Benang Merah: PKL Siliwangi

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy

Benangmerah, Menyikapi terjadinya polemik berkepanjangan antara Pedagang Pertokoan, PKL, baik di jalan Siliwangi maupun di daerah relokasi PKL Puspa Galeri eks SD 17. Ketua DPRD Nuzul Rachdy menganggap wajar bila mereka mengeluhkan karena dari pendapat yang berkurang, sebab dalam merubah wajah kota agar bagus harus ada pengorbanan, tapi jangan mengabaikan mereka, berikan solusi sepadan agar pedagang nyaman.

Wajarlah para pedagang di pusat kota merasa keberatan, karena memang selama ini mereka berjualan kemudian pemerintah melakukan suatu penyesuaian, namun terutama yang dirasakan para pedagang dalam meningkatkan pendapatan atau income. "Itu satu hal, tapi di sisi lain pemerintah juga dalam rangka melakukan penertiban tetap memperhatikan," kata Ketua DPRD Nuzul Rachdy, Jum'at 31 Mei 2024 di ruang kerjanya.

Baca juga : Revitalisasi Jalan Siliwangi Dan Puspa Galeri Kuningan Polemik Berkepanjangan

Persoalannya, lanjut Nuzul, memang untuk merubah kebiasaan baru, merubah kebiasaan lama kepada kebiasaan baru itu tidak bersifat instan, tetapi memerlukan waktu atau prosesnya panjang, yang penting pemerintah sudah mendeteksi apa penyebab sepinya pengunjung, karena memang masyarakat tidak terbiasa, mudah mudahan kedepan masyarakat bisa beradaptasi dengan nuansa di lokasi yang baru, tinggal Pemerintah memberikan suatu solusi terbaik supaya pedagang enak pemerintah juga enak, ya memang memerlukan waktu dan harus bersabar.

Pertama dalam melakukan satu perubahan tata kota secara de fakto pendapatan para pedagang berkurang karena dari kebiasaan masyarakat begitu turun dari angkot langsung ketempat tujuannya, dan berhadapan langsung dengan pedagang tapi sekarang harus berjalan kaki dulu. Pemerintah bertujuan baik, penertiban kota, tapi tidak harus mengabaikan masyarakat khususnya para pedagang sehingga Pemda berupaya merelokasi untuk para pedagang yang lebih nyaman.

Harusnya pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat konsumen, bahwa sedang dilakukan penertiban dalam kota namun perlu pengorbanan, pengorbanannya ya itu tadi yang biasanya turun dari Angkot langsung ketemu dengan pedagang atau yang di maksud, sekarang harus berjalan kaki dulu, itulah adaptasi untuk kebiasaan baru sehingga berpengaruh terhadap para pedagang, pungkasnya. (Mans Bom)

Dadan Somantri tengah diapit bersama perwakilan PKL Kuningan, fose bersama usai audens di teras Pendopo Pemkab Kuningan

Benangmerah, Merevitalisasi sebuah daerah untuk menjadikan sebuah kota modern seharusnya terlebih dahulu melakukan kajian detail. Jika daerah ingin aktif 24 jam guna meningkatkan pendapatan dari hasil perubahan, maka daerah akan hidup tanpa persoalan berkepanjangan.

Jangan abaikan hak masyarakat yang ingin hidup sejahtera dan sudah jalan dari hasil yang jelas, maka untuk itu diperlukan adanya perubahan pola pikir, namun itu memerlukan proses kesadaran komitmen, dan latihan yang konsisten. Dengan mengadopsi pola pikir positif, adaptif, dan penuh potensi itu akan meningkatkan kualitas penanganan signifikansi.

Terjadinya polemik di tubuh Pemerintah Kabupaten Kuningan dari rencana perubahan wilayah perkotaan agar eksotis gaya pasar modern tidak harus menyinggung pihak yang telah memberikan kontribusi, awal perkembangan sumber hidupnya suatu wilayah. Keramaian Menurut Dadan Somantri selaku Lawyer PKL, bukan masalah pemaparan program pemerintah membangun Puspa galeri. 

"Kalau hanya rame puspa galerinya saja buat apa juga, kalau pedagangnya tidak rame, jadi sangat tipis banget korelasinya, dan Saya menduga kuat bahwa relokasi ini tidak sesuai dengan perundang undangan, tidak sesuai dengan permendagri, itu tidak terbantahkan bahwa Assda II menyebutkan ada 120 PKL baru, itu berarti pengakuan sebagai alat bukti bahwa Pemda tidak melakukan pendataan maksimal. 

Saya menyayangkan untuk melakukan survai dan kajian ilmiah tidak menggunakan perguruan yang di Kuningan, kan tidak sedikit orang Kuningan yang berkaraktetistik untuk melakukan kajian ilmiah dan memahami karakter Kuningan seperti apa," Tegas Dadan Somantri. Usai mendampingi audens PKL dengan para pemangku kebijakan Pemkab Kuningan, di Teras Pendopo, Rabu 29 Mei 2024, (Mans Bom).

