Benang Merah: DAK Fisik Pendidikan

Komite dan Kepala SD Negeri 1 Babakanreuma

Benangmerah, Selama pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana sekolah yang didanai oleh pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2024 hingga milyaran rupiah, Kepala SD Negeri 1 Babakanreuma mengaku sangat lelah dalam menghadapi tamu yang datang, terutama dari kalangan media atau LSM. Sehingga dirinya terkadang harus bersembunyi untuk menghindari tamu yang datang.

Saat dikonfirmasi awak media, Jumat (29/11/2024) Kepala Sekolah, Ikah Kartika melalui Komite Sekolah sebagai pelaksana swakelola tipe 4, membuat statement bahwa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, pihak sekolah hanya sebagai "Korban Kebijakan" dari pemerintah yang dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan.

Pernyataan komite bersama kepala sekolah yang menyebutkan sebagai "korban kebijakan" lantas menambah penasaran empat media yang pada saat itu berkunjung ke SDN 1 Babakanreuma. 

"Maksud pak komite sebagai korban kebijakan dinas itu bagaimana, bisa dijelaskan secara detail," tanya salah satu media online kepada komite dan kepala sekolah.

Baca juga : Kepala SDN 1 Babakanreuma Sembunyi Dikolong Meja Ketika Dikunjungi Wartawan

"Ya begitulah, saya yakin anda sebagai orang lapangan yang sudah lama di media lebih paham. Sementara kami dilapangan harus melayani banyak media dan LSM," jawab komite sekolah tidak mau menjelaskan kontribusi kepada dinas secara detail.

Jawaban dari komite SDN 1 Babakanreuma kecamatan Sindangagung kabupaten Kuningan, diduga bermaksud menjelaskan bahwa, meskipun sekolah sudah memberikan kontribusi kepada Dinas, namun sekolah dan panitia pelaksana tetap harus melayani banyak media dan LSM dengan berbagai pertanyaan dalam konfirmasi.

(Team)

Ilustrasi Seorang anak yang bersembunyi di bawah meja

Benangmerah, Sebuah hal yang unik dan penuh intrik juga menggelitik ketika   dua orang wartawan masuk ke ruang guru, tiba - tiba Ikah Kartika, S.Pd  yang menjabat sebagai kepala SDN 1 Babakanreuma, Kecamatan Sindangagung, Kab Kuningan sembunyi dikolong meja seperti layaknya anak TK sedang main petak umpet. 

Menurut MK wartawan Kuningan Aksi TV kepada awak media online Benang Merah com  (28/11) mengatakan, ia dengan bersama rekannya salah seorang wartawati Jurnal jabar hendak melakukan konfirmasi seputar mutu pendidikan, tiba - tiba kepala sekolah tersebut bergegas lalu sembunyi dikolong meja kemudian sejumlah guru yang ada disana ikut berbohong dengan mengatakan,  "ibu kepala sekolah sedang tidak ada"  padahal salah seorang wartawati melihat dengan kepala dan matanya sendiri. 

Hal senada dikatakan oleh sejumlah wartawan peliput rubrik pendidikan, bahwa Ika Kartika sepertinya alergi dengan kehadiran disekolah yang ia pimpin, maksud kehadiran awak media datang ke sekolah tersebut ada sedikit temuan terkait dengan implementasi dana DAK yang sudah selesai pembangunan fisiknya. 

Terkait dengan sikap konyol yang dilakukan oleh Ikah Kartika dengan sembunyi dikolong meja juga sejumlah guru yang ikut berbohong, sejumlah awak media mencoba menghubungi Kadisdik Kab Kuningan Uu Kusmana, S.Sos, M.Si secara kebetulan pejabat tersebut sedang tugas luar. (tim) ***

Sinergitas sejumlah penjabat penopang sosialisasi DAK pendidikan Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Guna meningkatkan mutualitas pendidikan harus ditopang oleh Sarana prasarana, ketika bicara sapras tentunya ada keterbatasan baik di Kabupaten, Kota maupun di Provinsi maka solusinya pihak pemda Kuningan mengajukan permohonan bantuan sarana pendidikan, dan mendapat DAK pendidikan dari Pemerintah Pusat.

