Komentar
 |
| Sekdes Kertayuga, Kecamatan Nusaherang, Kustono |
Benangmerah, Sekretaris Desa Kertayuga kecamatan Nusaherang, Kustono, tiba-tiba menolak lebih lanjut ketika dikonfirmasi awak media terkait realisasi Dana Desa tahun 2023, Kamis (13/6/2024) di kantor Kepala Desa Kertayuga.
Awalnya sekdes Kertayuga bersedia dikonfirmasi, namun ketika mulai kepepet jawaban dari pertanyaan awak media tentang realisasi dana desa kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sub kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Profil Desa (Rp. 11.269.400) dan Pengembangan Sistem Informasi Desa (Rp. 15.500.00), dirinya memutuskan menolak lebih lanjut konfirmasi media.
"Kalau mau konfirmasi lebih lanjut, besok saja. Nanti saya hadirkan ketua BPD juga," ujar Sekdes Kustono, menolak melayani konfirmasi awak media.
Sekdes menyatakan kalau masalah realisasi Dana Desa Kertayuga sudah terbuka dengan masyarakat dan sudah diperiksa secara sampling oleh inspektorat serta selalu koordinasi dengan kecamatan Nusaherang.
Menurut, Anton S, salah satu pimred media cetak dan pengurus ormas FKPPI kabupaten Kuningan yang saat itu ikut tergabung dalam awak media, sangat menyayangkan sikap seorang sekdes Kertayuga yang menolak dikonfirmasi. Padahal Sekdes merupakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) kegiatan yang didanai Dana Desa (DD).
"Mestinya, melayani konfirmasi dari media merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab seorang sekretaris desa. Lalu ada apa dan kenapa Ulis tiba-tiba menolak dan menjanjikan esok hari dengan ketua BPD? Padahal materi konfirmasi masih banyak. Apakah takut ada temuan dan sengaja menghindari pertanyaan," ungkap Anton dengan heran dan tanda tanya.
Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi sudah jelas mengatur, bahwa semua kegiatan yang bersumber dari anggaran negara merupakan informasi publik yang wajib diberikan ketika diminta atau dipertanyakan biak oleh masyarakat terlebih oleh media cetak, elektronik dan media online.
"Sekelas sekdes Kertayuga yang sudah menjabat kurang lebih 8 tahun harusnya sudah paham tentang keterbukaan Informasi Publik yang sudah diatur melalui undang-undang Nomor 14 tahun 2008," jelas Anton.
Awak media berharap pihak kecamatan Nusaherang dan DPMD kabupaten Kuningan sebagai lembaga terkait bisa mengedukasi sekretaris desa Kertayuga dalam melayani Media.
Media juga telah mencium adanya dugaan penyelewengan dana desa sehingga sekdes menghindari pertanyaan lebih lanjut. Ditambah lagi jawaban sekdes yang didampingi Kasi Umum desa Kertayuga terkesan ragu dan berubah-ubah.
.(One/YS)