Benang Merah: Pememrintahan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan, Deden Kurniawan S, Aks, SE, M.Si, CFrA, QRMP

Oleh:

Deden Kurniawan S, Aks, SE, M.Si, CFrA, QRMP

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan

Benangmerah, Penataan pusat kota kuningan ibarat menyusun puzzle yang rumit sehingga harus hati-hati sehingga menghasilkan frame yang utuh dan terkoneksi dari berbagai puzzle tersebut. 

Puspa (Pujasera dan Parkir) Siliwangi (ex SD 17), area Pertokoan Siliwangi, Puspa Langlangbuana, Masjid Syiarul Islam, Area parkir depan Toserba Terbit, Puspa Taman Kota, dan sekitarnya merupakan puzzle dari area pusat kota yang harus terkoneksi dengan baik. Di area tersebut terdapat komunitas Pedagang Kaki Lima (PKL), Pedagang dan Pengusaha di area pertokoan Siliwangi, Angkutan Kota, delman tunggang dan delman hias, jemaah Masjid Syiarul Islam dan komunitas lainnya sebagai bagian puzzle pusat kota Kuningan.

Puzzle area perkotaan dan puzzle komunitas tentunya memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda. Hal inilah yang harus dilakukan kajian teknis agar penyusunan puzzle memberikan dampak yang baik untuk semua pihak.

Menata kota memerlukan waktu yang panjang, karena selain merubah tata kota, rekayasa lalulintas, penyediaan fasilitas umum dan lain-lain, juga terkait dengan pola pikir dan budaya masyarakat. 

Sebuah studi yang dilakukan peneliti di Stanford University mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara *paling malas* berjalan kaki di seluruh dunia. Studi tersebut menyebut bahwa rata-rata orang Indonesia berjalan kaki hanya 3.513 langkah per hari. Hal ini bisa dilihat juga pada laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), menunjukkan bahwa Indonesia menempati *peringkat pertama* sebagai negara dengan penduduk yang paling malas jalan kaki. Sangat jauh apabila dibandingkan dengan warga Tiongkok yang sehari berjalan dengan rata-rata 6189 langkah. Hal ini berdampak pada kesehatan masyarakat Indonesia, terutama kaitannya dengan *obesitas*. Penelitian yang sama,  mengungkap hubungan antara kurangnya aktivitas jalan kaki dan tingginya angka obesitas di suatu negara. Indonesia juga dinyatakan menempati peringkat ke-17 sebagai negara dengan penduduk yang mengalami obesitas terbanyak di dunia.

Jurnal Ilmiah dari Muhammad Ragialdy Janitra, seorang Mahasiswa jurusan Rancang Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) asal Kuningan Tahun 2018 dengan judul “Prinsip dan Konsep Perancangan Koridor Jalan Siliwangi Kabupaten Kuningan” menjadi salah satu acuan pemerintah daerah dalam penataan pusat kota Kuningan. Dalam penelitian tersebut terdapat kajian arus lalulintas, aktivitas bisnis, kebutuhan pejalan kaki, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan.

Penataan kota yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kuningan didasarkan pada kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat (_social welfare_), dimana aset Pemda digunakan untuk kepentingan masyarakat banyak daripada kepentingan investasi lainnya. mengutip statement Pj. Bupati Kuningan dan Sekretaris Daerah, kebijakan ini untuk memuliakan rekan-rekan pedagang untuk bisa tenang melakukan aktivitas ekonomi dan diakui legalitasnya oleh pemerintah.

Kebijakan ini dikaji, disusun, dan diimplementasikan melalui Tim Terpadu (Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian Lingkup Setda, Diskopdagperin, Dishub, Satpol PP, DLH, DPUTR, BPKAD, Diskominfo, Camat dan Lurah setempat, dan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah - Forkopimda, serta unsur akademisi) meliputi melakukan relokasi terhadap 364 PKL sekaligus kantung parkir ke tiga Puspa yaitu Puspa Siliwangi 196 PKL, Puspa Langlangbuana 59 PKL, dan Puspa Taman Kota sebanyak 109 PKL yang ditempatkan di lantai atas food court. Untuk PKL yang direlokasi sesuai dengan data yang terdaftar di paguyuban setiap area dan sudah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati melalui Dinas terkait.

Selain itu juga Pemda menerapkan kebijakan mengalihkan lalulintas dari area pertokoan Siliwangi ke Jalan Langlang Buana dan Jalan Syeh Maulana Akbar. Selanjutnya menerapkan kebijakan pengalihan rute delman hias serta mengalihkan pangkalan delman hias dari seputaran Masjid Syiarul Islam ke lokasi baru disamping Gedung Juang.