Program Dana Alokasi Khusus pendidikan, kata Pj Bupati DR. R.H Iip Hidajah didampingi Kadisdik Kuningan Uu Rukmana, bantuan pemerintah pusat di tahun sebelumnya hampir mendapat 60 milyar, dan tahun ini meningkat 87 milyar. "Dengan meningkatnya bantuan program DAK tentunya bahagia karena sarana prasarana yang kurang hari ini sudah agak terpenuhi walaupun belum maksimal," 

Kemudian pekerjaan fisiknya ini di swakelola sesuai peraturan pemerintah, kenapa di swakelolakan karena untuk melibatkan partisipasi masyarakat. Pj mengilustrasikan dalam swakelola yang melibatkan partisipasi masyarakat, misalkan ada anggaran sekian kalau partisipasi, mungkin saja ada tambahan dari mereka juga, malah kualitasnya pun akan lebih bagus lagi. Kalau sekolah tidak berkemampuan bisa juga menggunakan pihak ke Tiga, tinggal memilih saja itu aturan fleksibel mana yang mau diambil dari hasil musyawarah pihak Sekolah.

Kadisdik Kuningan

Hari ini Rabu (15 Mei 2024 Red) pelaksanan sosialisasi, kenapa sosialisasi. "Saya punya keyakinan teman teman sekolah, teman teman guru itu, dia tidak Barjas, tidak ahli hukum maka diadakan sosialisasi agar faham, maka Disdik hadirkan dari Kejaksaan, dari Kepolisian, dari inspektorat, maksudnya pendampingan, bagaimana uang bantuan tersebut digunakan untuk kebutuhan peralatan bahan bahan atau pengadaan material bangunan karena aturannya ada agar tidak timbul masalah.

Kemudian Pak Kadisdik juga mengundang teman teman wartawan agar ada rasa ketransparanan, lalu kalau pihak sekolah mendapat suatu kesulitan Saya minta bantu mereka memberikan solusi terbaik, seperti memberikan pemahaman atau dikonsultasikan, agar pihak sekolah jangan sampai dibuat bingung malah bisa jadi stres. 

Buatlah suasana kondusif, karena target kita adalah mutualitas pendidikan, kalau mutu pendidikan warga Kuningan sekarang bagus mari kita tingkatkan untuk lebih bagus lagi. "Dan Saya nitip kepada semua pihak sosialisasi ini dimanfaatkan untuk berdiskusi dan tanya jawab, permasalahan apa yang menjadi kekhususan, harus di clearkan hari ini juga, kemudian setelah itu kalau sudah jadi barangnya, apapun itu harus di jaga dan di rawat," pesan Pj Bupati DR. R.H Iip Hidajah, (Mans Bom)

Peresmian DAK Fisik Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2023

Benangmerah, Hasil Kegiatan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan tahun 2023 secara simbolis diresmikan bupati Kuningan, H. Acep Purnama pada siang tadi, Rabu (29/11) bertempat di SMP Negeri 1 Jalaksana.

Peresmian secara simbolis ditandai dengan penandatanganan prasasti hasil kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan hasil pembangunan dan rehabilitasi bangunan di SMPN 1 Jalaksana sebagai salah satu penerima DAK. Hadir juga seluruh kepala sekolah penerima DAK fisik Pendidikan tahun 2023 mulai dari PAUD, SD dan SMP.

Acara peresmian diawali dengan penyampaian laporan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, U. Kusmana, S.Sos, M.Si. 

Disampaikannya, tahun 2023 pemerintah kabupaten Kuningan mendapat alokasi dana khusus dari pemerintah pusat yang meliputi, Bidang Pembinaan SMP sebesar 36 milyar yang mencakup 22 sekolah penerima, Bidang Pembinaan SD sebesar 27 milyar yang mencakup 28 sekolah penerima dan Bidang Pembinaan PAUD Dikmas sebesar 3 milyar.

"Aspek sarana dan prasaran merupakan aspek mutlak dlm meningkatkan mutu pendidikan yg berkualitas guna mewujudkan tujuan bersama sebagai kabupaten pendidikan di Kuningan.

Menyadari kemampuan daerah yg terbatas maka kami melakukan koordinasi baik dg kementrian maupun provinsi," Ungkapnya

Dalam hal ini, sambungnya, selaku Kepala Dinas Pendidikan, mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dak fisik bidang pendidikan di kabupaten Kuningan yang dilaksanakan secara swakelola dengan hasil yang cukup baik.

