Dinas PUTR -->

Kategori Berita

Benang Merah: Dinas PUTR

Iklan Halaman Depan

Masukkan kode iklan di sini. Diwajibkan iklan ukuran 400px x 250px. Iklan ini akan tampil hanya di halaman utama.

News Feed

Tampilkan postingan dengan label Dinas PUTR. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Dinas PUTR. Tampilkan semua postingan

Selasa, 29 Agustus 2023

Inspektorat dan Sekda Tutup Mata Terkait Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pejabat PUTR Berujung TGR

Kantor Inspektorat Kabupaten Kuningan


Benangmerah, ada apa dengan penyelesaian Keputusan Bupati Kuningan nomor 952/kpts.590-bpkad/2019 tentang penetapan pembebanan kerugian daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada dinas PUPR tanggal 13 Desember 2019. 


Baik inspektorat sebagai APIP maupun Sekda sebagai ketua majelis TGR kabupaten Kuningan terkesan Tutup Mata. Dasar pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah tersebut seolah dibiarkan mengalir dengan sendirinya, padahal masalah yang berawal 4 tahun lalu diduga sudah melabrak aturan tentang waktu penyelesaian TGR yaitu 24 bulan. 


Ketua DPC HIPAKAD kabupaten Kuningan, Eddy Mulyana mengecam pemkab Kuningan dalam pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah YJ (salah satu pejabat PUTR) yang sampai saat ini tidak diberikan sanksi apapun.


Baca juga : Dugaan Tindak Pidana Korupsi Salah Satu Pejabat PUTR Berujung TGR


"Yang pertama, sudah jelas korupsi kok malah ujungnya jadi TGR. Kemudian Kedua, penyelesaian TGR pun tidak jelas. Seolah ditutup-tutupi oleh pihak terkait. Ada apa dengan pemkab Kuningan?," Ungkap Eddy saat rapat kerja penyikapan dugaan korupsi di kabupaten Kuningan, Senin (28/8/2023).


Ditambahkan Eddy, bila pemkab Kuningan (Inspektorat) terus berdiam diri pihaknya akan terus menyikapi masalah ini ke pihak APH, Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera ditindaklanjuti sebagai bentuk edukasi bagi ASN lainnya.


.(Irwan)

Kamis, 06 Juli 2023

Dugaan Tindak Pidana Korupsi Salah Satu Pejabat PUTR Berujung TGR

Kantor Dinas PUTR Kabupaten Kuningan


Benangmerah, Dugaan tindak pidana korupsi salah satu pejabat berinisial YJ Dinas PUTR kabupaten Kuningan ternyata berujung dengan Tuntutan Ganti Rugi. Dugaan korupsi ini berkaitan dengan dana pemeliharaan jalan dan jembatan tahun anggaran 2019. Hal ini mengakibatkan pekerjaan pemeliharaan jalan tahun 2019 mengalami kekurangan volume senilai 240.647.234 rupiah.


Setelah melalui pemeriksaan, majelis TGR memutuskan yang bersangkutan ybs harus mengganti kerugian daerah yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kuningan nomor 952/kpts.590-bpkad/2019 tentang penetapan pembebanan kerugian daerah atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan anggaran pemeliharaan rutin jalan dan jembatan pada dinas PUPR tanggal 13 Desember 2019, maka terhadap saudara YJ dibebankan kerugian daerah sebesar 240.647.234 rupiah.


Terkait masalah tersebut, media online benangmerah.co.id telah menemui YJ pada hari Senin (3/7/2023). Menurutnya, sampai dengan hari ini (Senin) TGR tersebut tersisa 135 juta, karena telah dicicil tiap bulan melalui TPP.


" Sampai dengan saat ini tersisa 135 juta rupiah. Saya sudah mencicilnya tiap bulan melalui TPP, " ungkapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.


YJ enggan menceritakan lebih lanjut tentang kronologi sampai dirinya dinyatakan harus mengganti kerugian daerah sebesar itu dan lebih memilih tidak berkomentar.


" No Coment, saya masih ada pimpinan. Pimpinan saya saat itu, pak Ridwan yang lebih berkompeten untuk memberikan keterangan," jawabnya.


Dalam kasus ini menimbulkan beberapa pertanyaan publik. Yang pertama, publik mempertanyakan kenapa dugaan Tindak pidana korupsi bisa berujung hanya dengan tuntutn ganti rugi. Lalu kemana hukum pidananya. Kemudian yang kedua, setelah batas waktu yang ditentukan selama 24 bulan untuk penyelesaian tidak tercapai, pihak inspektorat masih memberikan toleransi waktu. Bahkan, menurut YJ, dirinya akan terus mencicil sesuai kemampuan.


Akibat penyelesaian yang tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, hal ini juga menjadi catatan dalam LPH BPK RI tahun 2022 atas LK Pemda Kuningan tahun 2021.


Guna keterangan lebih lanjut, media benangmerah.co.id berusaha menemui sekretaris inspektorat yang saat ini menjabat sebagai PLT Inspektorat kabupaten Kuningan. Namun yang bersangkutan belum bersedia ditemui terkait banyaknya kegiatan. 


