Benang Merah: bupati kuningan

Satpol PP Sedang Menyegel Objek Wisata Balong Gunung Puyuh di Desa Tarikolot Kecamatan Pancalang

Kuningan, Setelah mendapat informasi dari pemberitaan salah satu media online dan LSM, bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar langsung perintahkan Pol PP turun ke objek wisata Balong Gunung Puyuh guna melakukan pemeriksaan terkait ijin usaha wisata.

Sesuai regulasi, Pol PP Kuningan telah menyegel objek wisata tersebut karena tidak memiliki ijin dan berada di zona hijau, Kamis (20/3/2025).

Diketahui sebelumnya objek wisata Balong Gunung Puyuh yang berlokasi di desa Tarikolot kecamatan Pancalang bahkan belum memiliki ijin apapun, namun sudah beroperasi sejak Desember 2024.

Nana Suryana pemilik usaha tersebut saat dikonfirmasi awak media membenarkan kalau usahanya belum memiliki ijin apapun, baik itu dokumen lingkungan, PBG dan rekom ijin usaha pariwisata dari Disporapar kabupaten Kuningan. Dirinya pun mengaku sudah mulai beroperasi sejak bulan Desember 2024 lalu dengan tarif anak-anak Rp. 5000 dan dewasa Rp. 10.000.

Pemkab Kuningan dibawah kepemimpinan H Dian Rachmat Yanuar dan Hj. Tuti Andriani saat ini diketahui sedang melakukan penertiban diberbagai sektor. Sebelumnya, perusahaan air minum di desa Langseb mendapat pemanggilan karena bangunannya berdiri diatas bahu jalan, kemudian pemberhentian Project Penanaman kelapa sawit oleh PT KCSM karena belum memiliki ijin operasional.

Penertiban yang dilakukan pemkab Kuningan sebetulnya bukan untuk menghambat perkembangan dunia usaha di kabupaten Kuningan, hanya dalam pelaksanaannya setiap perusahaan harus mentaati aturan yang berlaku.

Penyegelan Objek Wisata dilakukan Satpol PP kab Kuningan karena telah beroperasi dari bulan Desember tanpa memiliki ijin

Dikutip dari website kuningankab.go.id (13/3/2025) Bupati Dian menyampaikan, setiap usaha di wilayah Kabupaten Kuningan perlu dilakukan kajian untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mempertahankan kelestarian lingkungan, serta mempertahankan ketahanan pangan dan tata ruang yang berkelanjutan dalam mendukung misi KUNINGAN MELESAT.

“Kebijakan ini didasarkan pertimbangan ekologis, sosial, dan ekonomi guna memastikan kelestarian lingkungan serta pemanfaatan lahan yang sesuai dengan potensi daerah,” ungkapnya.

(One)

Bupati Kuningan meresmikan Laporan Pengaduan Masyarakat Melalui Lapor Kuningan Melesat

Kuningan, Untuk mempercepat respons terhadap permasalahan publik serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) resmi meluncurkan layanan pengaduan masyarakat bernama Lapor Kuningan Melesat. 

Menurut Bupati Dian, dengan hadirnya layanan ini, warga Kuningan dapat menyampaikan aspirasi dan aduan melalui WhatsApp ke nomor 0813-8981-3999. Diskominfo akan mengelola pengaduan ini melalui Command Center untuk memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab dapat segera mengambil tindakan.

“Layanan Lapor Kuningan Melesat ini mencakup beberapa bidang utama, antara lain infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan penerangan jalan umum,” disampaikan Bupati Kuningan, Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., usai Upacara Hari Kesadaran Nasional di Halaman Setda, Senin, 17 Februari 2025.

Lebih lanjut, Kepala Diskominfo Kabupaten Kuningan, Drs. Ucu Suryana, M.Si., menyebutkan bahwa setiap pengaduan yang diterima akan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencatatan laporan, penelaahan dan pengklasifikasian aduan, hingga penyampaian laporan kepada OPD yang bertanggung jawab untuk segera ditindaklanjuti.

Bagi pelapor, diterangkan Ucu Suryana, diwajibkan mencantumkan nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat lengkap, serta nomor HP aktif. Laporan yang disampaikan harus memiliki uraian permasalahan yang jelas dan lengkap agar dapat diproses dengan baik.

