Komentar |
| Agus maolani Bacaleg DPRD Dapil 2 dari Partai PAN |
Benangmerah - Bacaleg anggota legislatif (Bacaleg) muda dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kuningan, Agus Maulani berpesan kepada bacaleg maupun masyarakat untuk menghindari politik uang pada perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Para bacaleg yang sudah terjun ke daerah pemilihan harus bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pesta demokrasi Pileg mapupun Pilpres, bahwa yang terlibat dalam politik uang dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 yang diatur dalam Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Pemilu.
Bacaleg DPRD daerah pemilihan 2 Kabupaten Kuningan, Agus Maulani mengatakan, sudah saatnya caleg muda berperan mengedukasi masyarakat agar mereka tidak lagi terlibat dalam politik uang. Oleh karenanya, para bacaleg harus memiliki program unggulan yang ditawarkan kepada masyarakat terlebih kepada konstituenya.
"Saya harap masyarakat bisa melihat rekam jejak seperti halnya komitmen bagi bacaleg yang baru terjun, dan rekam jejak kinerja bagi petahana. Kemudian referensi lainnya juga bisa dilihat dari gagasan para bacaleg tersebut untuk dipilih pada pemilu 2024 mendatang," kata Agus Maulani, Sabtu (14/10/2023).
Agus Maulani menyebutkan, yang baik dari para anggota DPRD maupun DPR RI dipengaruhi sejauh mana masyarakat mengetahui profil bacaleg tersebut dan komitmen yang jelas untuk membangun desa dimulai dari dasar yakni mensejahterakan masyarakat, sebutnya.
"Politik, bagi kami bukan suatu hal untuk menjadi alat memperkaya diri, melainkan seruan hati untuk mengabdi dan membangun desa melalui kesejahteraan masyarakat," kata Agus. Ia juga menyebutkan, tidak semua bacaleg memiliki kekuatan financial. Akan tetapi, bacaleg yang tidak memiliki kekuatan modal keuangan tentu akan bekerja sesuai dengan komitmen yang telah dibangunnya sejak awal.
"Saya berharap bilamana bacaleg muda terpilih menjadi wakil rakyat yang berangkat dari minimnya keuangan, jika sudah terpilih untuk tidak memperkaya diri. Sebab banyak rakyat yang membutuhkan agar aspirasinya dapat tersampaikan kepada eksekutif dan hadirnya program kesejahteraan masyarakat dari pemerintah," pungkasnya. (Mans Bom)