Benang Merah: Waduk Darma

Delapan desa Penyangga Waduk Darma Menuntut Janji Gubernur Jabar

Benangmerah, Delapan Desa Penyangga Objek Wisata Waduk Darma tuntut janji Gubenur yang sampai saat ini belum terbukti.

Warga dari delapan Desa penyangga OW Waduk Darma yang di koordinir oleh para Kepala Desanya datangi Kantor Pengelola OW Waduk Darma ( PT Jaswita Jabar ).Senin ( 11/03/2024).

Sayang para perwakilan dari Delapan Desa penyangga tidak bisa menemui manager Pengelola yang kebetulan tidak ada di tempat.

Dari informasi yang dapat di himpun Aksi lanjutan akan di lakukan antara hari Sabtu atau Minggu besok,Guna menyampaikan aspirasi dari Delapan Desa Penyangga OW Waduk Darma.

Kepala Desa Sakerta Timur Cucu Sudrajat mengatakan dulu waktu Waduk Darma akan di revitalisasi Gubenur Jawa Barat (Ridwan Kamil / Gubenur pada saat itu) pernah menjanjikan dengan di revitalisasinya Objek Wisata Waduk Darma untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Waduk Darma,dan pengelolaan pun akan di serahkan pada pemerintah daerah Kabupaten dengan melibatkan semua Badan Usaha yang ada di Delapan Desa Penyangga ( BUMDES),namun dalam kenyataannya malah di kelola langsung oleh Pihak Provinsi melalui PT Jaswita Jabar,dan hanya Desa Jagara yang mendapatkan kontribusi serta BUMDES Jagara saja yang ikut dalam pengelolaan OW Waduk Darma.

Kami dari Delapan Desa penyangga mendapatkan apa? aksi ini merupakan puncak dari rasa kecewa kami. Cucu lebih lanjut mengatakan dalam pemberdayaan Masyarakat yang terlibat di Waduk Darma semua oleh masyarakat jagara dari Mulai para pedagang, pengusaha perahu wisata dan lainnya, padahal kalau kami di libatkan misalnya dalam usaha perahu wisata kami pun sanggup mengadakan perahunya.

Inilah 8 Desa Waduk Darma yang menuntut janji Gubernur Jabar

"Kami juga mendengar Kontribusi dari PT Jaswita Jabar ke Desa Jagara antara 15 % sampai 20 %,sedangkan kami dari Delapan Desa penyangga tidak dapat kontribusi apapun.Intinya kami menuntut janji kepada pemerintah Provinsi melalui PT Jaswita Jabar," Pungkas Cucu Sudrajat.

Kordinator Aksi Kepala Desa Cikupa Meli hampir senada apa yang di sampaikan kepala Desa Sakerta Timur, Meli menambahkan untuk kedepannya jika ada kesempatan untuk pengelolaan potensi Waduk Darma ya harus melibatkan BUMDES yang ada di delapan Desa Penyangga. 

"Karena BUMDES itu kan berhubungan dengan masyarakat untuk lebih mensejahterakan Masyarakat," Tutur Meli kepala Desa Cikupa.

Sampai berita ini di turunkan pihak Pengelola OW Waduk Darma ( PT Jaswita Jabar ) Fivih Handayani belum bisa di konfirmasi.

.(One)

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, H. Mas Ridwan Setiawan, SH, M.Si

Kuningan, (BM) - Walaupun kondisi keuangan kabupaten Kuningan saat ini masih ada penghematan dan pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Disamping itu dampak Covid-19 yang pengaruhnya tidak hanya pada keuangan tingkat kabupaten, namun juga provinsi dan pusat. Sehingga pembiayaan anggaran untuk tahun 2022 diprediksi belum menggembirakan.

Menurut Kepala Dinas PUTR Kabupaten Kuningan, HM. Ridwan Setiawan, SH, M.Si, meskipun demikian, dinas PUTR, sesuai perintah bupati Kuningan akan terus mencari jalan keluar dengan cara berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar beberapa program pembangunan bisa dilaksanakan di kabupaten Kuningan meskipun Pengguna Anggaran maupun PPK berada di tingkat provinsi ataupun dari pusat.