.(Tim)

Kamis, 29 Desember 2022

Alhamdulillah...Bidang SDA Selesaikan Seluruh Kegiatan 2022 sebelum Akhir Tahun

Kabid SDA PUTR Kabupaten Kuningan, Rismunandar, S.Hut, M.Si


Benangmerah - Saat ini hampi semua SKPD tengah mengejar penyelesaian seluruh kegiatan sebelum akhir tahun. Tidak heran ketika diakhir menjelang tahun baru, semua bidang di dinas-dinas yang banyak kegiatan fisik yang bersumber dari anggaran DAK, BP maupun APBD II sangat sibuk meyelesaikan secara teknis, baik administrasi maupun kekurangan pekerjaan.


SKPD tersebut antara lain PUTR, Dinas Kesehatan dan dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bidang Sumber Daya Air dinas PUTR kabupaten Kuningan ketika dikunjungi awak media menjelaskan bahwa semua proses pekerjaan fisik dan administrasi telah selesai semua saat ini.


"Kemarin acara PPHP untuk sisa pekerjaan di tahun 2022 sudah kita laksanakan. Sekarang sudah masuk tahap pemeliharaan. Semua pekerjaan kita laksanakan step by step, sehingga target akhir tahun sudah selesai. Baik dari sumber anggaran DAK, BP maupun APBD II," ungkap Kepala Bidang SDA, Rismunandar, S. Hut, M.Si.


Baca juga : DAK Fisik SMP dan PAUD Rampung 100 Persen. Serah Terima Pekerjaan Diharap Selesai Minggu Ini


Dikatakannya, tahun 2022 bidang SDA PUTR kabupaten Kuningan menerima anggaran kegiatan dari Dana Alokasi Khusus, sekitar 9 milyar, Bantuan Provinsi, 20 milyar dan APBD II, 1 milyar kurang. Semuanya dikerjakan secara bertahap, sehingga beberapa pekerjaan yang masih tersisa diakhir tahun bisa diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme kebijakan yang ada.


"Sudah selesai semua, kalaupun ada beberapa kekurangan menurut saya hal yang wajar, dan bisa diselesaikan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Masalah pencairan dana pemeliharaan bukan ada diranah kami, secara administrasi dari kita sudah beres, ," tutur Rismun.


Menurut Rismud, dalam rehabilitasi irigasi, Bidang SDA fokus pada 7 Daerah Irigas, diantaranya, DI Ciparigi, DI Cikotok, DI Ciherang, DI Cisrigading, DI Cipedak, DI Surakatiga, dan DI Luragung.


.(Irwan)

Kamis, 01 Desember 2022

Di Akhir Dan Awal Tahun 2022-2023 Ruas Jalan Di Kabupaten Kuningan Menghitam

Kabid Bina Marga PUTR Kabupaten Kuningan Teddy Sukmajayadi bersama pelaksana tengah meninjau garapan pembangunan ruas jalan


Benangmerah - Beberapa bulan terakhir ini berbagai ruas jalan di wilayah Kabupaten Kuningan tampak rusak ringan dan berat, untuk pembanguan dan perbaikan ruas ruas jalan tersebut di butuhkan waktu dan proses pengerjaan yang apik. Namun yang pasti untuk penanganan bidang jalan tahun 2022 dari anggaran murni semua sudah dilaksanakan, baik dari DAK, bantuan keuangan propinsi maupun yang bersumber dari APBD Dua Kabupaten, semua yang berbentuk kegiatan fisik sudah hampir selesai hanya tinggal beberapa ruas jalan lagi yang masih dalam proses pengerjaan.


Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan MH Ridwan melalui Kepala bidang Bina Marga Teddy Sukmajayadi, Kamis (01/11/2022) dalam capaian dari beberapa kondisi jalan yang sedang dalam perencanaan berharap di tahun 2022 akhir, capaian kondisi jalan itu baik bisa diatas 79 persen dari 80 lebih paket kegiatan yang dipecah berbagai kegiatan, ada jalan poros desa, dan ada jalan Kabupaten. Yang jadi PR di tahun 2023 untuk mengejar RPJM pak bupati 85,9 persen.  


"Jalan harus sudah baik perlu menuntaskan beberapa ruas jalan yang dalam kondisi rusak dan rusak berat, estimasi kerusakan yang harus diselesaikan di tahun 2023 minimal bisa menyelesaikn 45 Km jalan rusak dan bisa mempertahan jalan yang baik, itu sepanjang 650 Km itu, harus bisa dipertahankan, untuk mengejar diakhir masa kepemimpinannya pak bupati itu sebesar 685 Km," sebutnya.


Kalau perencanaan itu, lanjut Tedi, semua sudah diajukan ke provinsi, ke BOS juga sudah, tapi realisasi anggaran baik dari Provinsi maupun dari skema anggran lain mudah mudahan bisa mengakomodir kebutuhan untuk pelaksanaan, usulan yang disetujui propinsi itu ratusan paket dan bahkan mungkin ratusan Milyar itu proyek prioritas hanya realisasi itu kita belum bisa mengetahui secara pasti berapa ruas jalan yang diakomodir hanya yang penting PR nya di tahun 2023 bagaimana caranya ada anggaran untuk perbaikan jalan kabupaten ini bisa menuntaskan di 85,69 persen.


