Benang Merah: hotnews

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, kemudian Prof KAI Zhang, PH.D (southwest univ. College of agronomy and biotechnology Chongqing, Tiongkok), Prof. Dr. Sc. Agr. Agung Karuniawan

Benangmerah, Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Komisariat Daerah Jawa Barat menggelar Seminar Internasional Ubi Jalar & Temu Bisnis PERIPI Komda Jabar yang digelar di Bale Sawala UNPAD Jatinangor Sumedang, Senin/29 Juli 2024. Acara ini bertujuan untuk mengangkat potensi ubi jalar sebagai komoditas unggulan dan memperkuat jaringan bisnis di sektor pertanian.

Seminar menghadirkan pembicara-pembicara terkemuka dari dalam dan luar negeri yang membahas berbagai topik terkait regulasi, inovasi, teknologi, serta strategi pemasaran dalam industri ubi jalar. Salah satu narasumber adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si, kemudian Prof KAI Zhang, PH.D (southwest univ. College of agronomy and biotechnology Chongqing, Tiongkok), Prof. Dr. Sc. Agr. Agung Karuniawan, Ir., M.Sc. Agr. (Ketua Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Komisariat Daerah Jawa Barat, dan narasumber lainnya. Acara ini menjadi sarana untuk temu bisnis yang menghubungkan petani, pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem ubi jalar. Kesempatan untuk melakukan networking, menjalin kemitraan, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan Dr. Wahyu Hidayah, M.Si dalam paparannya mengatakan untuk pengembangan budidaya ubi jalar di Kabupaten Kuningan, berada di 7 kecamatan yang menjadi sentra produksi ubi jalar yaitu di Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cilimus, Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Pancalang, Kecamatan Cigandamekar dan Kecamatan Cipicung. Sentra ini merupakan bagian besar diwilayah Provinsi Jawa Barat dengan luas tanam 4855 ha, Panen 5042 ha, Produksi 108.496 ton dan Produktivitas 215,96 kw/ha. Komoditas ubi jalar di Kabupaten Kuningan sampai saat ini merupakan komoditas unggulan daerah, dimana petani dalam budidaya ubi jalar sudah mandiri, setiap tahun terus tanam. Adapun jenis varietas lokal ubi jalar yang dikembangkan/dibudidayakan di Kabupaten Kuningan yang sudah disertifikasi dari Kementan yaitu Kuningan Putih dan Kuningan Merah. Sedangkan varietas lainnya yang sudah di daftarkan/registrasi ke Balitkabi diantaranya varietas acret, eski, mano, asban, bocil, gaul dan bolu.

Menurut Wahyu, dukungan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, yang telah mengeluarkan regulasi diantaranya dengan menetapkan ubi jalar sebagai komoditas unggulan pada Master Plan Agropolitan Kabupaten Kuningan dalam Perda Kabupaten Kuningan No. 11 Tahun 2005 dan di kuatkan lagi dengan Perda Pembangunan Pangan Daerah No. 5 Tahun 2022 serta visi, misi Kabupaten Kuningan ( Kuningan Mandiri, Agamis dan Pinunjul Berbasis Desa Tahun 2023), Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penggunaan Pangan Pituin ( Pangan Lokal ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2022 tentang Pembangunan Pangan. Bentuk nyata dukungan melalui kebijakan lainnya, pemberian bantuan berupa alat mesin pertanian kepada petani. Tidak hanya inovasi saja, akan tetapi dukungan kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk perkembangan sektor pertanian ubi jalar yang berkelanjutan.

Lebih lanjut Wahyu menjelaskan , pemasaran ubi jalar Kabupaten Kuningan berkembang sangat baik dengan melakukan ekspor ke luar negeri seperti Jepang, Korea, untuk pasar regional ubi segar dipasarkan ke wilayah Cirebon, Bandung, Bekasi, Cikampek, Tangerang, dan Semarang. Beberapa tempat wisata di kota besar, ubi jalar dipasarkan berupa olahan di tempat oleh-oleh seperti Jakarta, Bali, Bandung dan mini market.

