Hukum

Bupati Kuningan Tolak Tanda Tangan Perbup. 50 Anggota DPRD Dikejar Debt Collector

KUNINGAN (BM) - Polemik terkait pembayaran Tunjangan DPRD memasuki babak baru. Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar dikabarkan secara tegas menolak menandatangani Peraturan Bupati (Perbup) terkait Hak Keuangan dan Administratif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kuningan bila prosedurnya tidak dilewa…

Tunjangan Dewan Tunduk Pada PP Nomor 18 Tahun 2017. Mengkritik Keras Sikap Ketua DPRD Kuningan Depresi Berat

KUNINGAN (BM) - Ketua DPRD Kabupaten Kuningan Nuzul Rachdy membuat blunder dengan pernyataannya di media massa bahwa pembayaran tunjangan pimpinan dan anggota DPRD yang belakangan ramai diperbincangkan publik memiliki dasar hukum yang jelas dan telah diatur dalam regulasi pemerintah. Bahkan ia meng…

65 Miliar Tunjangan DPRD Dicairkan Tanpa Dasar Hukum. Jaksa Agung Diminta Operasi Tangkap Tangan di Kuningan

KUNINGAN (BM) - Saat ini anggaran Tunjangan DPRD Kabupaten Kuningan sedang mendapatkan sorotan tajam dari lapisan masyarakat, dimana dana puluhan miliar dari APBD dicairkan padahal tidak ada landasan hukum berupa Peraturan Bupati (Perbup). Pemberian tunjangan komunikasi intensif, perumahan, trans…

Belasan Miliar TPP Ganda Pegawai Bappenda. Memicu Konflik Sosial ASN Seluruh Kabupaten Kuningan

KUNINGAN, (BM) - Para pegawai yang bekerja di Bappenda Kuningan memicu kesenjangan penghasilan dengan para staf ASN di lingkup SKPD lain karena secara mencolok mereka mendapatkan dua remunerasi sekaligus yaitu dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Insentif Upah Pungut (UP) pajak padahal tu…

Sekretaris Dewan dan Kepala BPKAD Main Mata. Bupati Kuningan Terseret Kembali Pembayaran Tunjangan DPRD 2026

Uha Juhana , Ketua LSM Frontal KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 sebagai dasar hukum dalam keluarnya pembayaran Tunjangan DPRD untuk tahun 2025 meskipun salah karena seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sesuai ketentuan yang sah sebagaimana dia…

Milyaran Dana UPK Ex PNPM Wajib Diusut Keberadaannya

KUNINGAN (BM) - Pemerintah pusat melalui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan dan mengucurkan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007 dan berakhir pada tahun 2014. Sejak saat itu pengelolaan keuangan dana eks PNPM Mandiri dikelola oleh Un…

Ratusan Oknum Diduga Manipulasi Umur Untuk Jadi Veteran Pejuang. Sanksi Hukum Pidana Menanti

Kantor LVRI Markas Cabang Kabupaten Kuningan KUNINGAN (BM) - Puluhan bahkan ratusan Oknum yang saat ini tergabung dalam wadah Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Marcab Kabupaten Kuningan diduga dengan sengaja telah memanipulasi data umur saat hendak mendaftar menjadi veteran pejuang. Saat i…

Proyek Irigasi Inpres 02/2025 Diduga Banyak Masalah. OP BBWS Cimancis Jangan Tutup Mata

Proyek BBWS Cimancis Program Inpres 02/2025 di desa Garatengah, Kec. Jalaksana Kab. Kuningan KUNINGAN (BM) - Tujuan utama Inpres 02/2025 tentang Irigasi adalah untuk mempercepat pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi guna mendukung tercapainya swasem…

PEKAT IB Bertekad Bawa Hasil Investigasi Program Revitalisasi Sekolah Ke Jalur Hukum

Ketua DPD PEKAT IB Kabupaten Kuningan, Donny Sigakole KUNINGAN, (BM) - Beberapa temuan dilapangan hasil investigasi dan konfirmasi terhadap program Revitalisasi Sekolah membuat PEKAT IB DPD Kuningan gerah dan bertekad membawanya ke jalur hukum. Permasalahan tersebut terutama terkait dugaan pungutan…

MBG Disinyalir Jadi "Hadiah" Buat Legislatif bukan UMKM

MBG dianggap sebagai 'Hadiah' istimewa buat Anggota DPRD KUNINGAN (BM) - Tujuan adanya program Makan Bergizi sebenarnya memang mulia dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa melalui pemenuhan makanan bergizi. Namun dibalik pelaksanaan MBG sudah menjadi rahasia umum terutama di kabupaten …