Sudah Miliki Banyak Dapur, Merangkap Supplier. BGN dan Satgas MBG Diminta Evaluasi Secara Transparan

KUNINGAN (BM) - Berbicara Program, MBG memang program yang mulia. Namun praktek dilapangan, kerap kali program ini dijadikan ladang keuntungan oleh golongan tertentu. Banyaknya Mitra MBG (dapur) yang merangkap sebagai Supplier, banyaknya pengusaha dan pengurus partai politik yang meimiliki lebih dari satu dapur, harusnya menjadi perhatian serius BGN dan Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sebelum melangkah kepada teknis distribusi makanan, persyaratan kesehatan, dan lain-lain, mestinya BGN dan Satgasnya menertibkan terlebih dahulu tatanan program MBG. Karena ini sebagai dasar program bisa berjalan dengan baik. Bagaimana jadinya ketika pemilik dapur dibelakangnya golongan penguasa yang punya power. 

Inilah salah satunya alasan kenapa mitra MBG (dapur) bisa dengan mudah merangkap sebagai Supplier. Dan inilah alasannya kenapa seseorang bisa memilik lebih dari satu dapur MBG. Bahkan Satgas MBG pun seolah diam membisu melihat ada pelanggaran regulasi di mitra MBG. Ataukah Satgas ini sudah ada dalam 'zona aman'? 

Salah satu ormas di Kabupaten Kuningan yang kerap mengkritisi pelaksanaan MBG, PEKAT IB DPD Kuningan meminta secara tegas BGN dan Satgas MBG untuk mengevaluasi pengadaan barang dan jasa (Supplier) di SPPG. 

"Saya minta BGN dan Satgas segera mengevaluasi pengadaan barang dan jasa atau supplier bahan makanan di SPPG. Jangan sampai pemilik dapur merangkap Supplier. Karena itu sudah melanggar regulasi, " Tegas Ketua PEKAT IB Kuningan, Donny Sigakole, Senin (27/4) 

Dia juga menyayangkan banyak pengusaha dan pengurus partai politik yang memiliki lebih dari satu dapu MBG. 

"Sudah memiliki banyak dapur MBG, posisi Supplier diambil lagi sama yang punya dapur. Lalu bagaimana program ini bisa berkeadilan sosial?" Pungkasnya. 

. (One)