5,9 Milyar Belanja ATK dan Langganan Internet DPPKBP3A Rawan Korupsi

KUNINGAN (BM) - Dalam penjabaran APBD Kuningan tahun 2026 ini, DPPKBP3A mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) BOKB sebesar 10.009.159.000 dari pemerintah pusat. Salah satu program kegiatannya adalah Belanja ATK sebesar 3.236.400.000 dan Belanja Internet sebesar 2.697.000.000 yang berada dalam satu bidang, yakni Bidang Keluarga Sejahtera Dinas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Kuningan. 

Informasi yang diperoleh dari Kasubag Perencanaan DPPKBP3A, Wawan bahwa anggaran tersebut diperuntukkan pembelian kuota internet (2.697.000.000) dan operasional (3.236.400.000) bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berada di tiap desa dengan jumlah 2670 orang. 

"Untuk pengadaan kuota internet pihak dinas bekerjasama dengan provider alloperator yang berasal dari kelurahan Winduhaji, sedangkan penyaluran operasional TPK disalurkan melalui UPT KB di wilayah masing-masing, " Jelas Wawan. 

Realisasi anggaran DAK Non Fisik seperti BOKB dinilai bisa menghadirkan kerawanan korupsi. Beberapa modus operandi yang bisa menimbulkan korupsi diantaranya

• Pengadaan kuota internet dilaksanakan oleh satu provider alloperator bisa terjadi "Kongkalikong" antara pihak ketiga dan Kepala Dinas. 
• Harga kuota internet bisa lebih mahal ketika pengadaan dilakukan oleh provider alloperator
• Penyaluran operasional TPK melalui UPT KB kerap menimbulkan terjadinya pemotongan atau pungli. 
• Berpotensi timbulnya bukti penerimaan yang dimanipulasi. 

Kepala DPPKBP3A, H. Apip Ropi'i dan Kepala Bidang Keluarga Sejahtera Anwar Nasihin ketika hendak ditemui sedang tidak berada ditempat. Saat dihubungi lewat whatsapp hanya menjawab sedang berada di Setda Kuningan. 

. (One)