“Dengan begitu diharapkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat kabupaten Kuningan bisa terbantu. Kita akan coba mengambil langkah koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat agar pembangunan khususnya di bidang infrastruktur bisa terus dilaksanakan di kabupaten Kuningan pada tahun 2022,” kata Ridwan saat ditemui, Rabu (17/11).

“Salah satu contoh anggaran DAK Binamarga yang dalam kondisi normal sekitar 200 milyar ditransfer dari pusat ke daerah, namun pada kondisi pandemi terjun bebas hanya 20 milyar. Sementara untuk pembangunan maupun pemeliharaan jalan di kabupaten Kuningan sepanjang 900 km membutuhkan anggaran sekitar 300 milyar ditahun 2022 agar terbangun jalan yang ideal,” sambungnya. 

Namun demikian, dirinya bisa meyakinkan jika tiga mega proyek Kuningan bisa rampung akhir tahun ini.

1. Pembangunan Jalan Lingkar Timur

Jalan Nasional Lingkar Timur Kabupaten Kuningan

Jalan Lingkar Timur yang merupakan proyek nasional saat ini sedang digeber pengerjaannya dan diharapkan akhir tahun 2021 bisa selesai secara fungsional. Jalan pemecah kemacetan yang mulai dibangun beberapa tahun kebelakang diharapkan sudah bisa dilalui pada akhir Desember nanti. Meskipun demikian beberapa sarana jalan masih akan dimaksimalkan tahun depan dengan menggunakan anggaran pusat.

“Diakhir tahun diharapkan bisa berfungsi, walaupun akan terus berlanjut memaksimalkan kualitas, funsi jalan dan aspek keselamatan lalu lintas di tahun 2022. Bahkan Desember 2021 kita akan membebaskan jalan 17 meter perintah dari menteri PUPR. Untuk pembiayaan bersumber dari kementerian serta harus tuntas pembayaran ganti rugi tanah awal Desember 2021,” jelas Ridwan.

Dua minggu ini, lanjutnya kita akan all out untuk melaksanakan perluasan jalan di desa Garatengah - desa Cibiru sepanjang kurang lebih 800 meter dalam hal pengadaan tanah. Sehingga pada awal Desember nanti kementerian PUPR bisa melakukan penyelesaian pembayaran ganti rugi.

2. Pembangunan Penataan Taman Kota

Taman Kota Kuningan

Pembangunan penataan Taman Kota dan masjid Syiarul Islam bisa dipastikan bisa diresmikan dan difungsikan pada akhir tahun ini. Saat ini sudah mencapai tahap akhir pekerjaan yaitu pembangunan lahan parkir untuk pengunjung Taman Kota kabupaten Kuningan

3. Pembangunan Penataan Waduk Darma

Penampakan dari atas Objek Wisata Waduk Darma

Hasil renovasi diharapkan  waduk Darma diharapkan bisa menghasilkan muka waduk itu sendiri hasil dari renovasi, walaupun dari capaian target sangat berat dikarenakan memasuki musim penghujan dan waktu yang sangat mepet. Sementara sumber pendanaan dari bantuan provinsi ini bisa menunjang pariwisata, meningkatkan ekonomi, menggairahkan ekonomi masyarakat dan berkaitan dengan PAD kabupaten Kuningan. Hal ini berkaitan dengan hasil kajian bahwa satu-satunya yang bisa dimaksimalkan adalah sektor pariwisata.

“Ini yang menjadi prioritas pembangunan, makanya kami mohon doa dan suport dari semua pihak dalam situasi yang sulit dengan keterbatasan APBD, mudah-mudahan program-program strategis dan program unggulan bisa dilaksanakan di tahun depan,” kata Kadis PUTR kabupaten Kuningan. 

Diketahui sebelumnya satu mega proyek Kuningan, yaitu pembangunan Bendungan Kuningan telah diresmikan Presiden RI pada tanggal 31 Agustus 2021.

“Untuk bendung Kuningan saat ini masih dalam tahap pemeliharaan dan tahap pengujian untuk pembangkit listrik tenaga air. Kami mohon maaf, bahwa saat ini bendung Kuningan masih belum bisa dibuka untuk umum dikarenakan aspek keselamatan,” pungkasnya.

