Benang Merah: Disdikbud

Material dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Perpustakaan di SDN 17 Kuningan Dengan Nilai Pagu 150 juta

Kuningan, Pembangunan Perpustakaan di SD Negeri 17 Kuningan yang bersumber dari anggaran APBD (DAU bidang Pendidikan) menuai kritik tajam dari salah satu orang tua siswa sekaligus Ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan. Hasil pantauan di lokasi kegiatan tersebut sedang berlangsung tanpa adanya papan informasi.

Diketahui dalam pelaksanaan proyek pemerintah ada 2 unsur yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan. Yang pertama perencanaan melalui konsultan perencana dan kedua adalah pelaksana kegiatan, yaitu pihak ketiga atau perusahaan pelaksana. Hal yang terjadi di SDN 17 ada 2 kemungkinan hingga dinilai kurang berkualitas. Apakah dari konsultan atau pelaksananya sendiri yang melaksanakan tidak sesuai spek di RAB dan Gambar proyek.

Salah satu orang tua siswa sekaligus ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole menilai kualitas pembangunan perpustakaan yang sedang dilaksanakan di SDN 17 Kuningan kurang berkualitas. 

"Dari mulai papan informasi anggaran dan gambar kegiatan tidak dipasang, kayu buat rangka atap menggunakan campuran arbise dengan kondisi basah. Kemudian Kusen menggunakan kayu piset, tidak menggunakan kayu jati atau Meranti seperti yang biasa terjadi di anggaran program sarana dan prasarana pendidikan," ungkapnya kepada media benangmerah.co.id di Sekretariat DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Senin (25/8).

Ditambahkannya, sambungan dinding baru dengan dinding lama juga asal nempel, tidak menggunakan besi. Dengan posisi bangunan di lantai 2 dinilai sangat beresiko. 

"Kami minta kepada PPK Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan agar segera meninjau ulang pelaksanaan kegiatan pembangunan perpustakaan di SDN 17 Kuningan," sambung Donny.

Terpisah, pelaksana kegiatan, H. Dhany Yudistira mengatakan sebagai pelaksana sedang melaksanakan sesuai RAB dan Gambar yang sudah dibuat konsultan perencana.

"Masalah papan informasi, kayaknya sudah dipasang, om. Tenang saja jangan khawatir, kerjaan nanti juga pasti diaudit. Kalau ada yang tidak dikerjakan atau tidak sesuai RAB dan Gambar pasti kena TGR dan harus mengembalikan kerugian negara," jawabnya saat di konfirmasi via WhatsApp 

Ditambahkan Dhany, kegiatan tersebut merupakan kegiatan APBD Kuningan dari DAU bidang Pendidikan dengan pagu anggaran 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah).

.(One)

Kepala SMPN 1 Kramatmulya, Efendi, S.Pd, M.M (tengah)

Kuningan, Perkembangan jumlah siswa SMPN 1 Kramatmulya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun semenjak dipimpin oleh kepala sekolah yang satu ini. Lalu apa kunci sukses hingga SMPN 1 Kramatmulya kabupaten Kuningan ini menjadi tujuan lulusan siswa SD? 

Menurut Kepala SMPN 1 Kramatmulya, Efendi ketika pertama menduduki sekolah ini, jumlah siswa mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menurutnya berarti adanya kekurang percayaan masyarakat terhadap pendidikan di sekolah. 

"Hasil komunikasi dengan masyarakat, kalau dulu mungkin tata tertib dan kedisiplinan siswa di sekolah ini kurang. Sehingga banyak anak yang nakal dan kurang disiplin. Tujuan orang tua siswa menyekolahkan agar anak menjadi pintar, disiplin, rajin dan Soleh. Kalau ini tidak didapat oleh orang tua siswa, maka otomatis kepercayaan akan berkurang," jelasnya.

Hal itu lah yang kemudian segera disikapi oleh saya dan semua tenaga pendidik disini, dengan kembali menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas disamping masalah kedisiplinan. Sehingga orang tua kembali percaya bahwa anak yang sekolah disini menghasilkan lulusan yang disiplin, pintar dan Soleh," lanjut Efendi.

Pada tahun ini saja hasil dikatakan Efendi, hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 menerima 312 siswa baru. Sementara kelas 9 yang lulus 210. Artinya, jumlah siswa di SMPN 1 Kramatmulya naik 102 siswa atau 3 rombel. Bahkan selama Efendi memimpin, sekolah sudah mengalami peningkatan siswa dari 600an menjadi 800 lebih.

.(One)

SDN Pajawan Kidul Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan

Kuningan,- Posisi kepala sekolah dari mulai SD sampai SMA adalah merupakan pejabat publik yang semestinya bisa melayani media yang hendak konfirmasi sesuai kode etik jurnalis sebelum membuat suatu berita. Hal ini berkaitan juga kepala sekolah merupakan juga Pengguna Anggaran (PA) pemerintah. 

Setiap media dengan legalitasnya didukung Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang pers dan undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dengan demikian media pun punya hak konfirmasi terhadap realisasi dana BOS kepada pengguna anggaran.

Namun sangat disayangkan pemahaman seperti ini tidak selalu dimiliki oleh setiap kepala sekolah di kabupaten Kuningan. Tidak terkecuali bagi PLT Kepala SD Negeri Pajawankidul, Sarda yang juga menjabat sebagai kepala SD Negeri Manggari.

Ketika dikunjungi awak media ke SDN Pajawankidul, Selasa (6/5/2025),  dikatakan salah satu guru bahwa plt kepala sekolah sedang berada di SDN Manggari, dan ketika didatangi ke SDN Manggari, salah satu guru menjawab baru saja keluar.

"Pak Mantri, gak ada, baru saja keluar," kata salah satu guru di SDN Manggari.

Namun, berdasarkan informasi dari para pedagang yang ada didepan gerbang sekolah mengatakan bahwa kepala sekolah baru saja datang.