“Untuk mengajukan pengaduan, masyarakat dapat mengirimkan laporan melalui WhatsApp dengan menyertakan kronologi kejadian secara jelas dan lengkap. Informasi seperti waktu dan lokasi kejadian harus dicantumkan, serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,” katanya.

Ucu menambahkan, jika tersedia, bukti pendukung juga dapat dilampirkan guna memperkuat laporan. Setelah laporan diajukan, tim admin di Command Center akan melakukan verifikasi sebelum diteruskan ke OPD terkait.

“Setiap pengaduan akan diverifikasi dalam waktu tiga hari sebelum ditindaklanjuti oleh OPD yang bertanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Kuningan menjamin kerahasiaan identitas pelapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Data pengaduan yang masuk akan direkapitulasi untuk mengetahui jumlah aduan yang telah ditindaklanjuti, yang masih dalam proses penyelesaian, serta yang telah selesai ditangani,” jelas Kadis Ucu, didampingi Kabid IKP Anwar Nasihin, S.Kom., M.Si.

Menurutnya, pelaksanaan layanan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Bupati Kuningan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi melalui Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

.(One/Diskominfo)

Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., sempat mengoperasikan stoom Walls di wilayah Caracas-Cibuntu

Kuningan, Dalam upaya menuntaskan program 100 hari kerja, Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si., melakukan peninjauan perbaikan jalan di beberapa titik, bahkan sempat mengoperasikan stoom Walls di wilayah Caracas-Cibuntu, Minggu (9/3/2025).

Kegiatan ini dilakukan bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Kuningan, Ir. Putu Bagiasna, serta Kepala Bidang Bina Marga, Teddy Sukmajayadi.

Hasil kajian bidang Binamarga PUTR, kondisi jalan rusak di Kabupaten Kuningan tercatat mencapai 200 km dari total panjang jalan 771 km. Minggu (9/3/2025), salah satu titik yang dikunjungi Bupati adalah ruas Jalan Pasar Baru, sebelum melanjutkan monitoring ke wilayah Caracas – Cibuntu.

Bupati Dian mengatakan, selama ini, ruas jalan Pasar Baru berlubang-lubang di dalamnya, sehingga mengakibatkan genangan air dan becek. Akibatnya, pembeli pun jadi agak sungkan atau enggan untuk berbelanja.

“Namun, yakin setelah jalan-jalan berlubang ini di aspal dan diperbaiki, optimis jumlah pembeli akan meningkat. Mudah-mudahan para pedagang juga semakin laris, terutama menjelang Lebaran, karena akses jalan yang sudah diperbaiki,” ujarnya.

Saat di ruas jalan Caracas-Cibuntu, Bupati Dian menyampaikan, Alhamdulillah, perbaikan terus dilakukan. Mudah-mudahan, ini juga menambah kenyamanan bagi para pengguna jalan, termasuk pemudik yang mungkin dalam minggu-minggu depan mulai berdatangan ke Kabupaten Kuningan.

”Sambil menunggu opsi anggaran dari provinsi. berharap dan berdoa agar anggaran dari provinsi segera turun, sehingga jalan-jalan di Kuningan bisa semakin baik,” katanya.

Bupati Kuningan terus Monitor Perbaikan Jalan yang Menjadi Prioritas 100 hari Kerjanya

Namun, Bupati Dian juga mengingatkan masyarakat untuk bersabar. Perbaikan jalan ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena ada sekitar 200 km jalan yang harus diperbaiki. Di tengah keterbatasan anggaran, akan terus berupaya mencari sumber-sumber pendanaan yang memungkinkan.

“Selain itu, menitipkan pesan kepada masyarakat agar lebih disiplin dalam membuang sampah. Jika sampah menutup drainase, maka perbaikan jalan yang sudah dilakukan akan sia-sia. Air yang tidak mengalir dengan baik akan meluap dan merusak kembali jalan-jalan yang telah diperbaiki,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga, Teddy Sukmajayadi, menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan telah mendapatkan perbaikan, di antaranya Jalan Lingkar Timur, Jalan Moh. Yamin, Jalan Toha, Jalan Soekarno, Jalan Hatta, Jalan Sudirman, Jalan Otista, Jalan Veteran, Jalan A. Yani, Jalan Semakar, Jalan Holil, Jalan Siliwangi, Jalan Ciloa – Cilaja, Jalan Cilaja – Gerba, dan Jalan Winduhaji – Purwasari.

