Tutup Semua Dapur MBG. LSM Frontal : Cermin Bupati Kuningan Pro Rakyat

Bupati Kuningan, H. Dian Rachmat Yanuar

KUNINGAN (BM) - Tuntutan penutupan atau penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuarakan oleh berbagai elemen masyarakat seperti pegiat pendidikan, koalisi masyarakat sipil, hingga kelompok mahasiswa berbagai kota di Indonesia yang menilai program tersebut gagal secara sistemik setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap dan menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana atas kasus korupsi tata kelola program MBG.

Poin utama tuntutan penutupan program MBG :

Penyelamatan dan Efisiensi Anggaran Negara

Dimana aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil menuntut penghentian program MBG karena dinilai menjadi vampir APBN yang memicu pemborosan anggaran negara. Mereka mendesak agar alokasi anggaran fantastis untuk program ini dialihkan total ke sektor fundamental yang lebih membutuhkan seperti perbaikan fasilitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pelayanan kesehatan dasar dan perlindungan sosial.

Perlindungan Keselamatan Anak dan Keamanan Pangan

Desakan penutupan menguat secara masif akibat rentetan kasus keracunan makanan massal yang menimpa para siswa di berbagai daerah seperti di Sidoarjo, Blora, Taro dan Cirebon yang terbaru. Koalisi masyarakat sipil seperti MBG Watch menilai pemerintah lalai dalam menjamin standar higienitas, sanitasi dan keamanan konsumsi bagi anak sekolah.

Ketidakjelasan Tata Kelola dan Transparansi Anggaran

Masyarakat Indonesia menilai distribusi anggaran di lapangan tidak tranparan. Ini bisa dilihat dari adanya temuan BPK terkait indikasi markup harga, serta dugaan manipulasi verifikasi kemitraan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memicu tuntutan agar proyek ini dihentikan total dan diaudit secara menyeluruh.

Gangguan pada Ekosistem Belajar Mengajar

Komunitas peduli pendidikan dan aliansi guru menyatakan program ini kerap mengganggu jam efektif belajar di sekolah. Mereka juga menolak penempatan anggaran MBG yang memotong pos wajib anggaran pendidikan 20 persen yang melanggar konstitusi.

"Maka kami dari LSM Frontal pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB akan melakukan Demonstrasi Akbar di depan Kantor Pendopo Bupati Kuningan dengan tuntutan penutupan total semua dapur MBG di Kabupaten Kuningan. Kami yakin Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar yang pro rakyat akan membuat petisi kepada Pemerintah Pusat dan BGN karena ketakutan jangan sampai ribuan anak sekolah di Kabupaten Kuningan jadi korban keracunan MBG, " Ungkap Ketua LSM Frontal Kuningan, Uha Juhana kepada redaksi benangmerah.co.id, Kumar (23/10). 

Uha juga mengajak kepada segenap elemen masyarakat Kabupaten Kuningan untuk turun ke jalan bersama-sama demi menyuarakan keadilan. 

. (One)