“Usaha ubi jalar terbilang sangat menjanjikan, analisis pun telah dilakukan kepada kelompok tani ubi jalar, dimana komoditas ini sangat menguntungkan. setiap musim tanam dengan kapasitas produksi kurang lebih 20 ton/hektar, rata-rata penerimaan/hektar petani sebesar Rp. 30–40 Juta, dengan harga jual rata-rata Rp. 1.500–2.000/Kg. Apabila dikurangi dengan biaya operasional sebesar Rp. 13 juta, maka petani memiliki peluang untuk meraih keuntungan sebesar Rp. 17–27 juta/ musim tanam/ hektar. Variabel biaya terbesar adalah pada biaya tenaga kerja yang biasanya mencapai 60 persen dari total biaya operasional” jelas Wahyu. 

.(One)

SMAN 1 Ciawigebang kabupaten Kuningan, Jawa Barat

Benangmerah, Transparansi publik di lembaga pendidikan hendaknya dijalankan oleh semua kepala sekolah hal ini sesuai dengan perintah Kemendikbud ristek RI, namun tidak semua kepala sekolah mengindahkan perintah tersebut, seperti hal nya kepala SMAN 1 Ciawigebang, Kabupaten Kuningan disinyalir sulit bahkan mahal untuk ketemu dengan yang bersangkutan. 

Menurut salah seorang wartawan senior A. Sunanton dari media cetak dan merangkap tugas dimedia online kepada BM (21/6) mengemukakan, ia merasa sulit untuk menghubungi kepala SMAN 1 Ciawigebang, Kabupaten Kuningan, dengan alasan supersibuk dengan berbagai kegiatan baik disekolah maupun diluar sekolahnya. 

Masih dikatakan A. Sunanton yang bersangkutan kurang lebih satu bulan lamannya menunggu jawaban untuk bisa diterima dalam melakukan konfirmasi, "sepertinya kepala SMA yang satu ini tertutup terhadap media, setiap mau dikonfirmasi alasannya sibuk, padahan saya hanya minta waktu kurang lebih satu jam, lebih mudah menghadap bupati dari pada kepala sekolah yang satu ini" ungkap A. Sunanton dengan nada kesal. 

Ketika disinggung BM kontek materi apa yang akan disampaikan sama kepala SMAN 1 Ciawigebang, spontan ia menjawab, banyak materi yang akan dikonfirmasikan terkait dengan penyerapan dana BOS pendidikan dan bantuan yang lainnya seperti BOPD, namun kepala sekolah ini sepertinya mengulur - ngulur waktu dan terkesan menghindar. 

Terkait dengan kekecewaan seorang wartawan senior yang kurang direspon oleh kepala sekolah, BM mencoba menghubungi Dra. Hj. Ii Wasista, M.hut sebagai kepala SMAN 1 Ciawigebang, secara kebetulan ia sedang sibuk dengan berbagai kegiatan di sekolahnya. (Irwan) ***

Bupati bersama unsur Forkopimda tengah mencermati paparan Dandim Kuningan

Benang Merah - Melalui TMMD sifat dan adat kegotongroyongan masyarakat dipulihkan kembali, ini merupakan salahsatu dari permasalahan yang berkembang di masyarakat. Saat ini semangat kegotongroyongan dan kebersamaan masyarakat cenderung menurun, kata Bupati Kuningan Acep Purnama, untuk mengatasinya perlu dilakulan langkah langkah konkret dari semua pihak, harapnya.

Hal itu disampaikan dalam acara rakor kegiatan TNI manunggal membangun desa (TMMD) tahun 2023, di Aula Masud Wisnusaputra Makodim Kuningan Selasa (08/11/2022), dihadapan unsur Forkopimda serta beberapa Kepala Dinas dan undangan lainnya, Bupati menyebut, permasalahan tersebut TNI sebagai bagian dari masyarakat mempunyai tugas dan kewajiban berupaya untuk menguatkan kembali rasa kebersamaan dan kegotongroyongan masyarakat, salah satunya yaitu melalui kegiatan TMMD.

TMMD yang telah berjalan dari waktu kewaktu sebagai pendekatan pembangunan tentunya berkaitan dengan kebijakan pembangunan, dari aspek pemberdayaan masyarakat dengan tujuan selain untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik juga bertujuan untuk terjalinnya kemanunggalan antara TNI dengan rakyat. 

Kegiatan TMMD, menurut Bupati Acep merupakan sarana untuk membantu pemerintah dalam memberdayakan masyarakat mengatasi kesulitan yang terjadi di daerah serta meningkatkan akselerasi pembangunan desa dalam rangka mendukung pembangunan nasional.

