Benang Merah: Pansus

Di gedung wakil rakyat ini Pansus Gagal Bayar

Benangmerah - Ramai pembahasan bahkan telah menjadi momok publik terkait kasuistis pemkab Kuningan dengan lebel Gagal Bayar, pihak legislatif yang memiliki fungsi kontrol dewan telah membentuk Pansus, sehingga publik menduga masalah tersebut urgen, proses pansus memang berjalan tetapi kini nyaris tak terdengar, di lanjut atau terhenti?

Pengawasan yang kurang epektif. Padahal dewan mendapat laporan semesteran di samping LKPJ, disitu ada pengawasan anggaran.

Jika Pansus di lanjut dengan proses tertutup untuk umum, itu bisa jadi mati suri, dan tidak menutup kemungkinan selesai di atas meja perundingan berjamaah. Masyarakat menunggu keputusan pansus seperti apa, berulangkali media massa menanyakan Pansus tertutup atau terbuka, Ketua Pansus Yudi dari Fraksi Golkar menyebut, anggota meminta untuk tertutup. "kan tidak bisa diputuskan sendiri, dan itu keputusan suara bersama," sebut Yudi, hingga berita ini di release pun tidak jelas.

Gedung negara Prmkab Kuningan ini lah terjadi peristiwa Gagal Bayar hingga di Pansuskan

Terkait dengan Pansus itu diawali dari terjadinya gagal bayar yang seolah penggunaan APBD, APBD yang di kelola Pemda harusnya terkontrol oleh DPRD sehingga tidak menutup kemungkinan Pemda akan berhati hati dalam penggunaan pembelanjaan anggaran daerah. Lalu apa fungsi pengawasan dan budgeting atau anggaran. (Mans Bom)

Ketua Komite Pemantauan Pelaksanaan Pemerintahan/Kompak Ade Haryanto

Benangmerah - Jika menilik awal peristiwa pansusus diduga keras ada indikator dari masalah JLTS sebesar 34 M dan sewa gedung SMA Kosgoro untuk SD 17 melalui yayasan, senilai 1,6 M untuk 10 tahun. Sementara dana peralihan dari DPUTR kepada DPKPP untuk JLTS senilai Rp 29,150 M Itu yang reel. 

Yang jadi pertanyaan kemana kekurangan uang tersebut. Berdasarkan keterangan dari mantan bendahara DPUTR AS. Bahwa pencairan telah di lakukan sebanyak dua kali yakni di bulan Oktober dan bulan Desember 2022. 

"Padahal pada saat bulan bulan itu tidak ada satu dinas pun yang bisa mencairkan anggaran apapun, lantaran saat itu sedang pembahasan perubahan tahun anggaran 2022," terang Ade

Selain dari pada dua hal itu tadi, lanjut Ade juga, tertinggalnya pembayaran TPP (tambahan penghasilan pegawai) senilai Rp 10,5 Milyar dan TPG (tunjuangan profesi guru) senilai Rp 22 milyar per bulan di kali 3 Bulan, juga kepada pihak ketiga hingga hitungan total di perkiraan mencapai ratusan Milyar. (Man Bom)