"Barusan saya lihat pak kepala masuk, motornya juga ada," ungkap beberapa pedagang ketika ditanya awak media.

Ketika dihubungi lewat WhatsApp pun ternyata tidak mau menjawab. Sikap plt kepala SDN Pajawankidul jelas dengan sengaja bermaksud menghindari media yang datang. Dugaan penyalahgunaan realisasi dana BOS pun kian menguat dengan sikap kepala sekolah tersebut.

Adapun materi konfirmasi yang hendak disampaikan awak media perihal penggunaan dana BOS SDN Pajawankidul tahun 2024/2025 dengan jumlah siswa 297 diantaranya,

• Pengembangan perpustakaan dan/atau layanan pojok baca

          Rp 19.398.900 + Rp 741.000

• Pelaksanaan kegiatan evaluasi/asesmen pembelajaran dan bermain

          Rp 21.708.000 + Rp 22.368.000

• Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan

         Rp 17.397.600 + Rp 25.813.700

• pemeliharaan sarana dan prasarana

          Rp 35.241.500 + Rp 37.973.300

Terpisah, pihak inspektorat melalui Irbansus, Zaenal Arifin didampingi Auditor secara terbuka mempersilakan siapa saja yang ingin menyampaikan Pengaduan Masyarakat (Dumas) terkait dugaan penyalahgunaan dana BOS. Inspektorat juga mengakui selama 3-4 tahun tidak melakukan pemeriksaan terhadap SD di kabupaten Kuningan karena alasan keterbatasan SDM dan Operasional.

.(One)

SD Negeri 1 Ciporang Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan

Kuningan, Dengan jumlah siswa yang cukup banyak untuk tingkat sekolah Dasar, Realisasi Dana BOS SD Negeri Ciporang Kecamatan Kuningan menjadi sorotan dengan pengelolaan dana BOS mencapai hampir 400 juta per tahun. Apalagi setelah kepala sekolahnya pensiun tahun lalu.

Sorotan penggunaan dana BOS tahun anggaran 2024 terletak pada beberapa item/asnaf BOS diantaranya,

1. Pelaksanaan administrasi kegiatan Satuan Pendidikan

Rp 24.469.100 + Rp 15.016.800

2. elaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain

Rp 14.890.000 + Rp 19.900.000

3. pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan

Rp 16.260.000 + Rp 16.260.000

4. Pemeliharaan sarana dan prasarana

Rp 26.493.800 + Rp 17.745.000

5. Pembayaran honor

Rp 58.800.000 + Rp 57.000.000

Ketika ditemui awak media, PLT Kepala Sekolah, Dirja enggan menjawab konfirmasi media. Dia mengaku sudah habis masa plt-nya dan mempersilakan konfirmasi kepada ketua K3S Kecamatan Kuningan.

"Kalau berkaitan dengan SDN 1 Ciporang saya tidak mau menjawab, karena sudah bebas tugas, silakan saja ke bendahara atau ketua K3S Kuningan," jawabnya saat ditemui di ruang kepala sekolah SDN 1 Windusengkahan.

Menariknya lagi, selama 3-4 tahun sekolah dasar di kabupaten Kuningan tidak pernah diaudit secara rutin oleh inspektorat.

.(One)

SD Negeri Kutaraja, Kecamatan Maleber Kab Kuningan

Kuningan, Kondisi sarana prasarana SD Negeri Kutaraja yang nampak kusam dan tidak terawat memunculkan dugaan terkait penyalahgunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) selama 2 - 3 tahun kebelakang. Kondisi bangunan sekolah yang nampak tidak terawat antara lain, cat dinding maupun kayu sekolah yang nampak belum pernah di cat ulang selama beberapa tahun, plafon baik dalam maupun luar sekolah yang nampak rusak dan tidak pernah diperbaiki.

Kondisi ini jelas tidak akan terjadi seandainya pihak sekolah terutama kepala sekolah dan bendahara menjalankan realisasi dana BOS dengan baik sesuai aturan. Karena dalam juknis BOS, ada alokasi pemeliharaan yang bisa digunakan dengan baik sebesar 15-20 persen. 

Pada tahun anggaran 2024, SDN Kutaraja kecamatan Maleber dengan jumlah siswa 110 menerima dana BOS sebesar Rp. 105.800.000 yang terbagi menjadi 2 semester penyaluran. Pada tahun tersebut alokasi anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar Rp 3.810.000 (semester 1) dan Rp 7.640.000 (semester 2). 

Kondisi bangunan SDN Kutaraja, layaknya sekolah yang tidak pernah mendapat BOS

Namun ketika awak media berkunjung ke SDN Kutaraja pada hari Rabu (30 April 2025), tidak nampak ada bekas pemeliharaan sekolah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan bendahara sekolah bahwa sekolah sengaja dibiarkan rusak karena akan mendapat DAK fisik Pendidikan. 

Baca juga : Realisasi Dana BOS SD Negeri Pajambon Anggaran 2024 Patut Disorot

"Kalau atap yang ini (ruang guru.red) sudah pernah diperbaiki, tapi rusak lagi-rusak lagi. Jadi kami biarkan saja agar sekolah mendapat dana DAK," tutur bendahara sekolah mendampingi kepala sekolah. Sementara kepala sekolah, U. Juhana tidak banyak bicara dan menyerahkan segalanya kepada bendahara karena kondisi kesehatan.

Ditempat terpisah informasi yang berhasil dihimpun dari pihak inspektorat, bahwa selama 3-4 tahun memang sekolah dasar belum pernah diaudit/diperiksa inspektorat terkait dana BOS baik reguler maupun kinerja. Hal ini dikarenakan keterbatasan SDM dan biaya operasional inspektorat. Dengan demikian dugaan penyalahgunaan dana BOS ditingkat sekolah dasar semakin kuat. 

