APBD

Benang Merah: APBD

Tampilkan postingan dengan label APBD. Tampilkan semua postingan

Senin, 25 Agustus 2025

Kualitas Pembangunan Perpustakaan SDN 17 Dikritik Orang Tua Siswa dan Ormas

Material dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perpustakaan di SDN 17 Kuningan Dengan Nilai Pagu 150 juta

Kuningan, Pembangunan Perpustakaan di SD Negeri 17 Kuningan yang bersumber dari anggaran APBD (DAU bidang Pendidikan) menuai kritik tajam dari salah satu orang tua siswa sekaligus Ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan. Hasil pantauan di lokasi kegiatan tersebut sedang berlangsung tanpa adanya papan informasi.

Diketahui dalam pelaksanaan proyek pemerintah ada 2 unsur yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Yang pertama perencanaan melalui konsultan perencana dan kedua adalah pelaksana kegiatan, yaitu pihak ketiga atau perusahaan pelaksana. Hal yang terjadi di SDN 17 ada 2 kemungkinan hingga dinilai kurang berkualitas. Apakah dari konsultan atau pelaksananya sendiri yang melaksanakan tidak sesuai spek di RAB dan Gambar proyek.

Salah satu orang tua siswa sekaligus ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole menilai kualitas pembangunan perpustakaan yang sedang dilaksanakan di SDN 17 Kuningan kurang berkualitas.

"Dari mulai papan informasi anggaran dan gambar kegiatan tidak dipasang, kayu buat rangka atap menggunakan campuran arbise dengan kondisi basah. Kemudian Kusen menggunakan kayu piset, tidak menggunakan kayu jati atau Meranti seperti yang biasa terjadi di anggaran program sarana dan prasarana pendidikan," ungkapnya kepada media benangmerah.co.id di Sekretariat DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Senin (25/8).

Ditambahkannya, sambungan dinding baru dengan dinding lama juga asal nempel, tidak menggunakan besi. Dengan posisi bangunan di lantai 2 dinilai sangat beresiko.

"Kami minta kepada PPK Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan agar segera meninjau ulang pelaksanaan kegiatan pembangunan perpustakaan di SDN 17 Kuningan," sambung Donny.

Terpisah, pelaksana kegiatan, H. Dhany Yudistira mengatakan sebagai pelaksana sedang melaksanakan sesuai RAB dan Gambar yang sudah dibuat konsultan perencana.

"Masalah papan informasi, kayaknya sudah dipasang, om. Tenang saja jangan khawatir, kerjaan nanti juga pasti diaudit. Kalau ada yang tidak dikerjakan atau tidak sesuai RAB dan Gambar pasti kena TGR dan harus mengembalikan kerugian negara," jawabnya saat di konfirmasi via WhatsApp

Ditambahkan Dhany, kegiatan tersebut merupakan kegiatan APBD Kuningan dari DAU bidang Pendidikan dengan pagu anggaran 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

.(One)

Sabtu, 23 November 2024

Hasil Pembangunan Penataan Pertokoan Siliwangi Hadirkan Destinasi Baru di Awal Musim Penghujan

Hujan deras Sabtu Siang (23/11) menggenangi sepanjang pertokoan Siliwangi kabupaten Kuningan

Benangmerah, Alih-alih menjadikan kawasan Pertokoan Siliwangi seperti jalan Malioboro Yogyakarta atau jalan Braga Bandung, hasil pembangunan penataan pertokoan Siliwangi malah menghadirkan destinasi baru di awal musim penghujan, berupa banjir yang menggenangi seluruh pertokoan yang baru satu tahun ditata oleh pemkab Kuningan melalui Dinas PUTR.

Tentunya hal ini sangat disayangkan baik oleh penyewa toko maupun masyarakat yang pada saat itu berada di kawasan tersebut. Anggaran milyaran rupiah yang digelontorkan pemkab Kuningan pada tahun 2023 dan 2024 ini tercoreng oleh hujan deras yang turun di wilayah kabupaten Kuningan tadi siang sekitar jam 14.30 sampai jam 15.30. Ditambah lagi pekerjaan tersebut terkesan dipaksakan ditengah APBD Kuningan sedang tidak baik-baik saja karena sudah beberapa tahun terjadi galbay.