Tujuan relokasi tentunya untuk menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan teratur serta menciptakan kawasan perekonomian baru. Tujuan penutupan jalan di area pertokoan Siliwangi untuk cipta kondisi agar PKL bisa bertahan di lokasi yang baru, dan membuka akses proses loading barang dan angkutan yang dibutuhkan para pemilik area pertokoan Siliwangi dengan buka tutup barier. Sedangkan untuk menuju pertokoan bisa diakses pengunjung bisa dari Puspa Langlangbuana dan dari Pasar Siliwangi Barat. Selain tujuan antara tersebut, penutupan Jalan Siliwangi bertujuan untuk memberikan ruang bagi pejalan kaki dan ruang publik, serta kedepan rekayasa lalulintas pusat kota bisa lebih fleksibel dimana Jalan Siliwangi bisa dibuka dan ditutup sesuai kebutuhan dan masyarakat pengguna jalan sudah paham opsi rekayasa lalulintas yang bisa diterapkan di pusat kota. Misalkan seperti saat Nobar Timnas, maka jalan Siliwangi bisa dilakukan penutupan dan pengguna jalan sudah paham rekayasa lalulintas yang harus diikuti. Untuk tujuan tersebut, sepanjang area pertokoan Siliwangi sudah dilengkapi dengan lampu penerangan jalan umum, lampu hias tematik, tempat duduk sepanjang pertokoan, kursi estetik di setiap pojok, asesoris fasilitas umum, dan penyediaan koneksi internet gratis. 

Untuk pemindahan terminal delman hias bertujuan agar aktivitas peribadahan di Masjid Syiarul Islam lebih lancar dan lebih tertib tanpa terhalang oleh parkir delman hias, juga bertujuan agar kotoran kuda yang tercecer saat delman hias “ngetem” dapat segera dibersihkan karena di lokasi yang baru sudah disiapkan sarana untuk pembersihan kotoran kuda sekaligus saluran pembuangannya.

Selama penerapan kebijakan tersebut, Pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan evaluasi berkala. Hasil yang sangat dirasa diantaranya: 1) pusat kota menjadi tertib, 2)seputaran Masjid Syiarul Islam lebih bersih dan asri, 3) tumbuhnya komunitas ekonomi baru, 4) menurunnya pungutan liar, dan 5) peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor parkir. 

Ada target jangka panjang terkait kebijakan penataan pusat kota ini diantaranya: 1) menjadikan Kuningan kota wisata yang bersih dan tertib dengan destinasi kuliner 24 jam; 2) menumbuhkan kreatifitas seni budaya dan ekonomi kreatif di masing-masing Puspa karena di setiap Puspa disediakan fasilitas pentas seni budaya; 3) menjadikan pusat transaksi digital; 4) menjadikan pusat pengolahan sampah dari limbah penjualan menjadi pupuk organik dan sampah daur ulang, 5) pemberdayaan anak jalanan (anak punk) untuk dapat diberdayakan sesuai minat dan bakatnya.

Di sisi lain hasil evaluasi Tim terdapat 2 dampak signifikan yang perlu dilakukan penyesuaian implementasinya yaitu: *Pertama* permintaan pembukaan jalan dari pemilik pertokoan siliwangi karena dianggap menurunkan kunjungan konsumen, dan *Kedua* masih adanya PKL sekitar taman kota yang belum terelokasi ke lokasi yang baru karena keterbatasan ruang di area relokasi.

Terhadap 2 dampak tersebut, Pemerintah Daerah sedang mengambil langkah alternatif lanjutan yaitu:

1. Untuk permintaan pembukaan jalan dari pemilik pertokoan Siliwangi akan dilakukan pembukaan arus lalu lintas dengan pembatasan hanya kendaraan pribadi yang melintas, penyediaan jalur loading barang kiri kanan jalan untuk proses loading pertokoan Siliwangi. Selain itu terus dilakukan penambahan dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang dibutuhkan sepanjang area pertokoan.

2. Untuk sisa PKL yang belum terelokasi sedang disiapkan penambahan area lapak PKL di Puspa Langlangbuana dan alih fungsi Pasar Rakyat Langlangbuana yg belum optimal digunakan oleh pedagang untuk berjual beli. Proses penataan sedang dilakukan agar lokasi yang baru layak digunakan. Proses lain yang sedang ditempuh adalah pendataan sasaran PKL yang akan direlokasi agar terpenuhi asas keadilan dimana satu orang atau satu keluarga hanya memiliki satu lapak untuk pemerataan. Dan tantangan berikutnya adalah memastikan bahwa area publik yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan digunakan untuk berjualan atau aktivitas lainnya.

