LSM Frontal

Terseret Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD. Bupati Kuningan Bermain Srimulat

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…
Terseret Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD. Bupati Kuningan Bermain Srimulat

Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…
Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…
Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

LSM Frontal Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi Senilai 900 Juta. Seret 4 Pimpinan DPRD Kuningan

KUNINGAN (BM) - DPRD sejatinya lahir untuk menjaga keseimbangan di daerah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari eksekutif dan memastikan pemerintahan yang berkuasa dapat memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Dalam menjalankan tupoksinya, anggota DPR…
LSM Frontal Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi Senilai 900 Juta. Seret 4 Pimpinan DPRD Kuningan

Kejaksaan Hentikan Kasus PJU Kuningan Caang 117 Miliar. LSM Frontal : Obral SP3 untuk Koruptor

KUNINGAN (BM) - Seperti kita ketahui bersama sudah puluhan orang termasuk Pj Sekda Kuningan, eks Kadishub lama selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para pihak perusahaan pemenang penyedia barang jasa telah dimintai keterangan dan membawa dokumen-dokumen yang terkait s…
Kejaksaan Hentikan Kasus PJU Kuningan Caang 117 Miliar. LSM Frontal : Obral SP3 untuk Koruptor

Pembayaran Tunjangan DPRD Kuningan 2026 Pakai Diskresi. Kepala BPKAD Abaikan Hasil Evaluasi Gubernur Jabar

KUNINGAN (BM) - Pada tanggal 23 Desember 2025 turun surat dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait hasil evaluasi dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menekankan pent…
Pembayaran Tunjangan DPRD Kuningan 2026 Pakai Diskresi. Kepala BPKAD Abaikan Hasil Evaluasi Gubernur Jabar

Bupati Kuningan Tolak Tanda Tangan Perbup. 50 Anggota DPRD Dikejar Debt Collector

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…
Bupati Kuningan Tolak Tanda Tangan Perbup. 50 Anggota DPRD Dikejar Debt Collector

Pengakuan Sekwan Menjadi Bukti Telak. 50 Anggota DPRD Kuningan Tersangka?

KUNINGAN (BM) - Seperti diketahui bersama aksi mimbar bebas yang digelar oleh sejumlah elemen pro demokrasi bertempat di Ruang Rapat Linggarjati, Pendopo Kabupaten Kuningan, Senin (2/3/2026) ternyata menyisakan persoalan hukum serius. Para aktivis mempertanyakan dasar hukum pembayaran Tunjangan D…
Pengakuan Sekwan Menjadi Bukti Telak. 50 Anggota DPRD Kuningan Tersangka?