Benang Merah: Pelebaran Jalan

Waduk Darma akan ditunjang dengan Jalan Wisata

Kuningan, (BM) - Jalan Jagara-Sakerta Barat yang semula dijadikan jalan alternatif diproyeksikan sebagai jalan Penunjang Wisata Waduk Darma. Wisata Waduk Darma sendiri saat ini telah banyak pengembangan dan menjadi salah satu destinasi wisata provinsi Jawa Barat.

Untuk itu Pemkab Kuningan saat ini tengah melakukan pelebaran jalan Jagara-Sakerta Barat yang semula lebarnya 3,5 meter menjadi 5 meter melalui program Banprov. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah provinsi Jawa Barat yang benar-benar ingin menata kawasan di sekitar Objek Wisata Waduk Darma, meskipun kawasan OW Waduk Darma juga belum selesai.

Bahkan tidak hanya itu, menurut bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH,  jalan disekitar Waduk Darma juga akan mendapat bantuan untuk pelebaran jalan.

"Alhamdulilah, Pak Gubernur sangat mendukung perkembangan wisata di kuningan, khususnya di Objek Wisata Waduk Darma ini," tuturnya.

Sementara menurut salah satu pengurus perusahaan pemenang tender proyek 10 milyar tersebut, diperkirakan pengerjaan proyek pelebaran jalan Jagara-Saktim akan selesai akhir tahun ini.

Selain penunjang wisata, proyek pelebaran jalan ini diperkirakan akan banyak membantu  masyarakat sekitar dalam mendongkrak perekonomian yang selama hampir dua tahun hancur akibat penyebaran Covid-19.

Dengan jalan yang memadai di sekeliling waduk darma, bukan tidak mungkin ke depan  akan banyak dilalui wisatawan, sehingga akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitarnya.

.(One)

Jalan Penunjang Wisata Waduk Darma (Desa Jagara-Sakerta Timur-Sakerta Barat)

Kuningan, (BM) - Kegiatan pengerjaan proyek yang menghubungkan desa Jagara, Sakerta Timur dan Sakerta Barat kecamatan Darma menuai polemik. Beberapa warga desa Sakerta Timur yang terkena dampak pelebaran jalan mempertanyakan masalah ganti rugi tanah yang dijanjikan. Sementara pekerjaan pelebaran jalan saat ini sedang berlangsung.

Beberapa warga mengaku keberatan dengan pengerjaan pelebaran jalan. Pasalnya sampai sekarang uang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pelebaran belum ada realisasi.

"Kami belum ada kesepakatan baik harga atau yang lainnya, karena selama ini tidak ada rapat mufakat," ungkap salah satu warga desa Sakerta Timur.

Sementara menurut Kepala Desa Sakerta Timur, pihaknya mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut. 

"Kalau untuk pembebasan lahan kami sudah melaksanakan musyawarah dengan warga secara dor to dor dan hasilnya mufakat di harga Rp. 1.400.000 per bata," katanya saat dihubungi via seluler.

Dipihak lain Kepala Desa Sakerta Barat memberikan keterangan yang berbeda melalui WhatsApp. Dirinya mengaku pihak desa dengan warga terdampak sudah komitmen tidak ada ganti rugi, hanya kearifan saja

"Kita sudah komitmen tidak ada ganti rugi, hanya kearifan saja. Mangga silakan tanya ke dinas PUTR saja," katanya

Untuk keseimbangan berita, awak media berusaha menghubungi Kepala Bidang Binamarga Dinas PUTR kabupaten Kuningan,  Teddy Sukmajayadi. Menurutnya masalah ganti rugi tanah warga terdampak pelebaran jalan akan dibayar nanti di anggaran perubahan. 

"Ganti rugi nanti rencananya akan dibayar pada anggaran perubahan. Untuk pekerjaan silakan saja temui pihak ketiganya," kata Teddy

Menyimak permasalahan ini awak media mempertanyakan proses pengerjaan proyek dengan anggaran 10 milyar tersebut. Pasalnya, pelebaran jalan sudah dikerjakan sebelum masalah ganti rugi diselesaikan.

Dugaan sementara seperti adanya kepentingan antara pihak ketiga dengan dinas yang sangat mendesak. Sampai berita ini ditayangkan, pihak ketiga yang dimaksud belum bisa ditemui. 

(MK/ONE)