Benang Merah: Sekda Kuningan

Gedung Setda kab Kuningan

Benangmerah, Situasi dan kondisi anggaran APBD kabupaten Kuningan tahun 2024 memang sedang tidak baik-baik saja. Beberapa kepala dan termasuk bagian keuangan SKPD kerap kali mengeluhkan kondisi tersebut ketika ditemui media ataupun publik. Mereka menyatakan kalau anggaran tahun 2024 mengalami Rasionalisasi berupa refocusing sebesar 70 persen. 

Akibat kondisi tersebut, bisa dipastikan dapat mengurangi kualitas pelayanan pemerintah terhadap publik. Contoh kecil, tidak sedikit media baik online maupun cetak mengeluhkan terkait pembayaran baik langganan koran maupun iklan. Bahkan kalaupun dibayar, mengalami penurunan drastis nilai dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun demikian, ternyata statement atau penyataan para pejabat dinas dan bendahara,  diduga hanya sebuah kebohongan publik yang harus segera disikapi. 

Seperti apa yang diungkapkan Sekretaris Daerah sekaligus ketua TAPD kabupaten Kuningan, DR. H. Dian Rahmat Yanuar bahwa refocusing anggaran untuk SKPD tidak sampai 70 persen, namun hanya berkisar 40 persen saja. Bahkan ada juga SKPD yang hanya mendapat refocusing 20 persen. 

Menurut Dian saat dikonfirmasi dasar kebijakan anggaran Setda yang cenderung ada kenaikan dan tidak mengalami refocusing, hal tersebut wajar-wajar saja karena selain kegiatan yang dinilai urgensinya tinggi, juga Setda sering melayani tamu-tamu negara yang membutuhkan anggaran tidak sedikit 

"Saya dan Pak Pj Bupati menganggap wajar dengan anggaran Setda 81 milyar, bahkan masih lebih besar sekretariat DPRD. Karena selain kegiatan penting, kita juga sering menerima tamu-tamu negara/kunjungan dari pimpinan daerah lain. Tidak perlu menjadi suatu masalah yang mesti diperdebatkan oleh publik," ungkap Dian saat dihubungi benangmerah.co.id melalui WhatsApp, Kamis (27/6/2024).

Masalah kerjasama kemitraan dengan media itu bergantung dari kebijakan pimpinan SKPD masing-masing, lanjut Dian.

Kebohongan Publik sebetulnya telah diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Informasi Publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

.(YS)

Gema Jabar Hejo, bersihkan Sungai Cijantil, Desa Ciangir, Kecamatan Cibingbin dari berbagai kotoran dan sampah

Benangmerah, Keterlibatan masyarakat luas Komunitas pencinta lingkungan dalam mengimplementasikan gerakan masyarakat peduli lingkungan dan hutan (Gema Jabar Hejo) Kuningan mampu menggetarkan birokrat Kuningan, 300 lebih batang bibit pohon di tanam bersama masyarakat di kiri kanan sungai Cijantel yang sebelumnya dilakukan bersih bersih Sungai tersebut.

Sungai Cijantel yang semakin melebar akibat terkikis arus air deras juga kian dangkal hingga tak jarang terjadi banjir, terlebih ketika musim penghujan, melebar dan mendangkalnya Sungai tersebut menjadi perhatian Gema Jabar hejo. Rabu (22/5/24) Gema Jabar Hejo mampu menggerakkan Dinas lembaga terkait. Sekda Kuningan, DLH, BPBD, SDA PUTR, BKBPPP, Damkar, PDAU, serta Forkopimcam Cibingbin juga pegiat pelestarian alam dan Lingkungan, Aliansi masyarakat peduli aliran sungai (Ampas), Padepokan Mande Riung Gunung, Padepokan Cipta Wening Subang, turut andil dalam aksi positif tersebut.

Giat ini tak jarang dilaksanakan oleh Ketua GJH Ali M Noor, Nanang Subarna Sekretaris DPD, serta Pembina Gema Jabar hejo Kabupaten Kuningan Sri Laela Sari juga Andini Bendahara. Srie yang juga Anggota DPRD Kabupaten Kuningan ini merupakan sosok Srikandi pegiat aktif lingkungan dan pelestarian alam, Srie aktif di berbagai kegiatan bersama masyarakat terkait dengan alam dan lingkungan. 