Penandatanganan Prasasti oleh bupati Kuningan, H. Acep Purnama

Pada acara peresmian ini bupati Kuningan mengapresiasi kerja keras dan dedikasi semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. 

“Saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan ini. Ini adalah bukti nyata dari komitmen kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kuningan,” ujar Bupati Kuningan.

Bupati Kuningan juga berharap, dengan peresmian ini, fasilitas pendidikan yang baru dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar. 

“Saya berharap, dengan peresmian ini, fasilitas pendidikan yang baru dapat dimanfaatkan dengan baik oleh siswa dan guru untuk mendukung proses belajar mengajar. Mari kita bersama-sama bekerja keras untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Kuningan,” pungkas Bupati Kuningan.

Foto bersama seluruh kepala sekolah penerima DAK pendidikan bersama Bupati Kuningan dan Kepala Dinas Pendidikan

Selesai Acara, Ketua MKKS SMP Kabupaten Kuningan, H. Adang Kusdiana, S.Pd, M.Pd menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah daerah kabupaten Kuningan, melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta pemerintah pusat atas atas perannya dari mulai usulan sampai realisasi anggaran DAK khususnya untuk SMP di kabupaten Kuningan.

"Sudah seharusnya dengan adanya peningkatan sarana prasarana sekolah, menjadi motivasi baik pendidik maupun peserta didik dalam peningkatan mutu pendidikan serta demi terwujudnya Kuningan sebagai kabupaten pendidikan," tutur H. Adang.

Ditambahkannya, realisasi DAK Fisik pendidikan khususnya SMP di kabupaten Kuningan merupakan salah satu yang terbesar di Jawa Barat. Tentunya tahun ini adalah sebuah prestasi bagi kami seiring kepercayaan pemerintah kepada SMP di kabupaten Kuningan.

.(One)

Pembangunan dan Rehabilitasi Ruang yang masih dalam pengerjaan di SMPN 1 Ciniru kabupaten Kuningan

Benangmerah, Pembangunan dan rehab ruang di SMP Negeri 1 Ciniru kabupaten Kuningan dirancang akan menghasilkan tampilan sekolah yang betul- betul berbeda dari sebelumnya. Bagaimana tidak, sekolah dengan jumlah siswa 353 (12 rombel) tengah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi hampir seluruh bangunan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan tahun 2023.

Kepala SMP Negeri 1 Ciniru, Drs. Agus Suryadi menerangkan Kegiatan DAK tersebut meliputi, rehabilitasi 10 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, 2 jamban, 1 musolah, Pembangunan lantai 2 untuk ruang lab, komputer dan UKS. Anggaran yang diterima mencapai Rp 2.019.0000.000.

"Hampir semua ruangan ya direhabilitasi dan ada juga pembangunan. Insya Allah menjelang pergantian tahun, kondisi bangunan sekolah disini akan sangat berbeda dari sebelumnya. Jauh lebih baik, lebih nyaman dalam pembelajaran," ujarnya.

Kepala SMPN 1 Ciniru, Drs Agus Suryadi

Dengan adanya peningkatan sarana prasarana, lanjut Agus, berharap motivasi guru dan siswa juga semakin meningkat untuk mewujudkan visi/misi sekolah yaitu, Unggul dalam Prestasi berdasarkan IMTAQ serta Berwawasan Lingkungan dan Budaya.

.(One)

Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan 2023, SDN 2 Jabranti Kecamatan Karangkancana Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Sekolah Dasar Negeri 2 Jabranti kecamatan Karangkancana kabupaten Kuningan salah satu sekolah yang mendapatkan kucuran dana alokasi khusus (DAK) fisik Pendidikan sebesar 1,2 milyar rupiah yang dikerjakan secara swakelola tipe IV.

Topik, selaku ketua komite dan menjabat kadus di desa jabranti kepada awak media melalui sambungan telpon WhatsApp, Senin (21/8/2023) mengatakan dirinya di SK-kan sebagai ketua komite itu terhitung bulan bulan Juli 2023. Walaupun tahun 2020 dirinya pernah sebagai ketua komite namun sempat berhenti atau vakum. Pada bulan Juli menjelang mau ada kegiatan pembangunan sekolah di bulan Agustus ini dirinya aktif kembali, walaupun putranya sudah tidak sebagai siswa di sekolah ini lagi dikarenakan sudah melanjutkan sekolah ke SMP pada tahun ajaran sekarang.