Tambahan ruas perbaikan Purwasari – ciporang, Ciporang – maleber, Oleced – Tambakbaya, Kembang Lopang – Mandapajaya, Pamulihan – Subang, komplek Pasar Baru, Aruji – Mepuh dan Caracas -Cibuntu. 

.(One)

H. Dian Rachmat Yanuar dan Hj. Ela Helayati

Benangmerah, Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Ungkapan ini menjadi perjalanan karier sosok Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, menjadi Bupati Kuningan dengan Wakil Bupati Hj. Tuti Andriani, SH. M.Kn periode 2025-2030, pada ini Kamis 20 Februari 2025, resmi dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta.  

Lahir dari pasangan guru, H. Sukardi Kartapermata dan Hj. Tati Supartinah, H. Dian adalah anak kelima dari enam bersaudara. Didikan kedua orang tuanya yang menanamkan prinsip guyub, saling mengayomi, dan etika menjadi pondasi kuat dalam perjalanan hidupnya. Sebagai suami dari Hj. Ela Helayati dan ayah dari tiga anaknya (dr. Abyantara insan, Athaya Haura Khaerunnisa, S.K.G dan Azalea Rauda Firdaussy). H. Dian senantiasa menunjukkan dedikasi dan tanggung jawab dalam setiap aspek kehidupannya.

Komitmennya terhadap pendidikan tercermin dari berbagai jenjang akademik yang berhasil diraih. Memulai dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, kemudian meraih gelar Magister di UNTAG Cirebon, hingga meraih gelar doktor di Universitas Pasundan. Selain itu, ia juga aktif mengikuti pelatihan, termasuk pelatihan menjadi asesor nasional, Program Pemantapan Pimpinan Daerah Lemhanas dan pelatihan Digital Capacity Building Program for Civil Servants of West Java Province di Local Government Officials Development Institute (LOGODI) di Korea Selatan.

Karier Cemerlang sebagai Birokrat dan Pemimpin Organisasi

Dian yang memiliki hobi berolahraga sepeda dan Tenis ini, telah mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama lebih dari 30 tahun. Karirnya dimulai sebagai Kasubag Tata Laksana di Bagian Organisasi Setda Kuningan pada 2002. Seiring waktu, ia menduduki berbagai posisi strategis seperti Kabag Humas, Kepala Dinas Pendidikan, hingga Sekretaris Daerah 2018-2024. Jabatan-jabatan ini menjadi bukti kemampuan H. Dian untuk memimpin dan membantu pimpinan daerah dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tak hanya di pemerintahan, H. Dian yang memiliki hobi membaca ini merupakan penggagas Majalah Purbawisesa, pelopor Tour de Linggarjati, Pacuan Kuda dan Kuningan sebagai Kabupaten Angklung, Ia juga aktif dalam berbagai organisasi, pernah menempati posisi sebagai Wakil Ketua Kwarcab Pramuka Kabupaten Kuningan, Ketua Harian Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Ketua DPD KNPI Kabupaten Kuningan, Wakil Ketua DPD KNPI Provinsi Jawa Barat, berkhidmat di Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), bahkan sampai sekarang menjadi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat. Saat ini, H. Dian Rachmat Yanuar juga masih menjadi Ketua DPD Korp Alumni KNPI Kabupaten Kuningan masa bakti 2023-2026, dan Ketua Dewan Pertimbangan ICMI Kabupaten Kuningan (2022-2027).

Sosok yang Piawai Membangun Komunikasi

Dian Rachmat Yanuar, juga dikenal sebagai sosok yang piawai membangun komunikasi dengan berbagai pihak, selain sangat kompeten dalam mengelola administrasi pemerintahan. Dian, juga dikenal sebagai figur yang mampu menyatukan persepsi antara legislatif dan eksekutif, sehingga hubungan kedua lembaga terjalin sangat baik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Maju dalam Pilkada Kuningan

Dengan keyakinan dan dukungan keluarga serta masyarakat, H. Dian memutuskan untuk maju dalam Pilkada Kuningan 2024. Bersama Hj. Tuti Andriani, mereka mendeklarasikan pasangan “DIRAHMATI” yang didukung berbagai partai, mulai Partai Golkar, PKS, Gerindra, Nasdem, PSI, Partai Ummat, hingga Partai Buruh. Deklarasi di Kuningan Islamic Center menjadi awal langkah besar yang diikuti oleh kampanye masif ke desa/kelurahan hingga komunitas masyarakat Kuningan.