Giat Gema Jabar Hejo ini kali di ikuti kaum birokrat yang mendeklarasikan dari gagasan giat Gema Jabar Hejo. 

"Dengan demikian kedepan agar pemerintah wajib memfasilitasi akan kebutuhan giat tersebut. Karena kegiatan ini merupakan tindakan yang positif hingga merupakan sebuah tamparan bagi Pemda Kuningan, kondisi lingkungan seperti sekarang ini, perlu perhatian serius dari berbagai pihak, agar kelak kita mampu mewariskan iklim sejuk, sehat dan tentunya kami menyemangati masyarakat agar pelestarian alam dan lingkungan terjaga hidup sehat dan damai," tegas Srie Laela Sari di lokasi kegiatan.

Sekda Kuningan di dampingi Kadis LH, Kalak BPBD mengawali menanam bibit pohon pelindung di bibir Sungai

Hal serupa pun di sampaikan Kadis LH, diperlukan adanya kepedulian masyarakat, karena kondisi lingkungan saat ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh masyarakat, salah satu mitra kami dari Komunitas peduli lingkungan. 

"Lingkungan saat ini perlu sentuhan sentuhan reel dan nyata. Ini satu bukti melakukan aksi nyata, dan ada tiga agenda, pertama. Membersihkan Sungai dari berserak nya sampah, kemudian di lanjut penanaman pohon di kiri kanan sungai, serta dilakukan Deklarasi Sungai bersih," terang Kadis LH Kabupaten Kuningan Laksono Dwi Putranto.

Gerakan ini bagi kami, lanjut Laksono, merupakan langkah strategis untuk kedepan bisa ditindaklanjuti, dan ini aksen di Desa Ciangir Cibingbin ini merupakan pilot projek bagi desa desa lainnya, agar kedepan lingkungan di Kabupaten Kuningan terjaga dan lestari. Kami titipkan kepada masyarakat wabil khusus Desa Ciangir, 300 lebih pohon yang sudah ditanam di Kakisu (Kanan Kiri Sungai) agar bisa di pelihara dengan baik, lantaran bibit bibit pohon yang di tanam ini mampu menyerap dan menyimpan air makanya ditanam di Kakisu, karena bulan bulan ini sudah masuk kepada musim kemarau jadi perlu pemeliharaan dan dijaga dengan baik. Kami berharap pohon pohon itu bisa tumbuh subur karena dengan pepohonan subur merupakan mendukung pemenuhan akan kebutuhan oksigen bagi kehidupan manusia, imbuhnya.

Camat Cibingbin Hj. Imas Minarsih akan mendorong Desa Desa lain di wilayah Cibingbin yang merupakan wilayah kerjanya, setelah termotivasi dengan gerakan komunitas pencinta lingkungan, yang mengarah kepada edukasi. 

"Makanya semua Kepala Desa, Saya undang untuk mengikuti, seperti apa pelaksanaan kegiatan yang sekarang di lakukan di Desa Ciangir, harapan Saya termotivasi dan tergerak bersama masyarakat untuk melakukan hal serupa, mereka di undang supaya mereka mengetahui apa tujuan dan tata caranya. 7 dari 10 Desa di Kecamatan Cibingbin yang terlintas Sungai Cijangkelok semoga terinspirasi," tutur Camat Hj. Imas. (Mans Bom)

Sekda Kuningan, H. DR. Dian Yanuar

Benangmerah - Dengan panasnya cuaca ekstrim yang melanda tanah air terutama di Kabupaten Kuningan, juga diiringi dengan panasnya isyu mutasi yang sangat tidak jelas kapan akan dilaksanakan membuat gerah para pejabat struktural di Kabupaten Kuningan. 