.(One)

PAUD Ananda Kecamatan Cibingbin Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Realisasi BOP pendidikan non formal selalu menjadi perhatian publik. Hal ini berkaitan dengan jumlah siswa dalam dapodik yang menjadi dasar penerimaan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) diduga tidak sesuai realita alias fiktif. Pendidikan non formal diantaranya, SPS (Satuan PAUD Sejenis), KB, TK yang terintegrasi dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini serta PKBM yang merupakan layanan pendidikan kesetaraan bagi anak putus sekolah.

Seperti yang terjadi SPS Ananda desa Cibingbin kabupaten Kuningan dengan jumlah siswa yang terdaftar di dapodik sebanyak 267 anak. Sehingga SPS ini mendapat BOP pertahun sejumlah Rp 162.870.000 (belum termasuk KB dan TK).

Ketika beberapa awak media dan Ormas memantau langsung ke lokasi SPS Ananda dan melakukan konfirmasi langsung ke beberapa masyarakat disekitar terkait jumlah siswa, menunjukkan jumlah siswa SPS Ananda yang tercantum dalam dapodik tidak sesuai realita siswa yang aktif. Alhasil, Pengurus yayasan SPS ini diduga telah melakukan manipulasi data siswa yang hanya sebatas dokumen pribadi siswa saja. Namun belum tentu siswa tersebut secara aktif mengikut kegiatan SPS. 

Secara logika saja, bangunan sebesar itu tidak mungkin menampung 267 anak SPS, belum termasuk KB dan TK Plus Harapan Bunda. Artinya pihak yayasan diduga telah melakukan manipulasi data dapodik. Dan itu sudah dilakukan selama bertahun-tahun. 

Masyarakat berharap sudah saatnya pihak Aparat Penegak Hukum (APH .red) turun tangan menindaklanjuti permasalahan ini yang berpotensi merugikan keuangan negara selama bertahun-tahun.

Sementara, penyelenggara PAUD Ananda, Endah Indawati, melalui telepon seluler tidak bersedia ditemui guna dikonfirmasi. Pihaknya malah menyebutkan urusan media sudah beres melalui Kasi PAUD Disdikbud Kuningan.

Ditempat lain, Kasi PAUD Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Disdikbud Kuningan, Ucu mengatakan pihaknya sudah sering melakukan pembinaan terkait input jumlah siswa Paud.

"Kami dari dinas sudah sering melakukan pembinaan termasuk memperingatkan agar jumlah siswa yang diinput di dapodik merupakan siswa yang aktif. Bukan asal input data anak saja. Terkait dugaan data fiktif yang berpotensi korupsi, silakan silakan konfirmasi langsung kepada penyelenggaranya," kata Ucu saat ditemui di balai desa Bendungan, Rabu (6/11/2024).

.(Tim)

Lomba Karaoke Piala Kadisdikbud, memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke 79 dan Hari Jadi Kuningan ke 526

Benangmerah, Memeriahkan HUT RI ke-79 dan Hari Jadi Kuningan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kab. Kuningan mengadakan berbagai macam perlombaan yang diikuti puluhan peserta dari lingkup Disdikbud dan Ormit Disdikbud (Organisasi Mitra Dinas Pendidikan & Kebudayaan).

Kali ini, piala Kadisdikbud akan memperebutkan lomba utama yakni lomba karaoke antar personal yang dihelat hari ini, Rabu (14/8/24) di Aula Disdikbud Kab. Kuningan. 

Selain itu, perlombaan menarik lainnya juga akan dihelat oleh panitia diantaranya bola voli antar bidang, lomba memasukkan paku ke dalam botol, lomba nyuhun bola menggunakan nyiru (tampah), lomba estafet memindahkan bola dalam gelas, lomba estafet karet, lomba kelereng, lomba memasukkan sedotan ke dalam botol, dan lomba memindahkan gelas dengan botol.

“Perlombaan ini diadakan tidak lain untuk memeriahkan HUT RI dan Hari Jadi Kuningan di kalangan Disdikbud Kuningan. Harapannya melalui permainan menarik yang sportif, kita semua bisa terus semangat meneladani para pejuang terdahulu,” tutur Kadisdikbud, U. Kusmana, S.Sos, M.Si.

Puluhan Peserta mengikuti lomba Karaoke

Wawan Kurniawan, selaku penanggungjawab lomba karaoke dan beberapa lomba lainnya yang berkolaborasi dengan panitia mengatakan bahwa perlombaan yang diadakan ini sudah menjadi lomba yang lumrah di kalangan masyarakat kuningan. 

“Selain entertainment, tentunya melalui lomba ini bisa meningkatkan solidaritas antar tim dan kerjasama tim,” ujar Wawan. 

Beberapa hari ke depan, perlombaan akan diadakan dan semoga para peserta dapat mengikuti perlombaan dengan sportif dan semangat '45.

(One)

Sinergitas sejumlah penjabat penopang sosialisasi DAK pendidikan Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Guna meningkatkan mutualitas pendidikan harus ditopang oleh Sarana prasarana, ketika bicara sapras tentunya ada keterbatasan baik di Kabupaten, Kota maupun di Provinsi maka solusinya pihak pemda Kuningan mengajukan permohonan bantuan sarana pendidikan, dan mendapat DAK pendidikan dari Pemerintah Pusat.

Program Dana Alokasi Khusus pendidikan, kata Pj Bupati DR. R.H Iip Hidajah didampingi Kadisdik Kuningan Uu Rukmana, bantuan pemerintah pusat di tahun sebelumnya hampir mendapat 60 milyar, dan tahun ini meningkat 87 milyar. "Dengan meningkatnya bantuan program DAK tentunya bahagia karena sarana prasarana yang kurang hari ini sudah agak terpenuhi walaupun belum maksimal," 

Kemudian pekerjaan fisiknya ini di swakelola sesuai peraturan pemerintah, kenapa di swakelolakan karena untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pj mengilustrasikan dalam swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalkan ada anggaran sekian kalau partisipasi, mungkin saja ada tambahan dari mereka juga, malah kualitasnya pun akan lebih bagus lagi. Kalau sekolah tidak berkemampuan bisa juga menggunakan pihak ke Tiga, tinggal memilih saja itu aturan fleksibel mana yang mau diambil dari hasil musyawarah pihak Sekolah.