"Sebagai ketua tim pelaksana, Dede selaku Kuwu desa JABRANTI , tim pengawas saya tidak tahu dan untuk bendahara yaitu Yanti guru sekolah tersebut, dan pelaksanaan pembangunaan ini dilaksanakan dengan cara swakelola yang melibatkan masyarakat sekitar sebagai pekerja," ungkap topik

"Terkait kusen, kemarin juga tanda tanya, ini kan swakelola tapi kusen kok dikirim dari luar, saya tidak tahu dari mana dan dari siapa yang kirim, mungkin itu dari dinas atau dari konsultan saya tidak tahu, untuk keterangan yang benar silahkan tanyakan langsung ke pihak kepala sekolah Bu Ellin," tambahnya

Terpisah, Ellin selaku Plt kepala sekolah SDN 2 JABRANTI melalui pesan pendek WhatsApp menjelaskan bahwa kusen itu tidak diborongkan tapi pesen dari hasil kesepakatan dengan komite .

"Kusen itu tidak diborongkan tapi pesan dari hasil kesepakatan dengan komite," ungkapnya elin.

Guna kejelasan lebih lanjut terkait pengadaan kusen yang diduga dikondisikan oleh PPK atau konsultan, media benangmerah.co.id telah berusaha menghubungi Kabid Pembinaan SD Disdikbud Kuningan, Rizal Arif Gunawan yang juga bertindak sebagai PPK Penyelenggaraan DAK Fisik Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2023. Namun saat dihubungi melalui telepon selular, tidak aktif, begitu juga saat berusaha ditemui, sedang tidak ada ditempat.

.(R. Junaedi)

Ilustrasi DAK Fisik Pendidikan 2023

Benangmerah, Pelaksanaan penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan tahun 2023 di kabupaten Kuningan tinggal menghitung hari. Tahun ini kabupaten Kuningan mendapat gelontoran DAK Fisik Pendidikan total mencapai Rp. 67.961.514.000 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus empat belas ribu rupiah). Dengan rincian PAUD (Rp. 3.129.900.000), SD (28.037.772.000) dan SMP (36.793.842.000).

Dalam penyelenggaraan DAK Fisik Pendidikan tahun ini pemkab Kuningan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah memilih dan menetapkan Swakelola Tipe IV sebagai pedoman penyelenggaraan yang meliputi Tahap Persiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Ini berarti merupakan sistem penyelenggaraan yang baru lagi, setelah di tahun sebelumnya (2022) memakai Swakelola Tipe III sebagai pedoman penyelenggaraan.

Menurut Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Swakelola, pasal 5 Swakelola Tipe IV yaitu Swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

Penetapan penyelenggaraan Swakelola Tipe IV sesuai pasal 6, ditetapkan oleh pimpinan Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola. Ruang lingkup swakelola ini sendiri meliputi, tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan serah terima hasil pekerjaan. 

Sementara penyelenggara swakelola ini terbagi dalam Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat pelaksana swakelola.

Kesimpulannya, penyelenggaraan swakelola tipe IV dilakukan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari mulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengawasan dan

serah terima hasil pekerjaan. Bahkan Konsultan pekerjaan yang merupakan bagian tim Persiapan ditentukan oleh Pokmas. Pokmas sendiri dibentuk berdasarkan Surat Ketetapan (SK) Kepala Desa Setempat yang sudah mempunyai sekretariat.

Namun, kenyataan yang terjadi diduga penyenggaraan DAK Fisik Pendidikan di kabupaten dengan sistem swakelola tipe IV belum sepenuhnya sesuai aturan yang berlaku. Kepala Bidang Pembinaan SD, Disdikbud Kuningan, Rizal Arif Gunawan mengatakan Pokmas dalam Swakelola tipe IV ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

"Ya kepala sekolah setempat yang menetapkan Pokmas. Pokmas itu adalah Komite Sekolah yang diangkat oleh Kepala Sekolah," Ungkapnya saat ditemui awak media.

Ditempat lain, PPK DAK Fisik SMP yang merupaka Kasubid Bagian Pembangunan, Iwan, justru memberikan keterangan yang membingungkan.

