Benang Merah

Benang Merah

  • Bisnis
  • _Ekonomi
  • _Keuangan
  • _Konstruksi
  • _UMKM
  • Teknologi
  • _Iptek
  • _AI
  • _Kripto
  • Pengetahuan
  • _Pendidikan
  • _Kesehatan
  • _Sosial Budaya
  • _Wisata
  • Pemerintahan
  • _Politics
  • _Hukum
  • Olahraga
  • _Sepakbola
  • _Otomotif
  • Video
  • Search Button
  • Beranda
  • Kuningan
  • Pemerintahan
  • pengelolaan dana desa
  • Tupoksi BPK dan DPR

BPK RI : Keuangan Desa Harus Dikelola secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien

Oleh www.benangmerah.co.id
Januari 26, 2019
KUNINGAN - Pengelolaan keuangan desa harus dikelola secara transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efektif, dan efisien yang sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Desa. Hal ini disampaikan Anggota V BPK RI Isma Yatun  kepada seluruh kepala desa dalam acara Sosialisasi Peran, Tugas, dan Fungsi BPK dan DPR Dalam Pengelolaan Dana Desa di Hotel Grage Sangkan Kuningan. Jumat (25/1/2019).

Sosialisasi tersebut dihadiri Anggota V BPK RI Ir. Isma Yatun, M.T, Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irwadi Syamsudin , SH., LL.M, Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Acep Purnama, SH, MH dan M. Ridho Suganda, SH., M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa, SST., M.Acc., Ak, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kuningan Udin Burhanudin, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan Uli Purnama, SH., MH, Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kuningan, Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Kuningan, Serta para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kuningan.
Bupati Kuningan mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini, dipilihnya Kabupaten Kuningan untuk kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat lebih yang bisa kita dapatkan, untuk senantiasa menambah wawasan mengenai bagaimana cara mengelola keuangan desa yang baik bagi seluruh kepala desa. 

“Untuk seluruh kepala desa pergunakan kesempatan sosialisasi ini dengan sebaik-baiknya, dikarenakan narasumber yang hadir ini adalah narasumber yang berkompeten yaitu Badan Pengawasan Keuangan (BPK), gali ilmu yang kita dapatkan disini sebagai bahan kita untuk membangun desa melalui sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah desa, karena sebuah pekerjaan bila dikerjakan bersama-sama akan menghasilkan hasil yang lebih baik”, ujar Acep.
Di sela-sela acara sosialisasi ini Bupati Acep di dampingi Anggota V BPK RI Isma Yatun serta Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irwadi memberikan apresiasi dan ucapan selamat pada 3 Desa Mandiri diantaranya Desa Kadugede, Desa Karangtawang, dan Desa Kasturi. Semoga Hal ini menjadikan motivasi bagi desa-desa lainnya.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Arman Syifa sekaligus yang menjadi moderator acara ialah Sekretaris Daerah Dian Racmat Yanuar.

.Irwan
Tags:
  • Kuningan
  • Pemerintahan
  • pengelolaan dana desa
  • Tupoksi BPK dan DPR
Bagikan:
Baca juga
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Berita terkait
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Berita terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Tampilkan lebih banyak




















































Most popular
  • Agen Perusahaan J&T Cargo di Kuningan Diduga Labrak PP 36 tahun 2021

    Mei 07, 2026
    Agen Perusahaan J&T Cargo di Kuningan Diduga Labrak PP 36 tahun 2021
  • Perpres 115 Tahun 2025 : Mitra MBG (dapur) Dilarang Merangkap Sebagai Supplier

    April 21, 2026
    Perpres 115 Tahun 2025 : Mitra MBG (dapur) Dilarang Merangkap Sebagai Supplier
  • Isu Pembebasan Lahan Al Zaytun di Kuningan Semakin Menguat. PUTR Belum Terima Permintaan ITR

    Mei 03, 2026
    Isu Pembebasan Lahan Al Zaytun di Kuningan Semakin Menguat. PUTR Belum Terima Permintaan ITR
  • Setelah Terputus 234 Tahun Tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, Kini Kembali Kepada Dzuriah Sunan Gunung Jati Yang Asli

    Juli 15, 2024
    Setelah Terputus 234 Tahun Tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, Kini Kembali Kepada Dzuriah Sunan Gunung Jati Yang Asli
  • Kepala SPPG Markup Harga Bahan Baku Bisa Berujung Ancaman Pidana

    Mei 06, 2026
    Kepala SPPG Markup Harga Bahan Baku Bisa Berujung Ancaman Pidana
Most popular tags
  • Bisnis
  • Crypto
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukum
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • Teknologi
  • Wisata
Benang Merah
Company
  • About Us
  • Redaksi
  • Advertise With Us
  • Contact Us
Legal & Privacy
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Accessibility
  • Disclaimer
News
  • Bisnis
  • Pemerintahan
  • Pengetahuan
  • Teknologi
  • Olahraga
Market Data
  • Stocks
  • Commodities
  • Rates & Bonds
  • Currencies
Copyright © 2025 BENANG_MERAH
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo