LSM Frontal Tanggapi Aduan ALAMKU soal Cipaniis. Sisi Kemanusiaan dan Asas Praduga Tak Bersalah

Ketua LSM FRONTAL, Uha Juhana

KUNINGAN (BM) – Ketua LSM FRONTAL, Uha Juhana, menanggapi langkah Aliansi Masyarakat Kuningan (ALAMKU) yang dikabarkan mengadukan Bupati Kuningan dan Wali Kota Cirebon ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat terkait kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis.

Menurut Uha, menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, langkah yang ditempuh ALAMKU perlu dihormati dan tidak perlu disikapi secara berlebihan.

“Melaporkan itu hak warga negara. Siapa pun boleh menyampaikan pengaduan apabila merasa ada persoalan yang perlu ditindaklanjuti secara hukum. Jadi, kita hormati saja hak tersebut,” ujar Uha.

Ia mengatakan, substansi pengaduan yang berkaitan dengan kewenangan pengelolaan sumber air, legalitas perizinan, hingga mekanisme penerimaan kompensasi merupakan hal-hal yang perlu dilihat secara objektif berdasarkan dokumen dan ketentuan hukum yang berlaku.

Terkait persoalan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama pemanfaatan Mata Air Cipaniis yang disebut berada di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), Uha menilai hal tersebut perlu mendapatkan kejelasan. Termasuk bagaimana hubungan kewenangan pemerintah daerah dengan otoritas pengelola kawasan.

“Kalau memang ada pertanyaan mengenai kewenangan, tentu harus dilihat dasar hukumnya. Apakah kerja sama tersebut sudah sesuai ketentuan, apakah ada persetujuan dari pihak yang berwenang, semuanya perlu diperiksa. Jangan sampai kita berasumsi sebelum mengetahui fakta sebenarnya,” katanya.

Begitu pula mengenai legalitas perizinan pengambilan air yang dipersoalkan ALAMKU. Menurutnya, status izin menjadi salah satu aspek penting yang perlu dipastikan karena berkaitan dengan sah atau tidaknya aktivitas pemanfaatan sumber daya air tersebut.

Uha juga menyoroti kaitan antara legalitas pemanfaatan air dengan penerimaan dana kompensasi oleh pemerintah daerah. Menurutnya, dasar penerimaan kompensasi, mekanisme pencatatan, hingga penggunaan anggarannya perlu memiliki landasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau persoalan izinnya dipertanyakan, tentu harus ditelusuri juga bagaimana dasar kompensasinya. Apakah seluruh mekanismenya sudah sesuai aturan atau belum, biarkan aparat penegak hukum yang menguji. Jangan sampai kita mengambil kesimpulan sendiri,” ungkapnya.

Selain itu, ia menilai aspek konservasi dan keberlanjutan lingkungan juga tidak boleh diabaikan. Pemanfaatan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik memang penting, tetapi kepentingan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber air dan kelestarian kawasan.

Menurut Uha, pemeriksaan terhadap volume pengambilan air, kewajiban konservasi, serta kemungkinan adanya kewajiban penerimaan negara juga menjadi bagian yang patut ditelaah apabila memang masuk dalam materi pengaduan.

Ia berharap Kejati Jawa Barat dapat menelaah seluruh substansi yang disampaikan secara menyeluruh, tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi. Dengan demikian, kejelasan hukum dapat diperoleh dan tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan di tengah masyarakat.

Uha juga mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Adanya pengaduan tidak serta-merta membuktikan seseorang melakukan pelanggaran hukum. Namun, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan penyimpangan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kita tunggu saja prosesnya. Kalau memang benar sudah dilaporkan, tentu kita tunggu bagaimana tindak lanjut dari Kejati. Masalah ini tentu harus disikapi secara bijaksana oleh siapa pun. Karena kalau sampai terjadi penghentian distribusi air secara tiba-tiba dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat di wilayah Kota Cirebon. Kalau dihentikan tentu berhubungan dengan hajat hidup orang banyak sehingga harus disikapi secara bijak karena berkaitan dengan sisi kemanusiaan” pungkasnya.

. (One)