Operasional JPS Mencapai 200 juta, HIPAKAD : Harusnya Jadi Temuan BPK

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Operasional JPS Mencapai 200 juta, HIPAKAD : Harusnya Jadi Temuan BPK

Jumat, 26 November 2021
Bantuan JPS untuk masyarakat terdampak Covid-19


Kuningan, (BM) - Jaring Pengaman Sosial merupakan salah satu program dinas sosial kabupaten Kuningan dalam membantu masyarakat terdampak Covid-19. Tahun 2021 pemkab Kuningan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 651.725.000 dari anggaran refocusing yang mencapai 58 milyar.

Jaring Pengaman Sosial yang dikelola bidang Linjamsos dinas sosial,  diperuntukkan bagi 10 ribu KPM melalui pengajuan dari beberapa SKPD. Masing-masing KPM menerima bantuan berupa 7,2 kg beras (dari beras cadangan pemerintah), 1 liter minyak goreng, 5 bks indomie, 1kg terigu dan 2 kaleng (kecil) sarden.

Kepala bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos),  Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, H. Nono Supriatna, S.Sos, M.Si saat ditemui media benangmerah.co.id mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah selesai dilaksanakan dan sudah diperiksa BPK RI.

"Untuk jaring pengaman sosial sudah dilaksanakan beberapa waktu kebelakang. Untuk beras sejumlah 7,2 kg tidak dimasukkan dalam anggaran kegiatan tersebut karena mengambil dari beras cadangan pemerintah. Sehingga kalau dinominalkan, satu KPM teralokasi Rp. 45.000," ungkap Nono saat ditemui di gedung Kuningan Islamic Centre minggu lalu.

Ditambahkan Nono, bahwa kegiatan tersebut juga menjadi salah satu kegiatan yang diperiksa BPK RI. Dalam kegiatan Jaring pengaman sosial menghabiskan anggaran sekitar 450 juta untuk sembako dan 200 juta untuk operasional kegiatan.

Ditempat terpisah, ketua ormas HIPAKAD DPC Kabupaten Kuningan, Eddy Mulyana menganggap operasional tersebut terlalu berlebihan untuk kegiatan semacam bansos.

"Besar sekali operasional jaring pengaman sosial yang notabene adalah kegiatan sosial sampai mencapai 30 persen dari pagu kegiatan. Kebetulan saya dengar informasi semua kegiatan yang bersumber dari anggaran penanganan covid -19 yang mencapai 58 milyar sedang diperiksa BPK. Harusnya itu menjadi salah satu temuan," kata Eddy saat ditemui di sekretariat.

Sebagai ketua ormas, Eddy berharap hasil pemeriksaan BPK RI bisa objektif sesuai fakta dilapangan.

Dari pantauan benangmerah.co.id, saat pelaksanaan kegiatan jaring pengaman sosial, distribusi sembako dilakukan juga dengan menggunakan kendaraan operasional dinas sosial. Entah kenapa anggaran operasionalnya bisa mencapai sebesar itu. Hal ini bisa berpotensi menjadi bancakan para oknum.

.(Irwan)