Benang Merah: Pungutan

Ilustrasi Pendidikan TK

Kuningan - Pendidikan gratis adalah sistem pendidikan di mana peserta didik atau orang tua tidak dikenakan biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Bahwa biaya pendidikan, seperti SPP, biaya pendaftaran, dan biaya lainnya. 

Konsep pendidikan gratis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Namun, tujuan mulia dari amanat peraturan tentang pendidikan gratis yang untuk memastikan semua anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, acap kali tercederai.

Seperti halnya yang pada pendidikan setingkat Taman Kanak-kanak (TK), peserta didik baru ternyata dibebani biaya masuk yang besarnya cukup besar. Dari keterangan orang tua siswa yang anaknya masuk sekolah TK, Ia dibebani biaya sebesar 800 ribu. "Ada biaya kang, gratis dari mana, besarnya 800 ribu, ini pun turun 200 ribu. Kalau dulu katanya sampai 1 juta," terang sumber yang namanya minta tidak di tulis.

"Biaya tersebut untuk pendaftaran, seragam dan lain-lain," imbuhnya.

Keterangan yang sama diamini oleh orang tua di sekolah TK yang berbeda. Menurutnya, biaya yang dipinta pihak sekolah bisa diangsur, yang penting sebelum siswa lulus keuangan sudah beres. 

"Biaya ke sekolah TK bisa dibayar sekaligus, bahkan dicicil juga boleh, bagaimana ada keuanganya. Dan biaya ini juga besarannya langsung dikeluarkan pihak sekolah, padahal katanya gratis ya pendidikan dasar mah," tanyanya. 

Terpisah Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan, Ucu Samsuri, S.Kom, di ruang kerjanya, menegaskan telah meminta informasi pada pengawas, dan sudah ditindaklanjuti.

"Sudah, dikonfirmasi pada pengawas, tidak ada biaya pendaftaran. Kalau ada biaya yang lain, mungkin hasil musyawarah," terangnya, Rabu (25/6).

"Nanti saya klarifikasi lagi perkembangannya," janji Kasi.

.(Tim)

SMA Negeri 1 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Benang Merah - Meski saat ini pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk peningkatan pelayanan pendidikan di sekolah, baik itu, Biaya Operasional Sekolah (BOS), BOPD dan anggaran pembangunan maupun rehabilitasi melalui berbagai program, namun tetap ada saja sekolah yang memungut dengan dalih sumbangan dari orang tua siswa. 

SMA Negeri 1 Luragung kabupaten Kuningan yang saat ini tengah melakukan pembangunan sebuah gedung laboratorium TIK dengan sumber anggaran 100 persen dari orang tua siswa. Menurut salah satu orang tua siswa yang tidak ingin dipublikasikan, pihak sekolah melalui komite sekolah telah meminta sumbangan orang tua siswa sebesar 300 ribu per-siswa dengan jumlah siswa 1070 orang.

Kepala sekolah Drs. H. Suleha, M.M.Pd melalui Wakasek Humas Asep Syahdurandana, S.Pd menjelaskan pihak sekolah telah memberikan profosal kepada komite sekolah berkaitan kebutuhan dana untuk pembangunan laboratorium TIK. Komite sekolah kemudian mengadakan rapat orang tua siswa untuk dimintai sumbangan sesuai Pergub Jabar No. 44 Tahun 2022.

Pembangunan Lab TIK SMAN 1 Luragung yang bersumber dari dana orang tua siswa

"Kami telah mengajukan profosal kepada Komite sekola, kemudian komite sekolah mengadakan rapat orang tua siswa untuk menyampaikan kebutuhan dana yang diperlukan dalam pembangunan Lab TIK. Dalam hal ini orang tua siswa diberi pilihan nominal sumbangan denga beberapa pilihan, mulai dari 350 ribu, 450 ribu, 550 ribu dan pilihan kosong untuk diisi sesuai kemampuannya," jelas Asep saat ditemui awak media di sekolah, Kamis (3/11).

Menurutnya pihak sekolah dan komite telah melaksanakan tahapan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 44 tahun 2022 tentang Komite Sekolah. Sementara dana yang dibutuhkan  dari awal perencanaan sebesar 360 juta, naik menjadi 460 juta akibat kenaikan harga material. 

Ironis memang, ketika anggaran pendidikan digelontorkan pemerintah dengan jumlah yang sangat besar, masih banyak sekolah yang memungut dari orang tua siswa dengan dalih sumbangan. Lebih parahnya lagi, banyak sekolah melalui komite tidak melaksanakan kewajibanya sesuai aturan yang berlaku dalam hal penyampaian laporan penggunaan dana orang tua siswa setiap 6 bulan sekali kepada orang tua siswa. Padahal hal tersebut jelas tertera dalam aturan pendidikan tentang komite sekolah.

Banyak orang tua siswa yang mengeluh tentang dugaan pungutan tersebut kepada pihak media ataupun LSM/Ormas, namun tidak berani kepada sekolah dengan pertimbangan anaknya.

.(Tim)