Ketua DPRD

Benang Merah: Ketua DPRD

Tampilkan postingan dengan label Ketua DPRD. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 01 Juni 2024

Ketua DPRD: Untuk Menata Kota, Pemerintah Harusnya Tidak Mengabaikan Pedagang Tapi Harus Memberi Solusi Sepadan

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy

Benangmerah, Menyikapi terjadinya polemik berkepanjangan antara Pedagang Pertokoan, PKL, baik di jalan Siliwangi maupun di daerah relokasi PKL Puspa Galeri eks SD 17. Ketua DPRD Nuzul Rachdy menganggap wajar bila mereka mengeluhkan karena dari pendapat yang berkurang, sebab dalam merubah wajah kota agar bagus harus ada pengorbanan, tapi jangan mengabaikan mereka, berikan solusi sepadan agar pedagang nyaman.

Wajarlah para pedagang di pusat kota merasa keberatan, karena memang selama ini mereka berjualan kemudian pemerintah melakukan suatu penyesuaian, namun terutama yang dirasakan para pedagang dalam meningkatkan pendapatan atau income. "Itu satu hal, tapi di sisi lain pemerintah juga dalam rangka melakukan penertiban tetap memperhatikan," kata Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Jum'at 31 Mei 2024 di ruang kerjanya.

Persoalannya, lanjut Nuzul, memang untuk merubah kebiasaan baru, merubah kebiasaan lama kepada kebiasaan baru itu tidak bersifat instan, tetapi memerlukan waktu atau prosesnya panjang, yang penting pemerintah sudah mendeteksi apa penyebab sepinya pengunjung, karena memang masyarakat tidak terbiasa, mudah mudahan kedepan masyarakat bisa beradaptasi dengan nuansa di lokasi yang baru, tinggal Pemerintah memberikan suatu solusi terbaik supaya pedagang enak pemerintah juga enak, ya memang memerlukan waktu dan harus bersabar.

Pertama dalam melakukan satu perubahan tata kota secara de fakto pendapatan para pedagang berkurang karena dari kebiasaan masyarakat begitu turun dari angkot langsung ketempat tujuannya, dan berhadapan langsung dengan pedagang tapi sekarang harus berjalan kaki dulu. Pemerintah bertujuan baik, penertiban kota, tapi tidak harus mengabaikan masyarakat khususnya para pedagang sehingga Pemda berupaya merelokasi untuk para pedagang yang lebih nyaman.

Harusnya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat konsumen, bahwa sedang dilakukan penertiban dalam kota namun perlu pengorbanan, pengorbanannya ya itu tadi yang biasanya turun dari Angkot langsung ketemu dengan pedagang atau yang di maksud, sekarang harus berjalan kaki dulu, itulah adaptasi untuk kebiasaan baru sehingga berpengaruh terhadap para pedagang, pungkasnya. (Mans Bom)

Jumat, 04 Agustus 2023

Kuningan Pailit Anggaran Hingga Akan Melelang Asset Daerah, Pinjam Bank Pun Tak Bisa

Usai Rapat Paripurna Ketua DPRD Nuzul Rachdi Beberkan caosnya Kuningan

Benangmerah, Setelah rapat konsultasi antara DPRD dengan pihak TAPD DPRD menegaskan melalui surat kepada bupati untuk segera di laksanakan berbagai kegiatan yang sudah ditetapkan melalui APBD. Juga melalui surat dialamatkan kepada bupati dalam situasi fiskal sekarang ini DPRD meminta supaya bupati menghentikan dulu pembelian tanah untuk pembangunan jalan lingkar selatan (JLS) lantaran belum ada yang terserap, DPRD juga merekomendasi untuk tidak dulu dilanjutkan karena cas flow dari ketidak adaan anggaran

Sementara yang sudah di tetapkan di APBD dalam pekerjaan perbaikan infrastruktur terkait dengan niatan Pemkab Kuningan akan melakukan penjualan Asset daerah itu merupakan salah satu opsi namun sepertinya itu tidak akan di lakukan karena untuk memecahkan sebuah kebuntuan, DPRD memberikan 4 opsi, opsi pertama memberikan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan itu dilakukan walaupun tidak maksimal karena potensi PAD Kuningan terbatas bahkan sudah mentok. Tapi walau bagaimanapun juga harus berupaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Tadi Saya sudah bicara dengan bupati pekan ini akan di laksanakan," ungkap ketua DPRD kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, Kamis (3/8/2023).

Kemudian opsi kedua, lanjut Nuzul Rachdy, pinjaman Bank Daerah tidak bisa di laksanakan lantaran masa jabatan bupati tidak memungkinkan. Ketiga melaksanakan secara optimal rasionalisasi belanja, kemudian opsi ke empat misalnya penjualan aset bisa dilakukan namun tidak bisa dalam waktu dekat ini. Maka yang dilakukan adalah rasionalisasi belanja semua dinas termasuk anggaran dewan, namun untuk dewan belum bisa di presentasikan nilai pengurangannya yang pasti sesuai dengan progres PAD dan termasuk pokir terkena refokusing meski tidak secara langsung tetapi bertahap.

Dengan kondisi Kuningan seperti ini harus kita akui Kuningan dalam kondisi tidak normal temuan BPK kuningan mencapai angka 240 milyar lebih. Menurut Ketua DPRD Nuzul Rachdi ini sebetulnya akumulasi dari tahun tahun sebelumnya sehingga terjadi gagal bayar, nah untuk tahun berikutnya kita upayakan agar tidak terjadi lagi gagal bayar. Pokir dan reses itu sentuhan masyarakat nuzul menyebut di APBD tidak ada dikotomi pokir atau lainnya karena semua itu untuk masyarakat hanya bertahap menganggarkan dari APBD semua juga prioritas cuman mana yang lebih penting disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pungkasnya. (Mans Bom)