POLISI dan BPK Diharapkan Turun Tangan Atasi Masalah Dinsos
.jpeg)
Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kuningan
Benangmerah, Dipenghujung tahun 2023 masyarakat yang ada di Kabupaten Kuningan begitu bergejolak terkait dengan adanya dugaan penyimpangan pendistribusian E Warung oleh distributor.
Informasi yang dihimpun awak media BM dari berbagai nara sumber disebutkan, ada sejumlah oknum aparat desa / kelurahan yang memegang kartu E Warung milik sejumlah KPM (keluarga penerima manfaat) digesek oleh oknum tersebut dan langsung bekerjasama dengan pihak distributor sehingga masalah ini mencuat seperti yang terjadi di Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan dan ditambah daerah lainnya.
Masalah terus berkembang sampai saat ini banyak oknum yang menggesek kartu E Warung milik KPM, sehingga pejabat dinas sosial harus turun lapangan dengan menyita waktu yang begitu lama.
Sejumlah tokoh pemerhati dan peduli mayarakat yang ada di Kab Kuningan berharap pihak kepolisian dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) secepatnya turun tangan.
Yang lagi disorot adalah anggaran Puskesos dari tahun ketahun yang diduga disalurkan kurang maksimal, anggaran tahun 2022 sejumlah desa yang ada di Kecamatan Cimahi dan Cibingbin hanya menerima ATK apabila diuangkan hanya Rp 2,5 juta, padahal dalam juknis desa harus menerima bantuan Rp 7 juta rupiah
Segudang persoalan di dinas sosial harus secepatnya diselesaikan, "kita tinggal menunggu bom waktu aja, apa yang akan terjadi" ujar Wardi salah seorang anggota LSM
Kepala Dinas Sosial Kab Kuningan DR. H Toto Toharudin, M.Pd ketika akan diminta konfirmasi terkait dengan sejumlah persoalan yang diduga melilit dinas yang dipimpinnya, (10/10) secara kebetulan tidak bisa dihubungi karena ada kunjungan pejabat dari kemensos RI. (Anton) ***
