PKS -->

Kategori Berita

Benang Merah: PKS

Iklan Halaman Depan

Masukkan kode iklan di sini. Diwajibkan iklan ukuran 400px x 250px. Iklan ini akan tampil hanya di halaman utama.

News Feed

Tampilkan postingan dengan label PKS. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label PKS. Tampilkan semua postingan

Selasa, 09 Agustus 2022

Ada Ihksan Marzuki Di DPRD Kuningan Menggantikan Iyus Pirdaus Dari PKS

Saat berlangsungnya acara pelantikan Ikhsan Marzuki


Kuningan, (BM) - Dalam perhelatan pergantian antar waktu di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kuningan di tubuh Partai Keadilan Sejahtera dari Uyis Firdaus kepada Ikhksan Marjuki. PAW anggota DPRD ini dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ketua DPRD Nuzul Rchdi terhadap Ihksan Marzuki Selasa (09/08/2022) di ruang sidang istimewa DPRD, hadir dalam kesempatan ini Bupati Kuningan serta unsur forkopimda yang mewakili. 


Terjadinya PAW lantaran sesuatu hal dan lainya dari kader ini yang melakukan pelanggaran kode etik DPRD di tubuh PKS sehingga menimbulkan persoalan maka partai berlambang bulan sabit ini memutuskan untuk di laksanakan PAW. Ihksan marzuki pada saat Pileg 2019 mendapat rangking kedua, secara otomatis Ihksan di tunjuk PKS untuk menggantikan Iyus melalui PAW periode 2019-2024. 


Menurut Ketua DPD PKS Kuningan Dwi Basyuni Natsyir. Pak Ihksan sama seperti pak Iyus membawa amanah dan sudah masuk anggota namun dalam AD ART masih calon anggota secara umum pak Ihksan bukan orang baru, selamat bertemu dalam tugasnya di Partai PKS kami ucapkan, "di Kuningan inikan belau salah satu kandidatnya,"


Ditanya, tindakan poltik PKS setelah Ihksan masuk apa ada usulan untuk Anis Baswedan menjadi calon Presiden? "Yaaa itu sangat mungkin, dan PKS komunikatif dengan semua parpol, selalu berkomunikasi karena PKS menjaring dengan syarat 20 persen hanya PDI jadi dibualkan bisa tanpa koalisi, jadi membulatkan kepercayaan semua partai yang harus berkoalisi dengan baik sehingga PKS menjalin terus komunikasi termasuk nanti pada waktunya menimang nimang, menyepakati dan menentukan siapa yang akan diusung menjadi pasangan Capres dan Cawapres.


Ikhsan Marjuki bersama para tokoh politik PKS di ruang Fraksi PKS DPRD Kuningan


Namun sekarang PKS sedang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat 20 persen itu, karena puluhan gugatan itu ditolak oleh MK dengan alasan punya legalitas, PKS dalam hal ini mengambil peran itu, sebetulnya bukan hanya untuk PKS, sampai sekarang persyarata 20.persenbitu masih ada, itu menghalangi putra putri terbaik bangsa ini untuk bisa masuk dalam kompetasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. 


"Dan ini akan berdampak pada pemilihan Kepala daerah Kabupaten dan tingkat Provinsi, mudah mudahan gugatan PKS ini bisa menang di MK," harap Dwi Basyuni.


Gugatan PKS itu, lanjut Keua DPD ini, minta syarat di turunkan dari angka 20 persen, berdasarkan kajian PKS angka normalnya antara 7sampai 9 persen, maka dengan begitu banyak partai akan mengajukan calon, semakin banyak pilihan di depan masyarakat, yang dipilih untuk memimpin negeri ini. Walaupun PKS koalisi, komunikasi dengan tokoh tokoh yang ada. Pungkas Dwi Basyuni Natsyir usai menyaksikan Pelantikan Antar Waktu Ihksan Marzuki di raung Fraksi PKS (Mans Bom)

Minggu, 28 Oktober 2018

Aksi Flashmob Ala Emak-Emak PKS Kuningan

Kuningan - DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan melalu jaringan perempuannya, pagi ini, Minggu (28/10/2018) mengadakan kreasi aksi flashmob di seputaran Jalan RE Martadinata.

Kegiatan yang diikuti oleh puluhan kader wanita khususnya emak-emak ini cukup menarik perhatian para pengguna jalan yang melintasi jalur tersebut.