Asisten Daerah bidang perekonomian dan SDA, H. Deden Kurniawan Sopandi bersama PJ Bupati Kuningan, Iip Hidajat saat mengecek lokasi Kawasan PUSPA

Benangmerah, Perpindahan sekitar 350 lebih pedagang kaki lima yang biasa berdagang di daerah Siliwangi Barat, Siliwangi Timur, Pujasera, Langlangbuana, Jl Ahmad Yani dan Taman Kota, rencananya, akan mulai dilakukan esok hari secara bertahap, dan akan selesai pada 19 April 2024. Mereka akan direlokasi pada kawasan eks bangunan SDN 17 Kuningan atau sekarang dikenal dengan PUSPA (Pusat Parkir dan Kuliner).

Kepastian relokasi ini diungkapkan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kuningan, H. Deden Kurniawan S saat acara tasyakuran dan Halal Bihalal yang diadakan Pemkab Kuningan bersama para pedagang, Selasa sore (16/04/2024).

Disaat dan tempat yang sama, Pemkab Kuningan melalui Bagian perekonomian dan SDA juga menggelar event “Balanja Beu” (Maremaan Lebaran UKM) sebagai langkah awal untuk memeriahkan perpindahan para PKL ke kawasan ekonomi baru. Event Balanja Beu akan berlangsung 10 hari, dimulai hari ini (Selasa,16 April) hingga tanggal 26 April 2024 yang akan berisi kegiatan Bazar Murah, Bazar Produk UMKM, Operasi pasar Murah (OPM), berbagai lomba, pentas musik dan budaya.

Sementara itu, Pj Bupati Kuningan Iip Hidajat yang hadir dalam acara tersebut menyebutkan bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan perkotaan terus berkembang dan dengan itu banyak tantangan yang perlu di hadapi. Salah satunya adalah masalah tata ruang dan ketertiban kota yang tidak hanya memengaruhi estetika Kota tetapi juga menyangkut kenyamanan dan keamanan seluruh warga.

“Untuk itu dalam rangka menciptakan sebuah Kota yang lebih tertata, nyaman dan berkelanjutan, hari ini kita berkumpul untuk merayakan langkah penting dalam proses relokasi para PKL ke lokasi baru yang telah kami siapkan dengan matang” Tutur Iip.

Iip mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pedagang atas kesabaran, kerjasama dan pengertian yang telah diberikan selama proses relokasi ini berlangsung.

“Kami sadar bahwa proses adaptasi ini tidaklah mudah, namun mari kita percayai bahwa setiap perubahan membawa harapan baru dan setiap langkah yang kita ambil hari ini akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik,” tambahnya.

Hal ini tentunya disambut positif oleh seluruh pedagang kaki lima yang hadir karena diberi tempat yang lebih baru, nyaman dan serba terang ini. Harapannya pedagang ditempat yang baru akan semakin ramai para pembeli sehingga ekonomi semakin baik.

Acara kemudian diisi dengan Sholat Maghrib berjemaah. Dilanjutkan dengan Tausiyah dan doa Bersama oleh Ustad Ahmad Faizin. Selepas mendengarkan tausiyah, para peserta melakukan santap nasi kotak Bersama sebagai Upaya menguatkan suasana kebatinan antara Pemerintah dan para pedagang.

.(One)

Audensi Paguyuban PKL Siliwangi dengan pihak Pemda terkait relokasi eks SD 17 di tenggarai Komisi Dua DPRD

Benangmerah, Di terima Ketua Komisi Dua DPRD Kuningan Apip, Paguyuban pedagang kali lima, Rabu (6/3/2024) beraudensi dengan Pemda di ruang Banggar DPRD terkait Relokasi yang dipaksakan waktu berdagang di jalan siliwangi, audensi yang melibatkan Asda Dua dan Kaperindagkoprin berjalan tertib.

Satu persatu dari puluhan pedagang kaki lima Siliwangi yang tergabung dalam Paguyuban PKL menyampaikan keluhan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan pasca jalan Siliwangi direnovasi. Seperti yang disampaikan heru Setiawan pedagang Martabak terkait relokasi PKL, sejak di bangunnya pertokoan Jln Siliwangi sampai hari ini Rabu (6/3/2024) mereka tidak boleh menjajakan dagangannya di siang hari, sementara kalau bagian malam dibolehkan itulah yang membuat miris mereka.o

"Kalaupun para pedagang yang biasa berjualan di sana seolah main Kucing Kucingan dengan para petugas ketertiban, kemudian kami pikir relokasi itu terkesan terburu buru, karena tempat relokasinya belum beres, kami sudah tidak diperbolehkan untuk berjualan" keluh Heru mewakili PKl lainnya. 

Sebenarnya, lanjut Heru, kami para PKL di Siliwangi itu mau menempati relokasi yang disediakan pemerintah untuk mengembangkan UMKM kami di tempat layak, kami mau. Tetapi alangkah baiknya fasilitas yang disiapkan itu ya di rapihkan dulu biar nyaman. Bukan kami menolak di tempatkan di lokasi bangunan eks SD 17 dan dalam jadwal penempatan tanggal 9 waktu itu, namun setelah kami melihat belum ada perubahan apa apa untuk kami.

