Penanganan COVID-19 -->

Kategori Berita

Benang Merah: Penanganan COVID-19

Iklan Halaman Depan

Masukkan kode iklan di sini. Diwajibkan iklan ukuran 400px x 250px. Iklan ini akan tampil hanya di halaman utama.

News Feed

Tampilkan postingan dengan label Penanganan COVID-19. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Penanganan COVID-19. Tampilkan semua postingan

Rabu, 06 Oktober 2021

Desa Cengal Alokasikan 8 persen Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19

 

Sekretaris Desa Cengal kecamatan Japara, Ade Somantri

Kuningan, (BM) - Pemdes Cengal kecamatan Japara kabupaten Kuningan telah menggunakan 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19.  Saat ini realisasinya sudah mencapai semester I. Penggunaan 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19 itu sesuai dengan Instruksi Menteri Desa PDTT Nomor 1/2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 tentang Pelaksanaan PPKM skala mikro di desa.


Plt Kepala Desa, Arif Hidayat, SE melalui sekretaris desa, Ade Somantri, aparatur desa tersebut menggunakan dana desa itu untuk membentuk posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.


"Karena penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 ini memang prioritas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus membuat posko PPKM skala mikro, maka posko ini kan perlu anggaran, operasional, hand sanitizer dan perlengkapan lain," kata Ade.


Selain itu, lanjutnya, sekitar 210 orang terdampak PPKM juga mendapatkan bantuan sembako, terutama yang sedang mengalami isolasi mandiri.


Menurut Ade, pemanfaatan dana desa tahun ini memprioritas terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berupa BLT bagi masyarakat, Penanganan Covid-19 yaitu desa wajib mengalokasikan 8 persen dari dana desa untuk penanganan pandemi, baru sisanya untuk pembangunan.


"Selain penanganan Covid-19 dan pembangunan, alokasi dana desa tahun ini juga dialokasikan pada penyertaan modal BUMDes. Karena memang BUMDes sangat penting dalam mendongkrak Pendapatan Asli Desa," pungkasnya.


.(Irwan)

Jumat, 04 Desember 2020

Bagaimanakah Penanganan Covid-19 Di Sektor Non Medis? Begini Kata BPBD Kabupaten Kuningan....

 

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus juru bicara Crisis Centre Percepatan Penanganan covid-19 kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP,

KUNINGAN, (BM) - Berbicara tentang Corona Virus Disease (covid-19) tentunya saat ini masyarakat sudah mulai lelah menghadapinya. Namun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa covid-19 memang nyata. Di kabupaten Kuningan upaya penanganan medis dibuktikan salah satunya dengan dibangunnya RSCI menjadi rumah sakit khusus covid-19. Di sektor non medis ketika terjadi cluster baru di suatu wilayah langsung dilakukan PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro)


Untuk pencegahan atau upaya pemutusan rantai penyebaran covid-19, pemerintah kabupaten Kuningan mengambil langkah preventif dengan menggelar operasi yustisi maupun operasi kepatuhan yang dilaksanakan setiap hari dan berbagai sosialisasi dari satgas covid-19 tingkat kabupaten ke masyarakat. Namun demikian hasilnya tetap saja terjadi peningkatan kasus yang cenderung naik. Sementara sampai saat ini pemerintah kabupaten Kuningan telah merefocusing anggaran yang jumlahnya mencapai kurang lebih 43 Milyar. Lalu bagaimanakah keberpihakan anggaran terhadap efektivitas penanganan covid-19?


Menanggapi pertanyaan tersebut Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sekaligus juru bicara Crisis Centre Percepatan Penanganan covid-19 kabupaten Kuningan, Indra Bayu Permana, S.STP, berpendapat tentang efektivitas penggunaan anggaran di bidang non medis, harus lebih dikuatkan lagi ke arah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.


Baca juga : Kabar Gembira Buat Peternak...DISKANAK Kuningan Siap Salurkan Bantuan

Baca juga : Perencanaan Kegiatan DID Tambahan Dinas Kesehatan Dinilai Tidak Sesuai PMK No. 87 Tahun 2020


"Di kita tetap ada BTT, untuk penanggulangan, sosialisasi dan sebagainya, dan orang itu sudah lelah ya mendengar tentang covid-19. Menurut saya harus lebih masif lagi ditingkat kecamatan dan desa. Kalaupun harus menggelontorkan anggaran ke mereka. Kita tidak harus pusing lagi memikirkan operasi dan sebagainya," jelas Indra kepada awak media, Kamis (3/12).


Dirinya merasa yakin karena sebelumnya pernah menjabat di kecamatan. Ketika dulu ada instruksi dari kabupaten harus swiping dan sebagainya, ketika tidak didukung dengan amunisi, tanggungjawabnya berbeda.


Baca juga : Peran Kube FM dan LKS Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19


"Contoh, ketika kemarin kita keluarkan dana stimulan untuk  kecamatan, mereka itu ada gerakan, pasti. Kita juga ada tanggung jawab moral dong, walaupun hanya 10 jutaan untuk waktu beberapa lama. Terus kemudian selain itu juga bisa digunakan untuk fungsi sosialisasi dan sebagainya, yang akhirnya kita tanyalah pada diri kita sendiri, sejauh mana kita peduli dan Engeuh terhadap covid ini, masyarakat maksudnya yang memang sudah jenuh dan lelah mengikuti perkembangan covid," jelasnya.


