Bagaimanakah Penanganan Covid-19 Di Sektor Non Medis? Begini Kata BPBD Kabupaten Kuningan....

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus juru bicara Crisis Centre Percepatan Penanganan covid-19 kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP,

KUNINGAN, (BM) - Berbicara tentang Corona Virus Disease (covid-19) tentunya saat ini masyarakat sudah mulai lelah menghadapinya. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa covid-19 memang nyata. Di kabupaten Kuningan upaya penanganan medis dibuktikan salah satunya dengan dibangunnya RSCI menjadi rumah sakit khusus covid-19. Di sektor non medis ketika terjadi cluster baru di suatu wilayah langsung dilakukan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro)

Untuk pencegahan atau upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19, pemerintah kabupaten Kuningan mengambil langkah preventif dengan menggelar operasi yustisi maupun operasi kepatuhan yang dilaksanakan setiap hari dan berbagai sosialisasi dari satgas covid-19 tingkat kabupaten ke masyarakat. Namun demikian hasilnya tetap saja terjadi peningkatan kasus yang cenderung naik. Sementara sampai saat ini pemerintah kabupaten Kuningan telah merefocusing anggaran yang jumlahnya mencapai kurang lebih 43 Milyar. Lalu bagaimanakah keberpihakan anggaran terhadap efektivitas penanganan covid-19?

Menanggapi pertanyaan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus juru bicara Crisis Centre Percepatan Penanganan covid-19 kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP, berpendapat tentang efektivitas penggunaan anggaran di bidang non medis, harus lebih dikuatkan lagi ke arah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Baca juga : Kabar Gembira Buat Peternak...DISKANAK Kuningan Siap Salurkan Bantuan

Baca juga : Perencanaan Kegiatan DID Tambahan Dinas Kesehatan Dinilai Tidak Sesuai PMK No. 87 Tahun 2020

"Di kita tetap ada BTT, untuk penanggulangan, sosialisasi dan sebagainya, dan orang itu sudah lelah ya mendengar tentang covid-19. Menurut saya harus lebih masif lagi ditingkat kecamatan dan desa. Kalaupun harus menggelontorkan anggaran ke mereka. Kita tidak harus pusing lagi memikirkan operasi dan sebagainya," jelas Indra kepada awak media, Kamis (3/12).

Dirinya merasa yakin karena sebelumnya pernah menjabat di kecamatan. Ketika dulu ada instruksi dari kabupaten harus swiping dan sebagainya, ketika tidak didukung dengan amunisi, tanggungjawabnya berbeda.

Baca juga : Peran Kube FM dan LKS Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19

"Contoh, ketika kemarin kita keluarkan dana stimulan untuk  kecamatan, mereka itu ada gerakan, pasti. Kita juga ada tanggung jawab moral dong, walaupun hanya 10 jutaan untuk waktu beberapa lama. Terus kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk fungsi sosialisasi dan sebagainya, yang akhirnya kita tanyalah pada diri kita sendiri, sejauh mana kita peduli dan Engeuh terhadap covid ini, masyarakat maksudnya yang memang sudah jenuh dan lelah mengikuti perkembangan covid," jelasnya.

Indra berharap masyarakat tetap peduli dan menyadari tehadap wabah covid-19 ini. Karena pemutusan rantai penularan covid-19 di era AKB bisa terjadi apabila masyarakat sadar dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai arahan-arahan dalam setiap sosialisasi. Dan hal yang terpenting masyarakat tidak perlu panik dan takut. (Irwan)