Informasi dan data yang diperoleh BM dari pihak dinas terkait disebutkan, bahwa sejumlah kekosongan pejabat struktural eselon II B yakni kepala dinas PUTR dan kepala BKPSDM, sedangkan untuk eselon III A meliputi sekdis dinsos, sekretaris kesbangpol, sekdis BPPT, camat Kuningan, camat Lebakwangi berikut eselon III B setingkat kabid yang ada diberbagai SKPD (satuan kerja perangkat daerah). 

Salah seorang yang mengaku dirinya mantan pengurus LSM (lembaga swadaya masyarakat) yang bertugas di kota Bandung bernama Yahya Kurnia (45) sekarang ia tinggal dikecamatan Cilimus, Kab Kuningan kepada BM (4/5) mengatakan, mutasi dan promosi suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini bupati memiliki hak dan kewenangan siapa saja yang akan duduk menjadi pejabat disalah satu dinas atau badan. 

"Namun mutasi jangan sampai berbau lain - lain yang membuat pejabat struktural banyak yang kecewa, mutasi harus obyektif sesuai selogan reformasi birokrasi" imbuhnya. 

Terkait dengan isyu mutasi yang merebak dari dulu sampai sekarang,  awak media online BM  menghubungi sekda pemkab Kuningan DR. H. Dian Yanuar, M.Si (54) melalui telp selularnya (4/5) ia mengatakan, proses mutasi dewasa ini sedang dikaji lebih dalam, apabila kajian tersebut dinilai sudah memenuhi persyaratan akan segera disampaikan kepada bupati. "selanjutnya bupatilah yang memiliki kewenangan siapa saja pejabat yang dimaksud yang layan menduduki jabatan tertentu" pungkas Dian Yanuar. (Anton) ***

Sekda Dr. Dian Rachmat Yanuar bersama Kadisnakertrans DR. Elon Carlan meninjau langsung stand Loker dalam acara Job Fair di SMK Muhamadiyah Benangmerah - Berdasarkan data terakhir dari biro pusat statistik 2022 ada penurunan di banding 2021, data di 2021 itu 11,68 persen sekarang tinggal 8 persen artinya ada penurunan sangat signifikan, pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja sudah cukup berhasil menangani pengangguran. Kedepan rubah mindset dan membangun Gren design ketenagakerjaan

"Berdasarkan laporan pak Kadis Job Fair hari ini (Rabu 3/5/2023 red) di ikuti 33 perusahaan dengan membuka loker 3.300, kalau saja terisi setengahnya sudah cukup signifikan untuk mengurangi angka pengangguran, hal hal seperti ini lah Saya kira mengatasi masalah pengangguran bukan hanya beban Disnaker saja, tetapi urusan kita semua, dari satu sektor saja masuk ini sudah mengurangi angka pengangguran," terang Sekda Dian.

Jadi kalau peluang kerja ini sebenarnya bukan hitungan ratus tapi masuk ke hitungan ribuan, mulai dari Asia Tenggara, Asia pasifik, Timur Tengah sampai ke Eropa. "Persoalannya orang Kuningan jangankan bekerja ke Luar Negeri untuk bekerja pindah Kabupaten saja masih pikir pikir karena jauh. Ini persoalan mindset harus di bangun dengan seluruh komponen stake holder, dari mulai mereka bersekolah harus sudah dibentuk karakter untuk jadi petarung, karena bukan sulit mencari lowongan kerja sebenarnya, yang sulit itu bagaimana kita agar memiliki mindset yang mau dan siap bekerja dimana saja, dan dalam kesempatan apa saja. Masalahnya bukan tidak ada lowongan kerja dan sulit mencari lowongan kerja, tapi dari mindset itu. Tegas Kadisnakertrans DR. Elon Carlan 

Selain bukan tidak ada lowongan kerja dan sulitnya mencari lowongan kerja karena mindset juga ada mismatch, kata Sekda DR. Dian Rachmat Yanuar, atau tidak nyambung dalam kualifikasi antara para pencari kerja dengan para pengguna kerja, dian mencontohkan para pengguna kerja yang mengharuskan A, para pencari kerja banyaknya B gak nyambung, nah ini masalahnya sebenarnya loker itu tersedia cukup banyak,"

Untuk menyiasati hal itu Pemda punya mindset seperti apa?. Kedapan Harus dibangun Grend desain ketenagakerjaan kerjasama dengan Disdik, juga dengan Dinas Dinas terkit menyiapkan ketika mereka lulus tidak terjadi mismatch agar beradaptasi cerdas mengikuti perkembangan jaman. "Hari ini mungkin di butuhkan kualifikasi A, mungkin lima taun kedepan kaifikasi B. Nah di sinilah para Kadis terkait harus mampu mendesaign bagi lulusan lulusan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan jaman," sambung Sekda.

