Tugu Kuda dan “Makna Ikon”, Irman Syamsul Bahry: Jangan Sampai Menghapus Sejarah Demi Selera Kekuasaan

KUNINGAN (BM) - Rencana Pemerintah Kabupaten Kuningan mengganti Tugu Bola Dunia dengan patung kuda kembali menuai sorotan. Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar sebelumnya menyatakan bahwa ikon Kuningan harus memiliki makna. Namun, pernyataan tersebut dinilai belum cukup menjadi alasan logis untuk menghapus ikon yang telah lebih dulu hadir dan dikenal masyarakat.

Aktivis 98, Irman Syamsul Bahry, menilai persoalan utama bukan pada apakah patung kuda memiliki makna atau tidak. Menurutnya, kuda memang dapat dikaitkan dengan identitas Kuningan. Tetapi pertanyaan yang jauh lebih penting adalah mengapa sebuah ikon harus diganti hanya karena pemerintah ingin menghadirkan simbol baru.

“Kalau ukurannya ikon harus punya makna, Tugu Bola Dunia juga bisa memiliki makna. Bola dunia dapat dimaknai sebagai keterbukaan, kemajuan, dan cita-cita Kuningan untuk dikenal dunia. Jadi jangan seolah-olah yang lama tidak bermakna hanya karena pemerintah sekarang mempunyai konsep simbol yang berbeda,” ujar Irman.

“Pertanyaannya sederhana: apakah tugu sebelumnya tidak memiliki makna? Kalau memang tidak memiliki makna, apa kajian yang membuktikannya? Dan kalau memiliki makna, mengapa harus dihapus? Jangan sampai makna sebuah ikon hanya ditentukan oleh siapa yang sedang berkuasa,” tegasnya.

Sorotan tersebut menjadi relevan karena sejumlah pemberitaan menyebut penggantian Tugu Bola Dunia diarahkan menjadi patung kuda yang diselaraskan dengan slogan “Kuningan Melesat”.

Irman mempertanyakan logika kebijakan tersebut. Menurutnya, jika pemerintah ingin memperkuat identitas kuda sebagai simbol Kuningan, tidak ada keharusan untuk menghapus simbol lain yang sudah lebih dahulu menjadi bagian dari ruang publik.

“Kalau memang kuda adalah identitas Kuningan, silakan hadirkan. Tetapi kenapa harus dengan cara membongkar yang sudah ada? Identitas daerah itu bukan seperti mengganti spanduk setiap pergantian pemerintahan,” katanya.

Ia menegaskan, sebuah ikon publik bukan hanya persoalan bentuk fisik. Di dalamnya terdapat memori masyarakat, sejarah pembangunan, dan jejak pemerintahan sebelumnya.

“Setiap pemerintahan boleh punya visi dan slogan. Tetapi ruang publik bukan milik satu rezim. Jangan sampai setiap pergantian konsep pemerintahan selalu diikuti dengan penghapusan simbol pendahulunya,” tegas Irman.

Lebih jauh, Irman meminta Pemkab Kuningan membuka secara terang kepada masyarakat mengenai urgensi penggantian tersebut, termasuk sumber anggaran, nilai pekerjaan, alasan teknis, serta manfaat yang akan diperoleh masyarakat.

Sebab, menurut dia, ketika kebijakan menggunakan uang publik, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya dengan mengatakan “ikon harus punya makna”.

“Pertanyaan rakyat sederhana: apa masalah yang diselesaikan dengan mengganti tugu itu? Apa manfaat langsungnya? Berapa uang yang dikeluarkan? Apakah lebih prioritas dibanding kebutuhan masyarakat lainnya?” ujarnya.

Irman bahkan mengingatkan agar jargon “Kuningan Melesat” tidak berhenti pada perubahan simbol dan estetika kota.

“Jangan sampai Kuningan hanya melesat mengganti patung, tetapi persoalan pelayanan publik, infrastruktur, lingkungan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat justru berjalan di tempat,” sindirnya.

Menurutnya, jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan patung kuda sebagai ikon baru, seharusnya dilakukan melalui kajian yang terbuka dan melibatkan masyarakat, budayawan, sejarawan, akademisi serta DPRD. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak terkesan sebagai kehendak sepihak pemerintah.

Irman juga mengingatkan bahwa simbol pemerintahan bersifat sementara, sedangkan sejarah daerah jauh lebih panjang daripada masa jabatan seorang kepala daerah.

“Jangan sampai setiap penguasa merasa harus meninggalkan jejaknya sendiri dengan menghapus jejak pendahulunya. Kalau semua pemerintahan berpikir seperti itu, setiap periode akan membongkar apa yang dibuat periode sebelumnya. Itu bukan pembangunan identitas, tetapi siklus bongkar-pasang yang menghabiskan anggaran,” katanya.

Karena itu, ia menilai perdebatan mengenai Tugu Bola Dunia versus Tugu Kuda seharusnya tidak diarahkan pada pertarungan selera antara simbol lama dan simbol baru.

“Kuda boleh punya makna. Bola dunia juga punya makna. Yang harus dibuktikan pemerintah adalah apakah membongkar yang lama dan membangun yang baru benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat, atau hanya kebutuhan untuk meninggalkan tanda kekuasaan,” pungkas Irman.