Hukum

Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…
Perbup Tunjangan DPRD Kuningan Belum Terbit. Namun RKA Sudah Jadi Dengan Nilai Yang Sama

Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…
Perbup Tunjangan DPRD Tanpa Uji Publik. Bupati Kuningan Telah Mengkhianati Rakyat

LSM Frontal Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi Senilai 900 Juta. Seret 4 Pimpinan DPRD Kuningan

KUNINGAN (BM) - DPRD sejatinya lahir untuk menjaga keseimbangan di daerah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari eksekutif dan memastikan pemerintahan yang berkuasa dapat memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan bagi rakyat. Dalam menjalankan tupoksinya, anggota DPR…
LSM Frontal Ungkap Dugaan Korupsi Tunjangan Transportasi Senilai 900 Juta. Seret 4 Pimpinan DPRD Kuningan

SPPG Diduga Melanggar Juknis, Markup Harga, Monopoli. Pengawas BGN Terlibat?

Ilustrasi Anggota DPRD Kuningan sebagai Pengawas plus Pelaku SPPG KUNINGAN (BM) - Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang, menurunkan angka stunting/malnutrisi, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak se…
SPPG Diduga Melanggar Juknis, Markup Harga, Monopoli. Pengawas BGN Terlibat?

LSM Frontal Minta 4,6 Miliar Perjalanan Dinas DPRD Dihapus BPKAD. Tidak Ada Urgensi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kuningan

Ilustrasi Perjalanan Dinas DPRD KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat telah menetapkan hari Jumat sebagai kebijakan work from home (WFH) sehari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN). Dalam rangka efisiensi, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas untuk dalam negeri dan luar negeri. Efisiensi…
LSM Frontal Minta 4,6 Miliar Perjalanan Dinas DPRD Dihapus BPKAD. Tidak Ada Urgensi Untuk Kesejahteraan Rakyat Kuningan

Pansus Diabaikan, Kuningan Caang Masuk Babak Baru

KUNINGAN (BM) - Polemik proyek PJU 'Kuningan Caang' kian memanas setelah muncul tudingan bahwa hasil Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Kuningan justru diabaikan dalam proses penanganan hukum. Hasil Pansus yang seharusnya menjadi pijakan awal karena memuat temuan teknis serta indikasi p…
Pansus Diabaikan, Kuningan Caang Masuk Babak Baru

Kejaksaan Hentikan Kasus PJU Kuningan Caang 117 Miliar. LSM Frontal : Obral SP3 untuk Koruptor

KUNINGAN (BM) - Seperti kita ketahui bersama sudah puluhan orang termasuk Pj Sekda Kuningan, eks Kadishub lama selaku Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan para pihak perusahaan pemenang penyedia barang jasa telah dimintai keterangan dan membawa dokumen-dokumen yang terkait s…
Kejaksaan Hentikan Kasus PJU Kuningan Caang 117 Miliar. LSM Frontal : Obral SP3 untuk Koruptor

Pembayaran Tunjangan DPRD Kuningan 2026 Pakai Diskresi. Kepala BPKAD Abaikan Hasil Evaluasi Gubernur Jabar

KUNINGAN (BM) - Pada tanggal 23 Desember 2025 turun surat dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait hasil evaluasi dan penyusunan RAPBD Kabupaten Kuningan tahun 2026. Berdasarkan hasil evaluasi dari Gubernur Jawa Barat yang ditujukan kepada Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar menekankan pent…
Pembayaran Tunjangan DPRD Kuningan 2026 Pakai Diskresi. Kepala BPKAD Abaikan Hasil Evaluasi Gubernur Jabar

Kepala Madrasah Di Kuningan Diduga Terlibat Makelar Proyek Kemenag dan DSN

AA saat dikonfirmasi awak media KUNINGAN (BM) - Beberapa Kontraktor Pelaksana proyek Dapur Santri Nusantara yang diprakarsai oleh Koperasi  Santri Nusantara  di Kuningan, dikabarkan merasa tertipu karena pekerjaannya sampai saat ini tidak dibayar. Tidak hanya itu, pengusaha konstruksi tersebut ju…
Kepala Madrasah Di Kuningan Diduga Terlibat Makelar Proyek Kemenag dan DSN

BAIS dan Ujian Akuntabilitas TNI

KUNINGAN, (BM) - Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontr…
BAIS dan Ujian Akuntabilitas TNI