Sebenarnya kami tidak menolak, kami siap. Bahkan kamipun tak jarang berkomunikasi dengan Kaperindagkoprin pak Trisman juga dengan Kasat Pol PP, dan pada 26 Februari kami sudah sosialisasi di kelurahan Kuningan, poin poin materinya sudah disampaikan kepada kami oleh Kaperindagkoprin, namun dari kami ada permohonan melalui surat untuk tidak memindahkan dulu kami sampai H + 10 Idul Fitri. 

Sementara sejak tanggal 26 Februari lalu sampai hari ini Rabu (6/3/2024 Red) menurut Kaperindagkoprin masih dalam pembahasan. Lalu kenapa kami ingin beraudensi di DPRD dengan Pemda, yang kami maksud biar ada kepastian seperti apa solusinya. Biar tidak ada pihak pihak yang dirugikan, Kami disini adalah warga Kuningan pak yang mencari nafkah dan bukan satu generasi tetapi ada yang sudah Tiga sampai Empat generasi berjualan di Siliwangi, apalagi dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini, kami dibatasi waktu untuk berdagang, tentunya kami merasa bingung, papar mereka 

"Kalau boleh saya buka, secara jujur kami ini harus memikirkan untuk membayar cicilan ke Bank, biaya anak anak sekolah serta kebutuhan lainnya di keluarga . Maksud kami ingin bertahan tetap berdagang di Siliwangi sampai H + 10 Lebaran, karena selama Lima bulan di awal Oktober 2023 itu kami terlunta lunta tidak berjualan, maka tolonglah beri kesempatan untuk kami di moment hari raya idul fitri supaya kami bisa mengais rejeki," lirihnya.

Hal senada juga sampaikan Indra Pedagang Ice Jus di Siliwangi yang juga berdagang di taman kota, "Betul kata pak Heru tadi, jangan tergesa gesa merelokasi kami, pengalaman peristiwa penataan para pedagang di taman kota yang dibatas. Relokasi taman kota itu tidak ada persiapan yang matang, apakah relokasi di eks SD 17 akan terulang seperti di taman kota, dulu di taman kota ada 180 pedagang sedangkan relokasi hanya memuat untuk 110 pedagang yang akhirnya sisa 70 pedagang itu merambah ke Jln Otista. Nah apakah nanti di relokasi eks SD 17 akan memuat sebanyak 200 sekian pedagang. Karena waktu musyawarah di Kelurahan Kuningan kebetulan ada Kabid dari PUTR ia bicara ini masih kira kira, diperkirakan untuk jumlah PKL," ungkap Indra

"Kalau masih kira kira berarti ini perencanaannya belum matang, Saya yakin kalau diperencanaan belum matang akan sia sia seperti Taman Kota. Lalu kenapa pedagang yang di atas pada turun karena pedagang yang di bawah laku, diatas iru bukan untuk jajan tetapi lebih kepada rasa penasaran di atas itu ada apa lalu melihat lihat kebawah seperti apa, dagang diatas bisa sehari menjual dua cup Cilok saja sudah luar biasa. Saya ingi ini tidak terjadi di relokasi eks SD 17," tegas Indra.

Pemda memikirkan kami alasan relokasi yang terbaik buat kami, cuman kami tetap minta H + 10 bisa berjualan untuk mengganti waktu Lima bulan yang terlunta lunta. Kalau di izinkan atau di kasih kesempatan mungkin relokasi itu akan berjalan dengan baik, tapi kalau pemda merapihkan, karena menurut Saya relokasi itu belum layak kami tempati untuk berdagang, kata Heri Setiawan. 

Alhamdulillah pak Asda juga pak Kadis Perindagkoprin mereka siap menempati relokasi, timpal Ketua Komisi Dua Apip, hanya saja permintaan atau permohonan mereka bisa berjualan jelang Idul Fitri atau H + 10 Lebaran, tinggal kesepakatan waktunya saja mulai efektif berjualannya kapan.

Karena kami dari Komisi Dua juga mempertanyakan seperti apa pembangunannya, dari mana anggarannya, baik itu anggaran relokasi baik itu anggaran penataan dan atau anggaran lainnya, Karena biasanya akan terkait dengan relokasi pasar. Anggarannya itu dari mana apakah dari pusat atau dari APBD Kabupaten atau menggunakan anggaran PAD. 

Berbeda mekanismenya, maksud kami agar PKL faham terkait dengan mekanisme anggaran tolong di jelaskan dari mana anggarannya? dan harus di eksekusi kapan, disaat PKL ini di berikan kesempatan sesuai dengan permohonannya sampai waktu H + 10 idul Fitri. Papar Ketua Komisi Dua Apip didampingi anggota. 

Audensi menghasilkan suatu kesepakatan, pihak Pemda menyetujui permohonan PKL untuk berdagang di Siliwangi dalam waktu tertentu jelang lebaran, yaitu H + 10 dan langsung di buatkan MoU antara Paguyuban PKL dengan pemda yang dalam hal ini melalui Assda Dua Deden serta Kadis Perindagkopprin Trisman ditenggarai Ketua Komisi Dua Apip serta anggotanya. (Mans Bom)