Kadisdik Kuningan

Hari ini Rabu (15 Mei 2024 Red) pelaksanan sosialisasi, kenapa sosialisasi. "Saya punya keyakinan teman teman sekolah, teman teman guru itu, dia tidak Barjas, tidak ahli hukum maka diadakan sosialisasi agar faham, maka Disdik hadirkan dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari inspektorat, maksudnya pendampingan, bagaimana uang bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan peralatan bahan bahan atau pengadaan material bangunan karena aturannya ada agar tidak timbul masalah.

Kemudian Pak Kadisdik juga mengundang teman teman wartawan agar ada rasa ketransparanan, lalu kalau pihak sekolah mendapat suatu kesulitan Saya minta bantu mereka memberikan solusi terbaik, seperti memberikan pemahaman atau dikonsultasikan, agar pihak sekolah jangan sampai dibuat bingung malah bisa jadi stres. 

Buatlah suasana kondusif, karena target kita adalah mutualitas pendidikan, kalau mutu pendidikan warga Kuningan sekarang bagus mari kita tingkatkan untuk lebih bagus lagi. "Dan Saya nitip kepada semua pihak sosialisasi ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan tanya jawab, permasalahan apa yang menjadi kekhususan, harus di clearkan hari ini juga, kemudian setelah itu kalau sudah jadi barangnya, apapun itu harus di jaga dan di rawat," pesan Pj Bupati DR. R.H Iip Hidajah, (Mans Bom)

Ratusan mahasiswa dan dosen pembimbing lapangan dari 7 kampus dilepas secara resmi Kadisdikbud Kuningan

Benangmerah, Ratusan mahasiswa berkumpul tadi pagi di halaman kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan untuk mengikuti upacara Pelepasan Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 7 Tahun 2024. Mereka terdiri dari 24 Dosen Pembimbing Lapangan, 197 mahasiswa dari 7 kampus Yanga ada di kabupaten Kuningan. 

Acara pelepasan dihadiri Kepala Kadisdikbud kabupaten Kuningan Uu Kusmana, S.Sos, M.Si, Kabid GTK, Pipin Aripin Mansur, S.Pd, M.Pd, Kabid Pembinaan SMP, Abidin, S.Pd, M.Si Kabid Pembinaan SD, Rizal Arif Gunawan, SE, M.Si Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas, Deden Rendra Nurrohim Rukmana, SE., M.Si, Kabid Kebudayaan serta seluruh jajaran Disdikbud.

Program kampus mengajar merupakan salah satu program flagship dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Program Kampus Mengajar adalah program yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar diluar kelas dengan menjadi mitra guru dalam proses pembelajaran ditingkat pendidikan dasar. Program Kampus Mengajar merupakan kolaborasi yang penerima manfaatnya adalah mahasiswa dan siswa dijenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Dalam sambutannya, Kepala Kadisdikbud Kuningan, U. Kusmana berharap mahasiswa dapat memberikan sumbangsih terbaik. Sebab, para pesertanya adalah mahasiswa terpilih yang berhasil melewati serangkaian proses seleksi ketat, serta dinilai memiliki potensi untuk menjadi penggerak dan mampu menghadapi situasi-situasi sulit yang terjadi dilapangan nanti.

"Tujuan kampus mengajar yaitu menghadirkan mahasiswa untuk membantu pengembangan pembelajaran terutama untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi, melakukan adaptasi teknologi, aktualisasi minat dan potensi mahasiswa sesuai bidang studi masing-masing," ungkapnya.

Tentunya dalam pengamalan ini lanjut, U. Kusmana, mahasiswa akan mendapatkan tambahan ilmu wawasan pengetahuan yang akan menjadikan sebuah dasar setelah lulus dari kampus. 

Komunikatif dan kooperatif yang dibutuhkan oleh Mahasiswa dengan dosen pembimbing lapangan karena hal ini adalah suatu keharusan.

"Dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim Saya melepas Mahasiswa Peserta Program Kampus Mengajar Angkatan 7 tahun 2024. Semoga Allah Meridhoi dan memberikan kelancaran serta kesuksesan. Aamiin Ya Robal’alamin," pungkas Kadisdikbud Kuningan.

(One)

Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan, H. Adang Kusdiana, M.Pd Memberikan Cinderamata kepada Mantan Kadisdikbud dan Kepala Sekolah Purnabhakti

Benangmerah, Untuk menjalankan sebuah organisasi sesuai tugas pokok diperlukan semangat kebersamaan dan saling menghargai. Pentingnya kebersamaan dalam tubuh organisasi Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP diungkapkan ketua MKKS kabupaten Kuningan, H. Adang Kusdiana, M.Pd saat acara Pelepasan Kadisdikbud Kabupaten Kuningan, Kepala Sekolah dan Pengawas, Purnabakti MKKS SMP Kabupaten Kuningan, Rabu (25/10/2023) bertempat di Ipukan Highland Palutungan Cigugur.

"Ucapan terima kasih atas kerja sama dan bimbingan dari Kadisdikbud selama ini. Mohon maaf apabila selama ini banyak sekali kesalahan dan kekhilafan. Saya berharap semoga kebersamaan tetap terjalin baik di internal MKKS, maupun Disdikbud kabupaten Kuningan," tuturnya.

Hadir pada acara tersebut, Mantan Kepala Disdikbud yang sekarang menjabat Kepala DPPKBP3A, Drs. H. Uca Somantri, M.Si, Kepala Disdikbud, U. Kusmana, S.Sos, M.Si, Sekdisdikbud Kuningan, Rusmiadi, AP, S.Sos, M.Si , Kabid Pembinaan SMP Disdikbud, Abidin, S.Pd, M.Si dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Disdikbud Kabupaten Kuningan.

