Benang Merah

KUNINGAN - Bertempat di aula DPPKBP3A Kuningan, menggelar sertibaj yang penuh haru, dari kepemimpinan PLT kepala dinas lama H Edi Martono MARS, kepada kepala dinas yang baru H Apip Ropi'i SKP, Ners S, SOS, SKM, MM.Kes, Rabu (6/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menindaklanjuti SK bupati no 562. Ac…

KUNINGAN (BM) - Di bulan April ini publik kembali dikejutkan dengan adanya dugaan perbuatan asusila yang kembali mencoreng muka lembaga DPRD Kuningan. Melibatkan salah satu oknum anggota DPRD dari Partai Golkar yang selama ini citranya bersih, ternoda akibat perbuatan pribadi oknum tidak bertanggun…

KUNINGAN (BM) - Institusi DPRD merupakan salah satu pilar utama demokrasi.  DPRD adalah lembaga terhormat yang “dihuni” terbatas oleh beberapa elite saja yaitu orang pilihan karena untuk masuk menjadi anggota di dalamnya diharuskan terlebih dahulu memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai per…

KUNINGAN (BM) - Merasa tidak puas terhadap hasil audensi di kantor kecamatan Kadugede kabupaten Kuningan tanggal 5 Februari 2026 dilanjutkan pertemuan tanggal 10 Maret 2026 di aula kecamatan Kadugede, kini warga yang mengaku Perwakilan Masyarakat Desa Bayuning Kembali melayangkan surat kepada Inspe…

KUNINGAN (BM) - Banyaknya Mitra MBG (pemilik dapur) di kabupaten Kuningan yang merangkap sebagai Supplier menjadi sorotan publik. Mereka diduga berusaha dengan mengambil keuntungan tidak hanya dari dapur MBG tapi juga dari hasil suplai bahan makanan. Hal ini akan membuat para pelaku UMKM atau BUM…

KUNINGAN (BM) – Masyarakat pemerhati kebijakan publik, Jack Barron, kembali memberikan kritik keras terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kali ini, Jack menyoroti besarnya anggaran negara yang telah dialokasikan dengan realitas kemajuan gizi anak di lapangan. Jack menilai, den…

KUNINGAN (BM) - Keluarnya SK Bupati Kuningan Nomor 900/KPTS.413-SETWAN/2025 yang menjadi dasar hukum dalam pembayaran Tunjangan DPRD nampaknya menampar keras para pengambil kebijakan. Karena sesuai ketentuan yang sah seharusnya menggunakan Peraturan Bupati (Perbup) sebagaimana diatur dalam PP Nom…

KUNINGAN (BM) - Dasar hukum Tunjangan DPRD adalah PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Peraturan Pemerintah tersebut mengamanatkan bahwa besaran Tunjangan DPRD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah yaitu berupa Peraturan Bupati. Perb…

KUNINGAN (BM) - Diketahui sebelumnya, saat ini Peraturan Bupati terkait Tunjangan DPRD untuk Kabupaten Kuningan tahun anggaran 2026 sedang diproses. Dalam alur pembuatan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tunjangan DPRD terlebih dahulu prosesnya harus meliputi perencanaan oleh Sekretariat Dewan, pem…

Ilustrasi Anggota DPRD Kuningan sebagai Pengawas plus Pelaku SPPG KUNINGAN (BM) - Tujuan utama program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui pemenuhan gizi seimbang, menurunkan angka stunting/malnutrisi, serta mendukung perkembangan fisik dan kognitif anak se…