Transparansi Anggaran Revitalisasi SDN 1 Subang Dipertanyakan, Kepala Sekolah Dinilai Menutup Akses Informasi
KUNINGAN (BM) — Keterbukaan informasi publik di lingkungan satuan pendidikan kembali menjadi sorotan. Kali ini menyangkut pengelolaan anggaran revitalisasi di SDN 1 Subang, di bawah kepemimpinan Sukaesih selaku Kepala Sekolah. Awak media telah berupaya melakukan konfirmasi terkait perencanaan hingga realisasi anggaran sekolah tersebut, namun hingga saat ini belum mendapatkan tanggapan.
Berulang Kali Dihubungi, Tidak Ada Tanggapan
Upaya komunikasi telah dilakukan awak media melalui telepon dan pesan berulang kali dalam beberapa kesempatan. Namun, Sukaesih selaku Kepala Sekolah SDN 1 Subang dinilai mengabaikan dan tidak merespons upaya konfirmasi tersebut. Tidak ada penjelasan, tidak ada penolakan, dan tidak ada keterangan apa pun yang disampaikan kepada pihak media maupun masyarakat yang menanyakan hal tersebut.
Masyarakat Berhak Mengetahui Penggunaan Dana
Ketiadaan informasi yang disampaikan justru memunculkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Warga dan orang tua siswa berhak mengetahui: berapa total anggaran yang diterima sekolah, untuk apa saja dialokasikan, berapa persen yang telah direalisasikan, dan apa manfaat nyata yang dirasakan warga sekolah.
Sikap menutup diri dari komunikasi dinilai tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 9 undang-undang tersebut secara tegas mewajibkan badan publik, termasuk satuan pendidikan yang menerima anggaran negara, untuk menyediakan informasi terkait perencanaan dan penggunaan anggaran bagi masyarakat yang membutuhkannya.
"Semakin ditutup, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Sekolah adalah lembaga publik yang dibiayai dana rakyat, maka warga negara berhak mengetahui bagaimana dana itu dikelola dan digunakan," ujar salah satu warga yang meminta tidak disebutkan namanya.
Pentingnya Akuntabilitas dan Keterbukaan
Pengelolaan keuangan negara diatur pula dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang mewajibkan pengelolaan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menutup akses informasi justru memicu dugaan ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan penggunaan anggaran yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Masyarakat berharap Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan dapat mendorong pihak sekolah untuk terbuka dan memberikan penjelasan yang jelas terkait pengelolaan anggaran di SDN 1 Subang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tetap terjaga.
(Tim Red)



