tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan sedang mendapatkan sorotan tajam dari lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Pemberian tunjangan komunikasi intensif, perumahan, trans…

Uha Juhana , Ketua LSM Frontal KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 sebagai dasar hukum dalam keluarnya pembayaran Tunjangan DPRD untuk tahun 2025 meskipun salah karena seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sesuai ketentuan yang sah sebagaimana dia…

KUNINGAN (BM) - Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan seluruh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) untuk mengevaluasi tunjangan perumahan anggota DPRD terutama di wilayah Jawa Barat. Menyusul adanya temuan tunjangan yang dinilai terlalu tinggi dan tidak sesuai kebutuhan. Evaluasi ini di…

KUNINGAN (BM) - Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD adalah forum strategis internal alat kelengkapan dewan yang berfungsi menetapkan agenda kerja, menjadwalkan rapat paripurna, rapat pansus, kunjungan kerja dan konsultasi dalam jangka waktu tertentu. Rapat Banmus bertujuan memastikan seluruh keg…