Visi “Kuningan Melesat” untuk Masa Depan yang Lebih Baik

Dalam Pilkada Kuningan 2024, pasangan H. Dian dan Hj. Tuti Andriani maju dengan membawa visi “Kuningan Melesat”, yang merupakan singkatan dari Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh. Visi ini menjadi pedoman dalam membangun Kabupaten Kuningan yang lebih progresif, dengan misi:

1. Mendorong percepatan reformasi birokrasi yang berintegritas dan profesional melalui pemerintahan modern yang melayani.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pariwisata, pertanian, perdagangan, dan jasa dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Membangun daya kreasi, inovasi, dan produktivitas masyarakat melalui pemberdayaan.
4. Menjaga komitmen kelestarian sumber daya alam, daerah tangkapan air, serta mengurangi emisi lingkungan.
5. Menerapkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Membangun infrastruktur yang tangguh, berorientasi pada layanan pendidikan, kesehatan, dan penguatan ketahanan sosial.

Kuningan Melesat Kemenangan untuk Masyarakat Kuningan

Kerja keras dan dukungan luas dari masyarakat membawa pasangan DIRAHMATI pada kemenangan. Berbagai pertaruhan dalam perjuangan politik begitu berat namun bisa dilewati, akhirnya Pada 5 Desember 2024, hasil pleno KPU dinyatakan bahwa pasangan ini memperoleh 38,24% suara dengan total 211.961 suara. Kemenangan ini menjadi awal bagi Kuningan untuk mewujudkan Kuningan Melesat. Dalam perjuangan H. Dian selalu menuturkan “Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”.

Kini, di bawah kepemimpinan H. Dian Rachmat Yanuar dan Hj. Tuti Andriani. Mari bersama mewujudkan “Kuningan Melesat” untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih masyarakat Kuningan, atas kepercayaan dan partisipasinya dalam Pilkada Serentak 2024.

(IKP/One)

Bupati Kuningan H.Acep purnama dalam obrolan di warung Kopi dengan awak media ini

Benangmerah, Per hari ini jabatan saya tinggal 39 hari lagi saya berakhir tentunya saya ucapkan terimakasih, sampai hari ini Rabu (25/10/2023) saya selalu bersama sama dengan seluruh aparat pemerintah termasuk Forkopimda, TNI/Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan, pengadilan negri maupun pengadilan agama, SKPD semua Camat para Kepala Desa kelurahan dan lain lainnya termasuk RT RW selama bersama sama Saya telah berbuat sesuatu dalam bentuk melayani masyarakat.

Pesan Saya jadilah aparat yang melayani masyarakat terbukti hari ini kita implementasikan program SIPP ke 11 titik yang kami lakukan, yaitu Kuningan integrasi, sinergitas pelayanan publik, kita saksikan di disini, semua SKPD memberikan pelayanan, dan ternyata masyarakat banyak yang belum faham disitu hikmahnya semua ini.

Menyinggung pasca jabatan bupati, bagi Pelaksana Jabatan (PJ) Bupati siapapun orangnya wajib hukumnya melanjutkan kebijakan dengan estafet kepemimpinan, ya bagusnya bisa mempertahankan, kalaupun ada yang kurang ya poles poles dan jangan sampai terjadi stagnasi, Saya berharap bisa lebih baik, harapnya.

Karena Saya mau berakhir semua program lanjutkan siapapun nanti dan yang masih menjabat, pak kuwu, pak Camat masih men jabat baik sipil ASN non ASN semua lah. 

"Saya Titip tingkatkan pelayanan karena dari hari kehari dinamika sosial yang terjadi di tengah tengah masyarakat semakin komplek, terkadang yang baik.menkadi kurang baik karena situasi dan kondisi, situasi kondisi ini bisa betsifat alam bisa bersifat perilaku. jadi Saya mohon pentingnya berkoordinasi, bersilaturahmi berkoordinasi bersinkronisasi, solusi, dan sinergis," harapnya.

Menyikapi terkait tahun politik yang kini tengah menjadi di masyarakat bupati berharap. Saya kira ini suatu siklus yang pasti datang, contoh akan terjadinya Pemilu baik pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden secara umum yang dilaksanakan bersama sama secara serentak di seluruh Indonesia. 