Manajer Pemenangan Pemilih Perempuan DPD PKS Kuningan, Ummi Ja'far mengatakan bahwa kegiatan inj sengaja dilakukan dalam rangka memperkenalkan PKS sebagai partai politik peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 8 kepada masyarakat.

"Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa PKS dalam Pemilu 2019 ini mendapatkan nomor urut 8," terang Ummi Ja'far.

Bagi para kader PKS, nomor urut 8 memiliki filosofi tersendiri yakni mereka akan terus bekerja secara maksimal seperti keunikan yang dimiliki oleh angka 8 itu sendiri yang tidak terputus.

Ketua DPD PKS Kabupaten Kuningan, H. Agus Budiman, S.Pt juga berkesempatan untuk hadir dan membuka acara tersebut.

Ia meminta kepada seluruh kadernya tersebut agar secara langsung terlibat dan berperan aktif dalam mengenalkan PKS kepada masyarakat serta menyampaikan tujuan utama keberhasilan PKS.

Selain itu, Agus berharap kepada kadernya agar terus mengedukasi masyarakat tentang peran sertanya dalam hal politik.

"Mari bersama-sama kenalkan kepada masyarakat tentang PKS dan tujuannya, satu suara dari masyarakat akan menentukan kebijakan pemerintah ke depan," kata Agus.

Aksi Flashmob yang diikuti oleh sekitar 80 kader perempuan PKS ini juga sekaligus sebagai salah satu cara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018.

Dalam kegiatan Flashmob ini juga hadir dua orang Caleg asal partai berlogo bulan sabit dan padi tersebut, yakni Apriani Zulfahmi, S.Sos.I untuk DPRD Provinsi Dapil Jabar 13 nomor urut 3 dan Sapuddin, S.Si untuk DPRD Kabupaten Dapil Kuningan 1 no urut 1.

"Hanya ada satu akibat jika PKS menang, yakni masyarakat akan adil dan makmur," kata Saipuddin.

.imam


Minggu, 30 September 2018

DPD PKS Kuningan Nobar Film G 30 S PKI

Kuningan - Partai Keadilan Sejahtera DPD Kabupaten Kuningan menggelar acara nonton bareng film Pemberontakan G30S/PKI. Acara berlangsung di Gedung Sabilulungan DPD PKS Kuningan, Minggu (30/9/2018).

Ketua DPD PKS Kuningan, Agus Budiman, S.Pt menyatakan, partainya menggelar acara menonton bersama film tersebut agar masyarakat, khususnya di Kabupaten Kuningan tidak melupakan sejarah yang pernah terjadi di negeri ini.

"Tujuan utamanya agar kita tidak melupakan tragedi G30S/PKI tahun 1965 tentang pengkhianatan dan kekejaman yang dilakukan PKI terhadap beberapa orang jenderal," kata Agus kepada benangmerah.co.id sesaat sebelum acara nobar dimulai.

Sementara itu menurut Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PKS Kuningan, Saipuddin, S.Si, dalam kesempatan nobar kali ini, partainya memilih pemutaran film dengan durasi lengkap sekitar 4 jam. Ia berharap dengan memutar versi lengkap film tersebut masyarakat benar-benar memahami apa yang terjadi pada 30 September 1965.

"Yang kita putar sekarang ini versi lengkap dengan durasi 4 jam agar masyarakat dapat benar-benar memahami apa yang terjadi saat itu," kata Saipuddin.

Dalam acara nobar tersebut, selain kader PKS, masyarakat sekitar juga tampak begitu antusias dalam menyaksikan pemutaran film yang juga diputar serentak di beberapa tempat lainnya di Indonesia.

.imam


Jumat, 10 Agustus 2018

Saipuddin : Alhamdulillah BCAD PKS 100% Memenuhi Syarat

Kuningan - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Kuningan, Saipuddin SSi mengungkapkan rasa syukurnya atas hasil Verifikasi Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Pemilu 2019  pada Rabu, (8/8/2018).

Pasalnya, berdasarkan hasil verifikasi tersebut, seluruh Bakal Calon Anggota DPRD dari partainya ini dinyatakan 100% memenuhi syarat sehingga dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yakni masuk di dalam Daftar Calon Sementara (DCS).


"Alhamdulillah seluruh bacaleg dari PKS dinyatakan 100% memenuhi syarat, " ujar Saipuddin kepada portal berita ini.


Meski diakui bahwa sebelumnya ada beberapa perbaikan dan kekurangan berkas dari beberapa bacaleg, namun semua itu dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Memang ada beberapa perbaikan dan kekurangan berkas dari beberapa bacaleg, namun saya bersyukur semuanya dapat terpenuhi sesuai ketentuan," ungkapnya.