Dalam proses pengerjaan perbaikan jalan secara teknis hampir tidak ada kendala, hanya tantangannya, bagaimana caranya bisa memperbaiki kondisi jalan ini lewat skema skema lain yang di luar ketersediaan anggaran itu yang paling penting, kalau anggaran normal dan wajar, jadi dalam melaksanakan pekerjaan juga enak artinya jika ada yang rusak bisa segera di perbaiki, namun kita mem-peta kan ruas ruas jalan yang harus diprioritaskan. Tahun ini ruas jalan yang rusak berat ringan itu sudah dapat terselesaikan.


Dalam pelaksanaan kegiatan, faktor utama yang diperhitungkan adalah cuaca, itu berdasarkan pengalaman bagaimana dalam kondisi hujan? kita harus bisa memaksimalkan hasil pekerjaan, salah satu caranya di lokasi pekerjaan kita bisa melakukan diskusi dengan pemerintahan desa untuk membantu membereskan saluran air, koordinasi dengan masyarakat untuk bisa merelakan tanahnya yang sedikit terkena pambanguan jalan umum untuk di buatkan saluran agar jalan yang telah di bangun bisa awet.


Sedangkan yang menjadi kendala akut adalah dalam pemeliharaan jembatan, yang tak jarang jembatan merupakan titik pembuangan sampah, di TPT TPT rusak juga karena ada tumpukan sampah sehingga mampu menyumbat saluran air maka terjadilah gerusan gerusan tanah, mungkin kami juga harus berkoordinasi dengan dinas terkait, dengan Kecamatan juga, dan Desa untuk bagaimana mengatasi masyarakat agar tidak membuang sampah bukan pada tempatnya apalagi ke sungai


Saluran air mampet oleh berbagai sampah yang mengakibatkan banjir hingga merusak ruas jalan yang telah susah payah dibangun, maka perilaku masyarakat ini harus mendapat edukasi tentang hidup sehat dan bersih. 


"Tak jarang pak bupati juga mengedukasi terhadap masyarakat tentang hidup bersih serta terhindar dari bahaya banjir, dan itu keterkaitan dengan sumbatan saluran, sehingga merusak fasilitas yang sudah dibangun dalam waktu singkat rusak lagi, ketikan kita melakukan operasi bersih bersih saluran dan sungai sungai kecil itu banyak ditemukan sampah plastik, kain bekas, hingga pempers yang dibuang masyarakat secara sembarang," kata Tedi, diakhir obrolan dengan awak media.


.(Man's Bom)

Jumat, 17 Juni 2022

Pelatihan K3 Konstruksi Libatkan Tiga Asosiasi. Bagaimana Dengan Proses Paket Pekerjaan?

Dinas PUTR Kabupaten Kuningan


Kuningan, (BM) - Dalam waktu dekat bidang Bina Kostruksi Dinas PUTR kabupaten Kuningan berencana menjalankan salah satu tupoksinya dengan menggelar kegiatan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi pada tanggal 27 sampai 30 Juni 2022 bertempat di hotel Horison Sangkanurip.


Menurut Kepala Bidang Bina Konstruksi, melalui Pembina Jasa Konstruksi, PUTR kabupaten Kuningan, Anang,  kegiatan ini bertujuan dalam peningkatan SDM dari berbagai perusahaan yang ada di kabupaten Kuningan agar bisa bersaing dalam dunia kerja. 


"Harapannya semua perusahaan yang tergabung dalam asosiasi bisa bersaing dengan kompetensi keahlian masing-masing sehingga bisa mendapatkan pekerjaan," harap Anang saat dikonfirmasi, Jumat (17/6).


Peserta pelatihan, lanjut Anang, selain ASN yang terkait dengan bidang jasa konstruksi juga melibatkan tiga asisiasi, yaitu Gapensi, Aspekindo dan Askonas.


Pelatihan K3 yang melibatkan tiga Asosiasi dinilai positip oleh sebagian besar pengusaha karena membantu dalam peningkatan kualitas SDM yang ada di perusahaan, terutama bidang konstruksi. Namun sayang, hal ini tidak berlanjut pada proses pelaksanaan paket pekerjaan, baik penunjukan langsung (juksung) maupun lelang terbuka. 


Dalam hal proses pelaksanaan paket pekerjaan, pemerintah seolah tidak mengakui keberadaan Asosiasi ini. Sehingga walaupun selalu terlibat dalam pelatihan K3 Konstruksi namun dalam realisasi pekekrjaan selalu nol. 


Keadaan ini membuat kesimpulan tidak adanya sinkronisasi dari mulai proses pembinaan dan pelatihan dengan proses pelaksanaan paket pekerjaan pemerintah. Karena pada akhirnya, walau sudah memiliki spesifikasi yang memadai sesuai aturan, masih banyak perusahaan yang 'nganggur'.


.(Irwan)


Popular 7 hari terakhir

Popular 30 hari terakhir

Popular sepanjang waktu