.(Irwan)

Waduk Darma akan ditunjang dengan Jalan Wisata

Kuningan, (BM) - Jalan Jagara-Sakerta Barat yang semula dijadikan jalan alternatif diproyeksikan sebagai jalan Penunjang Wisata Waduk Darma. Wisata Waduk Darma sendiri saat ini telah banyak pengembangan dan menjadi salah satu destinasi wisata provinsi Jawa Barat.

Untuk itu Pemkab Kuningan saat ini tengah melakukan pelebaran jalan Jagara-Sakerta Barat yang semula lebarnya 3,5 meter menjadi 5 meter melalui program Banprov. Hal ini sesuai dengan keinginan pemerintah provinsi Jawa Barat yang benar-benar ingin menata kawasan di sekitar Objek Wisata Waduk Darma, meskipun kawasan OW Waduk Darma juga belum selesai.

Bahkan tidak hanya itu, menurut bupati Kuningan, H. Acep Purnama, SH, MH,  jalan disekitar Waduk Darma juga akan mendapat bantuan untuk pelebaran jalan.

"Alhamdulilah, Pak Gubernur sangat mendukung perkembangan wisata di kuningan, khususnya di Objek Wisata Waduk Darma ini," tuturnya.

Sementara menurut salah satu pengurus perusahaan pemenang tender proyek 10 milyar tersebut, diperkirakan pengerjaan proyek pelebaran jalan Jagara-Saktim akan selesai akhir tahun ini.

Selain penunjang wisata, proyek pelebaran jalan ini diperkirakan akan banyak membantu  masyarakat sekitar dalam mendongkrak perekonomian yang selama hampir dua tahun hancur akibat penyebaran Covid-19.

Dengan jalan yang memadai di sekeliling waduk darma, bukan tidak mungkin ke depan  akan banyak dilalui wisatawan, sehingga akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekitarnya.

.(One)

Jalan Penunjang Wisata Waduk Darma (Desa Jagara-Sakerta Timur-Sakerta Barat)

Kuningan, (BM) - Kegiatan pengerjaan proyek yang menghubungkan desa Jagara, Sakerta Timur dan Sakerta Barat kecamatan Darma menuai polemik. Beberapa warga desa Sakerta Timur yang terkena dampak pelebaran jalan mempertanyakan masalah ganti rugi tanah yang dijanjikan. Sementara pekerjaan pelebaran jalan saat ini sedang berlangsung.

Beberapa warga mengaku keberatan dengan pengerjaan pelebaran jalan. Pasalnya sampai sekarang uang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pelebaran belum ada realisasi.

"Kami belum ada kesepakatan baik harga atau yang lainnya, karena selama ini tidak ada rapat mufakat," ungkap salah satu warga desa Sakerta Timur.

Sementara menurut Kepala Desa Sakerta Timur, pihaknya mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut. 

"Kalau untuk pembebasan lahan kami sudah melaksanakan musyawarah dengan warga secara dor to dor dan hasilnya mufakat di harga Rp. 1.400.000 per bata," katanya saat dihubungi via seluler.

Dipihak lain Kepala Desa Sakerta Barat memberikan keterangan yang berbeda melalui WhatsApp. Dirinya mengaku pihak desa dengan warga terdampak sudah komitmen tidak ada ganti rugi, hanya kearifan saja

"Kita sudah komitmen tidak ada ganti rugi, hanya kearifan saja. Mangga silakan tanya ke dinas PUTR saja," katanya

Untuk keseimbangan berita, awak media berusaha menghubungi Kepala Bidang Binamarga Dinas PUTR kabupaten Kuningan,  Teddy Sukmajayadi. Menurutnya masalah ganti rugi tanah warga terdampak pelebaran jalan akan dibayar nanti di anggaran perubahan. 

"Ganti rugi nanti rencananya akan dibayar pada anggaran perubahan. Untuk pekerjaan silakan saja temui pihak ketiganya," kata Teddy

Menyimak permasalahan ini awak media mempertanyakan proses pengerjaan proyek dengan anggaran 10 milyar tersebut. Pasalnya, pelebaran jalan sudah dikerjakan sebelum masalah ganti rugi diselesaikan.

Dugaan sementara seperti adanya kepentingan antara pihak ketiga dengan dinas yang sangat mendesak. Sampai berita ini ditayangkan, pihak ketiga yang dimaksud belum bisa ditemui. 

(MK/ONE)