Lebih lanjut Saipuddin berharap, usai tahapan verifikasi ini seluruh bacaleg dari partainya tersebut dapat lebih mempersiapkan diri guna menghadapi kompetisi yang sesungguhnya baru akan dimulai.


"Seluruh bacaleg harus lebih mempersiapkan diri, karena verifikasi ini merupakan tahapan awal, kompetisi yang sesungguhnya baru saja akan dimulai, " katanya.

Menanggapi 13 orang bacaleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU, mantan Ketua Pemenangan SenTOSA ini mengaku tidak mengetahui detailnya, karena memang KPU sendiri tidak menginformasikan secara detail.

"Soal bacaleg yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat saya tidak tahu detailnya, yang penting bukan dari PKS, "  tandasnya.


.roy

Senin, 06 Agustus 2018

PKS Ngebet Cawapres 2019


benangmerah.co.id - Seraya bernostalgia dengan Susilo Bambang Yudhoyono, karena pernah berkoalisi dalam Kabinet Indonesia Bersatu, Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, tak secara tegas berkata bakal selangkah bersama Partai Demokrat dalam pemilihan presiden 2019. Salim, dan juga SBY, menyatakan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden.

“Kalau calon presiden sudah sepakati bersama," ujar Salim, "tinggal calon wakil presiden mesti bahas."

Salim memberi isyarat soal dirinya yang dijadikan keputusan sebuah kelompok bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama lewat ijtima (politik) ulama. Namun, isyarat itu tak berbalas. 

Selama hampir sepuluh menit SBY memberikan pernyataan pers soal maksud pertemuannya dengan elite PKS, presiden Indonesia ke-6 itu sama sekali tak menyinggung nama calon wakil presiden pendamping Prabowo. SBY bahkan tak menyebut rekomendasi Ijtima Ulama. Ia hanya mengutarakan bahwa keputusan calon wakil presiden diserahkan kepada Prabowo.

“Saya yakin Prabowo dengan kearifan, dengan wisdom, dengan pertimbangan yang kebijaksanaan akan bisa memilih siapa yang paling tepat mendampingi,” kata dia.

Pertemuan kedua elite partai malam itu tanpa tanya jawab kepada wartawan. Usai bertemu selama dua jam, SBY bergegas meninggalkan Hotel Grand Melia bersama elite Partai Demokrat. Begitu pula Salim Segaf, yang didampingi Hidayat Nur Wahid dan Sohibul Iman, yang meninggalkan lantai 14 Hotel Grand Melia.

Mustafa Kamal, Sekretaris Jenderal PKS yang hadir dalam pertemuan itu, juga enggan berbicara mengenai pertemuan tersebut. Namun, ia memberi isyarat bahwa PKS bakal memperjuangkan rekomendasi Ijtima Ulama kepada partai koalisi pendukung Prabowo Subianto. Apalagi, kata Mustafa, rekomendasi itu juga mendapuk Salim Segaf sebagai calon wakil presiden bersama Ustaz Abdul Somad.

“Kami tentu saja menjadikan ijtima ulama ini sebagai aspirasi apa yang sudah kami bangun selama ini dengan Pak Prabowo,” ujar Mustafa.

Munculnya nama Salim Segaf dalam bursa calon presiden dan wakil presiden telah diumumkan sejak Januari 2018 oleh PKS. Nama Salim berada di urutan keenam dari sembilan kandidat internal, yang tidak sepopuler Ahmad Heryawan atau bahkan Anis Matta. Nama terakhir bahkan disingkirkan dalam konflik internal PKS.

Namun, kemunculan nama Salim terhitung janggal. Salim berada di balik penambahan sembilan orang capres atau cawapres PKS yang semula hanya lima calon, yang menjadi pilihan kader inti partai tersebut. Dari sanalah nama Salim masuk dalam bursa capres atau cawapres yang diusung PKS, meski perolehan suara internalnya tak sampai 2 persen. 

Belakangan, setelah sembilan nama itu muncul, ia menyodorkan kepada Prabowo Subianto. Selain nama dia, kader lain adalah mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang memang jadi kader unggulan. 

Meski begitu, Salim membantah ia menyodorkan dua nama termasuk dirinya kepada Prabowo sebagai calon wakil presiden.