3. Melakukan kampanye budaya jalan kaki agar pola pikir dan budaya ingin mencapai tujuan secara langsung dapat dirubah.

Terakhir, implementasi kebijakan tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena selain proses pembangunan infrastruktur, juga merubah pola pikir dan budaya yang selama ini sudah turun temurun dilakukan. Kebijakan juga pasti tidak akan memberikan kepuasan bagi semua pihak, tetapi kebijakan idealnya tidak kaku dan dapat dievaluasi setiap saat untuk mampu memberikan dampak positif sesuai yang ditargetkan. 

"Roma tidak dibangun dalam satu malam"

kantor wakil Rakyat Pemkab Kuningan dihiasi dengan Jambangan bunga rusak hingga tampak tidak elok dipandanga mata

Benangmerah - Ada pemandangan yang tidak sedap di lihat mata, begitu masuk pintu gerbang kantor wakil rakyat tempak beberapa jambangan bunga rusak, bahkan sudah ada yang telanjang hingga yang tampak akar dan tanah pohon Pinus Kipas itu, nampaknya hal itu sudah lama dibiarkan.

Jika di perhatikan dari Pos Jaga Scurity tidak sedikit orang atau tetamu yang pandangan matanya pertamanya melihat ke atas yang tampak orang orang memperlihatkan ekspresi prihatin. Lantaran rada unik Gedung DPRD Kabupaten Kuningan di hiasi dengan jambangan bunga yang pada ancur. (Mans Bom)

Bupati bersama Kadishub usai rapat pemantapan program PJU Ban Gub

Benangmerah - Usai rapat di Dishub Bupati minta pendataan penerangan jalan umum yang reel di Kuningan, dimana kami banyak mendapat informasi yang masuk, bahwa ada desa yang banyak dan ada desa yang sedikit, ada beberapa ruas jalan yang ada PJU nya gelap, jadi kita ingin ada pemerataan di setiap desa terang, pinta bupati Kepada media ini saat door stop dihalaman Kantor Dishub Rabu (29/3/2023).

Alhamdulillah, lanjut Bupati Acep Purnama didampingi Kadishub Muhtofid, gayung bersambut, dari pemerintah provinsi, Pemkab kuningan mendapatkan bantuan pengadaan penerangan jalan umum (PJU) dengan nilai 117 M lebih. Kuningan sudah membuat perencanaan juga sudah masuk pelelangan, dan yang lainnya sedang dalam proses, kami sangat terbuka, juga masuk program e-katalog, kami dari pemda dalam hal ini Dishub tinggal bagaimana dalam merealisasikannya agar program berjalan dengan lancar, dan telah berkonsultasi denga konsultan untuk bagamana pelaksanaannya. 

Nanti setelah ada pemenang dari lelang proyek PJU ini lalu di undang pemenangnya, untuk bagaimana merealisasikan fisiknya, di mana saja untuk pemerataan di 361 desa yang ada di Kuningan agar desa desa terang denga 1 desa dipasang 10 titik, lalu potensi yang bisa dirumuskan dan dikerjakan.

Pertama pendataan dan penataan, pendataan Supaya mendapat Jumlah yang pasti, berapa titik PJU yang sudah terpasang sebelumnya lalu ditambah lagi dengan yang sekarang . "Maaf terkadang Saya suka prihatin karena lalulintas listrik ada yang legal dan Ada yang ilegal jadi kasihan PLN,"

Yang ketiga ingin minta kepastian, karena sekarang mulai berubah, PJU yang akan dipasang ini ingin pake meterisasi jadi tidak di plat nah kalau ini bisa nantinya ada ketertiban dan ada lisensi, harapnya (Mans Bom)

Aksi orasi puluhan mahasiswa PMII Kuningan, di halaman gedung negara Pemkab Kuningan. Kamis (23/2/2023)

Benangmerah - Kuningan merupakan daerah kabupaten kecil namun tidak sedikit menyimpan beragam persoalan mulai dari isu Kuningan menuju Kabupaten Pendidikan, hingga Kuningan menjadi Kabupaten termiskin kedua di Jawa Barat, angka pengangguran masih sangat tinggi, gagal bayar TPP dan sertifikasi yang mengakibatkan kesenjangan sosial, pergerakan mahasiswa islam indonesai (PMII) Kuningan merasa miris dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat sekarang ini

"Kami PMII Kuningan sangat mengapresiasi betul atas capaian prestasi yang telah diraih sebelumnya, salah satunya pak Acep meraih penghargaan pertama atas komitmen dan kerja keras dalam mendorong percepatan pembangunan desa sehingga seluruh desa di Kabupaten Kuningan mencapai status berkembang, maju, lalu mandiri. Bupatinya pun meraih penghargaan dari Kemenkeu, selain itu juga mendapat penghargaan atas opini WTP dari Kemenkeu oleh KPPN Kuningan dan BPKAD. Bupati Acep juga mendapat penghargaan di Hari Pers Nasional Anugrah Kebudayaan bersama 9 daerah se Indonesia, Kuningan juga meraih penghargaan sebagai Kabupaten informatif pada tahun 2022, juga sebagai Kabupaten terbaik kedua katagori wilayah kecil pencatatan dan pelaporan Bangga Kencana tingkat Jawa Barat, serta anugrah apresiasi terbaik pertama pengelolaan Gudang Alokan Sirika tahun 2022," kata cemooh Ketua PMII M Rojab.