"Untuk itu kepada masyarakat tunaikan tugas tugas kita sebagai warga negara yang baik, hak hak konstitusional kiya sebagai warga negara, kita punya hak untuk.memilih dan dipilih tunaikan dengan baik. Kalau saat ini kita sebagai pemilih tunaikan salurkan hak pilihnya dengan baik azas luber itu harus menjadi tuntunan kita. Yang kedua kalau ada perbedaan jangan di pertajam biarkan masyarakat di bebaskan untuk memilih untuk menilai pemimpinnya untuk membawa Indonesia lebih baik, jari ini baik besok harus lebih baik," pungkas H. Acep Purnama usai meninjau gelaran SIPP ke 11 di Kecamatan Jalaksana, berpusat di Desa Maniskidul Jelang Akhir Masa Jabatan, Bupati Kuningan. *(Mans Bom)*

Secara simbolis Bupati H. Acep Purnama di dampingi Kadistan Kabupaten Kuningan DR. Wahyu Hidayah menyerahkan Alsintan kepada Poktan

Benangmerah, Atas nama Pemerintah bantuan APBN, Bupati kuningan H. Acep Purnama Selasa (10/10/23) menyerahkan Alsintan sebanyak 23 unit kepada 20 Desa Kelompok Tani (Koptan). Bupati berpesan agar peralatan yang sudah diterima oleh para kelompok tani, di pelihara dengan baik agar bisa terus menerus di pergunakan untuk menggarap sawah atau ladang.

"Kalau rusak di perbaiki, jangan sampai hilang apalagi sampai berpindah tangan, karena si penerima manfaat mesin mesin ini diminta pertanggung jawaban melalui catatan pendataan penggunaannya," ungkapnya

Pesan ini disampaikan pada saat penyerahan sarana dan prasarana (Sapras) alat dan mesin pertanian (Alsintan) di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan kepada 23 kelompok tani. Bantuan Alsintan ini dari APBN melalui Ditjen Kementrian pertanian, bupati dalam menyerahkan Alsintan kepada koptan didampingi Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah.

Diterangkan Ari Mufikri Lufti Subkor Pengembangan sumber daya dan pengembangan pangan Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, bantuan Alsintan sebanyak 29 unit kepada kelompok tani dari 20 Desa merupakan bantuan APBN tahun anggaran 2023 melalui Direktur Sapras Direktorat alat dan mesin pertanian kementrian pertanian. 

Para penerimaan bantuan bersama Bupati Kuningan dan Kepala Dinas Ketahanan pangan dan pertanian

Dengan diberi alat pertanian ini kami merasa terbantu untuk memperlancar proses kegiatan dalam bidang pertanian dan juga mempermudah warga tani kami dalam mengolah lahan tegalan yang kami miliki lahan garapan seluas 135 Ha digarap oleh kelompok tani Rahayu dengan anggota sebanyak 20 orang, dan memang banyak memerlukan tenaga cangkul. 

"Sekarang Upah tenaga cangkul antara 80 sampai 100 ribu, maka dengan bantuan mesin ini selain bisa menghemat biaya garapan juga mengantisipasi bila kekurangan tenaga cangkul yang terus naik," tetang Kades Nangka Sukmana.

Dengan bantuan mesin bajak, lanjutnya. Ini juga akan meningkatkan kapasitas kerja sehingga luas lahan tanaman dan intensitas tanam dapat meningkat, Juga dapat meningkatkan kualitas dalam ketepatan dan keseragaman proses tanam yang dapat diandalkan selain hasilnya juga kualitasnya akan terjamin. Kebetulan sekarang akan masuk pada musim tanam karena ada tata cara tanam, dan musim tanam antara bulan Oktober Nopember dan Desember yang umum disebut masyarakat tani kita 'Kapat' jadi kalau bukan musim tanam lalu di paksakan itu tidak akan maksimal hasilnya, papar Kades Nangka Kecamatan Kadugede Sukmana di dampingi Kadi Kesra Suryana, usai menerima bantuan Kultivator. *(Mans Bom)*

Suasana lalu lintas di depan Pendopo

Benangmerah, Pendopo Kuningan mendadak di padati massa dan petugas kepolisian, di jalan pun suara kendaran berderu karena macet, namun bukan berarti ada kerusuhan atau atraksi demo melainkan acara pelantikan Kades di dalam pendopo.

Berjubelnya massa yang berbaur dengan petugas Kepolisian dan Satpol PP merupakan massa simpatisan terhadap calon kepala desa terpilih hasil Pilkades serentak tahun 2023 sebanyak 94 calon terpilih yang akan dilantik Bupati, petugas Kepolisian dan Satpol PP merupakan kesiapsiagaan dalam mengamankan jalannya pelantikan para calon Kades. 

