Kuningan Pailit Anggaran Hingga Akan Melelang Asset Daerah, Pinjam Bank Pun Tak Bisa

Sementara yang sudah di tetapkan di APBD dalam pekerjaan perbaikan infrastruktur terkait dengan niatan Pemkab Kuningan akan melakukan penjualan Asset daerah itu merupakan salah satu opsi namun sepertinya itu tidak akan di lakukan karena untuk memecahkan sebuah kebuntuan, DPRD memberikan 4 opsi, opsi pertama memberikan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan itu dilakukan walaupun tidak maksimal karena potensi PAD Kuningan terbatas bahkan sudah mentok. Tapi walau bagaimanapun juga harus berupaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

"Tadi Saya sudah bicara dengan bupati pekan ini akan di laksanakan," ungkap ketua DPRD kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, Kamis (3/8/2023).

Kemudian opsi kedua, lanjut Nuzul Rachdy, pinjaman Bank Daerah tidak bisa di laksanakan lantaran masa jabatan bupati tidak memungkinkan. Ketiga melaksanakan secara optimal rasionalisasi belanja, kemudian opsi ke empat misalnya penjualan aset bisa dilakukan namun tidak bisa dalam waktu dekat ini. Maka yang dilakukan adalah rasionalisasi belanja semua dinas termasuk anggaran dewan, namun untuk dewan belum bisa di presentasikan nilai pengurangannya yang pasti sesuai dengan progres PAD dan termasuk pokir terkena refokusing meski tidak secara langsung tetapi bertahap.

Dengan kondisi Kuningan seperti ini harus kita akui Kuningan dalam kondisi tidak normal temuan BPK kuningan mencapai angka 240 milyar lebih. Menurut Ketua DPRD Nuzul Rachdi ini sebetulnya akumulasi dari tahun tahun sebelumnya sehingga terjadi gagal bayar, nah untuk tahun berikutnya kita upayakan agar tidak terjadi lagi gagal bayar. Pokir dan reses itu sentuhan masyarakat nuzul menyebut di APBD tidak ada dikotomi pokir atau lainnya karena semua itu untuk masyarakat hanya bertahap menganggarkan dari APBD semua juga prioritas cuman mana yang lebih penting disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Pungkasnya. (Mans Bom)