"Dalam Swakelola tipe IV ini, Pokmas bisa dibentuk oleh kepala sekolah atau kepala desa," tuturnya.

Pernyataan berbeda diungkapkan Kepala Bidang Pembinaan SMP, Abidin. 

"Pokmas itu Kelompok Masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Desa. Sementara untuk konsultan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan," kata Abidin kepada awak media.

Hasil keterangan dari tiga narasumber justru sangat membingungkan dan diduga ada beberapa point yang tidak sesuai Peraturan LKPP RI No. 3 tahun 2021. Diduga ada arah kepentingan dari mulai penetapan Pokmas dan Penerapan Konsultan.

Perbedaan Penyelenggaraan Swakelola Tipe I dan Tipe IV

Pokmas sebagai penyelenggara DAK Fisik Kabupaten Kuningan tahun 2023 terkesan dibentuk secara dadakan tanpa memahami aturan juknis dan jukop. Padahal kalau melihat secara aturan dari mulai perencanaa sampai serah terima pekerjaan kewenangannya ada di Pokmas. Pokmas bukan komite sekolah. Tapi Komite sekolah boleh merupakan bagian dari Pokmas.

Penetapan Penyelenggara Swakelola tipe IV dilakukan dengan cara, PA/KPA melalui PPK menyampaikan undangan kepada Kelompok Masyarakat di lokasi pelaksanaan pekerjaan Swakelola.Jika Kelompok Masyarakat tersebut bersedia untuk melaksanakan pekerjaan Swakelola, maka penanggung jawab Kelompok Masyarakat menyampaikan surat pernyataan kesediaan sebagai pelaksana Swakelola. Selanjutnya PA/KPA melakukan penetapan Kelompok Masyarakat sebagai pelaksana Swakelola.

.(One)

Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas, Disdikbud Kabupaten Kuningan, Danu Nugraha, SE, M.Si

Benangmerah - Realisasi pekerjaan fisik Dana Alokasi Khusus Pendidikan SMP dan PAUD kabupaten Kuningan dipastikan sudah mencapai 100 persen. Beberapa kekurangan untuk memenuhi hasil pemeriksaan BPKP juga sudah dilaksanakan. Sampai hari ini hanya tinggal menunggu serah terima hasil pekerjaan dari pelaksana kegiatan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Disdikbud kabupaten Kuningan, Danu Nugraha di hotel Purnama, Selasa (20/12/2022). Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK SMP dan PAUD, dirinya memastikan sebelum akhir tahun sudah selesai semua, baik administrasi maupun pekerjaan fisik.

"Untuk pelaksanaan kegiatan tahun ini swakelola tipe 3. Dalam hal ini Gapensi sebagai asosiasi profesi konstruksi sebagai pelaksana. Tentunya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepan, baik dari sisi administrasi maupun hasil pekerjaan. Admistrasi sudah 100 persen, pencairan sudah semua. Pemeriksaan BPK juga sudah, meskipun ada beberapa sekolah terutama SMP yang harus dievaluasi dan harus perbaiki dari sisi volume dan kualitas," jelas Danu.

Baca juga : Pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan Sarat Kepentingan, Ketua Gapensi Buka Suara

Namun demikian, lanjutnya, semua hasil pemerikasaan BPK sudah dilaksanakan oleh pelaksana dan selesai minggu kemarin. Selain BPK kegiatan ini juga diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten dan Provinsi dengan objek pemeriksaan yang berbeda.

"Mengenai serah terima pekerjaan rencananya akan dilakukan minggu ini. Saat ini saya lagi menunggu dokumen-dokumen serah terima pekerjaan yang dibuat oleh perencana untuk ditandatangi sebagai PPK. Yang jelas sebelum akhir tahun wajib selesai semua," imbuhnya.

Untuk tahun 2022 ini diketahui dinas Pendidkan dan kebudayaan kabupaten Kuningan telah menerima anggaran DAK Fisik bidang SMP sebesar 30 milyar lebih dan bidang PAUD sekitar 3 milyar lebih.

.(Irwan)

Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Benang Merah - Kebijakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan terkait pemilihan Swakelola tipe 3 dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pendidikan tahun 2022 dinilai berpotensi menimbulkan 2 hal, diantaranya, markup RAB atau pengurangan volume pekerjaan dan Sarat Kepentingan para pejabat.