Dalam acara tersebut, Selasa 3 Oktober 2023 di Pendopo hadir pula Ketua Pengadilan Negeri, Kejari, Ketua DPRD, Wakapolres mewakili Kapolres, Dandim, Wakil Bupati Sekda serta Kepala DPMD Kabupaten Kuningan, dan para Camat juga kapolsek, Koramil. Di fakta integritas kades menyebutkan dalam melaksanakan tugas sehari hari tidak akan mengingkari sumpah jabatan yang telah diucapkan dihadapan saksi dan para penjabat yang menghadiri acara pelantikan dengan segala konsekwensinya memegang teguh integritas.

Dalam pelantikan Kades Bupati memberikan pesan kinerja serta peraturan dengan perundang undangan

"Saat ini saudara diberikan hak untuk memulai bekerja untuk itu laksanakan perintah sebagi pedoman kerja karena suksesi kepemimpinan merupakan keniscayaan yang harus dipertanggung jawabkan terhadap masyarakat. Dan hari ini berakhir sudah dukung mendukung pada saat proses Pilkades yang demokrasi, terima kasih kepada masyarakat yang telah berhasil menciptakan pimpinan di desa. 

Hal yang sangat penting ke depan, tekan Bupati Acep, melakukan rekonsolidasi untuk membangun desa bersama masyarakat sebagai hak dan kewajiban oleh sebab itu rangkul semua aparatur desa hingga masyarakat, jangan menjustis dan memberhentikan perangkat desa tanpa sebab. Jangan sampai ada perbedaan pandangan hanya karena mendukung tidak mendukung diantara perangkat desa ciptakanlah bekerja dengan penuh sinergitas untuk ketenangan bekerja," pesan Bupati Kuningan H. Acep Purnama (Mans Bom)

Bupati Acep Purnama menjelaskan terkait program Kuningan caang Bankeu provinsi Jawa barat 2023 senilai 117 Milyar dalam konferensi pers nya di pendopo

Benangmerah, Bupati Kuningan H. Acep Purnama di isukan intervensi terhadap program Kuningan caang 2023 Bangkeu provinsi Jawa Barat senilai Rp 117 Milyar, untuk program penerangan jalan umum (PJU) yang di proyeksikan di Dishub bahakan dituding oleh sebagain masyarakat dalam artikelnya menjadi JPU Gate.

Karuan saja hal itu membuat kaget Bupati Acep lantaran dalam pemberitaan media massa, Bupati Acep seolah ditelanjangi dalam masalah proyek program Kuningam Caang 2023, juga dituding PJU gate. Hingga Bupati pada Selasa siang (6/6/2023) melakukan klarifikasi terkait artikel program Kuningan yang ditulis oleh Ketua Korakap Kuningan Dadang Abdullah tentang Kuningan Caang melalui konferensi pers di ruang kerjanya Pendopo Kuningan.

Dalam artikelnya yang ditulis salah seorang Ketua Ketua Korakap Kuningan di muat di media massa menyudutkan bupati Acep di masa berakhirnya jabatan periode 2019-2024. Berdasarkan foto pertemuan Bupati Acep dengan beberapa orang di Jakarta itulah adanya dugaan kuat. 

"Ada hubungan transaksional, persekongkolan dan pemufakatan jahat yang langsung dilakukan oleh Bupati Acep Purnama, dengan melibatkan Kadishub Mutofid dan pihak Ketiga yakni PT Mutiara Samudra Pasai yang menjadi pengadaan pemenang lelang barang jasa proyek E-katalog pengadaan pemasangan PJU dan penyediaan prasarana perhubungan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan sebesar 117 Milyar rupiah, sumber dana dari Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2023," demikian beberapa paragraf dalam artikelnya yang di tayang di media massa. 

Lantas Bupati Acep melaporkan perihal itu kepada pihak yang berwajib, yang dilaporkan Bupati kepada pihak kepolisian adalah sipenulis artikel Ketua Korakap Kuningan Dadang Abdulah, atas dasar pencemaran nama baik.

"Secara pribadi Saya tersinggung, baik secara Kepala Daerah dalam jabatan Saya" tegasnya.