Namun tentunya, lanjut M Rojab, kita jiga harus melek dan terima kenyataan terhadap realita yang ada di masyarakat, banyak wacana wacana yang di bangun namun kenyataannya nihil, kami teringat ungkapannya P Ricoeur bahwa, rencana itu sendiri menggadaikan Empat hal, ada subyek yang mengatakan, ada dunia yang mau direpresentasikan, kepada siapa disampaikan, dan temporalitas atau kontek waktu yang di tetapkan. Apalagi di ujung tahun ini sebelum kontestasi politik akan ada wacana apalagi yang akan di bangun, tanya nya. Ketika observasi dimasyarakat kami menemukan dan mendengar banyak sekali pernyataan langsung dari masyarakat, mulai dari masalah ekonomi yang menyebabkan kemiskinan masalah pendidikan yang sulit karena terkendala keuangan

Masalah pertanian yang tidak merata dalam bantuan pupuk, guru ngaji berjuang mati matian mendidik generasi bangsa yang hampir tidak terperhatikan, kemudian yang terhangat adalah adanya kanaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan masih banyak lagi permasalahan yang belum menemukan titik temunya, salah satunya adalah masalah kemiskinan.

Menurut data BPS pada rentang tahun 2019 penduduk miskin Kabupaten Kuningan mencapal 16.000 jiwa, tahun berikutnya persentase penduduk miskin di Kuningan meningkat yang semula 11,42 persen naik 1,41 persen atau menjadi 12,82 persen di tahun 2020.

Data statistik pusat maupun provinsi pada tahun 2021 mencatat Kabupaten Kuningan (13,1%) menjadi daerah kedua Provinsi Jawa Barat setelah Kota Tasikmalaya (13,13%) yang status dan angka kemiskinannya sangat tinggi bahkan sangat extreme. Seharusnya kebijakan oemulihan ekonomi nasional (PEM) bisa dioptimalkan untuk mengurangi angka prngangguran di Kabupaten Kuningan.

"Lalu bagaimana mungkin Kuningan makmur, agamis, dan pinunjul berbasis desa tahun 2023 dalam visi yang telah di tetapkan, dan bagaimana akan melalsanakan pembangunan kawasan pedesaan berbasis pertanian wisata, budaya dan potensi lokal untuk mempercepat pertumbuhan serta pemerataaan ekonomi rakyat? Kemudian lanjutnya, apa hasil dari rapat dengan Dinas terkait untuk melakukan evaluasi kebijakan pengentasan kemiskinan extrime di Kabupaten Kuningan? Tidak menutup krmungkinan tiap tahunnya akan terus meningkat sampai habis masa periode," tegas M Rojab serta Korlap aksi Feri.

Masalah pengangguran kalau kita lihat pada tahun 2021 di saat Kabupaten/Kota mengalami penurunan justeru Kuningan malah memgalami kenaikan hingga menembus angka prngangguran mencapai 36.337 orang atau mencapai 11,86% kemudian di tahun 2022 Kuningan mengalami sedikit penurunan, namun menjadi juara nominasi angka tertinggi pengangguran di Jawa Barat, sejak tahun 2019 BPS mencatat angka pengangguran terbuka terus meningkat, ditahun itu angka pengangguran diangka 49.304 atau 9,69 %, kemudian tahun 2020 melesat naik 58.513 atau 11,22 %.

Ironis memang, anggaran belanja tinggi, PAD kecil sehingga terjadi permasalahan yang begitu kompleks. Apakah ini salah satu bentuk gagalnya pengelolaan APBD dalam PP No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yaitu perencanaan, otoritas pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi. Dalam visi makmur, agamis dan pinunjul berbasis desa tahun 2023 ini harus betul-betul diperhatikan sampai tingkat desa. Selalin dari wilayah desa tertinggal sampai daerah lainnya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang agamis dan pinunjul.

Apakah ini disebut kejahatan politik, tanyanya. Dimana kejahatan ini mempunyai destruktis luas dan jangka panjang. Dalam kasus di kabupaten Kuningan bisa jadi adanya eksteoritas kejahatan. "Artinya kejahatan bukan hanya karena niat jahat, tetapi ada faktor dari luar diri manusia yang mengkondisikan tindak kejahatan struktural yang diusung oleh sistem karena situasi dan kondisi. Jadi mau dibawa kemana kabupaten Kuningan ini," terang Mohamad Rojab yang diamini Feri. (Mans Bom)