Markup atau Pengurangan Volume Pekerjaan

Hal ini didasarkan pada perencanaan pekerjaan secara swakelola. Dengan jenis pekerjaan secara swakelola dapat dipastikan tidak terdapat biaya profit dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), sementara pelaksana merupakan asosiasi profesi yang sudah jelas mengharapkan profit dari suatu pekerjaan. Apabila dibandingkan jenis pengadaan barang dan jasa konstruksi secara kontraktual yang sudah jelas tertera dalam RAB ada profit sebesar 10-15 persen.

Dikatakan salah satu konsultan DAK Pendidikan kabupaten Kuningan, I Made, dalam penyusunan RAB Swakelola berbeda dengan Kontraktual. 

"Kalau kontraktual itu jelas dalam RAB ada profit bagi pengusaha atau rekanan dan PPN, namun dalam Swakelola tidak ada profit dan PPN dalam RAB. Namun kita juga tetap lakukan pengawasan jangan sampai ada volume yang dikurangi," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Baca Juga : Pelatihan K3 Konstruksi Libatkan Tiga Asosiasi. Bagaimana Dengan Proses Paket Pekerjaan?

Baca Juga : DAK Pendidikan Tahun 2022 Dilaksanakan Secara Swakelola Tipe III. Mekanisme Verifikasi Jadi Sorotan

Sarat Kepentingan para pejabat

Sementara di tempat terpisah Ketua BPC Gapensi kabupaten Kuningan H. Hilwan Arif, mengungkapkan bahwa meskipun Gapensi merupakan satu-satunya organisasi profesi yang ditunjuk dan melakukan MoU dengan dinas pendidikan kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan DAK fisik, akan tetapi kenyataannya hanya 24 pesen dari total anggaran (sekitar 57 milayar)  yang dikerjakan Gapensi.

Ketua BPC Gapensi Kabupaten Kuningan, H. Hilwan Arif

"Perlu diketahui dalam pelaksanaan DAK fisik pendidikan tahun 2022 secara swakelola, hanya 24 persen yang dikerjakan oleh orang Gapensi, sisanya diluar gapensi. Saya sadar bahwa dalam hal ini pemerintah membutuhkan kondusifitas. Banyak orang diluar gapensi yang dapat dan ditunjuk langsung oleh pemegang kebijakan, namun tetap monitoring kami lakukan agar kualitas bisa terjaga," ungkapnya Rabu (28/9).

H. Hilwan menambahkan dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pemerintah masih jauh dari profesionalisme, karena masih banyaknya orang yang mendapatkan paket pekerjaan, namun tidak punya perusahaan. Contohnya dalam pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan yang saat ini sedang berjalan. 

"Kami tahu persis, karena baik yang dikerjakan orang Gapensi maupun diluar Gapensi kita monitoring semua. Sebab Gapensi punya tanggung jawab atas MoU yang dibuat dengan pemerintah. Jadi kita bisa tahu siapa pemilik pekerjaan dan siapa yang ngasih pekerjaannya," imbuhnya.

Alhasil, dari Swakelola tipe 3 secara tidak langsung memberikan keleluasaan bagi pemegang kebijakan untuk membagi pekerjaan sesuai dengan kepentingannya. Sebab dalam mengerjakan swakelola tipe ini tidak diperlukan badan usaha baik CV maupun PT sebagai syarat. Sehingga berpotensi sarat akan kepentingan pemangku kebijakan.

.(Irwan)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan

Kuningan, (BM) - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2022 saat ini tengah dalam proses pelaksanaan secara serentak. Total DAK fisik Pendidikan mencapai 57 milyar terdiri dari PAUD (4 milyar), SD (22 milyar) dan SMP (31 milyar).

Mekanisme pelaksanaan yang semula beredar rumor secara swakelola oleh sekolah (P2S) ternyata pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengambil kebijakan melalui Swakelola Tipe III sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan tertuang dalam Peraturan Lembaga Keijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pedoman Swakelola.

Namun apakah mekanisme pelaksanaan aturan sudah sesuai?

Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan, Drs. H. Uca Somantri, M.Si, pelaksanaan DAK fisik Pendidikan tahun 2022 dilaksanakan secara swakelola tipe III, yaitu oleh asosiasi konstruksi.

