Benang Merah

JAKARTA (BM) - Kejaksaan Agung RI telah resmi menetapkan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, dan 2 Wakil Kepala BGN, Sonsebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah sebelumnya ketiga oran tersebut menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Hal ini disampaika…

KUNINGAN (BM) - LSM Frontal Kuningan meminta BK DPRD Kuningan untuk segera mengambil tindakan terhadap 2 anggota DPRD yang diduga terlibat dalam gratifikasi dan pokir tahun anggaran 2025. Hal ini telah disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kuningan tanggal 25 Mei 2026.  Sebel…

KUNINGAN (BM) - Dana hibah Pokok Pikiran atau populer disebut dana Pokir tengah menjadi sorotan berbagai pihak. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi peringatan keras. KPK menyatakan menaruh perhatian terhadap alokasi dan pengguliran dana hibah pokir di tiap DPRD baik kabupaten …

KUNINGAN (BM) - Sebagai sebuah lembaga terhormat nampaknya DPRD Kuningan tidak pernah sepi dari pemberitaan yang menyangkut sepak terjang mereka dalam penggunaan uang rakyat atau dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), terutama terkait kepentingan mereka. Dalam penjabaran APBD tahun 202…

KUNINGAN (BM) - Beberapa karyawan tetap Agen Perusahaan J&T Cargo Kertawangunan kabupaten Kuningan mengeluhkan aturan pemilik agen yang dianggap sewenang-wenang terhadap karyawannya. Mulai tidak diserahkannya slip gaji, sulitnya mengambil libur meskipun ada jatah libur sebulan tiga kali sampai …

KUNINGAN (BM) - Institusi DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas oleh beberapa elite saja yaitu orang pilihan karena untuk masuk menjadi anggota di dalamnya diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai per…

KUNINGAN (BM) - Merasa tidak puas terhadap hasil audensi di kantor kecamatan Kadugede kabupaten Kuningan tanggal 5 Februari 2026 dilanjutkan pertemuan tanggal 10 Maret 2026 di aula kecamatan Kadugede, kini warga yang mengaku Perwakilan Masyarakat Desa Bayuning Kembali melayangkan surat kepada Inspe…

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…