Benang Merah

Benang Merah

  • Bisnis
  • _Ekonomi
  • _Keuangan
  • _Konstruksi
  • _UMKM
  • Teknologi
  • _Iptek
  • _AI
  • _Kripto
  • Pengetahuan
  • _Pendidikan
  • _Kesehatan
  • _Sosial Budaya
  • _Wisata
  • Pemerintahan
  • _Politics
  • _Hukum
  • Olahraga
  • _Sepakbola
  • _Otomotif
  • Video
  • Search Button
  • Beranda
  • Kuningan
  • Pemerintahan
  • Transaksi Non Tunai

Pemkab Launching Implementasi Transaksi Non Tunai

Oleh www.benangmerah.co.id
Mei 03, 2019
KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan launching implementasi transaksi Non Tunai dengan aplikasi E-Retribusi (Web Register), Internet Banking Corporate (IBC) dan SP2D Online  melalui Bank BJB Cabang Kuningan, berlangsung di Aula Rapat BJB, Jumat (3/5/2019).

Hadir pada acara tersebut, Bupati Kuningan, Kepala BPKAD, Direktur Bina Keuangan Derah Kemendagri, Pemimpin Divisi Institusional Banking, Pimpinan Wilayah III Bank BJB, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pimpinan Bank BJB Cabang Kuningan, Kepala Bapenda Kuningan, Kepala SKPD dan Camat se Kab. Kuningan.

Bupati Kuningan H. Acep Purnama menuturkan, kebijakan transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan, meningkatkan derajat transparansi pengelolaan keuangan daerah berbasis sistem teknologi informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat.

"Menjaga  keamanan atas penyimpanan uang tunai sehingga dapat meminimalisir penyelewengan. juga kecepatan karena transaksi non tunai dapat dilakukan dimana saja, kapan saja tidak terbatas ruang dan waktu,"katanya.

Menurutnya, sebagai akuntabilitas setiap transaksi non tunai otomatis akan tercatat dalam sistem, sehingga akan menghasilkan informasi yang lebih akuntabel. Tidak hanya itu, dari sisi penerimaan daerah telah dilakukan sejak tahun 2016 yang dikhususkan melalui pajak daerah dengan menggunakan Aplikasi Simpad. Sementara  sisi pengeluaran daerah telah dilakukan sejak tahun 2017 tahap awal transaksi non tunai dilakukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS dengan sistem pembayaran Pay Roll dan dilanjutkan pada tahun 2018 untuk pembayaran tambahan penghasilan PNS juga melalui sistem Pay Roll.

"Untuk tahun ini dilaksanakan kebijkan transaksi non tunai untuk sisi penerimaan melalui aplikasi E-Retribusi (Web Register) dan sisi pengeluaran untuk  uang persediaan dan ganti uang (UP/GU) melalui Corporate (IBC) yang dilaunching hari ini,"jelasnya.

Disampaikan juga Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kuningan, Drs. Apang Suparman, M.Si, untuk pelaksanaan SP2D Online dimaksudkan sebagai  sarana koneksi transaksi antara pengelola keuangan pada pemerintah daerah dengan Bank. Sehingga  dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta menekan kesalahan dan penyalahgunaan pencairan kas Derah.

"Adapun manfaat SP2D on Line akan memperlancar pelaksanaan transaksi pencairan dari RKUD Real-Time Online. Selain itu Pemda dapat memantau kondisi keuangan Kas Daerah terkini secara online,"ungkapnya.

Usai mendampingi Bupati Kuningan melakukan pemukulan Gong sebagai tanda dilakukannya launching.
Dalam kesempatan itu dilakukan juga simulasi transaksi non tunai dengan aplikasi aplikasi E-Retribusi (Web Register), Internet Banking Corporate (IBC) dan SP2D Online.
.(Irwan)

Tags:
  • Kuningan
  • Pemerintahan
  • Transaksi Non Tunai
Bagikan:
Baca juga
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Berita terkait
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Berita terbaru
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
  • Skeleton Image
Tampilkan lebih banyak





























Most popular
  • Setelah Terputus 234 Tahun Tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, Kini Kembali Kepada Dzuriah Sunan Gunung Jati Yang Asli

    Juli 15, 2024
    Setelah Terputus 234 Tahun Tahta Keraton Kasepuhan Cirebon, Kini Kembali Kepada Dzuriah Sunan Gunung Jati Yang Asli
  • Mendagri Evaluasi Tunjangan DPRD Kuningan. Keterlibatan Birokrasi Dalam Pencairan Berisiko Hukum

    Februari 04, 2026
    Mendagri Evaluasi Tunjangan DPRD Kuningan. Keterlibatan Birokrasi Dalam Pencairan Berisiko Hukum
  • Tunjangan DPRD Kuningan 2026 Tidak Dicairkan BPKAD. Tanpa Perbup Berisiko Hukum Pidana Korupsi

    Februari 03, 2026
    Tunjangan DPRD Kuningan 2026 Tidak Dicairkan BPKAD. Tanpa Perbup Berisiko Hukum Pidana Korupsi
  • Terkendala Ijin, Pembangunan Gedung Praktek dr. Krisyudi Dihentikan Sementara.

    Maret 26, 2019
    Terkendala Ijin, Pembangunan Gedung Praktek dr. Krisyudi Dihentikan Sementara.
  • Proyek Irigasi Inpres 02/2025 Diduga Banyak Masalah. OP BBWS Cimancis Jangan Tutup Mata

    Januari 21, 2026
    Proyek Irigasi Inpres 02/2025 Diduga Banyak Masalah. OP BBWS Cimancis Jangan Tutup Mata
Most popular tags
  • Bisnis
  • Crypto
  • Ekonomi
  • Headline
  • Hukum
  • Kesehatan
  • Olahraga
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Sosial Budaya
  • Teknologi
  • Wisata
Benang Merah
Company
  • About Us
  • Redaksi
  • Advertise With Us
  • Contact Us
Legal & Privacy
  • Terms of Service
  • Privacy Policy
  • Accessibility
  • Disclaimer
News
  • Bisnis
  • Pemerintahan
  • Pengetahuan
  • Teknologi
  • Olahraga
Market Data
  • Stocks
  • Commodities
  • Rates & Bonds
  • Currencies
Copyright © 2025 BENANG_MERAH
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo
  • Network Logo