Prmbangunan infrastruktur sarana prasarana bagi masyarakat tentu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas kehidupan.

"Sebagai contoh pembangunn akses jalan yang akan kita bangun, diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas transportasi dan aksebilitas serta memperlancar urat nadi ekonomi khususnya di Desa Sukaraja, Kecamatan Ciawigebang," terangnya.

Letkol Inf Bambang Kurniawan ketika memaparak materi TMMD di Podium

Tak jarang bupati bersama Forkopimdanya mengajak kepada seluruh elemen masyarakat mari kita jaga Kabupaten Kuningan agar kebersaman antara pemerintah daerah, TNI dan masyarakat tetap menjaga keharmonisan yabg sudah terjalin bersama kita, ajaknya (Mans Bom)

Jalan Penunjang Wisata Waduk Darma (Desa Jagara-Sakerta Timur-Sakerta Barat)

Kuningan, (BM) - Kegiatan pengerjaan proyek yang menghubungkan desa Jagara, Sakerta Timur dan Sakerta Barat kecamatan Darma menuai polemik. Beberapa warga desa Sakerta Timur yang terkena dampak pelebaran jalan mempertanyakan masalah ganti rugi tanah yang dijanjikan. Sementara pekerjaan pelebaran jalan saat ini sedang berlangsung.

Beberapa warga mengaku keberatan dengan pengerjaan pelebaran jalan. Pasalnya sampai sekarang uang ganti rugi tanah masyarakat yang terkena pelebaran belum ada realisasi.

"Kami belum ada kesepakatan baik harga atau yang lainnya, karena selama ini tidak ada rapat mufakat," ungkap salah satu warga desa Sakerta Timur.

Sementara menurut Kepala Desa Sakerta Timur, pihaknya mengaku tidak tahu menahu tentang proyek tersebut. 

"Kalau untuk pembebasan lahan kami sudah melaksanakan musyawarah dengan warga secara dor to dor dan hasilnya mufakat di harga Rp. 1.400.000 per bata," katanya saat dihubungi via seluler.

Dipihak lain Kepala Desa Sakerta Barat memberikan keterangan yang berbeda melalui WhatsApp. Dirinya mengaku pihak desa dengan warga terdampak sudah komitmen tidak ada ganti rugi, hanya kearifan saja

"Kita sudah komitmen tidak ada ganti rugi, hanya kearifan saja. Mangga silakan tanya ke dinas PUTR saja," katanya

Untuk keseimbangan berita, awak media berusaha menghubungi Kepala Bidang Binamarga Dinas PUTR kabupaten Kuningan,  Teddy Sukmajayadi. Menurutnya masalah ganti rugi tanah warga terdampak pelebaran jalan akan dibayar nanti di anggaran perubahan. 

"Ganti rugi nanti rencananya akan dibayar pada anggaran perubahan. Untuk pekerjaan silakan saja temui pihak ketiganya," kata Teddy

Menyimak permasalahan ini awak media mempertanyakan proses pengerjaan proyek dengan anggaran 10 milyar tersebut. Pasalnya, pelebaran jalan sudah dikerjakan sebelum masalah ganti rugi diselesaikan.

Dugaan sementara seperti adanya kepentingan antara pihak ketiga dengan dinas yang sangat mendesak. Sampai berita ini ditayangkan, pihak ketiga yang dimaksud belum bisa ditemui. 

(MK/ONE)

Direktur PAM Tirta Kamuning bersama Bupati Kuningan

All Kuningan - Perayaan anniversary ke-33 PAM Tirta Kamuning tahun ini tetap dilaksanakan sederhana. Hal ini dilakukan karena kabupaten Kuningan masih dalam masa PPKM sesuai surat edaran bupati Kuningan tentang pelaksanaan PPKM di masa pandemi Covid-19.

"Untuk acara aniversarry tahun ini PAM Tirta Kamuning tidak menyebar undangan, karena masih dalam masa PPKM sesuai surat edaran Bupati Kuningan. Pa Bupati juga hadir tadi tidak protokoler, hanya sekedar mampir untuk memberi ucapan selamat ," tutur Direktur PAM Tirta Kamuning, H. Deni Erlanda, SE, M.Si

Untuk menghindari kerumunan, lanjut Deni, perayaan dilaksanakan di masing-masing kantor cabang dan unit pelayanan masing-masing. Kantor pusat sendiri mengadakan acara syukuran sederhana dan bersifat internal.

Pemberian paket sembako kepada masyarakat tidak mampu

"Sebagai bentuk syukuran di ulang tahun yang ke-33 di wujudkan dengan bentuk kepedulian PAM Tirta Kamuning dalam melawan pandemic Covid-19, yaitu pemberian santunan sebanyak 620 Paket sembako dengan penerima manfaat tersebar di 12 cabang dan unit pelayanan PAM Tirta Kamuning," kata H. Deni selepas kedatangan Bupati Kuningan H. Acep Purnama, SH, MH.

Disamping itu PAM Tirta Kamuning juga  mengunjungi yayasan yatim piatu untuk memberikan sembako dan uang tunai bagi yatim piatu dan dhuafa.

Pemberian paket sembako dan uang tunai kepada anak yatim piatu dan duafa

Deni berharap ke depannya PAM tetap berdampak dan terus berkolaboraai dalam wujudkan visi misi "memberikan pelayanan prima menuju PAM yang mandiri". Dengan prestasi yang banyak dan usia yang tidak muda lagi, Bupati Kuningan titipkan PAM untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat, khususnya dalam melayani ketersediaan air bersih.

.(Irwan)

Kepala SMPN 1 Kramatmulya Kabupaten Kuningan, H. Samud, M.Pd (kiri) dan Ketua Komite DR.H.Feni Rahman (kanan)

KUNINGAN, (BM) – Setelah melalui proses panjang sesuai SOP yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan, Hari pertama KBM Tatap Muka SMPN 1 Kramatmulya ditengah pandemi Covid-19 berjalan lancar dan tertib. Sebanyak kurang lebih dari 150 siswa atau setengah dari jumlah sisiwa  kelas VII telah mengikuti kegiatan belajar di sekolah. KBM ini merupakan kali pertama semenjak semua sekolah ditutup akibat wabah Covid-19 bulan Maret lalu.

Menurut Kepala SMP Negeri 1 Kramatmulya, H. Samud, M.Pd didampingi Ketua Komite Sekolah, bahwa hari ini, Senin (7/9) merupakan hari pertama KBM Tatap muka ditengah wabah Covid-19. KBM tatap muka di SMPN 1 Kramatmulya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

“Semuanya sudah sesuai SOP KBM tatap muka sesuai Perbup No 59 tahun 2020. Simulasi sudah dilakukan minggu kemarin. Hari ini yang belajar di sekolah adalah setengah dari jumlah siswa kelas VII. Semua protokol kesehatan yang berkaitan dengan KBM di sekolah kita terapkan, seperti wajib pakai masker, pengukuran suhu tubuh, cuci tangan sampai dengan tetap menjaga sosial distancing,” jelas H. Samud di ruang kerjanya, Senin (7/9).

Diterangkannya bahwa teknis pembelajaran tatap muka di SMPN 1 Kramatmulya saat ini menggunakan sistem sift dengan waktu pembelajaran 2 jam per hari. Hal ini tentunya dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kerumunan siswa yang bisa menyebabkan penularan virus corona di sekolah.

“Jadwal yang belajar di sekolah hari ini (Senin.red) adalah kelas VII. A, VII.B, VII.C dan Kelas VII.D. Kemudian hari Selasa, kelas VII.E, VII.F, VII.G, VII.H dan VII.I. Masing-masing kelas dibagi lagi menjadi dua rombel. Rabu-Kamis jadwal kelas VIII dan Jumat-Sabtu jadwal kelas IX dengan teknis yang sama dibagi dua rombel setiap kelasnya,” terang Kepala Sekolah yang baru menjabat bulan lalu.

Baca juga : 59 SMP Di Kuningan Telah Laksanakan KBM Tatap Muka

Baca juga : Persiapan KBM Tatap Muka, 8 Guru SMP Negeri 1 Cimahi Lakukan Tes Swab

Menambahkan, Ketua Komite SMPN 1 Kuningan, DR. H. Feni Rahman mengenai tatap muka ini tidak ujug-ujug. Semuanya melalui prosedur, bahkan jauh sebelum adanya rotasi kepala sekolah sudah ada persiapan.

“Masih ingat waktu itu tanggal 7 Agustus 2020 kita sudah mengadakan persiapan internal sekolah mengenai KBM tatap muka, berlanjut waktu itu hari Senin kita adakan rapat koordinasi di sekolah. Hadir waktu itu, Camat, Danramil, Kapolsek, pihak Puskes kecamatan Kramatmulya. Karena bagaimanapun KBM tatap muka ditengah Covid-19 ini harus berprosedur, mengingat jangan sampai di muka tatap muka menimbulkan penularan virus klaster baru,” tutur Feni Rahman.

Baca juga : Terungkap,...Fakta Dibalik Pengadaan Kusen DAK Fisik Pendidikan 2020 Kabupaten Kuningan

Baca juga : Siapakah Dibalik Penyedia Kusen Kegiatan DAK Fisik Pendidikan 2020 Kabupaten Kuningan?

Sehingga akhirnya mulailah pada hari ini, Senin (7/9) merupakan kali pertama SMPN 1 Kramatmulya mengadakan KBM tatap muka di sekolah. “Untuk hal tersebut kami dari komite sangat apresiasi apa yang dilakukan sekolah. Walaupun Kepalanya baru, namun tetap bisa meneruskan program kepala sebelumnya sampai terlaksana hari ini. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar dan tertib sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru,” Harap Feni kepada media benangmerah.co.id. (Irwan)

Kepala SMK Model Patriot IV Ciawigebang Kabupaten Kuningan, Drs. H. Iip Sabit, MA

Kuningan, (BM) – Di kalangan pendidikan kabupaten Kuningan, SMK Model Patriot IV merupakan salah satu sekolah kejuruan  yang terbesar dan sarat prestasi setiap tahunnya. Terutama bagi para siswa lulusan SMP yang ada di wilayah Kuningan Timur dan hendak melanjutkan sekolah ke tingkat SMK/SMA.

Kebanyakan siswa lulusan sekolah yang ingin melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi selalu memperhatikan 2 aspek  dalam memilih sekolah lanjutannya, yaitu prestasi sekolah dan kualitas lulusan sekolah. Bagi anda orang tua siswa yang ingin anaknya belajar di sekolah kejuruan yang sarat akan prestasi baik akademik maupun non akademik, dan sangat terbuka peluang kerjanya, SMK Model Patriot IV bias menjadi solusi buat anaknya

Berdasarkan data informasi yang diterima media benang merah.co.id, sepanjang tahun 2019 Sekolah kejuruan swasta yang berada di wilayah kecamatn Ciawigebang kabupaten Kuningan ini telah berhasil menyabet tujuh prestasi gemilang baik ditingkat kabupaten maupun provinsi.

Ditingkat kabupaten SMK Patriot IV Ciawigebang telah mencatatkan diri sebagai peringkat I Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), peringkat I Pentas PAI kabupaten Kuningan Kategori Hadroh/Marawis, Peringkat 2 Pentas PAI Kabupaten Kuningan Kategori Lomba Debat dan Peringkat 3 Lomba Jingle Pemilu 2019 KPU Kabupaten Kuningan.

Sementara itu ditingkat Provinsi juga tidak ketinggalan ikut meraih peringkat I Ms. Office Lomba Kompetensi Administrasi Perkantoran (LKAP-3) tingkat SMK se-Jawa Barat di UPI Bandung, dan peringkat 3 English Presentation LKAP-3 Tingkat SMK se-Jawa Barat.

Selain Prestasi yang diraih tiap tahun, dalam membuka peluang kerja bagi para lulusan, pihak sekolah selama ini telah menggandeng beberapa perusahaan dalam bursa penyaluran Tenaga Kerja antara lain, Indomarco Prismatama, Sukses Mandiri Utama, PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, Glory Start, serta BTPN Syariah.

“Perlu diketahui untuk tingkat SMK saat ini tidak mengenal sistem zonasi atau pembagian wilayah seperti yang berlaku bagi calon siswa SMA, artinya bagi lulusan SMP bisa mendaftar ke SMK mana saja,” Tutur Kepala SMK Model Patriot IV, Drs. H. Iip Sabit, MA. (Irwan)   

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana SD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, Rizal Arif Gunawan, SE, M.Si

KUNINGAN, (BM) – Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan kabupaten Kuningan tahun ini secara keseluruhan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Tercatat tahun 2020 ini kabupaten Kuningan mendapat Kucuran dana DAK pendidikan khusus Sekolah Dasar (SD) sebesar 28 Milyar. Angka ini naik sekitar 7 milyar dari tahun 2019 sekitar 21 Milyar.