"Dari mulai sosialisasi semua teman-teman asosiasi kita undang dan ada perwakilannya. Pada acara tersebut kita sampaikan kriteria atau persyaratan untuk mengikuti pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik tahun 2022. Mangga siapa saja bisa mengajukan minat," ungkapnya saat ditemui di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.

Senada dengan kepala dinas, Kabid Pembinaan SMP, Abidin, M.Si, kabid Pembinaan SD dan Kabid PAUD Dikmas menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan semua asosiasi konstruksi.

"Kalau tidak salah ada 6 asosiasi di Kuningan, dan semua juga dilibatkan, bahkan saat sosialisasi ada perwakilan dari masing-masing asosiasi," kata Abidin saat dikonfirmasi.

Baca juga : Pelatihan K3 Konstruksi Libatkan Tiga Asosiasi. Bagaimana Dengan Proses Paket Pekerjaan?

Sampai berita ini ditayang, awak media online dan cetak masih berusaha menemui beberapa asosiasi seperti Aspekindo, Askonas, Aspeknas dan Gapensi untuk konfirmasi berita lebih lanjut. Menurut informasi yang dihimpun, dari awal pelaksana DAK Fisik Pendidikan kabupaten Kuningan tahun 2022 sudah dikondisikan pada satu asosiasi.

.(Team)

Salah Satu Hasil Pengerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas Program DAK Fisik Pendidikan Tahun 2020 Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, (BM) - Kegiatan Pembangunan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di kabupaten Kuningan yang dibiayai anggaran APBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)tahun 2020 ditengarai ada keganjilan dalam pengadaan salah satu meterial bangunan kusen yang sebagian besar merupakan hasil produksi toko kayu di pertigaan cijoho.

Hal ini menjadi menarik bagi beberapa media baik cetak maupun online yang ada di kabupaten Kuningan guna penelusuran informasi lebih jauh. Sebab menurut juknis DAK Fisik yang dikeluarkan pemerintah melalui Permendikbud no 11 tahun 2020 pengerjaan kegiatan DAK Fisik ini wajib dikerjakan sekolah secara swakelola melalui P2S. Pihak P2S diberi keleluasaan dalam menentukan baik pengerjaan maupun pemilihan material sesuai juklak dan juknis DAK Fisik 2020 sub bidang PAUD, SD dan SMP.

Guna menghubungkan fakta di lapangan jurnalis media online benangmerah.co.id berusaha kembali menemui beberapa kepala sekolah baik SD maupun SMP guna konfirmasi terkait "Siapa Dibalik penyedia Kusen Meranti Dalam Kegiatan DAK Fisik Pendidikan 2020 di kabupaten Kuningan".

Dari hasil konfirmasi dengan kepala SD maupun SMP, beberapa diantaranya "bungkam" terkait orang dinas pendidikan kabupaten Kuningan yang memberi instruksi pengadaan Kusen Meranti dari toko kayu Cijoho. Namun ada beberapa kepala sekolah yang mengindikasikan untuk koordinasi dengan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD.

Baca juga : Siapakah Dibalik Penyedia Kusen Kegiatan DAK Fisik Pendidikan 2020 Kabupaten Kuningan?

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan Drs.H.Uca Somantri, M.Si berusaha memberikan klarifikasi melalui telepon selulernya. 

"Betul pada saat pengarahan Pak Bupati kepada Satuan Pendidikan yang akan menerima DAK menyampaikan permintaan peningkatan kualitas bangunan sekolah dan program tuntas rehab ruang kelas. Untuk kusen standar kayu meranti dengan kualitas pengerjaan seperti toko kusen di pertigaan cijoho. Bupati dan Disdikbud Kuningan lanjutnya tidak pernah mengarahkan pembelian kusen kemanapun," jelas Uca, Senin (24/8).

Menyikapi pernyataan bupati Kuningan, Anton S sebagai Pimpinan redaksi di salah satu media cetak berpendapat semestinya sebagai pejabat nomor satu di kabupaten Kuningan tidak menyebutkan salah satu toko kayu yang ada di pertigaan Cijoho.

"Pernyataan seorang bupati di depan para kepala sekolah yang mendapatkan anggaran DAK Fisik dengan menyebutkan toko kayu dipertigaan cijoho bisa menimbulkan persepsi komersial yang nantinya akan menimbulkan sistem monopoli dalam kegiatan," katanya saat dimintai pendapat sebagai salah satu pengelola media paling senior di kabupaten Kuningan. (Irwan)

. 

