Belanja Alat/Bahan Kegitan Kantor dan Perjalanan Dinas BAPPENDA Kuningan Patut Disorot

Kantor BAPPENDA Kuningan

KUNINGAN (BM) - Efisiensi APBD Kuningan tahun 2026 yang digaungkan beberapa pejabat termasuk Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar ternyata menjadi ailbi bagi beberapa pejabat yang dikabarkan 'dekat' dengan Bupati. Sudah menjadi rahasia umum, beberapa pejabat yang punya kedekatan sekaligus pendukung bupati pada saat pilkada, menempati jabatan strategis dalam pemerintah kabupaten Kuningan dilengkapi dengan anggaran yang cukup besar. Namun kenyataannya tetap saja semua pejabat bersembunyj dibalik efisiensi gagal bayar atau tunda bayar. 

Seperti halnya yang terjadi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Kuningan. Kepala BAPPENDA kuningan, Laksono Dwi Putranto beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa anggaran tahun 2026 masih terdampak efisiensi. Namun, dalam penjabaran APBD Kabupaten Kuningan, BAPPENDA tercatat telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar hanya untuk Belanja Alat/Bahan Kegiatan Kantor dan Perjalanan Dinas. 

Dalam Belanja Alat/Bahan kegiatan Kantor yang meliputi, ATK, bahan cetak, bahan komputer, kertas dan cover BAPPENDA mendapat alokasi anggaran sekitar 1 milyar lebih. Sedangkan untuk perjalanan Dinas yang meliputi Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas Dalam Kota mendapat alokasi sekitar 840 juta lebih. Hal ini tentu akan memicu polemik baik dikalangan pemerintahan maupun masyarakat terkait program skala prioritas pembangunan ditengah situasi efisiensi anggaran APBD Kuningan. Pemerintah pusat bahkan sudah memberlakukan WFH satu hari dalam seminggu. 

Besaran anggaran seperti itu dirasa cukup mewah kalau dibandingkan dengan beberapa SKPD lain yang bukan merupakan 'orang dekat' Bupat Kuningan. Secara rasional akal sehat saja anggaran seperti perjanan dinas hanya bisa dinikmati oleh pejabat dan jajarannya meskipun pejabat dan jajarannya sudah diganjar insentif Upah Pungut (UP) milyaran rupiah. 

Terpisah anggota DPRD Kuningan dari fraksi Golkar yang juga merupakan anggota Badan Anggaran DPRD, Raka Maulana Wijaya pernah mengatakan bahwa ditengah situasi keterbatasan anggaran semua program pembangunan kabupaten Kuningan diarahkan berdasarkan skala prioritas yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. 

"Dalam setiap RDP, Kami di Banggar DPRD selalu menekankan kepada lenbaga eksekutif tentang skala prioritas pembangunan agar tepat sasaran dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, " Ungkapnya. 

Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertugas memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD, serta melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait kebijakan umum dan prioritas anggaran daerah. 

. (One)