Kenaikan anggaran DAK di bidang pendidikan merupakan salah satu indikator perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di kabupaten Kuningan  sebagai Kabupaten Pendidikan.  Dimana kita ketahui saat ini sarana dan prasaran pendidikan merupakan faktor pendukung yang cukup vital dalam memajukan pendidikan selain SDM pendidik yang memadai.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan, Drs. H.Uca Somantri, M.Si melalui Kepala Seksi Sarana dan Prasarana SD, Rizal Arif Gunawan SE, M.Si  menjelaskan untuk tahun ini pelaksanaan DAK Fisik Pendidikan SD meliputi 5 program kegiatan diantaranya, Rehab Ruang Kelas, Rehab Perpustakaan, Ruang Kelas Baru (RKB), Pembangunan Perpustakaan dan pembangunan Jamban.

“Rinciannya dari 28 milyar itu, untuk fisik 25 milyar dan pengadaan media pembelajaran (TIK dan alat kesenian) sebesar 3 milyar. Rehab ruang kelas yang paling banyak menyerap anggaran sekitar 16 milyar,” Jelas Rizal saat ditemui, Kamis (9/7).

Dikatakan Rizal, untuk tahun ini program tersebut tersebar hampir di setiap kecamatan. Hal ini berdasarkan pengajuan dari masing-masing sekolah yang membutuhkan kemudian disesuaikan dengan Dapodik yang telah diisi oleh pihak Sekolah.

“Kalau dulu dalam Dapodik hanya diisi jumlah siswa dan jumlah guru/Tenaga pendidik, tetapi sekarang harus semua aspek termasuk sarana dan prasarana. Walau bagaimana pun kalau aspek sarana dan prasarana tidak diisi dalam Dapodik, bantuan tidak akan bisa turun. Karena nanti dalam proses pengajuan harus acc Bappeda kabupaten, Provinsi, Bappenas dan Kementerian Pendidikan,” Terangnya.

Sementara itu, masih Rizal, target pelaksanaan realisasi anggaran DAK SD kabupaten Kuningan selesai bulan September-Oktober , walaupun secara nasional sampai akhir tahun 2020. (Irwan)

Bantuan Sosial Kabupaten Kuningan Tahap 3 Mulai Disalurkan Selasa (23/6)

KUNINGAN, (BM) – Bantuan Sosial (Bansos) kabupaten Kuningan tahap tiga yang dikemas dalam Program Jaringan Pengaman Sosial (JPS) mulai disalurkan kemarin, Selasa (23/6). Bantuan dalam bentuk sembako senilai Rp 200.000 ini diperuntukkan bagi keluarga  yang terdampak penyebaran virus corona (covd-19).  Seperti diketahui upaya pemerintah dalam percepatan penanganan penyebaran covid-19 baik itu melalui PSBB maupun Distancing sosial/Pysical distancing menyebabkan ekonomi sebagian besar masyarakat di kabupaten Kuningan mengalami penurunan yang sangat signifikan.

Dinas Sosial Kabupaten Kuningan sebagai leading sector dalam pelaksanaan program ini mendapat alokasi anggaran dari BTT kabupaten Kuningan sebesar 15 Milyar yang dibagi melalui tiga tahap penyaluran. Tahap 1 (20.000 paket) dilaksanakan pada bulan Mei 2020, Tahap 2 (25.000 paket) pada awal Juni 2020 dan Tahap 3 (25.000 paket) yang sekarang sudah mulai penyaluran.

Kepala Dinas Sosial kabupaten Kuningan Drs. Dudy Budiana, M.Si  melalui Kasi Penanganan Fakir Miskin Didi Ahyana menjelaskan, penyaluran bantuan sembako kabupaten Kuningan sudah dimulai kemarin, Selasa (23/6).  Sebagai catatan bantuan untuk desa Cipicung kecamatan Cipicung dialihkan ke desa susukan dan sekitarnya karena sudah terpenuhi melalui bantuan Kementerian dan Provinsi.

“Penyaluran Bansos kabupaten tahap 3 baru dimulai kemarin. Untuk kemarin menyisir wilayah kabupaten Kuningan bagian selatan, seperti kecamatan Subang, Selajambe dan Darma. Untuk hari ini wilayah kecamatan Kadugede,” terang Didi saat ditemui di kantor Dinas Sosial kabupaten Kuningan, Rabu(24/6).