Salah satu tokoh masyarakat kelurahan Awirarangan yang enggan dipublikasikan identitasnya dan saat itu tengah dilokasi menganggap bahwa penataan kawasan pertokoan Siliwangi dari awal merupakan produk pemerintah, bukan dari suara hati masyarakat Kuningan.

"Ini produk pemerintah bukan dari suara hati masyarakat Kuningan. Buktinya diawal banyak mendapat penolakan, baik dari masyarakat pengguna maupun pedagang. Selain itu, perencanaannya terkesan terburu-buru, berawal dari ide seorang Pj Bupati,' ungkapnya.

Apapun bentuk permasalahannya dari pembangunan ini, DPUTR sebagai dinas teknis wajib segera mengkaji dan mengevaluasi penyebab banjir tersebut.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala DPUTR kabupaten Kuningan, Putu Bagiasna serta Kabid Cipta Karya belum memberikan komentar terkait permasalahan banjir yang menggenangi kawasan pertokoan Siliwangi yang terjadi Sabtu siang (23/11/2024).

.(One)

Jumat, 04 Agustus 2023

Kuningan Pailit Anggaran Hingga Akan Melelang Asset Daerah, Pinjam Bank Pun Tak Bisa

Usai Rapat Paripurna Ketua DPRD Nuzul Rachdi Beberkan caosnya Kuningan

Benangmerah, Setelah rapat konsultasi antara DPRD dengan pihak TAPD DPRD menegaskan melalui surat kepada bupati untuk segera di laksanakan berbagai kegiatan yang sudah ditetapkan melalui APBD. Juga melalui surat dialamatkan kepada bupati dalam situasi fiskal sekarang ini DPRD meminta supaya bupati menghentikan dulu pembelian tanah untuk pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) lantaran belum ada yang terserap, DPRD juga merekomendasi untuk tidak dulu dilanjutkan karena cas flow dari ketidak adaan anggaran

Sementara yang sudah di tetapkan di APBD dalam pekerjaan perbaikan infrastruktur terkait dengan niatan Pemkab Kuningan akan melakukan penjualan Asset daerah itu merupakan salah satu opsi namun sepertinya itu tidak akan di lakukan karena untuk memecahkan sebuah kebuntuan, DPRD memberikan 4 opsi, opsi pertama memberikan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan itu dilakukan walaupun tidak maksimal karena potensi PAD Kuningan terbatas bahkan sudah mentok. Tapi walau bagaimanapun juga harus berupaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Tadi Saya sudah bicara dengan bupati pekan ini akan di laksanakan," ungkap ketua DPRD kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, Kamis (3/8/2023).

Kemudian opsi kedua, lanjut Nuzul Rachdy, pinjaman Bank Daerah tidak bisa di laksanakan lantaran masa jabatan bupati tidak memungkinkan. Ketiga melaksanakan secara optimal rasionalisasi belanja, kemudian opsi ke empat misalnya penjualan aset bisa dilakukan namun tidak bisa dalam waktu dekat ini. Maka yang dilakukan adalah rasionalisasi belanja semua dinas termasuk anggaran dewan, namun untuk dewan belum bisa di presentasikan nilai pengurangannya yang pasti sesuai dengan progres PAD dan termasuk pokir terkena refokusing meski tidak secara langsung tetapi bertahap.

Dengan kondisi Kuningan seperti ini harus kita akui Kuningan dalam kondisi tidak normal temuan BPK kuningan mencapai angka 240 milyar lebih. Menurut Ketua DPRD Nuzul Rachdi ini sebetulnya akumulasi dari tahun tahun sebelumnya sehingga terjadi gagal bayar, nah untuk tahun berikutnya kita upayakan agar tidak terjadi lagi gagal bayar. Pokir dan reses itu sentuhan masyarakat nuzul menyebut di APBD tidak ada dikotomi pokir atau lainnya karena semua itu untuk masyarakat hanya bertahap menganggarkan dari APBD semua juga prioritas cuman mana yang lebih penting disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pungkasnya. (Mans Bom)