Sementara itu mantan Kadisdikbud kabupaten Kuningan, H. Uca Somantri mengungkapkan kenangan semasa menjabat di Disdikbud Kuningan. Menurutnya, yang paling berkesan saat menjabat adalah kekompakan dan jiwa guyub antar sesama. 

Mantan Kadisdikbud Kuningan, H. Uca Somantri saat memberikan sambutan

"Alhamdullilah berkat bapak ibu semua, saya bisa melaksanakan tugas selama 3 tahun. Terimakasih atas dukungan dari bapak ibu kepsek. Saya banyak belajar dengan bapak ibu yang ada disini, karena basic saya sebenarnya bukan bidang pendidikan. Di dinas pendidikan ini sangat guyub, kompak. Semua sama tidak ada sekolah negeri atau swasta, di kota atau pinggiran, bahu membahu memberikan pelayanan terbaik di bidang pendidikan. Penilaian saya, Disdikbud Kuningan sangat istimewa," papar Uca.

Selama menjabat, masih Uca, Disdikbud Kuningan telah menghasilkan sekitar 4500 siswa yang hafiz Qur'an. Program ini selaras dengan salah satu motto kabupaten Kuningan, 'terciptanya masyarakat yang Agamis'.

Mudah-mudahan program ini bisa tetap dilanjutkan. Saya yakin dengan kreativitas pak U. Kusmana sebagai kepala dinas yang baru bisa terus maju. Hal ini terbukti baru beberapa hari telah meluncurkan Pimpinan Daerah Menyapa Siswa Di Sekolah (Pindah Nyawah). 

Acara Pelepasan ini terselenggara berkat kerjasama antara MKKS SMP kabupaten Kuningan dengan beberapa perusahaan buku diantaranya, PT Erlangga, PT Gramedia dan PT Karya Group. 

Pemberian doorprize kepada beberapa kepala sekolah oleh ketua MKKS SMP kabupaten Kuningan

Dipenghujung acara dilakukan pemberian beberapa doorprize dari perusahaan kepada tiga kepala sekolah, Sade Tahya Hadik (kepsek SMPN 2 Kuningan), H. Supriyadi (kepsek SMPN 7 Kuningan) dan Hj. Elin Linawati (Kepsek SMPN 1 Jalaksana). Serta pemberian cidera mata kepada Drs. H. Uca Somantri, M.Si (mantan Kadisdik Kuningan), dan beberapa kepala SMP dan Pengawas yang telah purna bhakti, Soma, S.Pd, MM, Dede Dahyo, S.Pd, M.Si, Titin Supartinah, S.Pd, M.M.Pd, Drs. H. Setia Amar, M.M.Pd dan H. Cucu Rojikin, MM.

(One)

Foto Bersama Pengurus MKKS SMP Kabupaten Kuningan Periode 2023-2026 Bersama Kadisdikbud, H. Uca Somantri dan Kabid Pembinaan SMP, Abidin

Benangmerah, Setelah resmi dikukuhkan Kadisdikbud Kuningan, H. Uca Somantri, Kepengurusan MKKS SMP periode 2023-2026 mulai membuat perencanaan program kerja yang dipimpin H. Adang Kusdiana, M.Pd selaku ketua. Ada pun program kerja tersebut meliputi program 1 tahun dan program kerja 3 tahunan.

"Sudah direncanakan nanti hari Jumat, kita akan mengadakan rapat kerja guna membahas program kerja yang dilaksanakan satu tahun dan tiga tahunan tersebut. Kita juga akan membagi tugas kepengurusan berdasarkan tupoksi masing-masing," ungkap H. Adang saat ditemui di SMPN 1 Kuningan, Rabu (27/9).

Menurutnya, dari mulai pengurus inti (KSB) sampai ke bidang-bidang diharapkan bisa menjalankan program kerja berdasarkan azas kebersamaan, kekompakan dan kekeluargaan.

"Kami berharap dapat menjalankan organisasi MKKS dengan kebersamaan,kekompakan dan kekeluargaan. Saling menjaga dan memajukan MKKS/Disdikbud dgn spirit of creatifity dan spirit of togethernis", harapnya.

Dalam menjalankan organisasi ini, H. Adang dibantu oleh beberapa pengurus lain, diantaranya,

Wakil Ketua         : Drs. Wowo Wibawa,M.MPd

Sekretaris             : Ida Nurhaida,M.Pd

Wakil Sekretaris. : H. Agung Purwandono,M.Pd

Bendahara            : Ika Sartika,S.Pd

Wakil Bendahara : Hj. Engkom Komara,M.Pd

Selanjutnya, Koordinator Bidang Peningkatan Mutu dan Kompetensi, Toto Dianto dibantu wakilnya, Momon Surahman, Koordinator Bidang Rekreasi, Olaharga dan Seni, H. Dede Admiral dibantu wakilnya, H. Cipto, Koordinator Bidang Sosial/Kekeluargaan, Hj. Nining Nurmaningsih dibantu wakilnya, Nanih Sri Hartii.

Koordinator Bidang Lomba, Subagyo dibantu wakilnya, Aris Suwanto, Koordinator Bidang Informasi/Hubungan Antar Lembaga, Irsan Fajar dibantu wakilnya, Moh. Bunasir serta Koordinator Bidang Kerohanian, H. Toto Suharto dibantu wakilnya, Ofiq Taofiq Nurhidayat.

Dewan Pembina MKKS SMP Kabupaten Kuningan adalah ex-offico kepala Disdikbud dan kepala Bidang SMP. Begitu pula dewan penasehatnya ditempati Kepala SMPN 2 Kuningan, Sade Tahya Hadik, Kepala SMPN 7 Kuningan, H. Supriadi, Kepala SMPN 1 Lebakwangi, Surya dan Kepala SMPN 1 Jalaksana, Hj. Elin Linawati.