Toko Penyedia Kusen Kayu Meranti Program DAK Fisik Pendidikan Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, (BM) - Realisasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan kabupaten Kuningan saat ini tengah dalam proses pengerjaan. Ratusan sekolah baik SD maupun SMP yang mendapat anggaran DAK Pendidikan sudah memulai pengerjaan kegiatan pembangunan ataupun rehab sejak bulan Juli 2020 yang meliputi rehab ruang kelas, pembangunan RKB, rehab Perpustakaan, pembangunan perpustakaan, dan pembangunan toilet. Semua pekerjaan tersebut dikerjakan secara swakelola sesuai Permendikbud No 11 Tahun 2020, sehingga setiap sekolah wajib membentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S).

Dari sekian banyak material yang digunakan dalam kegiatan DAK Fisik Pendidikan tersebut, pengadaan Kusen paling banyak disoroti baik oleh media maupun pengusaha. Hasil investigasi jurnalis media online benangmerah.co.id menyimpulkan, bahwa dalam pengadaan Kusen, hampir semua sekolah yang mendapat alokasi DAK Fisik pendidikan baik SD maupun SMP berasal dari salah satu toko meubel yang ada di kelurahan Cijoho. Tepatnya bunderan lampu merah Cijoho dengan jenis kayu Meranti.

Menurut Kepala SD Negeri 2 Pagundan kecamatan Lebakwangi kabupaten Kuningan, Wiandana, S.Pd. SD terkait pengadaan Kusen menjelaskan pihak sekolah tidak bisa memberikan keterangan siapa yang mengarahkan untuk belanja kusen di toko tersebut. 

Kepala SD Negeri 2 Pagundan Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, Wiandana, S.Pd.SD

"Begitu dimulai pekerjaan tiba-tiba sudah ada pengiriman kusen. Saya tidak bisa menjelaskan siapa orang yang mengarahkan untuk belanja ke toko itu, karena nantinya saya juga yang ditekan," tutur Wiandana menutupi, Sabtu (22/8).

Ketika dikonfirmasi apakah salah satunya orang dinas pendidikan kabupaten Kuningan, Wiandana hanya tertawa. "Saya pikir orang media juga lebih paham terkait hal tersebut," katanya sambil tertawa.

Wiandana juga menyayangkan harga kusen kayu Meranti di toko tersebut yang mahal mencapai 15 juta per ruang kelas dimana ada 5 kusen yang diganti per ruang kelas. Padahal berdasarkan pengalaman sebelumnya hanya habis 8 juta dengan jenis kusen yang sama per- ruang kelas.

Papan Informasi Kegiatan DAK SD Negeri 2 Pagundan Kecamatan Lebakwangi

Senada dengan kepala SDN 2 Pagundan, salah seorang kepala SMP yang tidak mau dipublikasikan menyebutkan kalau harga kusen di toko tersebut memang agak mahal. Namun ketika ditanya alasannya hampir semua sekolah mengambil kusen dari toko yang sama dirinya menjawab tidak tahu. 

"Kalau jenis kusen kayu Meranti memang sebelum pelaksanaan DAK Pendidikan dalam suatu acara bupati Kuningan menginginkan jenis kusen kayu Meranti untuk semua sekolah yang mendapatkan anggaran DAK. Namun beliau tidak mengarahkan semua sekolah untuk belanja di toko tersebut. Itu mungkin oknum yang berusaha mencari keuntungan dengan memanfaatkan statement bupati," jelas salah seorang kepala SMP.

Baca juga : Terungkap,...Fakta Dibalik Pengadaan Kusen DAK Fisik Pendidikan 2020 Kabupaten Kuningan

Entah oknum atau apa yang jelas tidak setiap orang atau pengusaha bisa mengkondisikan pengadaan Kusen tersebut. Keterlibatan salah satu pejabat sangat mungkin terjadi. Kalau itu betul terjadi, bisa disimpulkan telah terjadi penyalahgunaan jabatan dan wewenang dalam pelaksanaan anggaran DAK Fisik Pendidikan (Sub bidang PAUD, SD dan SMP)  kabupaten Kuningan  yang diduga demi mendapatkan keuntungan pribadi atau golongan. (Irwan)