Penuhi Kuota Siswa, MTsN 3 Kuningan Tambah 6 Ruang Kelas Baru

Iklan Semua Halaman

Masukkan kode iklan di sini. Direkomendasikan iklan ukuran 970px x 250px. Iklan ini akan tampil di halaman utama, indeks, halaman posting dan statis.

Penuhi Kuota Siswa, MTsN 3 Kuningan Tambah 6 Ruang Kelas Baru

Sabtu, 24 Juli 2021

 

Kepala MTsN 3 Kuningan, Soiman Iman Santoso, S.Ag, MA

Kuningan, (BM) - Animo kepercayaan masyarakat Kuningan terutama wilayah kecamatan Cigugur dan sekitarnya terhadap MTsN 3 Kuningan kian hari semakin tinggi. Setiap tahun madrasah ini dibanjiri pendaftar yang melebihi kapasitas ruang kelas yang ada. Tahun 2021, tercatat sekitar 400 lebih siswa yang mendaftar. Hanya 352 yang bisa diterima sesuai kuota yang ditetapkan.


Berbagai upaya pun ditempuh pihak madrasah agar bisa menampung peminat yang ingin menuntut ilmu di MTsN 3 Kuningan. Salah satunya dengan mengajukan bantuan melalui program SBSN (Surat Berharga Syariah Negara). Upaya madrasah rupanya diakomodir Kemenag Pusat pada tahun ini.


Tahun 2021 bantuan sebesar 3,77 milyar pun telah turun. Pengerjaan dimulai dari bulan Juni lalu berakhir bulan November 2021, meliputi 6 ruang kelas baru beserta isinya. Ini merupakan program bantuan dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Kemenag Pusat.


Kepala MTsN 3 Kuningan, Soiman Iman Santoso, S.Ag, MA, merasa bangga dengan adanya program bantuan tersebut. Hal ini berkaitan dengan kebutuhan sarana ruang kelas baru yang sangat mendesak.


"Sangat bersyukur, berkaitan dengan kebutuhan sarana yang mendesak karena selama ini banyak siswa yang belajar di aula. Namun, sekarang mendapat bantuan 6 ruang kelas baru beserta sarana pendukungnya," kata Soiman.


Kampus MTsN 3 Kuningan, Provinsi Jawa Barat


Menurutnya, dengan sarana yang memadai secara otomatis kualitas pendidikan di sekolah kami akan meningkat. Sehingga bisa melahirkan peserta didik yang berkualitas. Meski sebelumnya MTsN 3 Kuningan juga merupakan salah satu madrasah yang mempunyai banyak prestasi.


Diketahui SBSN merupakan program bantuan dari Kemenag pusat yang pengelolaannya melibatkan unsur kepanitiaan Kemenag provinsi. Pelaksanaan kegiatan pembangunan melibatkan pihak ketiga dengan sistem lelang LPSE.


.(Irwan)