22 Pengurus MKKS SMP Kab Kuningan saat dikukuhkan Kadisdikbud, H. Uca Somantri

Kepala Bidang SMP Disdikbud Kabupaten Kuningan, Abidin menyebutkan, ekspektasi masyarakat terhadap pendidikan sangat besar sehingga bisa memotivasi para kepala sekolah untuk semakin kreatif dan inovatif supaya mampu memberikan kontribusi positif dalam pengembangan pendidikan.

"Makanya kemarin-kemarin sebelum pengukuhan saya dorong pengurus baru untuk secepatnya dilakukan pengukuhan, karena organisasi ini sangat penting dalam memajukan pendidikan. Dan juga legal formalnya jelas," ucapnya.

.(One)

Ilustrasi DAK Fisik Pendidikan 2023

Benangmerah, Pelaksanaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan tahun 2023 di kabupaten Kuningan tinggal menghitung hari. Tahun ini kabupaten Kuningan mendapat gelontoran DAK Fisik Pendidikan total mencapai Rp. 67.961.514.000 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Dengan rincian PAUD (Rp. 3.129.900.000), SD (28.037.772.000) dan SMP (36.793.842.000).

Dalam penyelenggaraan DAK Fisik Pendidikan tahun ini pemkab Kuningan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memilih dan menetapkan Swakelola Tipe IV sebagai pedoman penyelenggaraan yang meliputi Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Ini berarti merupakan sistem penyelenggaraan yang baru lagi, setelah di tahun sebelumnya (2022) memakai Swakelola Tipe III sebagai pedoman penyelenggaraan.

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Swakelola, pasal 5 Swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Penetapan penyelenggaraan Swakelola Tipe IV sesuai pasal 6, ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Ruang lingkup swakelola ini sendiri meliputi, tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan. 

Sementara penyelenggara swakelola ini terbagi dalam Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Kesimpulannya, penyelenggaraan swakelola tipe IV dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan

serah terima hasil pekerjaan. Bahkan Konsultan pekerjaan yang merupakan bagian tim Persiapan ditentukan oleh Pokmas. Pokmas sendiri dibentuk berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Kepala Desa Setempat yang sudah mempunyai sekretariat.

Namun, kenyataan yang terjadi diduga penyenggaraan DAK Fisik Pendidikan di kabupaten dengan sistem swakelola tipe IV belum sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Pembinaan SD, Disdikbud Kuningan, Rizal Arif Gunawan mengatakan Pokmas dalam Swakelola tipe IV ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

"Ya kepala sekolah setempat yang menetapkan Pokmas. Pokmas itu adalah Komite Sekolah yang diangkat oleh Kepala Sekolah," Ungkapnya saat ditemui awak media.

Ditempat lain, PPK DAK Fisik SMP yang merupaka Kasubid Bagian Pembangunan, Iwan, justru memberikan keterangan yang membingungkan.

"Dalam Swakelola tipe IV ini, Pokmas bisa dibentuk oleh kepala sekolah atau kepala desa," tuturnya.

Pernyataan berbeda diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMP, Abidin. 

"Pokmas itu Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Sementara untuk konsultan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Abidin kepada awak media.

Hasil keterangan dari tiga narasumber justru sangat membingungkan dan diduga ada beberapa point yang tidak sesuai Peraturan LKPP RI No. 3 tahun 2021. Diduga ada arah kepentingan dari mulai penetapan Pokmas dan Penerapan Konsultan.

Perbedaan Penyelenggaraan Swakelola Tipe I dan Tipe IV

Pokmas sebagai penyelenggara DAK Fisik Kabupaten Kuningan tahun 2023 terkesan dibentuk secara dadakan tanpa memahami aturan juknis dan jukop. Padahal kalau melihat secara aturan dari mulai perencanaa sampai serah terima pekerjaan kewenangannya ada di Pokmas. Pokmas bukan komite sekolah. Tapi Komite sekolah boleh merupakan bagian dari Pokmas.

Penetapan Penyelenggara Swakelola tipe IV dilakukan dengan cara, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola.Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.

.(One)

Usai membuka acara Workshop Kadisdik Uca Somantri, kabid SMP Abidin serta narasumber Hutnal Basori, dan Fera Maulidya fose bersama

Benangmerah - Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan implementasikan Permendikbud No 22 tahun 2020 tentang rencana strategis Kemendikbud tahun 2020-2024. Permendikbud riset, dan teknologi RI No. 17 tahun 2021. Buku panduan projek penguatan profil pelajar pancasila (P5) edisi revisi Juni yahin 2022 ini, di kemas dalam kegiatan Workshop yang di ikuti seluruh Kasek dan Wakasek Kurikulum.

Kegiatan tersebut, kata Kepala bidang SMP Disdiknas Kabupaten Kuningam Abidin, ketika di jumpai awak media ini di sela sela berlangsungnya acara terdebut. Denhsn visi pendidikan yaitu mewujudkan Indonedia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila. Pemaparan materi Narasumbernya DR. Hutnal Basori tentang perencanaan berbasis data, sedangkan pemaparan materi P5 oleh Fera Maulidya Sukarno M.Pd.

Sasaran kegiatan ini para Kepala sekolah seluruh SMP Negeri dan Swasta 78 orang dan Guru Koordinator kegiatan P5 juga 78 orang. "kegiatan ini bertujuan mempersiapkan guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka melalui pembelajaran prnguatan profil prlajar pancasila, selain meningkatkan kompetensi guru dalam menyusun strategi implementasi projek penguatan profil pelajar pancasila. Kemudian mengidentifikasi kendala dan berbagi solusi dalam implementasi P5 melalui kegiatan berbagai praktik," paparnya.