“Kami mengajukan sembilan nama,” ujar Salim di kantor DPP PKS, 30 Juli lalu.

Prabowo enggan mengomentari dua kader PKS sebelum hasil rekomendasi Ijtima Ulama keluar. Ia hanya menjawab semua nama yang muncul dan bakal berpasangan dengannya akan dibahas lebih lanjut. 

“Kami bahas semuanya, ya," ujar Prabowo pada 31 Juli lalu usai bertemu dengan pimpinan PKS dan PAN di rumah pengusaha Maher Algadri di bilangan Prapanca, Kemang, Jakarta Selatan. 

Nama Salim Segaf mulai dikaitkan sebagai calon pendamping Prabowo setelah Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengeluarkan pandangan politik pada pekan lalu. Rekomendasi dari gerakan politik yang memenjarakan Basuki Tjahaja Purnama ini secara tegas merekomendasikan Prabowo sebagai calon presiden. Sementara, sebagai pasangannya, nama Salim Segaf dan Ustaz Abdul Somad diusung mendampingi Prabowo.

Gelagat ketidaksukaan Prabowo dijodohkan dengan Salim Segaf sempat mengemuka melalui pidato yang ia utarakan saat hari pertama Ijtima Ulama. Prabowo berkata siap mendukung calon yang lebih baik jika ia sudah tak lagi dibutuhkan. 

Meski tak secara terang-terangan menolak Salim sebagai pendampingnya, tapi gelagat ketidakcocokan penjodohan hasil Ijtima Ulama berkali-kali ia sebut sebagai "saran".

“Ijtima itu mengajukan rekomendasi. Pengertian rekomendasi itu, kan, saran. Itu akan dibahas,” kata Prabowo menjawab pertanyaan media.

Upaya memunculkan nama Salim Segaf terus dilakukan PKS kepada partai koalisi pendukung Prabowo dalam Pilpres 2019. PKS getol menyorongkan nama Salim dengan dalil rekomendasi Ijtima Ulama. Padahal, elektabilitas Salim terhitung rendah sebagai calon wakil presiden.

Namun, berkali-kali PKS ngotot menyodorkan nama Salim sebagai pendamping Prabowo. 

"Kami tetap bersama hasil Ijtima Ulama. Pokoknya kami bersama rakyat dan ulama," ujara Mustafa Kamal, Sekretaris Jenderal PKS, saat disodorkan pertanyaan mengenai sikap PKS di rumah pengusaha-cum-politikus Gerindra Ahmad Muzani, 1 Agustus lalu.

Malam itu Mustafa keluar lebih dulu ketimbang sekjen PAN dan Demokrat yang menghadiri pertemuan di kediaman Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Ia sama sekali tak mau diwawancarai dan hanya memberi pernyataan "tetap bersama hasil Ijtima Ulama".

Mustafa bukan sekali ini saja memberi pernyataan dengan merujuk hasil Ijtima Ulama. Sejak pertemuan elite PKS dan SBY di Hotel Grand Melia, Kuningan, Jakarta Selatan, ia berkali-kali mengutarakan hal sama mengenai komitmen PKS terhadap rekomendasi Ijtima Ulama. 

Hasil Ijtima itu, dengan kata lain, dipakai elite PKS untuk mendorong nama Salim agar dipinang Prabowo. 

Pada pertemuan ketua umum partai koalisi pendukung Prabowo, misalnya, PKS berupaya menyelipkan agendanya dan tetap menyodorkan Salim sebagai calon wakil presiden. Dorongan PKS dikuatkan dengan kehadiran Slamet Maarif, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212.

Menurut Slamet, Persaudaraan Alumni 212 tetap mendorong hasil Ijtima Ulama agar dijadikan landasan dalam penentuan pasangan calon pada Pilpres 2019. 

“Yang jelas PA 212 mendukung dan memperjuangkan hasil Ijtima Ulama,” ujar Slamet. Ia menegaskan upaya koalisi keumatan memakai rekomendasi ulama bakal terus diperjuangkan.


Suhud Aliyudin, Direktur Pencapresan PKS, mengatakan partainya sekuat mungkin mendorong hasil Ijtima Ulama yang merekomendasikan nama Salim Segaf. Ia beralasan rekomendasi itu menjadi beban bagi PKS sebagai partai dakwah.

“Agar rekomendasi itu bisa jadi kenyataan. Jadi posisi kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan itu," kata Suhud.



.roy / .tirto

Popular 7 hari terakhir

Popular 30 hari terakhir

Popular sepanjang waktu