 Bupati Acep Purnama melaporkan perihal perkara tersebut kepada Polisi melalui kuasa hukumnya Dadan Somantri Indrasantana, SH dalam pertemuan dengan beberapa awak media Bupati terlihat di damping Kabag Hukum Mahardika, Kabag Barjas Kabag Tito Kesra Nurjati, serta beberapa pihak lainnya sebagai saksi. (Mans Bom)

Bupati Kuningan H. Acep Purnama

Benang Merah - Terkait pemberhentian Kepala Desa Cibinuang, Kecamatan Kuningan Karno oleh Bupati Kuningan Acep Purnama, akhirnya bupati di PTUN kan oleh Kades yang diberhentikan. pasalnya, Karno melakukan Nikah Siri yang kemudian oleh masyarakatnya, Karno di minta berhenti dari jabatan Kepala Desa.

Tak begitu lama Bupati Kuningan Acep Purnama mengeluarkan surat keputusan pemberhentian (SKP) Kepala Desa Cibinuang, Karno, tentu saja SKP tersebut membuat terenyuh Karno. Setelah dikaji Karno berencana melakukan hak dan kewajibannya untuk memperkarakan bupati Kuningan melalui PTUN.

Bupati Acep Purnama tidak menampik bahwa pihaknya akan di perkarakan lewat PTUN oleh Kades tersebut. Bupati menjawab dengan tenangnya ketika diminta tanggapan, bupati menuturkan hal tersebut kepada awak media ini usai menyaksikan pelantikan Panwascam di salah satu Hotel dibilangan Sangkanhurip Kuningan.

"Itu mah silahkan saja, hak orang, bagi saya melaksanakan tugas sesuai tupoksi dan sesuai dengan kewenangan, jadi nggak usah itu ini, kalau mau di PTUN kan, PTUN kan saja proses saja nggak masalah, dalam hidup ini ada hak dan kewajiban yang harus diselesaikan," tutur Bupati (Mans Bom)

Foto Bersama, Pengurus HIPAKAD DPC Kabupaten Kuningan bersama Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH

Kuningan, (BM) - Sejak dibentuk susunan kepengurusan organisasi masyarakat Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD) DPC Kuningan pada bulan Juni 2021, kali pertama sowan ke kepala daerah kabupaten Kuningan. 

Ormas HIPAKAD yang diwakili 12 orang pengurus siang tadi mengunjungi bupati Kuningan dengan mengusung misi silaturahmi. Kunjungan tersebut diterima langsung dengan baik oleh Bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH di ruang kerjanya, Kamis (16/9).

Dalam kesempatan tersebut, bupati Kuningan menyambut baik kehadiran ormas HIPAKAD di Kabupaten Kuningan dan mengajaknya bisa bersinergi dengan pemerintahan ke arah yang lebih baik.

"Pada intinya saya menyambut baik kehadiran HIPAKAD di kabupaten Kuningan. Saya berharap organisasi ini bisa bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun Kuningan ke arah lebih baik. Mangga nanti supaya bisa berkoordinasi dengan Badan Kesbangpol," ungkap Acep.

Di tempat yang sama, Ketua HIPAKAD kabupaten Kuningan, Edy Mulyana mengungkapkan apresiasi kepada bupati Kuningan atas penerimaan yang hangat. Dirinya menyatakan ormas HIPAKAD akan selalu siap bilamana pemerintah membutuhkan peran aktif dari kami.

Selain silaturahmi dengan memperkenalkan organisasi, HIPAKAD juga menyampaikan beberapa hal kepada bupati terkait implementasi UU No 14 tahun 2008 di kabupaten Kuningan. 

Melalui Wakil Sekretaris I, Irwan Dirgantara, ST, ormas HIPAKAD ingin undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut bisa diimplementasikan secara maksimal di kabupaten Kuningan. Hal ini bertujuan dalam memberikan pelayanan informasi publik secara maksimal kepada masyarakat.

"Masyarakat kerap kali kesulitan dalam mengakses informasi publik. Misalnya, Informasi LKPJ dari setiap SKPD. Untuk itu SKPD sebagian Badan Publik semestinya membentuk bagian PPID (Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi) yang memiliki tupoksi memberikan pelayanan informasi publik terkait realisasi anggaran negara sesuai pasal 7 UU 14/2008. Menurutnya PPID, secara otomatis melekat pada jabatan sekretaris di SKPD," terangnya.

Menyikapi permasalahan terkait implementasi UU 14/2008, bupati Kuningan berjanji akan membahasnya dengan semua kepala SKPD.

. (Irwan)