Sementara Kepala Dinas Sosial kabupaten Kuningan, Dudy Budiana melalui telepon selulernya menambahkan sebagai antisipasi perpanjangan program bantuan, pemerintah kabupaten Kuningan melalui Dinas Sosial sudah mencadangkan kembali anggaran sebesar 10 Milyar.

“Anggaran 10 Milyar dicadangkan buat antisipasi jika program bantuan untuk keluarga terdampak covid-19 di kabupaten Kuningan perlu diperpanjang. Namun saat ini masih belum ada keputusa, apa akan diperpanjang atau tidak,” katanya. (Irwan)

Bansos Kabupaten Tahap 2 Sedang Didistibusikan Salah Satu Desa

KUNINGAN, (BM) – Sebanyak 25.000 paket sembako yang merupakan bantuan sosial (Bansos) tahap 2 mulai didistribusikan Dinas Sosial kabupaten Kuningan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. Penyaluran bantuan dilakukan langsung dari pihak penyedia langsung ke desa-desa sejak Sabtu (13/6).

Sementara itu data penerima bantuan merupakan data yang diusulkan dari setiap desa yang kemudian diverifikasi agar tidak tumpang tindih dengan bantuan lain seperti  PKH, BPNT, Bansos Provinsi, BST Kemensos dan BLT Dana Desa.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Drs. Dudy Budiana, M.Si melalui Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin Didi Ahyana menjelaskan, data penerima bansos kabupaten terus dievaluasi agar tidak terjadi penerima bantuan ganda.

“Terus kita evaluasi agar tidak terjadi penerima bantuan ganda, sehingga terdapat warga yang justru sama sekali tidak mendapat bantuan dari program apapun. Baik dari program PKH, BPNT, bansos kabupaten,bansos  provinsi, BLT dana desa maupun BST Kemensos,” jelas Didi.

Disadari menurutnya masih ada penerima bantuan yang ganda, untuk itu pihak desa juga dimohon untuk terus memverifikasi data tersebut dan dikoordinasikan dengan dinas Sosial . Karena hanya pihak pemdes-lah yang tahu persis tentang data warganya.   (Irwan)

Kepala Bidang PAUD Dikmas Disdikbud Kabupaten Kuningan, Elon Carlan, M.Pd

KUNINGAN, (BM) – Jual beli Ijazah yang dilakukan PKBM Al- Ikhlas yang beralamat di desa Ancaran kecamatan Kuningan  berujung dengan dicabutnya ijin operasional PKBM tersebut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Kuningan.

Tindakan tegas diambil Kepala Bidang PAUD DIKMAS Disdikbud Kuningan, Elon Carlan, setelah PKBM Al-Ikhlas yang dipimpin H. Muhtadi terbukti mengeluarkan ijazah Paket B dan Paket C atas nama RR (29) dalam kurun waktu 10 bulan pada tahun 2012-2013 dengan harga jutaan rupiah.

Kepastian pecabutan ijin operasional PKBM Al-Ikhlas diutarakan Elon Carlan saat ditemui di kantor Disdikbud kabupaten Kuningan, Selasa (9/6). Menurutnya Pencabutan ijin secara resmi akan dilakukan setelah pemberian Ijazah baik Paket B maupun Paket C sebelum Tahun Ajaran Baru dimulai yaitu sebelum tanggal 13 Juli 2020.

“Pastinya mulai tahun ajaran baru 2020/2021 PKBM Al-Ikhlas sudah tidak mempunyai Ijin operasional. Keputusan ini merupakan bentuk sanksi pelanggaran yang dilakukan dan telah mencoreng  dunia pendidikan non formal di kabupaten Kuningan,” Tegasnya.

Ditambahkan saat ini dirinya memang tengah melakukan berbagai pembenahan di bidangnya, sehingga berharap apa yang dialami PKBM Al-Ikhlas bisa menimbulkan efek jera bagi PKBM yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Kepastian sanksi yang didapat dari kepala bidang PAUD Dikmas Disdikbud kabupaten Kuningan ini sekaligus merupakan pemberitahuan kepada publik,  terutama calon siswa baru yang hendak mengikuti kegiatan Paket B dan Paket C di kabupaten Kuningan Khususnya, untuk memilih  lembaga PKBM yang benar-benar berkualitas. (Irwan)