Benang Merah: RS Mitra Husada

RS Mitra Husada Ciawigebang, Kuningan

Kuningan, (BM) - Kritikan ormas HIPAKAD DPC kabupaten Kuningan tentang pelayanan di RS Mitra Husada Ciawigebang ditanggapi positip oleh pihak owner rumah sakit. Kritik dan saran masyarakat merupakan hal yang biasa namun penting dalam peningkatan pelayanan kesehatan di suatu rumah sakit.

"Selain peraturan menteri kesehatan tentang pelayanan rumah sakit sesuai tipenya, saran dan kritik dari masyarakat juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan bagi pihak pengelola dalam meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat," kata owner RS Mitra Husada, H. Apip saat dimintai klarifikasi via seluler, Rabu (15/6).

Menurutnya, RS Mitra Husada tidak beroperasi hanya berdasarkan sisi komersial saja, namun tetap kita perhatikan juga sisi kemanusiaannya. Karena pada dasarnya, dari mulai masyarakat tidak mampu sampai masyarakat mampu berhak mendapatkan pelayanan yanag sama dalam hal kesehatan. Hanya mungkin masyarakat juga harus paham aturan dan mekanisme yang harus ditempuh.

"Tidak sedikit masyarakat tidak mampu yang datang ke kami untuk mendapatkan pelayanaan kesehatan, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap. Namun kita layani semaksimal mungkin," tambahnya

Namun, lanjut H. Apip, pihaknya tidak menampik kalau ada saja mungkin dari tenaga medis yang hilap, sehingga memberikan pelayanan yang kurang baik. Untuk itu agar bisa dikomunikasikan dengan pihak management supaya bisa segera ditindak lanjuti. 

"Pada dasarnya, saya, pihak management dan tenaga media selalu berkomitmen untuk terus berusaha dalam peningkatan pelayanan yang lebih baik kepada pasien atau masyarakat yang membutuhkan. Sehingga kepercayaan masyarakat terus bertambah dari waktu ke waktu," pungkas H. Apip.

.(Tim)

RS Mitra Husada Ciawigebang

Kuningan, (BM) - Buruknya kualitas pelayanan dari RS Mitra Husada yang berlokasi di kecamatan Ciawigebang mendapat sorotan tajam dari salah satu ormas, HIPAKAD DPC Kabupaten Kuningan. Hal ini terjadi setelah salah satu keluarga besarnya mendapatkan perawatan medis yang dinilai buruk dari pihak rumah sakit.

Kejadian bermula saat pasien Marlina (57) yang merupakan orang tua dari ketua rayon Kalimanggis, masuk RS Mitra Husada karena sakit pada minggu lalu. Menurut informasi yang dihimpun media online benangmerah.co.id, pasien dirawat inap dengan gejala sesak napas. Setelah sehari dirawat, pasien terlihat normal. Namun pada hari kedua, kesehatan pasien mulaki memburuk sehingga kritis dengan kondisi sesak napas.

Buruknya pelayanan rumah sakit terlihat ketika pasien mengalami sesak napas yang diduga karena serangan jantung, namun tidak diberi peralatan yang memadai. Bahkan, oksigen pun tidak tersedia. Akibat kondisi tersebut, pihak keluarga meminta dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik. Anehnya, pihak rumah sakit terkesan menghalangi untuk pasien dirujuk ke rumah sakit yang lebih baik dengan alasan harus menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, padahal pasien dalam kondisi kritis dan membutuhkan perawatan dengan peralatan medis yang lebih baik.

"Lebih parahnya, lagi saat itu pihak rumah sakit beralasan bahwa ambulance untuk mengangkut pasien tidak ada. Sehingga kami mendatangkan ambulance dari relawan HIPAKAD. Sehingga akhirnya, pasien dirujuk paksa ke RSUD 45 Kuningan. Sampai di RSUD 45 Kuningan, pasien hanya bertahan sekitar 1 jam di IGD karena kondisi kritis dan tidak tertolong," jelas Ketua HIPAKAD kabupaten Kuningan, Eddy Mulyana, Senin (13/6).

Eddy, dalam hal sangat menyayangkan buruknya kualitas pelayanan rumah sakit Mitra Husada dan terkesan mengutamakan komersial  terhadap anggota keluarga besar HIPAKAD. Dirinya berniat mengusut terus sampai ada tindak lanjut lembaga terkait.

Ditempat yang sama Sekretaris DPC HIPAKAD Kabupaten Kuningan, Irwan Dirgantara, ST menyayangkan Standar Operasional Pelayanan (SOP) RS Mitra Husada.

"Sangat disayangkan, masih ada rumah sakit di kabupaten Kuningan yang memberikan pelayanan seperti itu. Padahal semasa saya hidup di organisasi sering mengkritik SOP rumah sakit. Namun masih ada saja pelayanan yang seperti itu. Hendaknya dinas Kesehatan sebagai lembaga terkait secepatnya melakukan tindakan SIDAK terhadap SOP rumah sakit," ungkapnya.

Meskipun, lanjut Irwan, pemiliki rumah sakit merupakan ASN yang berada di bawah naungan Dinas Kesehatan. Hendaknya pihak dinas Kesehatan bertindak secara objektif. Jangan sampai melebar ke Kementerian Kesehatan.

.(Tim)