Komentar
Kantor Bupati Kuningan
Benangmerah - Terjadinya krisis keuangan ditubuh pemkab Kuningan sangat berdampak terhadap semua sektor terutama yang menjalin kerjasama dengan pihak swasta yakni para pengusaha konstruksi bangunan (pemborong) juga pengusaha media baik cetak, elektronik maupun online.
Informasi yang dihimpun BM belum lama ini disebutkan, terjadinya krisis keuangan di pemkab Kuningan, pihak swasta merasa dirugikan seperti terlambatnya termin (pembayaran uang proyek) dan nunggaknya pembayaran uang koran dan iklan disejumlah kantor SKPD (satuan kerja perangkat daerah), bahkan ada salah satu BUMD (badan usaha milik daerah) yang dijabat sementara oleh orang struktural eselon dua B dihentikan pemasangan iklan berikut kemitraan lainnya.
"saya bertahun - tahun bekerja dimedia cetak, baru kali ini kecewa berat oleh pemkab Kuningan, langganan koran dan iklan nunggak telat dibayar oleh sejumlah kantor dibawah naungan pemkab Kuningan, bahkan dinas pendidikan diduga gagal bayar lebih satu tahun terhadap semua media" ungkap Iwan Sukmawan (42) salah seorang awak media cetak Pro Rakyat.
Menurut Hermansyah (48), salah seorang mantan pengurus LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang bertugas di Kota Bandung dan sekarang berdomisili di Kecamatan Kramatmulya, Kab Kuningan, kepada BM (1/5) mengemukakan, "mungkinkah pemkab Kuningan bersama jajarannya bisa menyelesaikan hutang kepada pihak swsta dengan secepatnya ? sementara pemkab Kuningan membayar cicilan TPP (tunjangan perjalanan pegawai) dan yang lainnya diduga meminjam kepada pihak Bank besar ? apabila hal ini tidak bisa selesai apa yang akan terjadi ? " ungkapnya dengan nada prihatin.
Untuk mengetahui perkembangan kondisi keuangan, awak media BM mencoba menghubungi sekda Pemkab Kuningan DR. H. Dian Yanuar, M.Si (54) saat paska lebaran (sehabis cuti bersama) kebetulan pada saat itu diruang kerjanya sedang banyak tamu, sehingga BM tidak bisa mendapatkan jawaban informasi yang akurat. (Anton) ***