Dari kegiatan ini lanjut Abidin, juga ada hasil yang diharapkan dengan tersusunnya modul P5 yang berpihak pada murid. Meningkatnya kompetensi guru dalam menyusun strategi implementasi P5. Dalam tema kegiatan strategi implementasi P5 dalam kurikulum merdeka. Hal ini berkaitan dengan upaya dalam rangka akslerasi waktu pembelajaran dan kwalitas guru juga dalam rangka memulihkan lost warning yang di akibatakan oleh wabah Covid 19 yang selama itu dialami jadi harus mengejar ketertinggalan itu.

Maka Kemendikbud Riset dan Teknologi meluncurkan kurikulum merdeka dan platprom merdeka mengajar itu diluncurkan konsep merdeka belajar di epesode 15, "kan sekarang sudah 23 epesode, bicara tentang satuan pendidikan, maka epesode ini menjafi epesode terpenting karena menyangkut referensi cara pemebelajaran dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh kurikulum merdeka. Lalu apa yang membedakan kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya?

Yang sangat terlihat di kurikulum merdeka itu ada projek penguatan pelajar pancasila (P5) itu, artinya bahwa upaya pembentukan karakter itu diberi ruang yang jelas di P5, kalau di poresntasekan dialokasi waktunya untuk kegiatan kurikulernya itu bisa 70 persen yang 30 persenya untuk kegiatan projek yang isinya ada 6 dimensi, dengan workshop ini bertujuan agar para guru kita memahami konsep P5 itu di adaptasikan dengan kondisi budaya, karekter yang dimiliki oleh Kabupaten Kuningan. Jadi dengan cara ini mudah mudahan para guru yang jadi peserta mampu membuat modul P5, dan Dinas pendidikan sangat konsisten untuk mengawal untuk memberikan bantuan terobosan, konsisten penegakan atau pengembangan regulasi yang di keluarkan oleh Mendikbud Riset, papar Abidin disela acara workshop (Mans Bom)

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Disdikbud Kabupaten Kuningan, Danu Nugraha, SE, M.Si

Benangmerah - Realisasi pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP dan PAUD kabupaten Kuningan dipastikan sudah mencapai 100 persen. Beberapa kekurangan untuk memenuhi hasil pemeriksaan BPKP juga sudah dilaksanakan. Sampai hari ini hanya tinggal menunggu serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Disdikbud kabupaten Kuningan, Danu Nugraha di hotel Purnama, Selasa (20/12/2022). Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK SMP dan PAUD, dirinya memastikan sebelum akhir tahun sudah selesai semua, baik administrasi maupun pekerjaan fisik.

"Untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini swakelola tipe 3. Dalam hal ini Gapensi sebagai asosiasi profesi konstruksi sebagai pelaksana. Tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepan, baik dari sisi administrasi maupun hasil pekerjaan. Admistrasi sudah 100 persen, pencairan sudah semua. Pemeriksaan BPK juga sudah, meskipun ada beberapa sekolah terutama SMP yang harus dievaluasi dan harus perbaiki dari sisi volume dan kualitas," jelas Danu.

Baca juga : Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan Sarat Kepentingan, Ketua Gapensi Buka Suara

Namun demikian, lanjutnya, semua hasil pemerikasaan BPK sudah dilaksanakan oleh pelaksana dan selesai minggu kemarin. Selain BPK kegiatan ini juga diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten dan Provinsi dengan objek pemeriksaan yang berbeda.

"Mengenai serah terima pekerjaan rencananya akan dilakukan minggu ini. Saat ini saya lagi menunggu dokumen-dokumen serah terima pekerjaan yang dibuat oleh perencana untuk ditandatangi sebagai PPK. Yang jelas sebelum akhir tahun wajib selesai semua," imbuhnya.

Untuk tahun 2022 ini diketahui dinas Pendidkan dan kebudayaan kabupaten Kuningan telah menerima anggaran DAK Fisik bidang SMP sebesar 30 milyar lebih dan bidang PAUD sekitar 3 milyar lebih.

.(Irwan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Kuningan, (BM) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2022 saat ini tengah dalam proses pelaksanaan secara serentak. Total DAK fisik Pendidikan mencapai 57 milyar terdiri dari PAUD (4 milyar), SD (22 milyar) dan SMP (31 milyar).

Mekanisme pelaksanaan yang semula beredar rumor secara swakelola oleh sekolah (P2S) ternyata pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan melalui Swakelola Tipe III sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan tertuang dalam Peraturan Lembaga Keijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Swakelola.

Namun apakah mekanisme pelaksanaan aturan sudah sesuai?

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan, Drs. H. Uca Somantri, M.Si, pelaksanaan DAK fisik Pendidikan tahun 2022 dilaksanakan secara swakelola tipe III, yaitu oleh asosiasi konstruksi.

"Dari mulai sosialisasi semua teman-teman asosiasi kita undang dan ada perwakilannya. Pada acara tersebut kita sampaikan kriteria atau persyaratan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2022. Mangga siapa saja bisa mengajukan minat," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Senada dengan kepala dinas, Kabid Pembinaan SMP, Abidin, M.Si, kabid Pembinaan SD dan Kabid PAUD Dikmas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan semua asosiasi konstruksi.

"Kalau tidak salah ada 6 asosiasi di Kuningan, dan semua juga dilibatkan, bahkan saat sosialisasi ada perwakilan dari masing-masing asosiasi," kata Abidin saat dikonfirmasi.

Baca juga : Pelatihan K3 Konstruksi Libatkan Tiga Asosiasi. Bagaimana Dengan Proses Paket Pekerjaan?

Sampai berita ini ditayang, awak media online dan cetak masih berusaha menemui beberapa asosiasi seperti Aspekindo, Askonas, Aspeknas dan Gapensi untuk konfirmasi berita lebih lanjut. Menurut informasi yang dihimpun, dari awal pelaksana DAK Fisik Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2022 sudah dikondisikan pada satu asosiasi.

.(Team)

Kegiatan Transformasi Digital Sektor Pendidikan bertempat di Hotel Cordela, Selasa (7/6).