Usai acara seremoni Job Fair fose bersama pengelola SMK Muhamadiyah

Sudah sejauh mana koordinasi Kadisnaker dengan Dinas terkait? "Sudah sejak satu tahun kemarin kita sudah melahirkan Perbup tentang penangnan bersama, kalau sektor pencari kerja milineal kan ada ekraf itu Disporapar, sektor perindustian kan ada diskopdagperin, labskil di keluarga petani ada Dinas pertanian, kita suda melakukan perjanjian kerjasama. Kemudian dengan SMK ketika buka ijin bursa kerja khusus, itu wajib prodi atau punya jurusa yang di buka Desember, itu wajib punya penjamin mutu kalau buka komputer berarti mereka harus ada penjaminnya apa dan itu wajib hukumnya, jadi nanti alumnus itu tidak mismatch, bilangnya lulusan otimotif tetapi membuka Rem saja tidak bisa," tegas Kadisnakertrans

Pemerintah bekerjasama dengandunia usaha karena persoalan tenaga kerja bukan hanya persoalan pemerintah saja, tapi persoalan kita bersama, kemudian harus bersinergi dengan berbagai pelaku usaha, bagaimana memberikan informasi secara update sehingga pencari kerja dengan pengguna kerja bisa nyambung, tutur sekda Dian.

Kadisnaker menambahkan upaya konkrit sekarang pelatihan itu tidak bicara APBD, ada dengan beberapa perusahaan Haiki, Pindan itu upaya bahwa kita bekerja tanpa harus bicara soal APBD, imbuhnya. (Mans Bom)

Mereka yang terkena sanksi teguran lisan tengah di beri pengarahan oleh Sekda DR. Dian Rachmat Yanuar

Benangmerah - Berawal dari ketidak patuhan dan ketidak fahaman arti apel pagi yang kerap dilakukan di halaman pendopo, di lingkup Setda masih banyak yang mangkir apel pagi ini sebuah kemunduran untuk meningkatkan mutualitas kinerja. Jumat (17/3/2023) siang Sekda memanggil mereka yang tidak disiplin apel pagi waktu untuk diberi pengarahan, sebagai Worning.

Ini kali sanksinya teguran secara lisan, kedua ketiga nanti ada tahapannya dan ada teguran tertulis, setelah tertulis ya ada sanksi berat, kalau sekarang peringatan dulu, ini di seluruh SKPD. "Sebelumnya Saya sudah keliling ke 8 SKPD bagus bagus rata rata 80 peresenan, seperti Dinas Pendidikan itu mencapai 80 persen. 

Ini Saya memberikan contoh, lanjutnya Sekda Dian, karena masih ada di 8 Dinas yang belum maksimal penerapan disiplinnya, Saya sampaikan juga sesuai perintah pak bupati, perintah pak Wabup dalam setiap apel ini kan harus menyiapkan diri sebagai bentuk disiplin. Hari ini kita masih berbicara disiplin apel pagi, sementara orang lain sudah berbicara inovasi, berbicara kreativitas, saya tegaskan tidak mungkin kita lakukan inovasi perubahan pepubahan besar apabila langkah langkah kecil tidak bisa kita lakukan, displin yang paling sederhana, paling mudah itukan apel pagi.

"Ini Saya kumpulin hanya memberikan worning saja dulu, ya apalagi inikan apel hari kesadaran nasional. BPKAD paling banyak tapi pada kemana nih?," pungka Sekda Dian di halaman Pendopo (Mans Bom)