Indra berharap masyarakat tetap peduli dan menyadari tehadap wabah covid-19 ini. Karena pemutusan rantai penularan covid-19 di era AKB bisa terjadi apabila masyarakat sadar dan mengerti apa yang harus dilakukan sesuai arahan-arahan dalam setiap sosialisasi. Dan hal yang terpenting masyarakat tidak perlu panik dan takut. (Irwan)

Senin, 27 April 2020

Pemerintah Daerah Akan Mendapat Tambahan Bansos Mencapai Lebih Dari Rp. 52 Triliun

Ilustrasi : Penambahan Warga Miskin Terdampak COVID-19

JAKARTA, (BM) - Kemungkinan pemerintah daerah (Pemda) mendapat tambahan bantuan sosial dalam penanganan COVID-19 menjadi salah satu pembahasan dan evaluasi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama 4 Menko,  beberapa Menteri, kepala Gugus Tugas COVID-19, Panglima TNI dan Kapolri, Minggu (27/4).

Evaluasi yang dibahas adalah perkembangan pelaksanaan tambahan bantuan sosial (bansos) yang mencapai lebih dari Rp52 triliun.

"Pemerintah bekerjasama dengan Pemda akan terus memperbaiki dan menyempurnakan program bansos dari segi target penerima, data, jumlah dan cara penyaluran dan akuntabilitas serta transparansi bantuan," jelasnya dilansir dari Kemenkeu.go.id, Senin (28/4)

Selain itu, dalam rapat evaluasi tersebut juga dibahas penerapan kebijakan pelarangan mudik.

Menkeu berharap agar masyarakat ikut mengawasi dan terus memberikan masukan untuk perbaikan karena pandemik COVID-19 adalah tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia.

"Dengan terus menjaga kebersamaan, persatuan dan kegotongroyongan, Insyallah kita mampu menghadapi dan mengatasi pandemik COVID-19," pungkasnya. (Irwan)

IsDB Akan Bantu Indonesia Perangi Covid-19 Proses Negosiasi Berkisar USD 200-200 juta

Ilustrasi Penanganan COVID-19 Di Indonesia

JAKARTA, (BM) - Islami Development Bank (IsDB) berencana mendukung anggotanya termasuk Indonesia dalam menghadapi Pandemik Covid-19. Untuk itu, IsDB meluncurkan program 3R (Respond, Restore, Restart) untuk mendukung negara-negara anggotanya menghadapi COVID-19 dengan total pinjaman 2,3 miliar USD. Khusus untuk Indonesia, dana emergensi COVID-19 dari pinjaman IsDB tersebut sedang dinegoisasi antara USD200-250 juta untuk program Indonesian Respond to COVID-19.

Pembahasan Dana Emergensi COVID-19 ini dilakukan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dengan  Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Bandar Hajjar pada Minggu (26/04) melalui video conference.

"Dana emergensi COVID-19 dari IsDB dalam proses negosiasi berkisar antara USD200-250 juta," jelas Menkeu  Sri Mulyani dikutip dari situs resmi kemenkeu.go.id.

Ditambahkannya, Lembaga multilateral lainnya yaitu World Bank dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga berkomitmen untuk memberi pinjaman (co-financing) masing-masing sebesar USD250 juta untuk membantu program Indonesian Respond to COVID-19

Jika ditotal, maka Indonesia akan mendapat pinjaman dari ketiganya hingga sekitar USD750 juta untuk penanganan COVID-19.

Sebelumnya, Menkeu menjelaskan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 di bidang kesehatan, bantuan sosial (bansos) dan bantuan untuk dunia usaha terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

Sebagai informasi, program 3 R IsDB adalah Respond (Menanggapi) artinya memberikan tindakan segera melalui operasi Linkage Cadangan negara Selatan-Selatan dan Utara-Selatan yang berfokus pada memperkuat sistem kesehatan untuk memberikan perawatan kepada yang terinfeksi, membangun kapasitas dalam produksi alat uji dan vaksin, dan membangun kapasitas kesiapsiagaan pandemi, bekerja sama dengan Inisiatif Global G20.

Restore (Mengembalikan) artinya memberikan tindakan jangka menengah melalui jalur pembiayaan untuk perdagangan dan UKM untuk mempertahankan aktivitas dalam rantai nilai strategis inti dan memastikan kontinuitas pasokan yang diperlukan terutama untuk sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan komoditas penting lainnya.

Restart (Mengulang kembali) artinya memberikan tindakan jangka panjang untuk membangun ekonomi yang tangguh di atas dasar yang kuat dan mengkatalisasi investasi swasta dengan mendukung pemulihan ekonomi dan pengeluaran countercyclical. (Irwan)

Popular 7 hari terakhir

Popular 30 hari terakhir

Popular sepanjang waktu