Kuningan, (BM) - Dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terus berkembang pesat, terutama teknologi digital, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui Bidang Pembinaan SMP, mengadakan kegiatan Transformasi Digital Sektor Pendidikan bertempat di Hotel Cordela, Selasa (7/6).

Dalam kegiatan tersebut hadir Direktur Ekonomi Digital Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Dr.Ir I Nyoman Adhiarna M.Eng, Kepala Pusdatin Kemdikbud Ristek, M.Hasan Chabibie, Bupati Kuninga, H. Acep Purnama, SH, MH, Kadis Disdikbud Kuningan, Drs. H. Uca Somantri, M.Si, Serta jajaran Disdikbud Kuningan.

Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH.,MH yang hadir membuka kegiatan Transformasi Digital Sektor Pendidikan “Kurikulum Merdeka” menyampaikan revolusi industri 4.0 yang bertumpu pada kemajuan teknologi juga berpengaruh pada sektor Pendidikan. Hadirnya revolusi industri 4.0 telah mempengaruhi cara pandang, bekerja, hidup dan belajar. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku para peserta didik.

Menurutnya, peserta didik harus memiliki karakter dan jatidiri yang kuat di tengah perubahan global yang bergerak secara cepat.

“Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri bangsa yang kuat di tengah arus globalisasi yang bergerak serba cepat ini,” katanya.

Dia menambahkan, saat ini peserta didik di Indonesia didominasi oleh generasi Z yang terlahir di era digital dan pesatnya teknologi. Peserta didik dinilai lebih cepat dan mudah menyerap teknologi baru. Hal ini menurutnya bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk menerapkan Pendidikan berbasis teknologi digital dengan sentuhan budaya Indonesia melalui tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. 

“Perkembangan teknologi harus dimanfaatkan oleh sekolah dan guru untuk meningkatkan sumber daya yang ada di dalam sekolahnya,” imbuhnya.

Di akhir sambutannya, dia menyampaikan terima kasih kepada seluruh pelaku Pendidikan yang di dalamnya ada guru, tenaga kependidikan, pegiat literasi dan stake holder lain yang telah berperan aktif mengembangkan Pendidikan di Indonesia. 

“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi untuk para pegiat Pendidikan yang telah ikut serta membangun dan mengembangkan Pendidikan Indonesia,” pungkasnya.

Direktur Ekonomi Digital Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Dr.Ir I Nyoman Adhiarna M.Eng, Saat Penyampaian Materi

Direktur Ekonomi Digital Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, Dr.Ir I Nyoman Adhiarna M.Eng, berharap kepada tenaga pengajar agar bisa beradaptasi dengan teknologi, demi menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan dengan bantuan teknologi, meskipun peran guru menurutnya tidak bisa digantikan oleh teknologi.

Kami menyambut baik (penggunaan teknologi dalam sektor Pendidikan) ini, karena kami percaya tidak ada yang bisa menggantikan peran bapak-ibu guru, secanggih apapun peran teknologi tersebut. Teknologi hanya sebagai sarana pendukung pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan, paparnya kepada para audiens yang dihadiri oleh para Guru dan Kepala Sekolah.

I Nyoman Adhiarna menerangkan bahwa Kemenkominfo telah melakukan adopsi teknologi digital untuk 6 sektor strategis termasuk sektor pendidikan.

“Kami telah melaksanakan adopsi teknologi digital sektor pendidikan di 10 kawasan dari jenjang SD, SMP, SMA dan jumlah ini akan terus kami tingkatkan tentunya. Kami berharap teknologi yang diadopsi dapat berimbas dan diadopsi dengan cepat kepada sekolah-sekolah di sekitar kawasan tersebut,” ujarnya.

Melanjutkan program transformasi digital di sektor pendidikan, Ditjen Aplikasi Informatika mendorong peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan dalam pemanfaatan TIK. Di tahun 2022 ini program akan menyasar SMA dan SMK dalam pembelajaran teknologi digital terkini.

“Tahun ini kita akan fokus pada SMA dan SMK untuk adopsi teknologi digital IoT, Big Data, Cloud Computing, Video Based Learning, Virtual Reality, dan Augmented Reality,” kata Direktur Ekonomi Digital, I Nyoman Adhiarna saat acara.

Dalam melaksanakan program tersebut, lanjut Nyoman, Aptika menggandeng Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan di bidang TIK, serta penggunaan platform digital dalam proses belajar mengajar.

Nyoman juga menyebut, dampak pandemi Covid-19 telah membuat ‘learning loss‘ dalam dunia pendidikan. Hal itu memaksa tenaga pendidik beradaptasi dengan teknologi digital agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

“Dalam dua tahun belakangan pandemi telah mengubah secara drastis kehidupan belajar mengajar, termasuk kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan ibu guru dipaksa untuk segera menggunakan teknologi digital dalam kegiatan belajar mengajar agar tetap bisa berjalan,” katanya di hadapan seratus guru dan tenaga pendidik di Provinsi Bali.

Sedangkan pada 2021, program transformasi di sektor pendidikan dari Ditjen Aptika telah melaksanakan adopsi teknologi digital di 410 sekolah yang didominasi oleh SD dan SMP pada 10 lokasi. “Selain itu juga diadakan berbagai webinar yang dihadiri oleh para guru dari seluruh Indonesia,” terang Direktur Nyoman.

. (Irwan)

Kegiatan Penguatan dan Pengelolaan BOS SD

KUNINGAN, (BM) - Guna meningkatkan kompetensi sekolah dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bidang Pembinaan Sekolah Dasar Disdikbud Kuningan adakan kegiatan Penguatan Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar sekaligus Penandatangan MoU Perlindungan Guru antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, PGRI dan Kejaksaan Negeri Kuningan, Selasa (21/12/2021) di salah satu Hotel Kuningan. 

Dihadiri Bupati Kuningan, Ketua PGRI, Kepala Disdikbud dan Kabid Pembinaan SD